Stakeholder Surabaya didorong sediakan ruang pameran UMKM untuk pemulihan ekonomi

Stakeholder Surabaya didorong sediakan ruang pameran UMKM untuk pemulihan ekonomi

Bintangpos.com, Surabaya  – Stakeholder atau pemangku kepentingan di Kota Surabaya, Jawa Timur, didorong menyediakan ruang pameran produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya Rini Indriyani di Surabaya, Senin, mengatakan, sebenarnya sudah ada beberapa stakeholder yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dengan menyiapkan ruang pameran produk UMKM.

“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan geliat ekonomi di Kota Surabaya,” kata istri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini.

Adapun stakeholder yang sudah menyediakan ruang pameran UMKM meliputi PT. Susanti Megah yang sudah menyediakan stan gratis untuk UMKM di kantin perusahaan di Kecamatan Asemrowo Surabaya sejak 21 Oktober 2021.

Selain itu, Kaza Mal Surabaya yang menyediakan ruang untuk Pameran UMKM kolaborasi tiga keacamatan meliputi Kecamatan Tambaksari, Simokerto dan Kenjeran yang telah digelar di Main Atrium Kaza Mal Surabaya pada 8-14 November 2021.  Ada sebanyak 30 pelaku UMKM mengikuti pagelaran Pameran UMKM Kolaborasi 3 Kecamatan, dengan mempamerkan produk kuliner, busana, dan kerajinan.

“Inilah saatnya kita untuk bergerak bersama dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Surabaya. Untuk pelaku UMKM harus tetap semangat, harus terus berinovasi dengan produknya. Ayo semangat memproduksi, dan ayo berjuang sama-sama,” katanya.

Disisi lain, wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya ini juga berharap, kolaborasi stakeholder dengan pemkot ini bisa dicontoh oleh daerah lainnya.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut dia, untuk para stakeholder yang lainnya juga bisa melakukan hal yang sama, yakni menyediakan ruang untuk para pelaku UMKM, agar bisa menggelar pameran di dalam mal.

“Kami tidak bisa berdiri sendiri, tanpa kolaborasi stakeholder yang lain. Kami juga mengimbau kepada pemilik mal yang lain, yang mau membuka diri atau mau berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan tempat di mal kepada UMKM,” katanya. (ant)

Ketua DPRD Surabaya : Jelang Tutup Tahun, UMKM Fokus Utama Pemulihan Ekonomi

Ketua DPRD Surabaya : Jelang Tutup Tahun, UMKM Fokus Utama Pemulihan Ekonomi

Bintangpos.com, Surabaya – Jelang tutup tahun 2021, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mendorong Pemkot segera melakukan pemulihan ekonomi dan percepatan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menempatkan pemulihan ekonomi sebagai salah satu pos prioritas dengan 2,16 persen anggaran atau sebesar Rp 224.856.253.590 dari total kekuatan belanja sebesar Rp 10.405.185.113. “Diharapkan realisasi akselerasi bisa mulus melaju sejak awal tahun 2022 mendatang,” kata Adi Sutarwijono, Sabtu (13/11/2021).

Dia menyebut unit-unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap jadi fokus utama yang harus mendapatkan akses permodalan.

Apa lagi melalui BUMDnya, yakni PT BPR Artha Surya Pemkot Surabaya telah mengeluarkan pinjaman lunak dengan bunga 3 persen, melalui program Puspita. “Itu dipakai oleh pelaku UMKM di Surabaya untuk menggerakkan ekonominya, jadi saya kira pemkot juga akan memberikan akses modal,” ucapnya.

Selanjutnya, akses promosi semakin terintegrasi dengan memanfaatkan ranah teknologi dan informasi. Begitu juga penyediaan sarana akses bimbingan bagi pelaku UMKM. “Bagaimana mendisain packaging, terus mendisain promosi dengan efektif itu harus dijalankan oleh pemkot,” terangnya.

Sebab, gencarnya promosi bisa memperkuat branding UMKM yang ada di Kota Surabaya sehingga akan mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk membeli produk-produk hasil tangan pelaku usaha.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menambahkan, ketika berbicara UMKM ada 3 aspek penting yang harus benar-benar dicermati jika ingin perbaikan ekonomi masyarakat bisa berjalan sesuai rencana. “Karena UMKM itu dimana pun kan masalahnya ada 3, yaitu akses modal, akses bahan baku, dan pasar,” tandasnya.(brj)

Pemerintah apresiasi keberadaan Halal Industrial Park Sidoarjo

Pemerintah apresiasi keberadaan Halal Industrial Park Sidoarjo

Binatangpos.com, Sidoarjo  – Pemerintah mengapresiasi keberadaan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), yang berada tak jauh dari kawasan industri Safe n Lock, di Lingkar Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, karena kebutuhan produk halal di pasar internasional masih belum terpenuhi.

Komisaris Utama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Dr Hj Siti Ma’rifah, MM, MH, yang bekunjung ke HIPS, Minggu menyambut baik hadirnya HIPS, dan siap mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Siti Ma’rifah datang ke HIPS beserta rombongan yang terdiri dari direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah seperti Soegiharto (Dirut PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah), perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Hendro, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Moektiono Ngesti, dan beberapa pihak.

Kedatangan mereka disambut  Adi Saputra Tedja Surya (Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda, Tbk) beserta jajaran, dan Dr Ir Jamhadi, MBA (Ketua Yayasan Kemandirian Pangan Indonesia/YKPN Jawa Timur).

Adi Saputra Tedja Surya mengatakan HIPS merupakan kawasan industri halal pertama di Indonesia, dan dibangun di atas lahan seluas 148 ha, dan menerapkan suistainable halal eco system.

“Dengan dukungan sistem, kami menyediakan halal economy office, halal labolatorium, halal logistic, dan lain-lain. Ada 400 tenan, dan saat ini yang sudah masuk ialah Bel Bel, Sariraya, PT Ekosjaya Abadi Lestari, dan beberapa lagi,” jelasnya.

Ketua YKPN Jawa Timur, Jamhadi mengatakan kawasan HIPS cukup totalitas dalam menyediakan kawasan industri halal untuk mendukung produk halal di Indonesia bahkan dunia.

“Kunjungan Hj Siti Ma’rifah dan rombongan ini sangat menyemangati kami dari Jawa Timur untuk menumbuhkan industri halal. Bahan Baku produk halal tersedia di Jatim. Jawa Timur juga surplus beras, dan tersedia garam, jagung, ikan, sayur, buah, daging, dan 45 persen gula nasional disuplai dari Jatim. Maka itu, jika HIPS ini segera meningkatkan kegiatannya, bisa menghemat devisa negara. Bahkan Indonesia bisa mengekspor produk halal, dan bukan tidak mungkin Indonesia jadi kiblat produk halal dunia di tahun 2024,” kata Jamhadi.

Jamhadi yang juga Ketua Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) Jawa Timur itu mengatakan, Pemprov Jatim juga sangat mendukung pengembangan industri halal, salah satunya dibuktikan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur One Pesantren One Product (Pergub OPOP), yang saat ini sedang diselenggarakan OPOP Award 2021.

“Kami juga terlibat penjurian OPOP Award 2021 yang diikuti 550 ponpes seluruh Jawa Timur. Produk yang dihasilkan mereka cukup bagus, cuma kendalanya dalam pembuatan FS (Feasibility Study) yang bisa membuat investor tertarik. Dan ini perlu dibimbing untuk membuat FS supaya ide menjadi industri, sehingga cepat merealisasikan produk halal. Untuk produk, keseharian mereka sudah memproduksinya, tapi perlu dikatrol. Untuk itulah, perlu dukungan dan kolaborasi dari PT Askrindo Syariah dan juga HIPS kepada OPOP,” kata Jamhadi.

(ant)

Bangkit dari Pandemi, Pemkot Surabaya dan GoTo ajak UMKM manfaatkan ekosistem digital

Bangkit dari Pandemi, Pemkot Surabaya dan GoTo ajak UMKM manfaatkan ekosistem digital

Bintangpos.com, Jakarta – Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, bersama dengan grup teknologi GoTo mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan ekosistem digital demi bangkit dari pandemi.

“UMKM nya Kota Surabaya sudah menjadi ujung tombak ekonomi Surabaya, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Terlebih akan lahir UMKM-UMKM baru yang dibantu dengan digital. Karena mau tidak mau, UMKM ini akan bergerak hebat kalau dia ini juga bermain dengan digital, apalagi pas masa pandemi ini,” kata Walikota Surabaya, Eri Cahyadi dalam keterangan pers, Selasa.

Lebih lanjut, Eri mengatakan pergerakan UMKM bisa terjadi dengan adanya kolaborasi, tak terkecuali dengan swasta. Kolaborasi ini memberikan layanan dan kemudahan bagi pengguna di ekosistem digital tersebut.

Gerakan #BangkitBersama di Surabaya hadir dengan sederet program lengkap dan holistik serta melibatkan dan menyelaraskan tiga elemen penting dalam ekosistem GoTo, yaitu UMKM, konsumen, dan mitra driver.

“Sebagai karya anak bangsa, ekosistem GoTo – yang menaungi Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial – terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna mendorong kapasitas pegiat UMKM lokal serta mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penjual terdekat agar lebih efisien,” kata Co-Founder & Vice Chairman Tokopedia Leontinus A. Edison.

Adapun dukungan GoTo kepada UMKM di Surabaya lainnya adalah dengan menghadirkan program promosi GoFood, bagi para pedagang yang tergabung di Sentra Wisata Kuliner Surabaya pada akhir Oktober 2021.

Lewat program ini, para mitra GoFood berhasil memperoleh kenaikan nilai transaksi hingga 28 persen.

“Fokus GoTo adalah untuk memberdayakan berbagai UMKM di Surabaya agar dapat tumbuh kembang. Dengan dukungan solusi digital dari GoTo bersama inisiatif seperti Sentra Wisata Kuliner dari Pemerintah Kota Surabaya, kami percaya UMKM di Surabaya akan #BangkitBersama,” kata Chief Food Officer Gojek Catherine Hindra Sutjahyo.

Tokopedia juga mendukung pameran UMKM dan produk unggulan tahunan Jawa Timur, Jatim Fair Hybrid 2021, yang diselenggarakan secara online lewat Tokopedia dan berhasil mendorong peningkatan transaksi para UMKM lokal yang mengikuti kegiatan ini dengan nilai paling tinggi mencapai 13x lipat.

GoTo juga berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan Pemkot Surabaya juga menghadirkan beragam program pengembangan skill bagi para pelaku UMKM lewat Kelas Maju Digital Pemula.

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 11 dan 19 November 2021 dengan peserta ribuan UMKM binaan Pemkot Surabaya, baik kuliner dan nonkuliner.

Diharapkan UMKM dapat meningkatkan kemampuan bisnisnya dan memperkuat daya saing. Tidak hanya itu, secara berkelanjutan GoTo melalui GoTo Financial, dengan didukung oleh OJK Jawa Timur.

Pelatihan ditujukan mendorong pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM di Surabaya untuk mendorong tumbuhnya literasi keuangan, serta mendorong UMKM Surabaya go-digital lewat GoFood dan Tokopedia. (ant)

Khofifah: IPEI Jawa Timur Ungguli Rerata Nasional bukti terus mendorong pertumbuhan ekonomi

Khofifah: IPEI Jawa Timur Ungguli Rerata Nasional bukti terus mendorong pertumbuhan ekonomi

Bintangpos.com, Surabaya – Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Timur tahun 2020 melampaui pencapaian nasional. Berdasarkan data yang dirilis Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nilai indeks ekonomi inklusif Jawa Timur mencapai 5,92 atau di atas rerata nasional yang mencapai 5,52.

Di Pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jawa Timur tahun 2020 berada di angka 4,90 sementara nasional 4,64. Begitu juga di pilar 2, dimana pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan Jawa Timur mencapai 6,52 atau jauh diatas nasional yang hanya 4,62. Sementara itu, di pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan Jawa Timur berhasil meraih angka 7,83, sedangkan nasional 6,56.

“Capaian ini merupakan prestasi membanggakan mengingat banyaknya indikator yang dijadikan pengukuran dalam indeks ini,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, usai rakor terkait issue dan langkah strategis sektor-sektor fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur.

Khofifah mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, Pemprov Jatim terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Termasuk peningkatan akses ke sarana kesehatan dan pendidikan.

Khofifah memaparkan, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. IPEI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi , pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Pilar utama ini dibagi lagi atas delapan pilar dengan 21 indikator.

Ke-21 indikator yang digunakan untuk mengukur IPEI tersebut, lanjut Khofifah, antara lain pertumbuhan PDRB riil per kapita, share sektor manufaktur terhadap PDB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal, persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah hingga rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening kredit keseluruhan.

“Dalam setiap rencana pembangunan kami selalu mengupayakan bagaima program yang digulirkan dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, buta huruf, beban utang, mencegah penyebaran penyakit, kesetaraan gender, dan menjaga kerusakan lingkungan. Saat ini kami tengah fokus pada upaya mereduksi jumlah kemiskinan ekstrem yang ada di Jawa Timur,” imbuhnya.

Di Jawa Timur, kata Khofifah, terdapat lima kabupaten yang saat ini menjadi daerah pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan. Intervensi yang dilakukan berbasis tiga strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu menurunkan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan yang diharapkan capaiannya dapat sesuai target.

Khofifah menyebut jika Pemprov Jatim telah menyiapkan sejumlah jurus guna mencapai target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Kemiskinan Ekstrem harus bisa dihilangkan pada akhir 2024.

Diterangkan, fokus program pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran, dimana Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 M untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 50.000 Lansia, Rp 14,4 M untuk 4.000 orang pada Program Asistensi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp 1,35 M dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp 882 M.

Sedangkan untuk fokus Peningkatan Pendapatan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,85 miliar untuk Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Rp 1,35 M untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Anti Poverty Program sebesar Rp 3,9 miliar.

Dan yang ketiga, guna peminimalan Wilayah Kantong Kemiskinan telah dialokasikan pula Rp 2,45 miliar untuk 1.400 Rumah Tangga (RT) melalui program Elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta Program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) sebesar Rp 30 miliar untuk 2.000 unit rumah. Sedangkan untuk intervensi tahun 2022 akan dihitung kembali mengingat akan ada perluasan ke 25 kabupaten/kota lainnya.

“Insya Allah, saya optimistis jika seluruh program dan intervensi tersebut berjalan massif dan lancar maka angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat turun signifikan. Tentunya hal ini juga mendorong semakin meningkatnya indeks pembangunan ekonomi inklusif di Jatim,” pungkasnya. (brj)

Wawali Armuji Tinjau Pasar Jambangan Baru Surabaya dan Berjanji Atasi Keluhan Pedagang

Wawali Armuji Tinjau Pasar Jambangan Baru Surabaya dan Berjanji Atasi Keluhan Pedagang

Bintangpos.com, Surabaya  – Kondisi Pasar Jambangan Baru di Jalan Jambangan Agung Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan tampak bersih dan terawat. Meski begitu, terdapat hanya beberapa stand yang masih aktif berjualan.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji terlihat mengunjungi Pasar Jambangan Baru didampingi Sekretaris Kecamatan, Kapolsek, LPMK beserta Lurah Jambangan, Kamis (21/10/2021).

Melihat kondisi pasar yang terawat namun sepi pengunjung, tentu ini menjadi perhatian Wawali Armuji. Ia pun terlihat berdialog dengan sejumlah pedagang. Salah satunya adalah Mbah Juana, perempuan yang kini telah berusia 58 tahun.

“Aduhh, Alhamdulillah bisa ketemu Wakil Wali Kota. Tadi berangkat pagi naik sepeda gak nyongko isok ketemu,” kata Mbah Juana dengan logat khas Surabaya.

Mbah Juana mengaku berjualan di pasar tersebut untuk menyambung hidup. Selain itu, ia harus merawat suaminya yang sakit memasuki usia 70 tahun. Pada momen itu, Mbah Juana juga mengajukan kursi roda dan bantuan modal kepada Wawali Armuji.

“Bu nanti untuk kursi roda akan diurus. Saya juga akan bantu untuk keperluan usaha secara pribadi,” kata Wawali Armuji kepada Mbah Juana.

Dalam kunjungannya itu, Wawali Armuji juga berdialog dengan pedagang Pasar Jambangan. Ia berjanji akan segera menggelar rapat koordinasi untuk dapat mengurai permasalahan yang dikeluhkan pedagang dengan Dinas Koperasi dan UMKM.

“Kita carikan jalan keluar. Kemarin sudah dipasang WiFi nanti akan ditingkatkan jangkauannya. Untuk meramaikan kembali akan kami inventarisasi pedagang yang aktif jualan dan yang hanya titipan,” katanya.

Di samping itu, Wawali Surabaya juga menyatakan akan mengambil langkah tegas yang diperlukan untuk dapat meramaikan pasar. Sehingga diharapkan selaras dengan semangat pemulihan ekonomi yang digelorakan saat ini. “Jangan sampai stand pasar hanya di jadikan Investasi dan ‘Duwe-duwean’ saja, masih banyak yang membutuhkan,” tutupnya. [brj]

Menko Perekonomian Airlangga Apresiasi Kekuatan UMKM dalam WSBK di NTB

Menko Perekonomian Airlangga Apresiasi Kekuatan UMKM dalam WSBK di NTB

Bintangpos.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam membuat merchandise WSBK di Desa Wisata Sade, Desa Rembitan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (14/10).

Kegiatan ini Airlangga lakukan sebelum meninjau langsung persiapan World Superbike (WSBK) di Mandalika International Street Circuit, NTB. Airlangga mengapresiasi antusiasme pelaku UMKM untuk ikut andil dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan World Superbike.

“Semangat para pengrajin di Lombok ini, patut kita apresiasi. Mereka bangkit di tengah situasi pandemi dan tetap membuat karya terbaik yang dapat menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Barat tentunya,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Kamis (14/10).

Di desa tersebut, Airlangga juga singgah di salah satu kios pengrajin di desa tersebut melihat hasil karya masyarakat Desa Sade berupa kain tenun khas Lombok.

Ketua Umum Partai Golkar ini tertarik dengan beberapa kain yang berwarna hijau kuning cerah dan hitam bermotif kotak dan langsung membeli kain tenun yang dipilihnya.

“Proses pembuatannya tenun khas lombok ini masih tradisional menggunakan bahan alami dari benang kapas dan pewarnanya dari alam. Semuanya dari sumber daya alam kita. Ini saya beli dua ya Bu,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu pelaku UMKM mutiara khas Lombok, Yudi mengatakan, optimis event World Superbike Mandalika nanti memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat khususnya pengrajin cinderamata khas Lombok di Desa Sasak Sade.

“Kami sangat senang dan optimis dengan adanya ajakan pemerintah untuk berpartisipasi dalam World Superbike. Jadi kami bisa berkreasi lagi dan membuat karya terbaik kami untuk bisa terakomodir di event besar nanti,” ujarnya.

Event World Superbike (WSBK) Mandalika pada November mendatang akan merangkul tidak kurang dari 400 UMKM dari Lombok dan Sumbawa akan ditempatkan di sejumlah lokasi. Yakni mulai dari area event World Superbike, area pintu kedatangan dan keberangkatan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) Lombok, hingga di sejumlah destinasi wisata.

Selain itu, ratusan UMKM tersebut telah mendapatkan stan online di event internasional world superbike (WSBK) dengan nilai transaksi yang diprediksi mencapai Rp109,1 miliar. Pasar online bagi UMKM ini dimulai sebelum ajang perhelatan World Super Bike untuk meningkatkan antusiasme penonton atau wisatawan datang ke Mandalika.

Turut hadir mendampingi Menko Perekonomian antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Kepala BNPB Ganip Warsito, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsdya TNI Imran Baidirus, Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Kemudian Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar Mansoer, Walikota Mataram Mohan Roliskana, Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi serta Danrem 162/Wirabhakti dan Dandim 1606/Mataram.

(jwp)

Puan Berharap Ekonomi Menggeliat di Bali

Puan Berharap Ekonomi Menggeliat di Bali

Bintangpos.com – Bali mulai dibuka lagi untuk wisatawan mancanegara (wisman) pada 14 Oktober 2021. Ketua DPR Puan Maharani berharap dibukanya Bali untuk pelancong dari luar negeri bisa mendatangkan banyak manfaat bagi rakyat setempat.

Sebab, selama ini masyarakat Pulau Dewata itu sangat merasakan dampak dari pandemi. Pasalnya, masyarakat Bali sangat menggantungkan perekonomian dari sektor pariwisata. “Maka rencana dibukanya kembali akses untuk wisman harus membuat ekonomi masyarakat kembali menggeliat,” ujar Puan di Jakarta, Senin (11/10).

Ada banyak sektor yang terafiliasi dengan pariwisata di Bali. Mulai dari perdagangan besar dan eceran, fasilitas akomodasi, makanan-minuman, industri jasa, transportasi, hingga industri pengolahan.

Selama Covid-19 melanda Tanah Air dan global, perekonomian di Bali sangat merosot. Agar bisa kembali bangkit, Puan Maharani berharap pemerintah mengatur strategi sedemikian rupa.

“Agar UMKM pun kembali bertumbuh, khususnya di sektor pariwisata. Kios-kios di tempat wisata juga kembali hidup. Dengan peningkatan ekonomi rakyat, perekonomian daerah juga akan tumbuh sehingga kesejahteraan akan semakin membaik,” katanya.

Puan meyakini pertumbuhan ekonomi daerah yang baik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bahu membahu mempersiapkan dibukanya kembali sektor pariwisata agar Indonesia tak lagi mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi.

“Tak hanya untuk memulihkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk membangun optimisme UMKM. Saat sektor-sektor perekonomian kembali bergerak, pada akhirnya rakyat yang akan mendapatkan manfaat,” tutur Puan.

Adapun dalam pembukaan pintu Bali bagi sektor pariwisata pada 14 Oktober 2021 mendatang disertai dengan beragam syarat. Di antaranya para wisatawan sudah menjalani vaksin lengkap, menjalani tes kesehatan termasuk harus terbebas dari Covid-19, hingga karantina selama 5-8 hari dengan biaya sendiri sebelum bisa bebas berwisata di Bali.

Untuk memenuhi standar itu, politikus PDIP tersebut mengingatkan petugas untuk betul-betul memastikan turis asing menjalani seluruh tahapan syarat tersebut.

“Beberapa negara lain juga melakukan hal serupa. Semua tahapan ini harus dijalani sesuai ketentuan sehingga kita bisa menghindari terjadinya imported case, dan warga Bali juga merasa aman dengan kehadiran para wisatawan asing,” sebut mantan Menko PMK itu. (jwp)

Disparpora Kabupaten Mojokerto Beri 80 Pemandu Wisata Sertifikat

Disparpora Kabupaten Mojokerto Beri 80 Pemandu Wisata Sertifikat

Bintangpos.com, Mojokerto – Sebanyak 80 orang tenaga pemandu wisata di Kabupaten Mojokerto menerima sertifikat dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora). Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama empat hari ke depan ini, dibuka Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

“Sertifikasi diikuti 80 orang pemandu wisata yakni 40 pemandu wisata umum, 20 pemandu pendakian dan 20 lagi pemandu wisata air,” ungkap Kepala Disparpora Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo di salah satu hotel di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Selasa (12/10/2021).

Untuk mendapatkan sertifikat, lanjut Amat, nantinya juga akan ada ujian yang harus diikuti para pemandu wisata. Pemandu wisata sejarah, biasanya memakai Sumber Daya Manusia (SDM) dari Badan Peninggalan Cagar Budaya (BPCB), namun setelah kegiatan tersebut harapkan akan ada kerjasama yang baik. “Apalagi secara bertahap, objek wisata kita mendapat QR code Peduli Lindungi meskipun belum banyak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati pada arahannya, memotivasi para peserta agar betul-betul mengikuti sertifikasi ini dengan maksimal. Mengingat kesempatan emas tersebut, tidak diberikan ke sembarangan orang. Namun diberikan kepada yang dinilai berkompeten dan memenuhi standar, diberikan fasilitas untuk memaksimalkan kemampuanya dalam sertifikasi ini.

“Tidak banyak yang mendapat kesempatan ini. Ikuti betul-betul sertifikasinya, laksanakan ujian, dan pulang menjadi pemandu wisata yang andal. Pemandu wisata harus ramah, humble, harus tahu tipe wisatawan yang datang kebutuhannya seperti apa. Karena ada tipe wisatawan yang tidak ingin disambut berlebihan. Pemandu wisata juga harus memiliki wawasan yang luas dan menguasai bidangnya. Jadi, galilah ilmu sedalam-dalamnya di bidang ini,” pesannya.

Terkait pandemi Covid-19, Bupati yang juga Ketua Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Mojokerto mengakui jika pariwisata adalah salah satu dari sekian sektor yang terhantam keras oleh pandemi. Saat objek wisata ditutup karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemerintah Daerah (Pemda) berusaha keras memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak. Namun apabila nanti objek wisata diizinkan buka kembali, Bupati akan mematok cakupan vaksinasi harus tercapai minimal 70 persen dan 100 persen untuk daerah khusus wisata. Seperti wisata di wilayah Kecamatan Trawas, Pacet dan Trowulan.

“Pariwisata adalah salah satu yang paling terimbas pandemi Covid-19. Sesuai Imendagri, level kita masih 3 untuk PPKM. Namun dalam Imendagri tersebut, terdapat pelonggaran-pelonggaran yang diberikan. Meski kasus covid melandai, kenapa saat ini Jawa-Bali belum melakukan pelonggaran secara total dan seluas-luasnya? Itu karena tidak ada yang bisa memprediksi gelombang baru Covid-19,” tuturnya.

Jika dilonggarkan sepenuhnya, lanjut Bupati, orang-orang bakal melakukan mobilitas yang tinggi. Persebaran virus juga akan susah dikendalikan, apalagi cakupan vaksinasi di Kabupaten Mojokerto saat ini masih 65 persen, padahal target minimal harus 70 persen dan wisata di tiga kecamatan tersebut diharapkan cakupannya harus 100 persen.

“Saya tidak ingin keselamatan warga saya terancam karena diserbu wisatawan dari berbagai daerah jika sekat pelonggaran dibuka seluruhnya,” tegasnya. [brj]

BSSN dukung pengembangan digitalisasi UMKM Banyuwangi untuk aktivitas bisnis

BSSN dukung pengembangan digitalisasi UMKM Banyuwangi untuk aktivitas bisnis

Bintangpos.com,  Banyuwang – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung pengembangan digitalisasi UMKM di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, karena dengan media digital semua aktivitas bisnis bisa dijalankan dengan lebih cepat dan mudah.

Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa peluang ruang digital sangat luas, dan penggunaan media digital kini sudah menjadi keniscayaan bagi para pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM.

“Tapi adopsi teknologi pada sektor UMKM saat ini masih memiliki tantangan, yakni rendahnya tingkat literasi digital. Hal inilah yang menyebabkan rentannya UMKM mengalami serangan siber,” katanya dalam acara talkshow literasi digital dari Hotel Dialoog, Banyuwangi, Kamis.

Hinsa menjelaskan, semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi (TI) akan berbading lurus dengan risiko dan ancaman keamananannya.

“Maka pelaku UMKM Banyuwangi harus membekali diri dengan pengetahuan tentang keamanan siber agar bisa menjalankan bisnis secara nyaman dan aman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, Christiyanto Noviantoro mengemukakan dalam pandangan BSSN, Banyuwangi memiliki komitmen tinggi terhadap digitalisasi ekonomi, termasuk di sektor UMKM.

“Inilah alasan kami pilih Banyuwangi sebagai lokus #SiberminBaPer kali ini. Kami ingin pastikan pertumbuhan UMKM Digital di sini juga diimbangi ilmu keamanan siber,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani memaparkan berbagai program daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Salah satunya, Banyuwangi memiliki program UMKM Naik Kelas untuk menggerakkan ekonomi arus bawah.

“Program ini banyak sekali turunannya, termasuk dari sisi digitalisasi UMKM,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Banyuwangi juga punya program ongkos kirim gratis produk UMKM ke seluruh Indonesia, Warung Naik Kelas (Wenak) yang memberikan alat usaha produktif bagi warung-warung kecil, pendampingan pengurusan izin usaha, hingga pendampingan sertifikasi PIRT.

“Kami juga punya gerakan Hari Belanja ke Pasar dan UMKM yang digelar setiap bulan di tanggal cantik. Gerakan ini mengajak seluruh ASN dan karyawan BUMN/BUMD terlibat di dalamnya. Ini cara kami untuk menggerakkan perekonomian arus bawah,” katanya.

Untuk mendigitalisasi UMKM, menurut Ipuk, sebelum pandemi Banyuwangi rutin menggelar pelatihan pemaaran digital bagi pelaku UMKM daerah, sekitar 10 ribu UMKM dilatih go digital setiap tahunnya.

Namun, di masa pandemi strategi digitalisasi UMKM digelar dengan konsep yang berbeda. Di antaranya dengan menggelar program inkubasi “Jagoan Banyuwangi” yang terdiri atas Jagoan Tani, Jagoan Bisnis, dan Jagoan Digital.

“Jagoan Tani dan Jagoan Bisnis sudah kita gelar sebulan lalu. Jagoan Digital akhir bulan ini dimulai. Masing-masing menjangkau ratusan anak muda sesuai bidang usahanya masing-masing, yang syaratnya kemudian kita bikin harus go digital,” paparnya.

Talkshow #SiberminBaPeR diharapkan dapat memberikan literasi dan membangun kepedulian masyarakat tentang berbagai risiko ketika berinteraksi di ruang siber. Dengan demikian diharapkan muncul etika dan perilaku aman dalam berselancar di ruang siber. (ant)