Hasil Penemuan Kasus Aktif di kantor Pemkot Surabaya

Hasil Penemuan Kasus Aktif di kantor Pemkot Surabaya

Bintangpos.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih terus menggelar kegiatan penemuan kasus aktif (Swab Case Finding) di lingkungan perkantoran. Pelaksanaan tersebut, menyasar pada 10 persen dari total pegawai untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyampaikan, hasil dari pelaksanaan tes swab tersebut, tidak ditemukan kasus baru. Artinya, selama dua hari pelaksanaan, para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya dinyatakan negatif Covid-19.

“Tahap pertama kami mulai untuk ASN. Sebanyak 428 ASN sudah di tes swab dan Alhamdulillah hasilnya negatif semua,” kata Febri sapaan lekatnya, Jumat (26/11/2021).

Febri menerangkan, sebanyak 428 ASN tersebut, berasal dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, Administrasi Pemerintahan (Adpem) sebanyak 11 orang, Bagian Hukum sebanyak 44 orang, Badan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BAPOD) sebanyak 15 orang, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) sebanyak 7 orang.

Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (BLP2A) sebanyak 14 orang, Hubungan Masyarakat (Humas) sebanyak 4 orang, Bagian Kerjasama sebanyak 52 orang, Bagian Umum Protokol sebanyak 18 orang, Dinas Koperasi sebanyak 19 orang, dan Dinas Penanaman Modal sebanyak 2 orang.

Dinas Perdagangan sebanyak 18 orang, Dinas Perpustakaan sebanyak 43 orang, Dinas Pariwisata sebanyak 27 orang, Dispendukcapil sebanyak 19 orang, Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 17 orang, Dinas Perpustakaan dan Arsip sebanyak 3 orang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 13 orang, Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 79 orang, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) sebanyak 23 orang.

“Tahap pertama ini digelar hingga 6 Desember 2021 mendatang. Tahap kedua, yakni pada tanggal 2 Desember untuk lingkungan BUMD dan tahap ketiga pada tanggal 3 Desember untuk lingkungan BUMN, serta dilanjutkan ke perusahaan swasta,” terang dia.

Febri menjelaskan, bahwa pelaksanaan tes swab 10 persen tersebut, berdasarkan SE tentang Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Melalui Penemuan Aktif Kasus dan telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

“Kami juga memperhitungkan jumlah pegawai. Apabila, jumlah pegawai di atas 50 orang, maka akan dilakukan tes swab sebanyak 10 persen, tapi kalau itu dibawah 50 orang, maka seluruh pegawai di tempat kerja tersebut akan kami lakukan tes swab,” jelas dia.

Selain untuk mengawasi dan mengendalikan laju Covid-19 di Kota Surabaya, Febri mengatakan, bahwa pihaknya juga terus menggelar Swab Hunter dan Vaksin Hunter di tiap kelurahan di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan agar warga Kota Surabaya tidak abai dengan penerapan protokol kesehatan.

“Meskipun berdasarkan data lawancovid-19.surabaya.go.id per Kamis (25/11/2021) terdapat 9 orang positif Covid-19, maka kita tidak boleh abai dalam penerapan protokol kesehatan,” kata dia.

Disisi lain, dalam menyambut kebangkitan ekonomi tersebut, Pemkot Surabaya juga telah melaunching kawasan wisata Jalan Tunjungan dengan tagline Tunjungan Romansa. Febri menyampaikan, pihaknya juga melanjutkan dengan beberapa kegiatan, salah satunya ada penambahan aktivitas seni di beberapa titik yang telah ditentukan.

“Ini adalah kegiatan awal kebangkitan ekonomi. Harapannya dengan adanya Tunjungan Romansa ini, aktivitas perekonomian bisa kembali seperti semula. Ayo sama-sama menjaga dan terus mengetatkan penerapan protokol kesehatan,” pungkasnya. (brj)

PBNU : Muktamar NU Ditetapkan 17 Desember 2021

PBNU : Muktamar NU Ditetapkan 17 Desember 2021

Bintangpos.com, Surabaya – Kepastian tanggal penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), akhirnya menemui titik terang. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, telah menerbitkan Surat Perintah.

Isinya memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan muktamar pada tanggal 17 Desember 2021.

Surat perintah ini menjadi dasar dan pijakan bagi PBNU lewat panitia pengarah dan panitia pelaksana untuk mempercepat pelaksanaan muktamar dari tanggal yang ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Konbes dan Munas beberapa bulan lalu di Jakarta telah menyepakati bahwa Muktamar ke-34 NU akan diselenggarakan tanggal 23 hingga 25 Desember 2021 di Lampung.

“Surat Perintah ini ada latar belakangnya. Tidak ujug-ujug,” kata Ketua PBNU, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Jumat (26/11/2021) di Jakarta melalui rilisnya kepada beritajatim.com.

“Itulah kenapa saya bilang bahwa PBNU itu sedang tidak baik-baik saja,” tambah Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf.

Sebelum Surat Perintah itu dibuat, telah ada jadwal rapat untuk menyikapi status PPKM level 3 pada periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 secara nasional.

Peserta rapat, kata Gus Ipul menerangkan, adalah Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Rapat disepekati dilakukan hari Rabu tanggal 24 November 2021. Karena pada hari itu tidak dapat diambil keputusan alias deadlock, kata Gus Ipul lagi, maka Sekjen meminta agar rapat ditunda dan dapat dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2021.

“Jadi, Rabu sudah rapat. Rupanya tidak ditemukan kata sepakat untuk memajukan muktamar. Alasanya soal kesiapan panitia. Untuk mendapat laporan soal kesiapan, lalu rapat mencoba menghubungi panitia. Ternyata Pak Nuh selaku Ketua Panitia Pengarah sedang di lapangan, di Lampung. Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Pak Imam Aziz, hari Rabu itu tidak bisa dihubungi,” jelas Gus Ipul.

“Lalu, Saudara Sekjen minta rapat ditunda. Keempatnya sepakat bertemu lagi hari Kamis kemarin itu, dan mengundang Panitia Muktamar,” ujar Gus Ipul.

Rais Aam dan Katib Aam, lanjut Gus Ipul yang pernah Ketua Umum PP GP Ansor dua periode itu, datang kembali untuk melanjutkan rapat yang tertunda. Hingga sore hari, ternyata Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen tidak muncul.

Karena tidak ada kejelasan soal kehadiran Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Panitia itulah, lanjut Gus Ipul, maka Rais Aam memutuskan untuk menerbitkan Surat Perintah. “Rapat Kamis itu, seharusnya dimulai ba’da Dzuhur. Tapi, jangankan Ketua Panitia, bahkan Ketua Umum dan Sekjen saja tidak muncul. Ini yang saya katakan bahwa PBNU itu tidak sedang baik-baik saja,” jelas Gus Ipul.

“Ketidakhadiran Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen di hari kedua rapat, menjadi petunjuk bahwa di sini terlihat tak ada komitmen menjalankan hasil rapat,” imbuhnya.

Kini, dengan terbitnya Surat Perintah, maka simpang siur soal kapan muktamar, terjawab sudah. “Semua pihak harus mematuhi keputusan Rais Aam, sebagai pemegang komando tertinggi PBNU,” pungkas Gus Ipul. [brj]

18 ASN Terima Bansos dari Kemensos di Ponorogo

18 ASN Terima Bansos dari Kemensos di Ponorogo

Bintangpos.com, Ponorogo – Ada belasan aparatur sipil negara (ASN) di Ponorogo yang menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Hal tersebut diungkapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Ponorogo usai menerima rilis data dari Kemensos. Ada 26 ASN yang terindikasi menerima bansos tersebut. Namun, setelah ditelusuri Dinsos yang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), ternyata hanya 18 ASN yang mendapatkan bansos tersebut.

“Dari rilisan Kemensos 26 orang, setelah kita ditelusuri dengan Dispendukcapil dan BKPSDM ternyata yang 8 orang bukan ASN. Jadi hanya 18 ASN yang selama ini menerima bansos,” kata Kepala Dinsos PPPA, Supriyadi saat ditemui awak media di kantornya, Jumat (26/11/2021).

Hasil penelusuran itu, kata Supriyadi pihaknya sudah melaporkan kembali ke Kemensos untuk ditindaklanjuti. Dia menyebut jika 18 orang ini, sebelum menjadi ASN, mereka sudah menjadi keluarga penerima manfaat (KPM). Seharusnya, ketika mereka sudah menjadi ASN, melaporkannya.

“Sampai ada rilis Kemensos, belum ada pemberitahuan dari desa atau yang bersangkutan,” katanya.

Mereka menjadi KPM itu bervariasi, ada yang sejak tahun 2014, ada juga pada tahun 2017. Kebanyakan mereka mendapatkan bansos jenis bantuan pangan non tunai (BPNT). Ada juga dua orang yang mendapatkan BPNT dan program keluarga harapan (PKH).

“Mayoritas mendapatkan BPNT. Namun, dari 18 ASN itu, ada 2 orang yang menerima BPNT dan PKH,” katanya.

Untuk 2 ASN penerima PKH ini sudah mulai proses graduasi. Sementara untuk penerima BPNT masih ditindaklanjuti oleh Kemensos. Nantinya bakal diminta kartu keluarga sejahtera(KKS) milik para ASN tersebut.

“Kalau KKS-nya diambil, mereka tidak bisa bertransaksi. Penerimaan bansos terakhir untuk ASN ini pada bulan September lalu,” pungkasnya. [brj]

Pemkab Kediri Apresiasi Ribuan Penerima PKH Mengundurkan diri Secara Mandiri

Pemkab Kediri Apresiasi Ribuan Penerima PKH Mengundurkan diri Secara Mandiri

Bintangpos.com, Kediri  – Pemerintah mengapresiasi banyaknya jumlah warga yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengundurkan diri secara mandiri. Pengunduran diri itu menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koordinator PKH Kabupaten Kediri Totok Agung Pujiarto menyampaikan, sampai dengan bulan September 2021, tercatat yang telah keluar dari kepesertaan PKH sejak 2018-November 2021 sebesar 38.633 KPM PKH. Adapun, KPM PKH yang keluar dari kepesertaan PKH dinamakan sebagai KPM graduasi.

“Jumlah itu (38.633) ada yang graduasi secara alami, ada yang sejahtera mandiri, ada pula yang tergraduasi by sistem karena data kependudukannya belum padan,” katanya.

Totok menjelaskan, yang dimaksud KPM Graduasi secara alami yakni keluar dari kepesertaan karena sudah tidak memiliki persyaratan komponen PKH. Komponen itu meliputi ibu hamil, balita, anak sekolah mulai SD, SMP, SMA, lansia dan disabilitas berat. Adapun jumlahnya sebanyak 28.645 KPM.

Kemudian, graduasi sejahtera mandiri yakni mereka yang keluar karena mengundurkan diri atas kesadarannya karena sudah sejahtera. Jumlahnya, sebanyak 7.773 KPM. Adapun, yang tergraduasi by sistem, karena data kependudukan belum padan dengan DTKS sebanyak 2.215 KPM.

“Kita akan mendorong supaya KPM PKH dapat sejahtera dan mandiri, dan itu adalah salah satu tugas dari pendamping PKH,” ucapnya.

Untuk mencapai target itu, dalam setiap pertemuan bulan bersama KPM PKH, selalu disampaikan modul FDS (Family Development Session). Salah satunya adalah modul ekonomi yang berisi tiga sesi tentang pengelolaan keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung, terakhir merintis usaha.
“Harapannya KPM PKH dapat meningkat pengetahuannya dalam bidang ekonomi keluarga dan dengan rintisan usaha kecilnya, dapat meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera dan mandiri,” paparnya.

Melihat jumlah kepesertaan KPM PKH yang mengundurkan diri secara mandiri sampai angka 7.773 KPM, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono atau akrab disapa Mas Dhito menyatakan, jangka panjang pemerintah menargetkan tidak ada lagi penerima manfaat. Capaian target itu dapat terwujud bilamana warga sudah naik pada tatanan level sejahtera.

“Tentunya kami berterimakasih kepada para petugas pendamping PKH yang telah bekerja keras membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan di masyakat,” tandasnya. [brj]

Pemprov Jatim Beri Penghargaan Desa dan Kelurahan Berseri di Lamongan

Pemprov Jatim Beri Penghargaan Desa dan Kelurahan Berseri di Lamongan

Bintangpos.com, Lamongan  – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan penghargaan kepada 5 (lima) desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan sebagai desa dan kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari).

Penghargaan tersebut terdiri dari 3 kategori, mulai dari desa/kelurahan pratama, madya, serta desa/kelurahan mandiri. Penyerahan penghargaan berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/11/2021).

“Desa Deket Kulon dan Kelurahan Jetis meraih penghargaan untuk kategori pratama, Kelurahan Sukomulyo dan Kelurahan Sukorejo kategori Madya, kemudian Desa Deket Wetan kategori Mandiri,” kata Kepala DLH Lamongan, Anang Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (24/11/2021).

Menurut Anang Taufik, bahwa penghargaan tersebut diraih berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Berseri dari Provinsi Jawa Timur.

Kriteria penilaiannya meliputi presentasi kepala desa dan ketua kader lingkungan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sumber daya alam.

“Program desa/kelurahan Berseri merupakan program Jawa Timur yang luar biasa, dan Pemkab Lamongan telah membangun bibit desa Berseri melalui program Lamongan Green and Clean (LGC),” tutur Anang.

Hingga tahun 2021, Anang menyebut, di Lamongan telah terdapat 275 desa/kelurahan LGC dan 15 desa/kelurahan Berseri. [brj]

Kota Kediri Seksi untuk Investasi, Daya Tarik Mudahnya Pelayanan Perijinan

Kota Kediri Seksi untuk Investasi, Daya Tarik Mudahnya Pelayanan Perijinan

Bintangpos.com, Kediri  – Pelayanan perizinan yang mudah menjadi salah satu daya tarik investasi di Kota Kediri. Hal itu disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat membuka Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal Sosialisasi Kepatuhan Pelaksanaan Berusaha yang bertempat di Grand Surya Hotel, Selasa (23/11/2021).

Wali Kota Kediri melanjutkan, indikator lain yang menjadikan Kota Kediri menarik bagi investor yaitu percepatan pembangunan Kawasan Selingkar Wilis, Jalur Lintas Selatan, serta Bandara Kediri yang direncanakan selesai dan beroperasi pada akhir 2024.

Selain itu, Kota kediri juga berhasil mendapatkan predikat 10 besar kota dengan indeks toleransi tertinggi serta menjadi 10 booming cities di Indonesia pada tahun 2020 dan berhasil meraih penghargaan TPID terbaik kawasan Jawa-Bali 2017-2019.

“Kita juga menyediakan lahan peruntukan industri sebesar 50ha. Kota Kediri juga memiliki bonus demografi sejak 2018. Pembangunan tol Nganjuk-Kediri Tulungagung direncanakan selesai pada akhir 2024. Selain itu mobilitas penduduk di Kota Kediri mencapai hampir 2 juta saat siang hari,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Mas Abu itu.

Pembangunan sistem yang baik dan berintegritas terus dibangun Pemerintah Kota Kediri agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal.

“Di Kota Kediri yang kita bangun sistemnya, supaya investasi ke depan berjalan dengan baik. Kita sudah mencoba bagaimana caranya supaya investasinya bagus, orang mencari izin tidak susah. Sebelum ada Online Single Submission (OSS), kita sudah punya Kediri Single Window for Investment (KSWI). Kami juga sudah menyederhanakan perizinan. Dari ratusan perizinan, kita sederhanakan menjadi puluhan,” terangnya.

Wali Kota Kediri juga memaparkan, Incremantal Capital Output Ratio (ICOR) Kota Kediri yang rendah di angka 3,6. ICOR merupakan salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Semakin rendah nilai ICOR, maka semakin efisien suatu wilayah untuk investasi.

“Kalau dulu perizinan sulit, sekarang sudah ada OSS dari pemerintah pusat dan dari situ kita lihat ICOR-nya Kota Kediri ini rendah. Ini artinya bagus dan ini kita lakukan karena kita sadar bahwa Kota Kediri ini adalah kota perdagangan dan jasa. Kita tambah menjadi kota pendidikan juga supaya perekonomian bertumbuh lebih eksponensial di masa yang akan datang,” jelasnya.

Terakhir, Wali Kota Kediri berpesan kepada para pelaku usaha terkait penyerapan tenaga kerja di Kota Kediri, melakukan kewajiban kemitraan dengan koperasi dan UMKM, melaksanakan kewajiban CSR serta menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala.

“Semoga kita terus bisa bersinergi untuk membangun Kota Kediri yang lebih baik, kita harus lakukan sustainable development. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan semua orang yang ingin berinvestasi khususnya di Kota Kediri dan semoga serapan tenaga kerja di Kota Kediri semakin bagus lagi,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala DPM PTSP Kota Kediri Edi Darmasto, Pimpinan Kadin Kota Kediri, Gapensi Kota Kediri, Gapeksindo Kota Kediri, Gapeknas Kota Kediri, Akli Kota Kediri, Hiswana migas Kota Kediri, Gaikindo Kota Kediri, pimpinan dan penanggunjawab perusahaan dan anggota Kadin Kota Kediri. [brj]

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Bintangpos.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjajaki kerjasama dengan KfW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau) Office Jakarta atau Bank Pembangunan Jerman untuk pembangunan jalur kereta api di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

Jalur kereta api tersebut untuk mempercepat konektivitas guna mendorong pertumbuhan perekonomian di kawasan satelit Jawa Timur. Penjajakan kerjasama tersebut disampaikan Khofifah saat menerima Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/11/2021).

Menurut Khofifah, rencana pembangunan jalur kereta api Surabaya Regional Railways Lines (SRRL) di wilayah Gerbangkertasusila ini sejalan dengan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019. Dimana, salah satu poin pentingnya yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertosusila.

“Ini menjadi kebutuhan dari konektivitas di wilayah Gerbangkertasusila, sekaligus melaksanakan salah satu dari mandat Perpres No. 80 Tahun 2019 yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertasusila. Mengenai hal ini sudah pernah berdiskusi dengan beberapa menteri sampai dengan Bapak Presiden RI Jokowi. Apakah ada yang elevated, underground, atau menggunakan rel yang ada?” jelas Khofifah.

Khofifah menyebut, dari pemaparan yang disampaikan KwF atau Bank Pembangunan Jerman akan ada beberapa format pembangunan SRRL wilayah Gerbangkertosusila. Pertama jalur Stasiun Gubeng-Sidoarjo. Kedua jalur Stasiun Gubeng-Stasiun Kota-Stasiun Pasar Turi. Selanjutnya Lamongan-Gresik, Gubeng – Mojokerto. Sementara format pembiayaan yang disampaikan yaitu hibah dan pinjaman (loan).

Sebagai informasi, rencana total pembiayaan pembangunan SRRL Fase 1 rencananya mencapai USD 337.977.800. Dengan rincian terdiri dari total hibah sebesar USD 89.222.800 dan pinjaman (loan) 248.755.000.

“Mr Olaf telah berkomunikasi dengan Menkeu dan Menteri Bappenas. Nanti selanjutnya juga akan dilakukan komunikasi dengan Walikota Surabaya beserta jajaran terkait pembangunan ini. Setelah selesai semua, baru pihak KfW akan menyampaikan untuk mendapat persetujuan dari Bank Pembangunan Jerman baik membantu lewat hibah maupun loan,” kata Khofifah.

Selain menjalankan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019, lanjut Khofifah, pembangunan SRRL ini menjawab kebutuhan transportasi publik yang modern, pro environment, pro climate. Serta mengedepankan aspek ramah lingkungan.

“Transportasi publik ini modern, pro environment, pro climate, mengedepankan aspek ramah lingkungan. Karena sentralnya di Surabaya yang menjadi Kota Terbersih se-ASEAN . Maka tentu prosesnya harus dikomunikasikan dengan persetujuan Pemkot Surabaya,” tandasnya.

Sementara itu, Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Gubernur Khofifah proyek pembangunan terkait SRRL. Ia pun memuji Kota Surabaya yang sangat bersih dan penghijauannya juga bagus sehingga tepat melakukan pembangunan SRRL ini.

“Bagi Jerman, Kota Surabaya dipandang sebagai kota yang sangat bersih dan hijau. Sejalan dengan kegencaran Pemerintah Indonesia dan Jerman dalam pembangunan hijau, maka pembangunan SRRL itu akan pro environment dan pro climate,” pungkasnya.

Turut mendampingi pertemuan tersebut Kepala Bappeda Jatim, Kepala Dishub Jatim, Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim. [brj]

Dukung Densus 88 Untuk Berantas Terorisme, GP Ansor Lamongan dalam bentuk Tanda Tangan

Dukung Densus 88 Untuk Berantas Terorisme, GP Ansor Lamongan dalam bentuk Tanda Tangan

Bintangpos.com, Lamongan – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Lamongan mendukung penuh keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memberantas aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Aksi dukungan tersebut berlangsung di sela-sela acara pelantikan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, bertempat di Mahkota Cafe & Resto, Jalan Jombang-Babat, Minggu (21/11/2021).

Secara serentak, ratusan kader GP Ansor dan Banser Lamongan melakukan tanda tangan pada banner berukuran 2 meter persegi sebagai bentuk dukungan terhadap pasukan elit Kepolisian Republik Indonesia tersebut.

Bahkan, sejumlah tokoh NU, di antaranya Rais Syuriah PCNU Babat, KH Mustaqim, Ketua Tanfidziyah PCNU Babat, KH Agus Ma’mun, dan para tokoh pemuda yang hadir saat itu turut serta menandatangani dukungan terhadap Densus 88 Antiteror ini.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Lamongan, Muhammad Masyhur mengungkapkan, bahwa penandatangan dukungan ini dimaksudkan agar Densus 88 Antiteror Polri bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya, yang salah satunya untuk memberikan rasa aman bagi setiap warga.

“Kami setuju Densus 88 melakukan langkah tegas terhadap kelompok atau pribadi yang terindikasi melakukan radikalisme atau ekstremisme di Indonesia,” kata Masyhur, kepada awak media, Minggu (22/11/2021).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara aman, sehingga jangan sampai terjadi konflik gara-gara gerakan provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan negara ini. “Radikalisme atau ekstremisme yang dapat mengarah atau dapat menganggu negara kesatuan ini tidak boleh terjadi dan dibiarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Masyhur menyampaikan, GP Ansor memiliki tanggungjawab untuk menjaga negara ini dari segala aksi ekstremisme yang mengarah atau dapat merusak persatuan dan kesatuan negara yang telah diperjuangkan oleh para founding fathers ini.

Sebagaimana dalam sejarahnya, Masyhur menambahkan, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peranan penting dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Ansor dalam hal ini akan terus memperkuat organisasi dengan masyarakat, supaya tidak ikut terlibat dalam gerakan radikalisme,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Babat, Muhammad Mukhlis yang baru saja dilantik mengatakan, GP Ansor ke depan tidak hanya menjaga keberlangsungan dakwah Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) Annahdliyah saja.

Tetapi, juga harus menjadi organisasi yang mandiri dan bisa memberikan manfaat terhadap anggota dan masyarakat sekitar melalui program kerja ranting Ansor yang bersinergi dengan pemerintahan desa.

