Pasca putusan MK, PKB Ikut Dorong Khofifah Ngeyel

Pasca putusan MK, PKB Ikut Dorong Khofifah Ngeyel

Surabaya -Dewan Pimpinan  Pusat (DPP) PKB ternyata ikut mengamini sikap ngotot dan belum legowonya mantan cagub Jatim dari PKB, Khofifah Indarparawansa, menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah memutuskan menolak seluruh dalil gugatan pasangan Khofifah-Herman (BerKah) atas hasil Pilgub Jatim 29 Agustus 2013.
Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/10/2013) mengatakan, pihaknya dapat memahami sikap Khofifah yang masih ngeyel itu.

“Saya memang belum bertemu secara langsung dengan Bu Khofifah. Saya juga belum membaca sendiri salinan keputusan sengketa Pilgub Jatim dari MK. sebagai partai pengusung pasangan BerKah, PKB tentu sangat kecewa dengan putusan MK yang menolak gugatan BerKah secara keseluruhan,” katanya.

Untuk itu, Imam mengaku dapat memahami kekecewaan Khofifah. Dengan membawa masalah hasil Pilgub Jatim ke MK, Khofifah ingin mencari keadilan. Tapi ternyata, keadilan itu tak didapatkan. Keberadaan saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan juga diabaikan sama sekali.

“Makanya sangat wajar kalau Bu Khofifah dan pendukungnya tak puas. Apalagi sekarang yang jadi isu umum, lembaga hukum kita pantas dicurigai,” tukas mantan Ketua DPW PKB Jatim ini.

Mengacu hal itu, Imam Nahrawi minta rakyat Jatim nanti yang melihat dan mengawasi sendiri bagaimana kondisi Jatim ke depan. Hal itu harus dilakukan, agar tahu apakah keputusan MK yang menolak gugatan BerKah ada manfaatnya bagi rakyat Jatim atau tidak.

Dalam Pilgub Jatim 2013, pasangan BerKah diusung PKB dan lima partai nonparlemen. Sedang pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) diusung 10 partai parlemen, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, PKNU, PPP, Partai Hanura, PBR, dan PDS serta 22 aliansi parpol nonparlemen.

Sebelumnya, dalam sidang Senin (7/10/2013), MK resmi menolak seluruhnya gugatan pasangan BerKah terkait sengketa Pilgub Jatim. Alasan MK, tidak ada satu pun dalil yang disampaikan pemohon terhadap termohon (KPU Jatim) dan termohon terkait, yakni KarSa yang terbukti secara hukum. Bjt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *