PKB dan PAN: Kami Bukan Partai Islam

PKB dan PAN: Kami Bukan Partai Islam

Jakarta – Partai Amanat Nasional menyambut baik rencana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membentuk kekuatan politik alternatif atau poros tengah yang terdiri dari partai-partai Islam. Namun PAN merasa undangan pembentukan poros tengah itu tak akan tepat ditujukan kepada mereka.Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Viva Yoga Mauladi, Selasa 12 November 2013, mengatakan partainya adalah partai nasionalis. “Kami bukan partai Islam,” kata dia.

Selain itu, menurut Yoga, koalisi seharusnya dibicarakan setelah Pemilihan Legislatif 2014. Ini karena untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, masing-masing partai harus memenuhi ambang parlemen lebih dulu, yakni mencapai 20 persen perolehan suara nasional.

“Tidak mungkin mengusung capres kalau hasil pilegnya tak memenuhi ambang parlemen. Lagipula, calon presidennya siapa?” ujar Yoga.

PAN tak mau berkompromi soal capres karena berdasarkan Rapat Kerja Nasional tahun 2011 mereka sudah bulat mengusung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai capres. “Tidak ada calon alternatif. Kami tetap usung Pak Hatta,” kata dia.

 Partai Kebangkitan Bangsa juga tidak tertarik untuk bergabung dengan poros tengah, yang terdiri dari gabungan partai-partai Islam.Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar,  mengatakan partainya ingin keluar dari citra partai Islam.


PKB tidak bisa disebut partai Islam karena kami nasionalis religius. Pada dasarnya PKB tidak dibentuk untuk Islam saja,” kata Marwan di Gedung DPR, Jakarta.

Sampai saat ini, kata Marwan, belum ada komunikasi antar partai politik Islam untuk membicarakan koalisi. Meski sebenarnya mempersatukan partai Islam adalah ide yang baik. Tapi dia berpandangan, sulit untuk mempersatukan pemikiran yang sama.

Tapi menurut Marwan, dalam konteks saat ini tidak relevan jika mendikotomikan antara partai Islam dan partai nasionalis. “Tidak ada relevansi apapun. Dalam konteks politik aliran sebenarnya sudah selesai. Zamannya sudah berbeda,” tutur dia.

Sementara, menurut Wakil Sekertaris Jenderal PKB, Malik Haramain, dalam situasi politik saat ini, memang diharuskan untuk berkoalisi. Tapi, koalisi itu harus terbuka dengan partai aliran apapun.

“Tidak eksklusif, terkotak-kotak dan berdasarkan ideologis tertentu. Karena koalisi dibangun untuk kepentingan bersama, supaya pemerintah bisa bekerja efektif,” ujar dia.

“Kalau koalisi eksklusif begitu tidak akan banyak dapat sambutan positif. Kami buat politik yang terbuka, bukan eksklusif. Itu lama dan harusnya ditinggalkan,” ujar dia.  vin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *