Badan Anggaran DPRD target pendapatan Surabaya tahun depan Rp 1 Triliun

Badan Anggaran DPRD target pendapatan Surabaya tahun depan Rp 1 Triliun

Bintangpos – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya meminta target pendapatan daerah tahun depan dinaikkan menjadi Rp 1 triliun. Dewan optimistis nilai itu bisa dicapai karena kondisi Surabaya membaik. Ditambah lagi, banyak potensi pendapatan yang belum digali. Salah satunya optimalisasi aset daerah.

Anggota Banggar DPRD Surabaya Buchori Imron mengatakan, banyak potensi pendapatan daerah yang bisa dimaksimalkan. Salah satunya pengelolaan aset daerah. Banyak potensi pendapatan yang bisa didapatkan pemkot dari pengelolaan aset secara tepat. ”Aset tidur harus dimaksimalkan. Seperti tanah,” tuturnya.

Menurut Buchori, Pemkot Surabaya memiliki ratusan hektare tanah yang belum difungsikan. Lokasinya tersebar di beberapa kelurahan. Kini lahan milik daerah itu nganggur serta tidak memberikan pemasukan karena belum dikelola.

Buchori menyampaikan, aset tanah berasal dari bekas tanah kas desa (BTKD). Surabaya dulunya terdiri dari banyak desa. Kurang lebih ada seratusan desa. Setiap desa memiliki sedikitnya 15 hektare BTKD. Sejauh ini pemkot baru memakai sebagian aset yang kini dimanfaatkan untuk program padat karya.

Program padat karya itu mempekerjakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Warga yang semula tidak memiliki penghasilan pun mendapatkan upah setiap bulannya. ”Makanya, BTKD itu jangan ditidurkan. Lahan harus diaktifkan untuk kegiatan produktif,” imbuh politikus PPP tersebut.

Ada sejumlah opsi yang bisa ditempuh pemkot untuk mengelola aset. Misalnya melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga. Atau bisa juga disewakan atau dikontrakkan dengan perjanjian durasi waktu tertentu. Buchori optimistis aset yang dikelola dengan baik akan menambah pendapatan daerah. ”Yang penting tidak sampai hilang,” tuturnya.

Itu baru aset, belum potensi pendapatan yang lain. Misalnya BUMD. Anggota banggar Imam Syafi’i menyampaikan, pengelolaan perusahaan daerah masih jauh dari harapan. Banyak BUMD yang tidak bisa menyetorkan dividennya ke pemkot. Bahkan, beberapa di antaranya masih menerima dana penyertaan modal dari APBD. ”Jangankan setor laba perusahaan, biaya operasional saja masih minta pemkot,” tegas dia.

BUMD seperti Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), misalnya, belum bisa setor dividen. KBS bahkan masih menyedot subsidi dari pemkot. Nilainya hampir Rp 5 miliar per tahun.

Perusahaan daerah lain juga kurang berperan. Bahkan hampir tidak terdengar. Seperti Surya Karsa Utama (SKU) di bidang perumahan. Setoran dividen BUMD seperti Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) dan rumah potong hewan (RPH) juga nihil. ”Padahal, potensi BUMD ini besar sekali. Sayang belum dikelola secara lebih profesional,” kritik Imam.

Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) juga dinilai belum berinovasi dengan memperbanyak nasabah ke pedagang pasar. Sejauh ini, papar Imam, yang bisa menyetor laba pendapatan baru PDAM Surya Sembada. ”BUMD lain butuh kerja keras agar bisa menghasilkan pendapatan ke daerah,” ucap politikus Nadem itu.jp

Berkas kasus penembakan Brigadir J sedang diselesaikan Timsus

Berkas kasus penembakan Brigadir J sedang diselesaikan Timsus

Bintangpos,Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan tim yang dibentuk khusus oleh Kapolri untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir J tengah fokus menyelesaikan berkas perkara supaya secepatnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

“Timsus fokus penyelesaian berkas perkara untuk segera dapat dilimpahkan ke JPU,” kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dalam kasus ini, penyidik tim khusus telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Maaruf atau KM (sopir/ART).

Keempat tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun.

Selain itu, tim inspektorat khusus (Itsus) juga telah menetapkan 31 orang personel Polri melanggar prosedur dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol. Ferdy Sambo, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Dari 31 orang tersebut, sebanyak 16 orang perwira Polri ditempatkan di tempat khusus, yakni enam orang di Patsus Provost Mabes Polri dan 10 orang di Patsus Mako Brimob, Kelapa Dua Depok.

Anggota Polri yang terlibat pelanggaran prosedur penanganan TKP Duren Tiga juga diperiksa secara intensif terkait dugaan pelanggaran tindak pidana dalam upaya penghambatan penegakan hukum (obstraction of justice) seperti perusakan tempat kejadian perkara, pengaburan cerita, dan lainnya.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus Duren Tiga, Kejaksaan Agung menunjuk jaksa penuntut umum yang menangani perkara.

“SPDP sudah masuk ke Jampidum dan sudah ditunjuk 30 JPU untuk menangani perkara tersebut,” kata Ketut, Jumat (12/8).

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah meminta tim khusus bekerja cepat, profesional, transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan kasus Duren Tiga dengan pembuktian secara ilmiah atau scientific crime investigation yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. “Dan harapan kita semua kasus ini bisa segera tuntas dan segera kami limpahkan ke kejaksaan untuk segera bisa diproses sidang,” kata Sigit, Selasa (9/8).ant

Tingkatkan daya saing di masa transisi covid-19 dengan digitalisasi

Tingkatkan daya saing di masa transisi covid-19 dengan digitalisasi

Bintangpos,Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan peluang dan daya saing perusahaan dalam menghadapi kondisi perekonomian global pada masa transisi pemulihan COVID-19.

“Di mana ada tantangan, di situ pasti ada peluang bisnis. Peluang ini dapat diraih melalui beberapa hal, salah satunya melalui otomatisasi atau digitalisasi dalam meningkatkan produktifitas dan terus berinovasi meningkatkan nilai tambah barang dan jasa agar perusahaan dapat lebih berdaya saing dan pada saat yang sama meningkatkan efisiensi biaya operasional dalam jangka panjang,” ujar Arsjad Rasjid saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Ketua Kadin itu juga menambahkan bahwa selain digitalisasi, perusahaan juga dituntut untuk mengadopsi nilai nilai ESG (Environmental, Social and Governance) dalam meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang telah melakukan inisiatif ESG menikmati banyak manfaat. Antara lain 15-30 persen harga lebih tinggi bagi produk dan layanan yang diproduksi secara berkelanjutan di seluruh sektor business to consumer (B2C) dan business to business (B2B) pertumbuhan produk berkelanjutan 50 persen lebih cepat, dan peningkatan return on capital.

Di tahun 2022 ini, Indonesia masih menghadapi banyak ketidakpastian karena COVID-19 belum berakhir. Kasus penyebaran virus COVID-19 secara bertahap menurun pada 2022 dan berbagai pembatasan dilonggarkan, memperkuat harapan untuk pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ke-2 merupakan sinyal bahwa negara ini berangsur-angsur pulih karena konsumsi rumah tangga merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) yang menguat.

Namun, ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina berdampak pada Indonesia di dalam negeri di banyak bidang. Pada saat yang sama, Indonesia dan sebagian besar negara lain di dunia sedang menghadapi tantangan multidimensi dalam menghidupkan kembali sektor kesehatan setelah pandemi, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan keamanan energi nasional serta melindungi stabilitas keuangan Indonesia.

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ini, dunia usaha Indonesia harus dapat beradaptasi untuk merespons situasi tersebut.ant

PDIP siap berkoalisi agar Hattrick menang di Pilpres

PDIP siap berkoalisi agar Hattrick menang di Pilpres

Bintangpos,Sumenep – PDI Perjuangan memberikan sinyal akan membuka koalisi dalam perhelatan Pilpres 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan, MH. Said Abdullah mengatakan, meski secara aturan PDIP memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri, namun tetap akan menggandeng partai lain untuk mengusung capres.

“Target kami adalah ‘hattrick’ dalam pemilu mendatang. Untuk Pilpres, PDI Perjuangan tidak akan berjalan sendiri. Kami akan membuka komunikasi dengan partai-partai lain,” katanya.

MH. Said Abdullah berada di Sumenep pada Sabtu – Minggu, 13-14 Agustus 2022 untuk menghadiri pelantikan Banteng Muda Indonesia (BMI) dan pelaksanaan operasi katarak gratis bagi 400 warga Sumenep.

“Sesuai perintah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, nanti setelah 17 Agustus, Mbak Puan (Puan Maharani: red), akan anjang sana ke beberapa ketua umum partai,” ujarnya.

Politisi asal Sumenep ini mengatakan, silaturahmi ke ketua-ketua partai lain menjelang Pilpres memang bisa dimaknai apapun.

“Tapi yang jelas, pada diri mbak Puan ini kan nempel sebagai pemersatu bangsa. Ini bisa dimaknai sebagai bagian ikhtiar agar Pilpres berjalan aman dan damai,” ujarnya.bjm

40 Parpol tercatat di KPU mendaftar sebagai peserta pemilu 2024

40 Parpol tercatat di KPU mendaftar sebagai peserta pemilu 2024

Bintangpos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat 40 partai politik (parpol) resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 hingga batas waktu penutupan, Minggu (14/8) pukul 23.59 WIB.

”40 Parpol resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024,” kata Komisioner KPU RI August Mellaz seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (15/8) dini hari.

Dia menjelaskan, 40 parpol yang mendaftar itu dari 43 parpol pemegang akun sistem informasi partai politik (Sipol) KPU RI. Selanjutnya, dari 40 parpol yang mendaftar, 24 parpol berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan 16 parpol sedang dalam proses periksaan.

”Tiga parpol yakni Partai Damai Sejahtera Pembaharuan, Partai Mahasiswa Indonesia, dan Partai Rakyat, hingga batas waktu ditentukan, tidak melakukan pendaftaran,” ungkap August.

Adapun 24 Parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap yakni:

  1. PDI Perjuangan (PDIP)
  2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
  3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
  5. Partai NasDem
  6. Partai Bulan Bintang (PBB)
  7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
  8. Partai Garuda
  9. Partai Demokrat
  10. Partai Gelora
  11. Partai Hanura
  12. Partai Gerindra
  13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  14. Partai Golongan Karya (Golkar)
  15. Partai Amanat Nasional (PAN)
  16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  17. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
  18. Partai Buruh
  19. Partai Ummat
  20. Partai Republik
  21. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
  22. Partai Republiku Indonesia
  23. Parsindo
  24. Partai Republik Satu

Selanjutnya, 16 parpol yang sedang dalam pemeriksaan berkas yakni:

  1. Partai Reformasi
  2. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai)
  3. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI)
  4. Partai Kedaulatan Rakyat
  5. Partai Berkarya
  6. Partai Indonesia Bangkit Bersatu
  7. Partai Pelita
  8. Partai Kongres
  9. Partai Karya Republik (PAKAR)
  10. Partai Bhinneka Indonesia
  11. Partai Pandu Bangsa
  12. Partai Perkasa
  13. Partai Masyumi
  14. Partai Damai Kasih Bangsa
  15. Partai Pemersatu Bangsa
  16. Partai Kedaulatan.jp