72 kuota pendaftaran panwascam di buka bawaslu Probolinggo

72 kuota pendaftaran panwascam di buka bawaslu Probolinggo

Bintangpos, Probolinggo – Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, membuka pendaftaran atau rekrutmen untuk 72 calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) dalam rangka Pemilu 2024.

“Pendaftaran calon Panwascam dibuka mulai 21 hingga 27 September 2022 di Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo pada jam kerja,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib di Probolinggo, Rabu.

Menurutnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon pendaftar Panwascam setidak-tidaknya berusia paling rendah 25 tahun, ijazah paling rendah SMA, berkas pendaftaran bisa dibawa langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo atau dikirimkan melalui pos.

“Calon pendaftar tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun.

Pendaftar juga harus melampirkan fotokopi KTP, pas foto berwarna, fotokopi ijazah dan surat keterangan sehat, mengirimkan surat lamaran disertai dengan surat pernyataan, daftar riwayat hidup dan surat izin atasan langsung bagi aparatur sipil negara (ASN).

Qorib mengajak kepada semua masyarakat Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berminat untuk mengabdi bersama Bawaslu Kabupaten Probolinggo karena semua bebas mendaftar asalkan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dengan masa kerja mulai saat diterima hingga penetapan pemenang peserta Pemilu 2024.

“Kuota yang dibutuhkan setiap kecamatan sebanyak tiga orang Panwascam, sehingga nantinya akan ada seleksi administrasi, seleksi dengan metode CAT (Computer Assisted Test) dan seleksi wawancara,” katanya.

Ia menjelaskan tanpa peran serta dari masyarakat, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan jajaran ke atas Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI tidak akan berhasil melakukan pengawasan.

“Jadi kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendaftar sebagai calon anggota Panwascam di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya. ant

Penyelarasan program dan anggaran Pemilu 2024 bersama 38 KPU

Penyelarasan program dan anggaran Pemilu 2024 bersama 38 KPU

Bintangpos, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelaraskan program dan anggaran tahapan Pemilu 2024 untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 bersama 38 KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya. 

“Kami gelar rapat koordinasi sinkronisasi di Jombang, 20 – 21 September, yang diharapkan terbangun sinergi antar satuan kerja,” kata Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim Miftahur Rozaq, melalui keterangan tertulis di Surabaya, Rabu.
  
Dalam rapat koordinasi tersebut, setiap divisi dan sekretaris menyampaikan beberapa rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi. 

Masing-masing adalah Divisi Hukum dan Pengawasan yang dipimpin Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat oleh Komisioner Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Data dan Informasi oleh Komisioner Nurul Amalia, Divisi Teknis Penyelenggara oleh Komisioner Insan Qoriawan. 

Selain itu Divisi Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini. Bertindak memandu diskusi Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Jatim Nurita Paramita. 

Ketua KPU Jatim Choirul Anam memastikan selanjutnya akan menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi tata kelola keuangan. 

“Kami masih banyak menemukan kendala terkait pengelolaan keuangan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun pola kerja yang selama ini dilakukan. Untuk itu perlu digelar rakor agar tim keuangan di semua satuan kerja berjalan dengan baik,” ujarnya. 

Anam mendorong seluruh satuan kerja di kabupaten/kota menerapkan metode “Cash Management System” (CMS) karena kini eranya digitalisasi, bukan lagi manual yang ditemukan banyak kekurangan. 

Selain metode pengelolaan, juga disarankan bagi para staf sekretariat yang telah mempunyai sertifikat menjadi bendahara untuk dimutasi di beberapa daerah yang masih mengalami masalah SDM, terutama tim keuangan. 

Anam menandaskan, KPU secara kelembagaan bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU. 

“Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Jatim agar mampu menjadi komandan yang baik untuk satuan kerja masing-masing. KPU RI dan KPU Jatim bisa menjadi pedoman dari setiap keputusan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota,” tuturnya. ant

Pendapatan APBD 2023 Probolinggo ditargetkan wali kota Rp798 miliar

Pendapatan APBD 2023 Probolinggo ditargetkan wali kota Rp798 miliar

Bintangpos, Probolinggo – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menargetkan pendapatan daerah pada Raperda APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp798 miliar lebih yang disampaikan dalam rapat paripurna nota keuangan APBD 2023 di DRPD Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin.

“Rinciannya pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp201 miliar lebih serta pendapatan transfer pemerintah pusat dan antardaerah sebesar Rp597 miliar lebih,” katanya dalam rapat paripurna di DPRD Kota Probolinggo.

Ia berharap pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 bisa berjalan lancar, tertib dan selesai sebelum tahun anggaran 2022 berakhir, sehingga dapat tepat waktu.

“Apa yang sudah saya sampaikan menjadi bahan untuk dijadikan pembahasan-pembahasan di komisi maupun di badan anggaran. Mudah-mudahan pembahasan sesuai dengan tahapan-tahapan, sehingga sebelum masa akhir anggaran 2022 sudah selesai,” tuturnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengatakan agenda paripurna adalah penyampaian nota keuangan Wali Kota Probolinggo terhadap pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 yang diikuti 23 orang anggota dewan.

“Kami akan dalami program prioritas yang diusulkan Pemkot Probolinggo di pembahasan komisi-komisi. Tentunya nanti akan ada perbaikan dan saran dalam APBD 2023,” tuturnya.

Setelah rapat paripurna nota keuangan APBD tahun anggaran 2023, maka masing-masing fraksi di DPRD Kota Probolinggo akan menyampaikan tanggapan terhadap nota keuangan tersebut.

Sebelumnya Wali Kota Probolinggo dengan pimpinan DPRD kota setempat sudah mengesahkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,25 triliun dengan rincian belanja operasional dianggarkan Rp927 miliar lebih, belanja modal dianggarkan sebesar Rp307 miliar lebih serta belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp17,8 miliar. ant

Fenomena Bjorka diklaim pakar hukum Unair akibat kacaunya pengelolaan sistem

Fenomena Bjorka diklaim pakar hukum Unair akibat kacaunya pengelolaan sistem

Bintangpos, Surabaya – Hacker Bjorka muncul dengan klaim membocorkan data pribadi para pejabat pemerintahan dan data-data negara di Indonesia. Pro kontra pun muncul di tengah masyarakat. Ada yang menganggapnya bak pahlawan, namun ada juga yang tidak setuju dengan caranya yang dinilai melanggar privasi.

Pakar Hukum Siber Fakultas Hukum Universitas Airlangga Masitoh Indriani menanggapi fenomena tersebut dengan menekankan tentang urgensi pengelolaan cyber security system di Indonesia. Dosen yang mendalami isu perlindungan data pribadi itu mengatakan munculnya peretasan tersebut menandakan kekacauan dalam pengelolaan cyber security system di Indonesia.

“Apakah ini sebagai bentuk protes? Bjorka mungkin melihat abainya para stakeholder dan kurang seriusnya dalam pengelolaan cyber security system,” kata Masitoh dalam keterangan yang diterima beritajatim.com, Senin (19/9/2022).

“Sehingga dengan sistem yang vulnerable, terjadilah peretasan-peretasan dan pelanggaran terhadap data pribadi itu. Namun, perlu dilihat juga aspek yang lain, tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Dan, yang paling penting adalah materi dari regulasi itu sendiri,” imbuhnya.

Masitoh menambahkan, penyebaran data pribadi itu jelas melanggar privasi yang dilindungi konstitusi dan merupakan tindak pidana cyber crime. Berdasar hukum Indonesia, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap privasi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Cyber crime ini tindak pidana yang unik karena bersifat transnasional. Pengungkapan tindak pidana ini effort-nya sangat tinggi karena bersinggungan dengan kerja sama internasional dan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia yang mungkin juga terbatas,” ungkapnya.

Masitoh menjelaskan bahwa Indonesia sudah lama menyusun payung hukum berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, hingga saat ini belum disahkan juga.

“RUU PDP adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan cyber security system di Indonesia agar menjadi lebih baik. Ruang lingkup RUU PDP ini mencakup definisi data pribadi dan data sensitif, hak dan kewajiban bagi pengendali dan pemroses data, hak dan kewajiban subjek data, adanya DPO (Data Protection Officer, red) dan DPA (Data Protection Authority, red), serta mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi,” terangnya.

Khusus untuk keamanan negara, ujar Masitoh, dapat dibuat undang-undang lain tentang cyber security system, selain RUU PDP. Masitoh menekankan bahwa jangan sampai pemerintah Indonesia menggunakan paradigma konvensional pada era digital seperti saat ini.

“Siapa yang paling bertanggung jawab tentang kasus kebocoran data seperti ini sebenarnya kita perlu melihat dua hal. Apakah dari sisi PSE (orang atau badan usaha yang mengoperasikan sistem elektronik, Red) atau murni ada serangan dari luar. PSE sendiri nanti harus dilihat siapa yang melakukan pengendalian dan pemrosesan data,” katanya.

“Kalau serangan dari hacker luar, harus dicek apakah karena ada kelalaian PSE mengelola sistemnya sehingga ada hole untuk diserang? Atau memang murni serangan dari hacker? Ini penting sekali untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab,” tambahnya.

Masitoh juga menegaskan bahwa data dianggap sebagai the new oil dalam konteks ekonomi digital sebagai salah satu hak yang fundamental bagi warga negara. Menurutnya, akan ada banyak kerugian fatal yang terjadi apabila cyber security system di Indonesia tidak dibenahi dengan segera.

“Intinya, cyber security system di Indonesia masih sangat lemah. Karena itu, kita harus memperkuat regulasinya, seriusi implementasi dan penegakan hukumnya, serta dorong dan perbaiki sumber daya manusia dan infrastrukturnya,” tutup Masitoh.Surabaya (beritajatim.com) – Hacker Bjorka muncul dengan klaim membocorkan data pribadi para pejabat pemerintahan dan data-data negara di Indonesia. Pro kontra pun muncul di tengah masyarakat. Ada yang menganggapnya bak pahlawan, namun ada juga yang tidak setuju dengan caranya yang dinilai melanggar privasi. bjm

Pendaftaran calon Panwaslu Surabaya telah dibuka

Pendaftaran calon Panwaslu Surabaya telah dibuka

Bintangpos, Surabaya – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya membuka pendaftaran Calon Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan untuk persiapan menghadapi Pemilu Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar, di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat dengan Nomor: 038/KP.01.00/JI-38/09/2022 terkait pendaftaran Panwaslu kecamatan yang dimulai pada 21-27 September 2022.

“Kami mengajak warga Surabaya menjadi bagian dari pelaksanaan Pemilu 2024 dengan ikut mendaftar sebagai Panwaslu kecamatan,” kata Agil.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, dibuka kesempatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu kecamatan.

Sejumlah persyaratan di antaranya WNI, berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selain itu, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar.

Kemudian, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun.

Lalu, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan lainnya.

“Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi,” kata Agil.

Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diunduh di laman Bawaslu Kota Surabaya atau Bawaslu provinsi, media sosial, atau Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya.

Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 21-27 September 2022 pukul 09.00 WIB-17.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Surabaya, Jalan Tenggilis Mejoyo No. 1, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya.

Dokumen pendaftaran dapat dikirim secara daring ke alamat email rekrutmenpanwascam.sby@gmail.com atau melalui pos kilat dan disampaikan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Surabaya. ant

Pemkab Jember raih peringkat 14 secara nasional upaya pencegahan korupsi

Pemkab Jember raih peringkat 14 secara nasional upaya pencegahan korupsi

Bintangpos, Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Jember di peringkat 14 secara nasional dan perungkat 7 di Jawa Timur untuk upaya pencegahan korupsi.

Pemkab Jember memperoleh nilai 79 poin dalam MCP atau Monitoring Center for Prevention dari sebelumnya 73 poin. MCP adalah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Ini cukup membanggakan. Tapi perlu ada peningkatan lagi, agar kita bisa masuk lima besar pada tahun berikutnya. Dengan adanya peningkatan ini, tata kelola pemerintahan kita semakin bagus. Semakin efektif bagaimana kita memberantas korupsi,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto, Kamis (15/9/2022).

Aplikasi program MCP (Monitoring Centre for Prevention) ini mengintervensi delapan area, yakni perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerag, dan tata kelola keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Jember diharuskan melengkapi dokumen terkait delapan area intervensi tersebut untuk kemudian dinilai.

