Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

Bintangpos.com, Jumlah keterwakilan perempuan dalam proses seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu RI dinilai tidak ideal. Proses di tahap seleksi selanjutnya diharapkan bisa memperhatikan aspek keterwakilan kaum hawa di lembaga penyelenggara.

Berdasar data yang dirilis tim seleksi (timsel), dari 629 calon yang lulus administrasi, hanya 167 yang perempuan. Terdiri atas 97 calon KPU (27,5 persen) dan 70 calon Bawaslu (25,3 persen) dari total calon di setiap lembaga.

Menurut Beni Telaumbanau, peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), jumlah perempuan yang mendaftar tahun ini naik dibanding lima tahun lalu. Namun, jumlah laki-laki yang mendaftar naik lebih signifikan, sehingga secara persentase partisipasi perempuan turun. Dari catatan puskapol, lima tahun lalu persentase calon perempuan KPU 29,2 persen dan Bawaslu 26,4 persen. ”Jumlah kandidat perempuan menunjukkan peningkatan. Walaupun secara persentase tidak berubah jauh, bahkan cenderung menurun,” ujarnya dalam diskusi kemarin (22/11).

Angka tersebut belum ideal. Pasalnya, ketersediaan calon perempuan yang tersisa sudah di bawah angka ideal 30 persen. Dia menambahkan, dari sisi kapasitas, calon penyelenggara perempuan terbilang kompeten. Dari hasil kajiannya, ada 16 orang yang berlatar belakang pendidikan doktoral dan 83 orang berlatar belakang magister.

Sementara itu, pegiat pemilu yang juga mantan komisioner Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan, problem keterwakilan perempuan kerap terganjal saat fit and proper test di DPR. Sejumlah calon perempuan kerap kandas saat uji kelayakan dan kepatutan di dewan. ”Padahal DPR yang menyusun undang-undang, tapi mereka sendiri yang melanggar,” tuturnya.

Tahun ini, Beni berharap amanah UU Penyelenggara Pemilu itu bisa dipenuhi. Hal itu bisa dimulai di level timsel. Dia mengusulkan adanya kebijakan afirmasi. ”Sebanyak 30 persen dari 48 orang yang lolos tahap selanjutnya harus ada perempuan,” ucapnya. Jika berdasar ranking tidak memenuhi, timsel bisa mengambil kebijakan dengan mengambil 30 persen dari peringkat teratas calon perempuan. (jwp)

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Kediri Atas Raperda APBD 2022

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Kediri Atas Raperda APBD 2022

Bintangpos.com, Kediri  – Pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2022 Kota Kediri memasuki tahapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri. Sebanyak delapan fraksi menyampaikan pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/11/2021) bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri.

Sebagian besar fraksi menyampaikan pandangan umum dan pertanyaan terhadap beberapa kegiatan Raperda APBD tahun anggaran 2022 Kota Kediri. Mulai dari upaya pemulihan ekonomi Kota Kediri, pembangunan jalan tol, pembangunan ring road, pembangunan Jembatan Jongbiru, hingga upaya pencegahan agar tidak terjadi gelombang Covid-19 di Kota Kediri.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan jawaban atas pandangan umum dari fraksi-fraksi. Fokus Pemerintah Kota Kediri di tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi. Apalagi selama pandemi Covid-19 Kota Kediri perekonomian Kota Kediri terkontraksi begitu dalam. Pemerintah Kota Kediri akan berupaya semaksimal mungkin mempertahankan PPKM level 1 sehingga perekonomian bisa berjalan dengan lancar.

“Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan perekonomian seperti sedia kala. Kita tidak bisa serta merta seperti nanti di tanggal 24 Desember ditetapkan PPKM level 3 meskipun sebenarnya kita berada di level 1. Tapi tidak masalah karena ini untuk menjaga stabilitas nasional. Setelah itu kita gencarkan pemulihan perekonomian,” ujarnya.

Untuk pembangunan ring road, memang Kota Kediri ini perlu dibuat jalan lingkar. Di samping saat ini ada proyek strategis nasional yakni jalan tol dan bandara. Untuk pembangunan ring road Pemerintah Kota Kediri harus bekerjasama dengan banyak pihak karena keterbatasan wilayah dan anggaran.

“Pertama, keterbatasan anggaran kalau tanah itu milik pemda tidak masalah dipakai. Tapi kalau bukan milik pemda maka kami dengan DPRD perlu mempersiapkan anggaran untuk membeli lahannya. Lalu bekerja sama dengan Kabupaten Kediri juga, karena juga melintasi daerah Kabupaten Kediri. Kita bekerjasama dengan Kementrian PUPR. Serta bekerjasama dengan Provinsi Jawa Timur. Kalau semua bisa kerjasama maka semua akan terhubung,” jelasnya.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Katino dan Firdaus serta dihadiri perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, Kepala OPD, dan anggota DPRD Kota Kediri.

Untuk pandangan umum fraksi PDIP diwakili oleh Regina Nadya Suwono, fraksi PAN diwakili Anton Dipayasa, fraksi Gerindra diwakili oleh Sriana, fraksi Nasdem diwakili Choirudin Mustofa, fraksi PKB diwakili Afif Fachrudin Wijaya, fraksi Demokrat diwakili Ashari, fraksi Karya Nurani diwakili Bambang, dan fraksi Keadilan Pembangunan diwakili Nurfulaily. [brj]

Menko Polhukam Mahfud tegaskan pemerintah sama sekali tidak anti kritik tapi dijawab dengan data

Menko Polhukam Mahfud tegaskan pemerintah sama sekali tidak anti kritik tapi dijawab dengan data

Bintangpos.com, Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak anti kritik, tetapi menjawab kritik dengan data.

Jika pemerintah menjawab kritik untuk membandingkan pendapat dan data, jangan dicap (sebagai, red.) anti kritik, kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ungkapan tersebut terkait dengan kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia yang, kata Mahfud, telah muncul sejak awal, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020.

Pemerintah yang menetapkan perppu tersebut mengakibatkan munculnya tudingan bahwa perppu tersebut dibuat oleh Pemerintah untuk mengorupsi dan menggarong uang negara dengan menggunakan hukum.

Padahal, alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut adalah untuk menangani pandemi COVID-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Menurut hukum keuangan, Pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19, diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, Pemerintah membuat Perppu, kata Mahfud.

Ternyata, tambah mantan Ketua MK tersebut, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi UU No. 2 Tahun 2020, dan setelah diuji UU tersebut dibenarkan oleh MK.

Justru, MK memperkuat frasa yang ada di Pasal 27 ayat (2) bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagai conditionally constitutional.

Dengan demikian, putusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengedepankan kepentingan bersama, yakni untuk menangani pandemi COVID-19. Melalui penjelasan tersebut, Mahfud memberi jawaban berbasis data kepada kritik masyarakat.

“Di negara demokrasi itu, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silahkan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik, kata Mahfud. (ant)

PPP: Harap Kenaikan PAD Jember Lewat Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Bebani Rakyat

PPP: Harap Kenaikan PAD Jember Lewat Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Bebani Rakyat

Bintangpos.com, Jember – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jember, Jawa Timur, mendukung rencana kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

“Tapi kami berharap agar peningkatan target pajak daerah dan retribusi daerah ini tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah yang terkena dampak dari pandemi dan mengalami krisis ekonomi hingga saat ini,” kata Sugiyono Yongki, juru bicara Fraksi PPP.

PPP juga mendukung langkah strategis bupati yang telah melantik direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD). “Pelantikan ini meningkatkan dan menggairahkan kualitas kinerja guna meningkatkan PAD,” kata Sugiyono.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap nakhoda baru akan membuat PDP Kahyangan lebih berkembang dan produktif. Juru bicara PKS Mangku Budi meminta Pemerintah Kabupaten Jember mengawal reformasi perkembangan PDP Kahyangan menjadi BUMD yang mandiri dan menjadi percontohan  petani kopi.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan, Perumdam Tirta Pandalungan Jember sudah menyetorkan PAD sebesar Rp 1 miliar pada 2021. “Sedangkan untuk PDP Kahyangan saat ini belum bisa memberikan kontribusi PAD, mengingat kondisi perusahaan yang belum memungkinkan. Tentunya ke depan PDP Kahyangan didorong juga untuk dapat memberikan kontribusi PAD dengan perbaikan manajemen perusahaan,” katanya. [brj]

Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu pada 15 November

Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu pada 15 November

Bintangpos.com,Surabaya – Kemendagri mengadakan acara Sosialisasi Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 di Provinsi Jawa Timur.

Acara sosialisasi di Jatim ini diadakan di Hotel Aria Centra Surabaya, Jumat (12/11/2021). Acara dibuka oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim, Heru Wahono Santoso.

Heru menyampaikan harapannya agar melalui seleksi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI, dapat terpilih figur-figur yang tepat dalam mengemban tugas dalam penyelenggaraan pemilu, yang akan menghasilkan para pemimpin bangsa di masa mendatang.

“Kami berharap melalui seleksi ini dapat menghasilkan figur-figur terbaik bangsa yang dapat mengemban tugas dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilu, dan harapannya akan ada perwakilan Komisioner KPU dan Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur,” kata Heru.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Materi Sosialisasi Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Calon Anggota Bawaslu RI, yang disampaikan oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan.

Dalam pemaparannya, dia menyampaikan apa saja persyaratan-persyaratan dalam proses administrasi, sehingga para peserta dapat mengikuti tahap selanjutnya. Dijelaskan juga tahapan seleksi serta jadwal dari setiap tahapan.

“Kami sebagai bagian dari tim sekretariat seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu berharap, meskipun dalam Undang-undang, anggota KPU dan Bawaslu harus independen dan mandiri, namun anggota KPU dan Bawaslu harus juga memiliki sifat-sifat kenegarawanan, dan karakter Pancasila. Ini agar bisa bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan demokrasi bangsa,” ujar Drajat.

Penerimaan pendaftaran seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu akan ditutup pada 15 November 2021. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan tahapan seleksi tertulis dan makalah, tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara. Pada akhirnya nanti, Tim Seleksi akan memilih 14 calon anggota KPU RI dan 10 calon anggota Bawaslu RI yang akan diserahkan kepada Presiden. [brj]

KKPJ minta Presiden Bersihkan Oportunis Politik di Pemerintahannya

KKPJ minta Presiden Bersihkan Oportunis Politik di Pemerintahannya

Bintangpos.com, Jakarta  – Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membersihkan oportunisme politik di dalam pemerintahannya. Yakni, mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024.

KKPJ merupakan relawan pendukung Jokowi dari berbagai organisasi. Di antaranya, Projo, Seknas Jokowi, Bara JP, Kapt, Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, serta Joman. Para loyalis Jokowi ini berkumpul pada Kamis (4/11/2021) sore di bilangan selatan Jakarta.

“Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan melihat perkembangan situasi politik pemerintahan yang gamang dalam penanganan lanjutan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, soal vaksin berbayar, isu perburuan rente di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi publik dan sampai perilaku beberapa oknum menteri yang terlalu kentara ingin menjadi Capres/Cawapres di 2024,” kata Sekretaris Jenderal Almisbat (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat) Piryadi Kartodiharjo dalam siaran persnya yang diterima beritajatim.com, Jumat (5/11/2021).

Para oportunis politik itu, lanjut Piryadi, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan. Karena mereka hanya akan mencoreng dan membahayakan “warisan” yang kelak akan ditinggalkan presiden Jokowi.

“Karena itu, sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah,” sambungnya.

Piryadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut KKPJ menelurkan 9 poin yang dihasilkan diskusi panjang. Selain soal pembersihan kabinet dari oportunis politik, juga berbagai persoalan lainnya. Semisal tentang aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi.

Mulai dari vaksin berbayar, wajib RT-PCR, Bansos, Karantina dan lain lain. Juga tentang terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum. Hal itu, menurut KKPJ, bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama.

“Kami memohon kepada presiden untuk mengembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud pengemban amanat rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019,” ujar pria yang pada 1993 dipenjara di Rutan Salemba karena dituduh menghina Presiden Soeharto. [brj]

Berikut ini poin-poin resume lengkap hasil diskusi Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ)

  1. KKPJ mengevaluasi perjalanan dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan penanganan pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun. Sebagai apresiasi atas berbagai keputusan pemerintahan yang berhasil bertahan dalam situasi resesi, KKPJ tetap bersemangat mendukung Presiden Jokowi terus membangkitkan Indonesia dari resesi dan pandemi.
  2. Bagi KKPJ, adalah tugas bersama sebagai komponen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, efektif, dan membawa seluruh Rakyat Indonesia menuju kesejahteraan.
  3. Dalam membaca konteks global saat ini, KKPJ mengapresiasi kepemimpinan Jokowi untuk memanfaatkan panggung internasional seperti G20 dan pertemuan iklim (COP Glasgow) dalam membawa solusi Indonesia untuk dunia.
  4. Namun sebagai pendukung dan teman seperjuangan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju, KKPJ melihat bagaimana agenda perubahan “dibajak” oleh kelompok kepentingan dalam kabinet pemerintahan yang nyata nyata bertentangan dengan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.
  5. KKPJ sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente, yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global, bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan presiden Jokowi, memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh presiden, hanya untuk tujuan mempersiapkan kepentingan sempit mereka.
  6. Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi terlalu besar untuk diabaikan. Mulai dari vaksin berbayar, Wajib RT-PCR, Bansos, Karantina dan lain lain, terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama. Kami memohon kepada Presiden untuk kembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud Pengemban Amanat Rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019.
  7. Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus ditertibkan dan dibersihkan. Mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan, yang hanya akan mencoreng dan membahayakan “warisan” yang kelak akan ditinggalkan presiden Jokowi.
  8. Karena itu, sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah.
  9. Kami memandang bahwa pembersihan pemerintahan sudah cukup mendesak dilakukan. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus fokus pada upaya keluar dari tekanan pandemi Covid 19 dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memimpin ekonomi dunia pada tahun 2022 (G-20). Sebagai loyalis, KKPJ akan tetap bersama Presiden Jokowi sampai akhir jabatan kepresidenan 2024. Keyakinan KKPJ atas Jokowi dan agenda kebangsaannya akan tetap mewarnai perpolitikan nasional Indonesia.

Semoga Tuhan Semesta Alam melindungi kita semua, Bangsa Indonesia.
Jakarta 4 November 2021.

KELOMPOK KERJA PENDUKUNG JOKOWI (KKPJ) :
PROJO, SEKNAS JOKOWI, BARA-JP, KAPT, ALMISBAT, RPJB, DUTA JOKOWI, RKIH, JOMAN, DLSB-NYA.

PPP Jatim Silaturahmi ke PWNU, Ketua Rois: PPP Harus Tampung Putra/I Dzuriyah, Pengasuh Ponpes dan Kader NU

PPP Jatim Silaturahmi ke PWNU, Ketua Rois: PPP Harus Tampung Putra/I Dzuriyah, Pengasuh Ponpes dan Kader NU

Bintangpos.com, Surabaya  – Pengurus DPW PPP Jatim melakukan audiensi dengan pengurus PWNU Jatim. Para pengurus DPW PPP Jatim yang dipimpin oleh Mundjidah Wahab disambut baik oleh pengurus PWNU Jatim.

Saat silaturahmi dan audiensi, pengurus PWNU memberi sejumlah masukan kepada DPW PPP Jatim. Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengungkapkan, PPP harus menyiapkan kader yang memiliki potensi yang bagus. Kader itu juga harus dekat dengan kalangan NU dan ponpes.

“Kader ini dipersiapkan untuk pemilihan legislatif, serta meminta untuk melakukan mapping daerah yang memiliki peluang suara yang bagus untuk PPP,” kata Marzuki saat audiensi dengan pengurus PPP Jatim di Kantor PWNU Jatim, Selasa (2/11/2021).

Senada, Wakil Ketua Rois Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Iskandar menyampaikan, PPP harus melakukan terus melakukan komunikasi dengan pengurus NU serta pondok pesantren (ponpes) di daerah. Hal itu harus dilakukan, agar PPP memiliki kesamaan persepsi politik dengan pengurus NU, termasuk para pengasuh ponpes.

“PPP harus menampung para putra-putri dan dzuriyah, pengasuh ponpes dan kader-kader NU yang memiliki potensi dalam merealisasikan kepentingan politik. Tentu PPP harus siap memfasilitasi,” kata KH Anwar Iskandar

Ketua DPW PPP Jatim Hj Mundjidah Wahab menerima masukan dari pengurus PWNU Jatim. Mundjidah menyampaikan, PPP membuka peluang bagi para kader NU dan putra-putri pengasuh ponpes untuk bergabung bersama partai berlambang ka’bah tersebut.

“Kami membuka pintu selebarnya untuk putra-putri pengasuh ponpes asparagus dan nawaning untuk mengambil bagian dari kepengurusan PPP di semua tingkatan baik ranting, kecamatan, kota, kabupaten maupun provinsi,” ungkapnya.

Mundjidah mengungkapkan, di era kepengurusan DPW PPP Jatim yang ia pimpin saat ini mengambil tagline ‘PPP Back To Pesantren, Back To NU’. “Karena dalam sejarah PPP tidak bisa lepas dari NU dan kepengurusan saat banyak diisi Kader NU,” tegasnya.

Dalam acara audiensi tersebut, hadir jajaran pengurus DPW PPP, Ketua DPW PPP Jatim Hj Mundjidah Wahab, Sekretaris DPW PPP Jatim Salim Qurays, Ketua OKK PPP Jatim Mujahid Ansori, Ansori Baidowi, Noerman Zain Nahdi, Wakil Sekretaris DPW PPP Jatim Syaiful Amin, Ahmad Zazuli, Bendahara DPW PPP Jatim Agus Mashuri.

Sementara, jajaran pengurus PWNU Jatim yang hadir antara lain, Rois Syuriah PWNU KH Anwar Mansur, Wakil Rois Syuriah KH Anwar Iskandar Wakil Katib PWNU Jatim KH Atho’ilah, Sekretaris PWNU Prof Akh Muzaki, Bendahara PWNU Jatim H Mathorurrozak. [brj]

Tolak Sebut Partai Orang Tua, PPP Lakukan Revolusi Internal, Jadi Partai Modern

Tolak Sebut Partai Orang Tua, PPP Lakukan Revolusi Internal, Jadi Partai Modern

Bintangpos.com, Jember – Partai Persatuan Pembangunan menolak disebut partai orang tua. Partai berlambang ka’bah ini melakukan revolusi internal untuk menjadi partai modern.

Hal ini diungkapkan secara daring oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan I Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur Mujahid Ansori, dalam Rapat Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Jember, di Hotel Bintang Mulia Jember, Minggu (31/1/2021).

Mujahid menyebut PPP akan melakukan revolusi data. Ia ingin semua kader dan pengurus PPP meninggalkan kebiasaan menyampaikan sesuatu berdasarkan pernyataan lisan dan bukan data akurat. Tanpa data akurat, PPP tidak bisa melakukan perencanaan strategis.

“Tolong by data agar terukur. Ke depan PPP Jatim akan melakukan pengolahan data hingga tingkat ranting bahkan berbasis tempat pemungutan suara untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan partai di suatu daerah. Kita harus paham betul data itu, sehingga ongkos politik yang dikeluarkan tidak sia-sia,” kata Mujahid.

Revolusi berikutnya adalah revolusi manajemen. “Pemimpin harus jadi leader bukan penguasa otoriter. Seorang pemimpin harus mampu berlari bersama dengan orang yang dipimpin dari garis start hingga finish,” kata Mujahid.

PPP juga akan melakukan revolusi kaderisasi melalui sekolah-sekolah partai untuk membentuk kader-kader yang mumpuni dan berintegritas. “Saat ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada partai politik, karena tidak mampu melahirkan pemimpin berintegritas. Yang dicalonkan dalam momentum pemilu dan pemilihan kepala daerah bukan kader partai, melainkan orang luar,” kata Mujahid.

Revolusi berikutnya adalah revolusi orientasi. Mujahid mengingatkan agar semua kader dan pengurus harus berorientasi membesarkan institusi PPP dan bukan membesarkan kepentingan perorangan. “Mulai hari ini tinggalkan konflik internal dan intrik internal. Tolong prinsip musyawarah mufakat didahulukan. Mari bekerja sama, jangan rebut jabatan. Jangan sampai konflik partai berdampak tidak baik. Jangan sampai dalam musyawarah cabang, orang-orang berpotensi malah ngambek lalu pindah ke partai lain,” katanya.

PPP juga tengah membangun infrastruktur partai modern berupa bank data, cyber center, media center, issue center, dan command center. Partai akan bergerak di media sosial dan jagat digital. “Kita tak hanya memaksimalkan peperangan (politik) di darat tapi juga di udara. Kita tak hanya melakukan konsolidasi struktural, tapi juga konsolidasi digital. Tolong perbanyak pengurus dan kader dari generasi milenial agar tak terkesan PPP ini partai orang tua. Kita butuh energi baru untuk memenangkan dan membesarkan partai ini,” kata Mujahid.

“Partai harus diselamatkan. Posisinya sudah ada di pinggir jurang. Jangan sampai PPP yang berasaskan Islam malah hancur di negara yang mayoritad penduduknya beragama Islam,” kata Mujahid. [brj]

DPC Jember PPP: Ada Tiga Alasan PPP Layak Optimistis Raih 10 Kursi DPRD Jember

DPC Jember PPP: Ada Tiga Alasan PPP Layak Optimistis Raih 10 Kursi DPRD Jember

Bintangpos.com, Jember – Partai Persatuan Pembangunan percaya diri bakal bisa menguasai 10 kursi DPRD Jember, Jawa Timur, pada Pemilihan Umum 2024. Saat ini, PPP memiliki lima kursi di parlemen.

“Target itu logis dan rasional. Ini tentu membutuhkan kerja keras dari semua kader PPP,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini Farouq, di sela-sela acara Rapat Pimpinan Cabang, di Kabupaten Jember, Minggu (31/10/2021).

Madini mengatakan, setidaknya ada tiga alasan yang melandasi optimismenya. “Pertama, sekarang PPP punya bupati. Dulu saja saat Pemilu 2019, kami belum punya bupati, perolehan kursi kami bisa naik hampir 100 persen dari tiga kursi menjadi lima kursi. Apalagi sekarang, harapannya bisa naik seratus persen,” katanya.

PPP adalah salah satu partai pengusung pasangan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Firjaun Barlaman pada Pemilihan Kepala Daerah Jember 2020. Dengan dukungan koalisi lima partai politik, Hendy berhasil mengalahkan calon bupati petahana Faida.

Alasan kedua adalah soliditas kepengurusan. Rapat pimpinan cabang yang merupakan kegiatan pra musyawarah cabang menjadi salah satu momentum strategis konsolidasi pengurus. “Ditarget pada November ini musyawarah cabang seluruh Jatim selesai dilaksanakan, dan musyawah anak cabang pada Desember 2021,” kata Madini.

Menurut Madini, dari rapat pimpinan cabang dan musyawah cabang akan lahir program dan kepengurusan baru partai. “Diharapkan nanti mewujudkan PPP sebagai partai modern. Tidak hanya oral habit party, tapi digital party, dan kami memang harus siap menyiapkan bank data dan sekolah politik uneuk kaderisasi sehingga mereka siap menghadapi pemilu,” katanya.

Alasan ketiga adalah PPP mempersiapkan program-program kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Termasuk kami akan adakan pelatihan untuk generasi muda milenial tentang bagaimana berinternet sehat,” kata Madini. [brj]

Pemimpin Daerah se-Jatim Perkuat Kolaborasi, Tukar Pikiran di Banyuwangi

Pemimpin Daerah se-Jatim Perkuat Kolaborasi, Tukar Pikiran di Banyuwangi

Bintangpos.com, Banyuwangi  – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, Bupati dan Walikota se-Jatim berkumpul di Banyuwangi selama dua hari, Jumat-Sabtu (29-30/10/2021). Hadir pimpinan DPRD Jatim, yaitu Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak

Selain menghadiri penyerahan penghargaan dari Kementerian Keuangan kepada sejumlah daerah di Jatim, momen tersebut dimanfaatkan para kepala daerah untuk saling memperkuat kolaborasi.