Selain itu, menurut Mukhlis, sinergi tersebut harus terjalin kuat demi membangun kemandirian organisasi, baik melalui sektor pemberdayaan maupun sektor lainnya. “Kebetulan kami juga mengundang para Kades di acara pelantikan ini, harapannya nanti ranting Ansor yang ada di desa bisa bersinergi dengan pemerintahan desa dalam melaksanakan programnya,” ucap Mukhlis dalam sambutannya.[brj]

Wagub Jatim Emil Dardak dan Ustadz Abdul Somad bertemu di Gontor Ponorogo

Wagub Jatim Emil Dardak dan Ustadz Abdul Somad bertemu di Gontor Ponorogo

Bintangpos.com, Ponorogo – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berkunjung ke Ponorogo. Kunjungannya di hari Minggu (21/10) ini, untuk menghadiri acara pernikahan Naahilah Hunafaa’ Al Qudsy dengan Hanif Indra Kusuma yang digelar di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).

Dalam kesempatan itu, istri Arumi Bachsin itu, didapuk untuk mengisi sambutan. Dalam awal sambutannya, Emil berceletuk bahwa saat ini dirinya sedang audisi untuk menjadi santri naturalisasi di Pondok Mondern Darussalam Gontor.

“Saya ceritanya sedang diaudisi untuk menjadi santri naturalisasi. Kalau tadi pak Bupati Ponorogo sudah diakui, kalau saya masih proses,” ujar Mantan Bupati Trenggalek sembari tertawa, pun diikuti gelak tawa hadirin yang undangannya terbatas tersebut.

Emil menceritakan bahwa kehadirannya di Pondok Modern Darussalam Gontor kali ini menjadi ajang nostalgia bagi dirinya. Terutama saat dirinya dulu masih menjadi Bupati Trenggalek. Seringnya ke Pondok, karena dirinya bupati yang bertetanggaan dengan Ponorogo.

Selanjutnya, Emil mengutarakan secara singkat tentang silsilah keluarga KH Hasan Besari yang ternyata masih ada silsilah dengan keluarga besar ayahandanya, Hermanto Dardak.

“Terus kalau ngerunut-runut Kyai Hasan Sahal, katanya wonten Kyai di ponorogo yang masih nyambung keturunannya itu ke Trenggalek yaitu Kyai Hasan Besari. Dimana itu memang kalau dari ayah saya keatasnya. Keluarganya memang disebutnya Kauman. Dan tinggalnya disamping masjid. Eyang putri kami itu memang kakeknya-lah yang mendirikan Masjid Jami Trenggalek,” ulas Emil.

“Jadi salah satu ilmu jadi santri salah satunya ilmu nasab, kalau ditanya bener atau tidaknya garis silsilahnya, wallahualam,” terus Emil.

Dia menyebut jika semua akan menjadi saudara jika ditarik dari atas. Sehingga nanti tumbuh rasa persaudaraan. Dimana muaranya akan memunculkan suasana guyub seperti acara pernikahan ini.

“Jadi gatuk gatuk kiri kanan, lama lama semua orang saya akui saudara semua disini dan memang itu semua intinya jadi saudara kalau ditarik diatas,” tandasnya yang kemudian disambut tawa oleh para hadirin.

Menurutnya, Pondok Modern Darussalam Gontor memilik kenangan tersendiri bagi Emil. Sebab di pondok yang berada di Kecamatan Mlarak ini, merupakan tempat terakhir pertemuannya dengan adik kandungnya Eril Dardak, yang meninggal pada tiga tahun silam.

“Keluarga saya disini merasa sangat dekat, karena waktu itu memori terakhir bersama adik saya Eril Dardak dan saat itu kita menghadiri pernikahan,” ucapnya.

“Ini adalah takziah sekaligus juga mendoakan dan memberi kekuatan dan ini benar-benar sangat berkesan bagi kami,” tambah Emil.

Ditengah sambutannya, Emil juga sempat menyapa Ustad Abdul Somad yang juga hadir secara langsung.