Hendy berjanji akan melaksanakan arahan dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Jatim. “Kami akan teruskan kepada masyarakat Jember, terutama ASN (Aparatur Sipil Negara) agar bisa mengelola anggaran sebaik-baiknya, melayani masyarakat sebaik-baiknya, Tidak ada korupsi. sehingga Jember bisa lebih baik lagi dan lebih cepat menyejahterakan masyarakat,” katanya. bjm

Hadiri rembuk tani di Malang, Gus Muhaimin minta Kapolri brantas para mafia pupuk

Hadiri rembuk tani di Malang, Gus Muhaimin minta Kapolri brantas para mafia pupuk

Bintangpos, Malang – Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar berjanji, akan menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perihal sulitnya petani mencari pupuk bersubsidi.

“Saya akan menemui Kapolri secepatnya. Bisa hari ini, malam ini, atau besok, secepatnya saya harus sampaikan bahwa para mafia yang bermain pupuk dan merugikan petani, harus segera di berantas,” teriak Gus Muhaimin, dihadapan ribuan petani se Malang Raya, Rabu (14/9/2022) siang.

Muhaimin hadir dalam Rembuk Tani di Dome Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Rembuk Tani, digagas Gus Muhaimin yang juga mencalonkan diri sebagai Presiden RI 2024 mendatang.

Rembuk Tani digelar untuk menampung serta melihat dari dekat kondisi para petani ditengah naiknya sejumlah komoditi pangan. Melalui Rembuk Tani, Gus Muhaimin berharap kedaulatan pangan negara Indonesia, bisa menopang kekuatan bangsa dari sisi pangan. Serta, mengangkat harkat ekonomi para petani di seluruh wilayah Indonesia.

Gus Muhaimin menjelaskan, mafia pupuk sudah sangat merugikan dan membuat nasib petani semakin terpuruk. “Keluhan pupuk bagi petani ini sudah berkutat bertahun tahun, saya secepatnya akan menemui Kapolri, menteri pertanian, menteri perdagangan dan menteri BUMN untuk segera membahas rentetan masalah pupuk yang tidak bisa diatasi ini,” tegasnya.

Ia melanjutkan, dari seluruh wilayah di Indonesia, soal pupuk baik dari segi cara subsidinya, seluruh petani di Malang mengindikasi ada mafia pupuk. “Dari rembuk Tani ini, seluruh petani di Malang Raya mengindikasikan ada mafia pupuk. Dan tidak hanya petani di Malang saja, seluruh petani juga mengindikasikan itu, ada mafia pupuk,” kata Gus Muhaimin.

“Kami minta Kapolri dan instansi terkait untuk segera bertindak, ada mafia subsidi pupuk,” tambahnya.

Gus Muhaimin menambahkan, dirinya mendapat utusan dari petani agar permasalahan pupuk bersubsidi segera ditangani. “Kami mendorong pemerintah dari yang paling atas hingga paling bawah untuk melakukan pengawasan terhadap mafia pupuk ini,” pungkasnya. bjm

Puan Maharani minta pemerintah segera atasi kebocoran data

Puan Maharani minta pemerintah segera atasi kebocoran data

Bintangpos, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh, menanggapi banyaknya kebocoran data oleh peretas belakangan ini.

“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Puan pun mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya.

Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini, katanya, sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” ucapnya.

Kebocoran data pribadi, lanjut Puan, juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, ujar dia, DPR RI terus berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I.

“DPR RI terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai undang-undang sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara,” kata Puan. ant

Mas Dhito wujudkan wisata inklusi di Kediri

Mas Dhito wujudkan wisata inklusi di Kediri

Bintangpos, Kediri – Bupati Hanindhito Himawan Pramana mendorong terwujudnya wisata inklusi di Kabupaten Kediri dengan menyediakan sarana prasarana yang ramah bagi disabilitas.

“Tempat wisata di Kediri ini harus ramah disabilitas, contoh kecilnya fasilitas toilet atau WC itu pasti masih banyak yang belum ramah disabilitas, termasuk juga akses jalan,” katanya Minggu (11/9/2022).

Dorongan bupati muda yang akrab disapa Mas Dhito ini sebagai wujud perhatian pemerintah daerah dalam memberikan hak yang sama bagi warganya untuk menikmati pariwisata di Bumi Panjalu.

Untuk mewujudkan pariwisata inklusif itu, Mas Dhito meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dapat menyediakan sarana prasarana ramah disabilitas di kawasan objek wisata.

