Penyusunan standar pelayanan data pemilih di gelar KPU Jatim

Penyusunan standar pelayanan data pemilih di gelar KPU Jatim

Bintangpos,Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menggelar forum konsultasi publik di Surabaya, Rabu, untuk bersama-sama menyusun standar pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. 

“Pada bulan Oktober kami akan melakukan proses pemutakhiran data pemilih maka sebelum itu kami menggelar forum ini untuk mengajak semua elemen menyusun standar pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam. 

Anam menjelaskan dalam pemutakhiran data pemilih itu, KPU Jatim juga akan melakukan rekrutmen sebanyak 130 ribu orang petugas pemutakhiran data pemilih. 

“Cukup banyak SDM yang kami rekrut, untuk itu kami melakukan MoU dengan beberapa kampus yang diharapkan akan banyak penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan,  kelurahan maupun tingkat TPS yang diisi mahasiswa,” ujarnya. 

Selain itu, forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan digelar sebagai upaya KPU Jatim dalam proses pencanangan zona integritas  menuju wilayah bebas korupsi sekaligus wilayah birokrasi bersih. 

“Salah satu indikator wilayah ini dinyatakan sebagai lembaga zona integritas maupun birokrasi bersih bebas korupsi adalah kita harus memiliki SOP dalam setiap pelayanan kepada publik,” katanya. 

SOP tersebut, lanjut Anam, setelah diterapkan akan dievaluasi sejumlah pihak seperti masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) maupun Ombudsman.

“Dari situ muncul penilaian dan kemudian kami berharap dapat memperoleh predikat sebagai lembaga wilayah bebas korupsi dan bersih melayani,” ujarnya.ant

Pemeriksaan perdana Maming sebagai tersangka

Pemeriksaan perdana Maming sebagai tersangka

Bintangpos,Jakarta – Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming (MM) menjalani pemeriksaan perdana setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Benar hari ini, MM diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.

Saat ini, Mardani sudah berada di lantai II Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa tim penyidik.

“Perkembangan materi pemeriksaan akan disampaikan,” tambahnya.

KPK mengumumkan Mardani sebagai tersangka, Kamis (28/7). Dalam konstruksi, KPK menjelaskan Mardani selaku Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018 memiliki kewenangan, di antaranya memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2010, KPK mengungkapkan salah satu pihak swasta, yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN), bermaksud memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

Agar proses pengajuan peralihan IUP OP tersebut bisa segera mendapatkan persetujuan, Henry Soetio diduga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada Mardani agar dapat memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN.

Menanggapi keinginan Henry Soetio itu, KPK menduga pada awal tahun 2011 Mardani mempertemukan Henry Soetio dengan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu.

Dalam pertemuan tersebut, Mardani diduga memerintahkan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo agar membantu dan memperlancar pengajuan IUP OP dari Henry Soetio.

Selanjutnya, Juni 2011, surat keputusan Mardani selaku bupati tentang IUP OP terkait peralihan dari PT BKPL ke PT PCN ditandatangani, yang diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja di-back date(dibuat tanggal mundur) dan tanpa bubuhan paraf dari beberapa pejabat berwenang.

Mardani juga meminta Henry Soetio mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan. Usaha pengelolaan pelabuhan itu diduga dimonopoli PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang merupakan perusahaan milik Mardani.

KPK menduga PT ATU dan beberapa perusahaan lain yang melakukan aktivitas pertambangan adalah perusahaan fiktif. Perusahaan-perusahaan fiktif itu sengaja dibentuk MM untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Susunan direksi dan pemegang sahamnya di berbagai perusahaan itu diduga masih berafiliasi dan dikelola pihak keluarga Mardani dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh Mardani.

Kemudian, di 2012, PT ATU mulai melaksanakan operasional usaha membangun pelabuhan dalam kurun waktu 2012-2014, dengan sumber uang seluruhnya dari Henry Soetio. Pemberian itu melalui permodalan dan pembiayaan operasional PT ATU.

KPK menduga terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang dari Henry Soetio kepada Mardani melalui perantaraan orang kepercayaannya dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani.

Dalam aktivitasnya, kemudian dibungkus dalam formalisme perjanjian kerja sama underlying guna memayungi dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani .

KPK menduga Mardani menerima uang dalam bentuk tunai maupun transfer rekening, dengan jumlah sekitar RP104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020.ant

Pemilu 2024 Gerindra Surabaya target penuhi kursi

Pemilu 2024 Gerindra Surabaya target penuhi kursi

Bintangpos,Surabaya – DPC Partai Gerindra Kota Surabaya tancap gas memenuhi target perolehan kursi dalam Pemilu 2024 usai menyelesaikan persyaratan keanggotaan parpol melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya Sutadi di Surabaya, Rabu, mengatakan pada Pemilu 2024 mendatang, Gerindra Surabaya memiliki target meraih sepuluh kursi di DPRD Surabaya. 

“Target itu tidak berlebihan, apabila para calon legislatif bekerja keras di masing-masing daerah pemilihan (dapil) hingga bisa memberikan kontribusi minimal dua kursi per dapil,” kata Sutadi.

Menurut dia, jika per-dapil dapat dua kursi maka dari lima dapil di Surabaya ada sepuluh keterwakilan Gerindra di DPRD Surabaya. 

“Itu target Pemilu Legislatif di Surabaya. Kalau target nasional, Gerindra Surabaya tetap mencalonkan Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra) sebagai Presiden RI,” kata Sutadi.

Sutadi menjelaskan total kartu anggota (KTA) DPC Partai Gerindra Surabaya yang diunggah dalam Sipol yakni 6.952 KTA dengan rincian Ranting dan Pimpinan Anak cabang (PAC) 5.211 KTA, organisasi PPIR/PIRA 267 KTA, Fraksi Gerindra di DPRD Surabaya 500 KTA, pengurus DPC sebanyak 600 KTA ditambah para kader muda dan relawan Gerindra Surabaya sebanyak 374 KTA.

“Tercatat berdasarkan KTP yang di setorkan ke tim verifikasi Gerindra Surabaya dan diunggah ke Sipil KPU pada Minggu (31/7) pukul 19.58 WIB,” kata Sutadi.

Untuk itu, Sutadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak-pihak terkait yang telah memberikan dukungan atas berjalannya proses Sipol Pemilu 2024 di KPU, termasuk para kader dan simpatisan partai Gerindra Surabaya.ant

Pemerintah ikut tanggapi polemik kenaikan harga tiket Umrah

Pemerintah ikut tanggapi polemik kenaikan harga tiket Umrah

Bintangpos.com – Polemik kenaikan harga tiket umrah oleh pihak maskapai terus menggelinding. Kenaikannya cukup besar mulai dari Rp 800 ribu hingga Rp 3 jutaan. Sejumlah asosiasi travel umrah berharap Kementerian Agama (Kemenag) ikut turun tangan mengatasi persoalan ini.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nur Arifin merespon keluhan para travel umrah tersebut.

“Kami sedang koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencarikan solusi permasalahan (kenaikan harga tiket umrah, red) ini,” kata dia Selasa (2/8) kemarin.

Meskipun begitu, Arifin belum membeberkan seperti apa bentuk koordinasi tersebut seperti apa. Termasuk targetnya apakah untuk mendorong maskapai menunda kenaikan harga tiket umrah atau yang lainnya.

Respons dari Kemenag mengenai kenaikan harga tiket umrah sebelumnya disampaikan Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief. Dia mengatakan Kemenag akan membahas soal kenaikan harga tiket tersebut dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pihak maskapai.

“Urusan (harga) tiket apakah Kemenag,” katanya singkat.

Sementara itu perwakilan travel umrah sudah menggelar pertemuan dengan pihak maskapai Garuda Indonesia pada Selasa (2/8). Sayangnya pertemua tersebut tidak membawa kabar baik untuk pelaku usaha travel umrah.

“Tidak ada (pembatalan kenaikan harga tiket),” kata Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada.

Dia mengatakan Garuda Indonesia tetap menjalankan kebijakan kenaikan harga. Alasannya mereka selama ini sudah memberlakukan subsidi terkait harga tiket. Wawan mengatakan travel umrah merasa kecewa dengan keputusan dari maskapai milik negara itu.

Menurut Wawan, Garuda Indonesia menaikkan harga tiket umrah untuk tiket yang sudah dipesan. Untuk penerbangan Agustus ini kenaikannya Rp 800 ribu. Sedangkan untuk penerbangan September naiknya bervariasi mulai Rp 1,5 juta sampai Rp 3 jutaan.

“Kebijakan ini sangat merugikan, karena diterapkan untuk tidak yang sudah dipesan. Otomatis aturan ini membuat harga paket umrah yang ditanggung jamaah ikut naik,” ujarnya.jp

Aparat diminta selidiki beras bansos yang membusuk

Aparat diminta selidiki beras bansos yang membusuk

Bintangpos,Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait adanya temuan puluhan karung beras bantuan sosial (bansos) tahun 2020 bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Tirtajaya, Sukmajaya, Depok yang dikubur sampai membusuk.

Selain itu, Cak Imin juga minta agar dilakukan penelusuran terkait mekanisme penyaluran bantuan.

“Temuan beras bansos yang membusuk ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebab, ini mengindikasikan prosedur penyaluran bansos tidak sesuai ketentuan sehingga berdampak pada adanya masyarakat tidak mendapatkan bansos yang menjadi haknya,” ujar Cak Imin, Selasa (2/8/2022).

Dia mendorong Kemensos bersama Kepolisian untuk terus melakukan penyelidikan terhadap temuan puluhan karung beras yang ditimbun hingga membusuk tersebut, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang nantinya terbukti lalai atau melakukan pelanggaran.

“Kemensos harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai mekanisme pembuangan atau penggantian bansos apabila bansos rusak atau tidak layak diberikan kepada penerima bansos sehingga ke depannya dapat dilakukan mekanisme yang tepat untuk mengatasi bansos yang rusak atau sudah tidak layak,” katanya.

Menyusul temuan kasus ini, kata Gus Muhaimin, kedepan Kemensos harus meningkatkan pengawasan dari pendistribusian bansos, baik tunai maupun non-tunai sehingga bansos dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah atau nominal yang telah ditetapkan.bjm

Secara Nasional Khofifah sebut realisasi pendapatan Pemprov Jatim tertinggi

Secara Nasional Khofifah sebut realisasi pendapatan Pemprov Jatim tertinggi

Bintangpos,Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan capaian realisasi pendapatan pemerintah provinsi setempat yang tertinggi secara nasional.

Dalam siaran pers diterima di Surabaya, Selasa, berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 30 Juli 2022 pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan Pemprov Jatim sebesar Rp16,43 triliun dari target sebesar Rp27,64 triliun atau sebesar 59,46 persen.

Sementara itu, realisasi belanja Pemprov Jatim berdasarkan LRA per 30 Juli 2022 sebesar Rp13,751 triliun atau sebesar 46,69 persen yang tertinggi ketiga se-Indonesia setelah Jawa Barat dan Bengkulu.

“Bahkan, per pukul 17.45 WIB hari ini, berdasarkan data SieKeuda realisasi belanja Pemprov Jatim sudah mencapai Rp14,529 triliun atau 48,98 persen,” ujar Khofifah.

Sebagai informasi bahwa APBD Jatim 2022 adalah sebesar Rp29,454 triliun.

Mantan Menteri Sosial itu juga menjelaskan bahwa posisi kas pemerintah daerah di Jawa Timur, baik Pemprov Jatim maupun pemkab/pemkot per 30 Juli 2022, berdasarkan data Bank Jatim tercatat sebesar Rp24,661 triliun

“Dari jumlah tersebut, kas milik Pemprov Jatim sebesar Rp5,753 triliun, sedangkan sisanya Rp18,908 triliun merupakan kas milik 38 kabupaten/kota,” kata Khofifah.

Disebutkan pula bahwa dari kas Rp5,753 triliun tersebut, sebesar Rp4 triliun merupakan sisa lebih anggaran tahun 2021 yang memang menurut regulasi baru dapat digunakan setelah penetapan perubahan APBD 2022.

Adapun sisanya Rp1,5 triliun merupakan cashflow untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari.

Sementara itu, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Pemprov Jatim akan terus berkoordinasi dan mendorong 38 kabupaten/kota segera melakukan percepatan realisasi belanja.

Tujuannya agar mampu menjadi stimulus perekonomian masyarakat pada saat ekonomi Jatim mulai tumbuh.

“Semoga ke depan Jatim terus berkontribusi terbaik bagi kejayaan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Kami juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama, kerja keras, dan kerja ikhlas semua warga Jatim,” tutur Khofifah.ant

Jelang peragaan busana Pemkot Kediri adakan Bootcamp Wastra Mataraman

Jelang peragaan busana Pemkot Kediri adakan Bootcamp Wastra Mataraman

Bintangpos,Kediri – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menggelar “Bootcamp Wastra Mataraman” dalam rangka road show Dhoho Street Fashion (DSF).

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kediri Ferry Silviana Abdullah Abu Bakar menyebutkan jumlah peserta kegiatan tersebut sebanyak 40 peserta, baik orang dewasa maupun pelajar.

“Para peserta mengikuti bootcamp ini selama 14 hari. Jadi, jangan disia-siakan 14 hari ke depan. Ini sekolah mahal sekali. Keseriusannya harus sudah hadir di awal. Mudah-mudahan 40 peserta yang ada bisa lulus bersama,” katanya di Kediri, Selasa.

Bunda Fey, sapaan akrabnya, berharap dari Kota Kediri nantinya akan lahir desainer-desainer baru.

Dengan kegiatan bootcamp, lanjut dia, tentunya bisa menjadi bekal pengalaman untuk para peserta. Apalagi, kegiatan ini mempelajari banyak ilmu, mulai dari desain hingga skill menjahit. Hal itu diberikan oleh pemateri dari Wignyo Rahardi and Team.

“Dengan waktu yang singkat ini, para peserta bisa menghasilkan ouput yang luar biasa,” katanya.

Kota Kediri, kata dia, punya wastra yang luar biasa seperti tenun ikat yang memiliki sejarah panjang. Kelurahan Bandar Kidul sudah menjadi produsen tenun ikat sejak Indonesia belum merdeka sehingga menjadi tugas seluruh elemen di kota ini untuk melestarikan tenun ikat ini.

“Tentu kami tidak ingin mendengar suatu hari nanti tenun ikat ini lenyap dengan alasan tidak ada lagi penenun. Itu ironi yang sudah banyak terjadi di banyak tempat. Kami tidak mau itu terjadi di Kota Kediri,” kata Bunda Fey.

Kegiatan itu merupakan kerja sama antara Dekranasda Kota Kediri dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri di Aula SMKN 3 Kediri.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Kediri Moch. Choirur Rofiq mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan agar industri fesyen di Kota Kediri tidak hanya berhenti pada produk hulu, tetapi juga produk hilir.

Produk hulu ini, kata dia, yang diciptakan sebagai bahan baku fesyen, sedangkan produk hilir produk fesyen yang siap jual.

“Di sini kami memberikan keterampilan itu. Apalagi, sekarang produk fesyen lokal ini banyak peminatnya. Tidak kalah dengan produk luar negeri. Peluang fesyen lokal ini sangat besar sekali,” kata Choirur Rofiq.

Dalam kesempatan ini, Bunda Fey juga menyaksikan penandatanganan MoU antara KPwBI Kediri dan SMKN 3 Kediri mengenai pelaksanaan program inkubasi fesyen dan produksi fesyen.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Deputi Kepala Perwakilan BI Kediri Wihujeng Ayu Rengganis, Kepala Sekolah SMKN 3 Kediri Eddy Priyo Utomo, Wignyo Rahardi and Team, beserta tamu undangan lainnya.

Pemkot Kediri rutin menggelar Dhoho Street Fashion (DSF), yang merupakan peragaan busana. Kegiatan ini melibatkan desainer nasional, lokal Kediri, hingga pelajar. Mereka unjuk kebolehan membuat baju dari bahan tenun ikat.ant