“Jadi kalau ditanya ini acara internal rasanya internal, karena saya yakin buat Ustad Abdul Somad ini internal, buat saya juga boleh mengaku ini internal karena kedekatan,” terang Emil.

Setelah itu, Pria berusia 37 tahun tersebut kembali berceletuk, berharap agar dirinya lulus audisi menjadi ‘santri naturalisasi’ Pondok Modern Darussalam Gontor.

“Saya berharap mudah mudahan beberapa penyampaian saya ini bisa diluluskan untuk menjadi santri naturalisasi,” ucapnya sambil tersenyum.

Sebagai penutup sambutannya, Emil berharap agar Ponpes Modern Darussalam Gontor akan terus melahirkan banyak tokoh penting yang memberikan sumbangsih besar bagi Indonesia.

Tak hanya itu, seusainya memberikan sambutan, Emil yang hendak turun dari panggung acara, diminta tetap di panggung karena band pengiring tiba-tiba memainkan lagu kemesraan. “Ya, ini syarat terakhir untuk menjadi santri naturalisasi, bernyanyi lagu kemesraan,” celetuk Emil dan diikuti gela tawa dari seluruh tamu.

Sembari tetap bermasker, Emil melantunkan lagu “Kemesraan”.

Sementara itu, Ustadz Abdul Somad (UAS) yang dapat giliran sambutan setelah Emil, merespon candaan Emil Dardak sebelumnya. UAS menyampaikan bahwa dirinya juga sudah menjadi santri sejak menikah dengan Fatimah Az Zahra yang merupakan alumnus Ponpes Gontor.

“Saya sebenarnya sudah jadi santri sejak 6 bulan lalu saat dinikahkan dengan alumnus Gontor, tapi kali ini mengikuti evaluasi semester,” kata UAS sambil tersenyum.(brj)

Bupati Gresik Gus Yani Dorong HKTI di Kecamatan dan Desa

Bupati Gresik Gus Yani Dorong HKTI di Kecamatan dan Desa

Bintangpos.com, Gresik – Pemkab Gresik mendorong keberadaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dalam kegiata Pra-Musyawarah Cabang (Pra-Muscab) HKTI.

Warsito selaku Sekretaris DPD HKTI Provinsi Jawa Timur mengatakan, ke depan asosiasinya akan dipusatkan di kecamatan-kecamatan sehingga bisa berperan aktif kepada petani yang ada di wilayahnya.

“HKTI di Gresik ini akan aktif di seluruh kecamatan yang ada. Aktif dalam artian akselerasi mengadvokasi petani mulai dari kecamatan paling ujung utara hingga ke selatan,” katanya, Selasa (22/11/2021).

Sementara, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menuturkan, adanya HKTI di tingkat kecamatan dan bahkan tingkat desa, maka akan semakin dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat tani, baik petani sawah maupun petani tambak.

“Petani ini memiliki peran yang luar biasa, bayangkan saja kalau petani mogok kerja, apa jadinya negara. Tumbuhnya bangsa indonesia ini juga tidak lepas dari peran petani,” ungkapnya.

Bupati Gus Yani tidak menampik bahwa masih banyak problem dalam dunia pertanian, seperti tergerusnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), persaingan dengan kemajuan perindustrian, masalah hama dan distribusi pupuk.

“Bagaimana kita bisa tahu persoalan yang ada di pertanian kalau kita tidak turun ke sawah atau tambak. Yang terjadi nantinya adalah masalah keterlambatan,” paparnya.

Ia menambahkan, dengan adanya birokrasi malah akan mempermudah urusan petani, seperti distribusi pupuk maupun urusan pertanian lainnya. Dilain pihak, juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin maju di era saat ini untuk kemudahan pelayanan terhadap masyarakat.

“Ini yang harus benar-benar kita perjuangkan. Maka mari kita bersama-sama berjuang salah satunya dalam HKTI ini untuk terus bekerja dengan hati dan ikhlas,” pungkasnya. [brj]