Sebagai langkah awal, Mas Dhito meminta dimulai dari satu objek wisata. Ketika nantinya satu objek itu berhasil dibuat ramah disabilitas, baru kemudian bergeser ke objek wisata lain.

“Kita bisa mulai dari Gunung Kelud, apa yang dibutuhkan teman-teman disabilitas. Harapan saya Gunung Kelud nanti merupakan destinasi wisata yang ramah terhadap disabilitas,” ungkapnya.

Penataan satu objek wisata menjadi ramah disabilitas itu berjalannya waktu diakui mesti butuh proses penyempurnaan. Pun demikian, langkah awal untuk mewujudkan wisata inklusi itu perlu untuk segera dilakukan.

Pencanangan tempat wisata ramah terhadap disabilitas itu, dilakukan Mas Dhito menindaklanjuti harapan yang disampaikan penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri terhadap pembangunan wisata inklusi.

Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) Umi Salamah sebelumnya dalam pertemuan dengan bupati menyampaikan, sejumlah kegiatan dilakukan PDKK termasuk melakukan diskusi bersama penyandang disabilitas dengan mengundang narasumber dari instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dihadapan Mas Dhito, Umi membeberkan, salah satu diskusi pernah dilakukan di lereng Gunung Kelud dan membahas terkait wisata inklusi.

“Di lereng Gunung Kelud itu banyak teman-teman disabilitas dan kami berharap bagaimana wisata di Kabupaten Kediri ini inklusi kepada disabilitas dalam pembangunannya,” ucapnya. bjm

Ratu Elizabeth II wafat, Jokowi sampaikan belasungkawa

Ratu Elizabeth II wafat, Jokowi sampaikan belasungkawa

Bintangpos, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ratu Elizabeth II.

“I am deeply saddened by the passing of Queen Elizabeth II, a widely admired and beloved queen (Saya sangat berduka atas meninggalnya Ratu Elizabeth II, seorang ratu yang sangat dikagumi dan dicintai),” kata Presiden Jokowi melalui akun twitter resminya @jokowi pada hari Jumat.

Ratu Elizabeth II mengembuskan napas terakhir di Istana Balmoral, Aberdeenshire, Skotlandia, Jumat. Kondisi kesehatan Ratu Elizabeth II memburuk usai dirawat pada bulan Oktober 2021.

“My deepest sympathy and heartfelt condolences to the Royal Family, the government, and the people of the UK (Saya sampaikan simpati dan belasungkawa yang tulis kepada keluarga kerajaan, pemerintah dan rakyat Britania Raya,” tambah Presiden.

Ratu Elizabeth II adalah pemimpin yang paling lama memerintah dalam sejarah Inggris meninggal pada usia 96 tahun dengan damai di Balmoral.

Pada Kamis (8/9) pagi, pihak keluarga kerajaan mengumumkan para dokter khawatir tentang kesehatan Ratu dan menempatkannya di bawah pengawasan medis.

Suami Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip juga telah meninggal dunia pada bulan April 2021 pada usia 99 tahun.

Elizabeth dan Philip menikah selama lebih dari 70 tahun dan memiliki empat anak: Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward.

Ratu Elizabeth II adalah kepala negara Inggris yang paling banyak bepergian dan ratu Inggris yang paling lama menikah.

Ia telah memerintah lebih lama daripada raja lainnya dalam sejarah Inggris, menjadi sosok yang sangat dicintai dan dihormati selama pemerintahannya beberapa dekade.

Sang Ratu mencapai tonggak sejarah 70 tahun di atas takhta pada tanggal 6 Februari 2022, merayakan dengan Platinum Jubilee pada bulan Juni untuk menandai kesempatan tersebut.

Elizabeth meninggalkan empat anak, delapan cucu, dan 12 cicit. Putra sulungnya, Charles (73), segera naik takhta Inggris setelah kematiannya.

Pangeran Harry, Pangeran William, Pangeran Andrew, dan lainnya bertolak menuju Balmoral di Skotlandia untuk berada di samping Ratu.

Setelah wafatnya Ratu, putra sulung Ratu, Charles, menjadi Raja Inggris Raya dan Persemakmuran Inggris, dan istrinya Camilla Parker Bowles mendapat gelar Queen Consort. ant