Mereka juga mengikuti beragam agenda, mulai penanaman mangrove di Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Pangpang hingga peringatan Hari Aksara Internasional.

Di sela-sela kegiatan, rombongan kepala daerah ini mengunjungi Pendopo Banyuwangi, Jumat malam (29/10). Mereka bertemu di halaman belakang pendopo yang asri dan nyaman dalam suasana santai sembari menikmati beragam kuliner khas Bumi Blambangan. Semuanya tampak akrab berbaur hingga saling melontarkan candaan. Suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan pun sangat terasa.

Gubernur Khofifah menjelaskan, kegiatan ini merupakan ajang saling tukar pikiran dan tukar ide antar-kepala daerah. Saat ini, kata dia, adalah era kolaborasi agar semua bisa saling maju.

“Banyak hal yang bisa kita lakukan, untuk temu pikiran, temu program. Kan ada program yang bisa dijadikan role model bagi kabupaten/kota lain. Misal percepatan layanan, transparansi, transformasi digital lalu ada mal pelayanan publiknya. Di sini sudah banyak, enggak usah studi banding keluar negeri, di sini ada best practice yang sudah dimiliki daerah saudara kita di Jatim,” kata Khofifah.

Silaturahim informal semua kepala daerah semacam ini, menurut sejumlah bupati dan wali kota, merupakan pertama kali digelar. Banyuwangi merupakan kabupaten pertama yang didaulat sebagai tuan rumah. Khofifah sendiri dalam dua pekan terakhir sudah berkunjung tiga kali ke Banyuwangi.

“Yang pertama mendampingi Pak Wakil Presiden, lalu peresmian dermaga long distance ferry, dan sekarang pertemuan para kepala deerah ini. Kata Ibu Bupati Banyuwangi, kalau Banyuwangi itu memang ngangeni,” ujar Khofifah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut pertemuan ini membuat para bupati dan wali kota semakin kompak dan kolaboratif.

“Terima kasih Ibu Gubernur yang telah mengundang para bupati dan wali kota se-Jatim berkunjung ke Banyuwangi. Ini perhatian yang luar biasa dari Ibu Khofifah kepada kami, para bupati dan wali kota, agar terus kompak dan makin kolaboratif dalam memajukan daerahnya dan Jawa Timur,” kata

“Arahan-arahan Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur memotivasi kami semua untuk terus berbenah,” jelas Ipuk.

Hal yang sama juga diungkapkan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi. Menurutnya, pertemuan tersebut bisa memperkuat sinergi antar daerah. “Sekarang bukan zamannya bersaing, daerah harus berkolaborasi saling melengkapi. Maka kedekatan antar kepala daerah harus dibangun, salah satunya lewat silaturahmi yang intens seperti di Banyuwangi hari ini,” ujar Eri.

Kesempatan ini pun dimanfaatkan para kepala daerah untuk saling mempelajari inovasi dan prestasi masing-masing daerah. Seperti Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang mengatakan bahwa pertemuan kali ini menjadi kesempatan untuk saling menularkan rasa ‘iri’.

“Seperti saya yang ‘iri’ pada kemajuan Banyuwangi. Lima kali beruntun Banyuwangi nilai sakip-nya A, sementara Pasuruan masih B. Untuk pengelolaan keuangan juga demikian, Banyuwangi 9 kali mendapat predikat WTP, Pasuruan baru satu kali. Makanya saya ‘iri’ sama Banyuwangi. Berbekal rasa ‘iri’ inilah saya akan bekerja lebih baik lagi untuk memajukan Kota Pasuruan,” ujar Gus Ipul.

Untuk saling memperkuat ikatan antara daerah, di pendopo juga di-display beragam produk unggulan pertanian dan perkebunan dari seluruh daerah di Jatim. Mulai durian Banyuwangi, nanas Madu Jumbo Jember, golden melon Sidoarjo, pisang cavendish Blitar, mangga podang kediri, salak pronojiwo Lumajang, apel rome beauty Malang, pisang tandung Lumajang, alpukat pameling Malang, dan masih banyak lainnya. [brj]