Negara harus serius tangani pendidikan dan kesehatan

Negara harus serius tangani pendidikan dan kesehatan

Jakarta  – Anggota Komisi XI DPR Ade Komarudin menegaskan negara harus campur tangan terhadap persoalan pendidikan dan kesehatan sebagai wujud Indonesia sebagai negara kesejahteraan.“Dua sektor ini tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar,” kata Ade Komaruddin dalam acara pemantauan penyerahan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan penjelasan kebijakan tunjangan tenaga kesehatan di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa.

Turut hadir dalam acara itu tiga anggota BPK yakni Rizal Djalil, Agus Joko Pramono, dan Agung Firman Sampurna, serta Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Windu Nuryati.

Ade mengatakan kesehatan dan pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus karena kedua sektor itu merupakan maskot bagi negara kesejahteraan.

“Kalau nanti anggaran negara kita besar, maka pendidikan sampai perguruan tinggi harus gratis. Kesehatan juga harus begitu,” kata Ade Komaruddin.

Karena itu Ade menyambut baik acara yang terkait pendidikan dan kesehatan.

Sementara Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Windu Nuryati menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi penerima terbesar BSM dengan jumlah penerima 351.961 siswa, dengan total anggaran sebesar Rp263.970.750.

“Untuk Purwakarta penerima BSM sebanyak 23.499 siswa, dengan rincian siswa SD sebanyak 16.077 siswa, SMP sebanyak 5.776 siswa, SMA sebanyak 431 siswa, dan SMK sebanyak 364 siswa,” kata Windu.

Windu menjelaskan Kemendikbud sangat senang jika ada usulan, masukan, dan saran dari masyarakat untuk perbaikan program ini.

“Memang kami akui sangat sulit untuk menemukan sasaran dan sebarannya, serta peluncuran yang tepat waktu,” kata Windu.

Sementara Rizal Djalil menegaskan bahwa BPK tidak akan memberikan toleransi terhadap penyelewengan dana BSM.

“Kami secara tegas katakan, kepada siapa saja yang menyelewengkan dana pendidikan ini, BPK tidak ada kompromi,” kata Rizal Djalil.

Menurut Rizal Djalil, BPK tidak akan memaafkan kalau anggaran pendidikan yang sudah diperjuangkan sebesear 20 persen dari APBN digunakan bukan untuk pendidikan.

“Ke mana pun diselewengkan akan kita kejar. BPK mau memastikan dana BSM itu betul-betul masuk ke rekening para siswa yang berhak,” kata Rizal Djalil.atn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *