Kenaikan rumah subsidi di dorong DPD REI Jatim

Kenaikan rumah subsidi di dorong DPD REI Jatim

Bintangpos,Surabaya – DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim mendorong kenaikan rumah subsidi kepada pemerintah hingga Rp162 juta dari awalnya Rp150.500 juta, karena tingginya harga material bangunan akibat pengaruh global, seperti perang Ukraina dan Rusia.

“Dunia properti memiliki keterkaitan yang luas terhadap segala bidang usaha, ada sekitar 174 bidang usaha yang memiliki keterkaitan, sehingga adanya perang Ukrania dan Rusia, jujur saja memang berdampak,” kata Ketua DPD REI Jatim, Soesilo Efendy di Surabaya, Selasa.

Soesilo yang ditemui pada acara Diklat Anggota DPD REI Jatim di salah satu hotel di Surabaya, mengatakan, dorongan kenaikan rumah subsidi juga karena sudah terlalu lama pemerintah tidak menaikkannya, sehingga perlu didorong.

“Harga barang dan material saat ini terus bergerak naik, dan kami di DPD REI harus mengikuti, oleh karena itu perlu didorong kenaikan pada aturan rumah subsidi,” kata Soesilo.

Ia menjelaskan, kenaikan harga material bangunan saat ini sekitar 20 hingga 30 persen, dan yang paling tinggi adalah besi, sehingga perlu segera dibuatkan aturan baru kenaikan rumah subsidi.

“Saat ini ada di sekitar Rp150.500 juta. Dan kami berharap ada kenaikan hingga Rp162 juta. Syukur-syukur bisa sampai Rp165 juta. Justru kami tunggu hal itu,” kata Soesilo.

Sebelumnya, Sekretaris REI Jatim Andi Rahmean Pohan mengatakan hal yang sama, dan DPD REI Jawa Timur telah mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 7 persen pada tahun 2022.

“Kami berharap pada tahun 2022 harga rumah subsidi ada kenaikan. Kami mengusulkan kenaikan 7 persen berarti Rp162 juta dari harga yang selama ini, yakni Rp155 juta berdasarkan tingkat inflasi,” katanya.

Andi menjelaskan inflasi tersebut adalah inflasi di bidang konstruksi yang pada tahun 2021 tercatat sebesar 14 persen.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR selama ini melihat inflasi secara keseluruhan yang nilainya sebesar 3 sampai 4 persen. Tapi, dari keseluruhan itu ada bawang, cabai yang tidak berhubungan langsung dengan konstruksi. Sedangkan di konstruksi, komponen besi mengalami inflasi tinggi sekali,” ujarnya.

Menurutnya, usulan kenaikan 7 persen tersebut adalah angka moderat karena kalau dihitung, kenaikan yang disebabkan inflasi pada sektor konstruksi mungkin bisa 20 persen.

“Tetapi, kami tahu bahwa daya beli masyarakat belum meningkat 100 persen yang disebabkan oleh adanya pandemi,” katanya.ant

Operasi pasar serentak akan digelar oleh Pemkot Surabaya

Operasi pasar serentak akan digelar oleh Pemkot Surabaya

Bintangpos,Surabaya – Harga bahan kebutuhan pokok setelah perayaan Idul Adha cenderung stabil. Meski demikian, ada beberapa bahan pokok yang masih mengalami kenaikan harga atau sulit dijangkau warga. Salah satunya minyak goreng.

Tingginya harga minyak goreng itu tak urung menjadi salah satu faktor terjadinya inflasi. Untuk menekan dampak kenaikan harga bahan pokok, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Diskopdag) Surabaya kembali menggelar operasi pasar mulai pekan ini.

Kepala Bidang (Kabid) Distribusi Perdagangan Diskopdag Devie Afrianto mengungkapkan, operasi pasar dilakukan untuk menekan dampak kenaikan harga bahan pokok serta menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau untuk masyarakat.

Operasi pasar akan dilaksanakan di lima wilayah. Yaitu, wilayah selatan, timur, pusat, utara, dan barat. ”Ini berdasar hasil diskusi dan analisis dengan tim pengendali inflasi,” paparnya.

Berdasar jadwal yang ditentukan, Devie mengatakan bahwa operasi pasar akan dimulai Rabu (3/8) pekan ini. Hingga nanti berakhir pada Selasa pekan depan (9/8). Tujuan lokasi pertama adalah Kecamatan Wiyung, kemudian Kecamatan Tandes, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Mulyorejo, dan terakhir Kecamatan Krembangan.

Dia memaparkan, komoditas yang dijual saat operasi pasar kurang lebih sama dengan operasi pasar sebelumnya. Pelaksanaan operasi pasar pekan ini merupakan kegiatan lanjutan dari operasi pasar yang dilaksanakan serentak di sepuluh titik Surabaya pada akhir bulan lalu (22/7). Berdasar hasil data pada operasi pasar sebelumnya, komoditas yang paling diminati warga adalah minyak goreng. Sebab, minyak goreng dijual dengan harga Rp 14.500 per liter dan total penjualannya 1.032 liter dari sepuluh titik.jp

Rumah singgah Irjen Ferdy Sambo di teliti Timsus

Rumah singgah Irjen Ferdy Sambo di teliti Timsus

Bintangpos.com – Tim khusus (timsus) bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar uji balistik di lokasi penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat kemarin (1/8). Timsus melakukan pendalaman terkait sudut, jarak, dan sebaran tembakan.

Timsus tiba di rumah singgah Kadivpropam (nonaktif) Irjen Ferdy Sambo (TKP penembakan) sekitar pukul 10.00. Tampak juga Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Tim tersebut terdiri atas Puslabfor, Inafis, dan Kedokteran Forensik Polri. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tiba sekitar pukul 11.00. Namun, media hanya diperbolehkan berada di dekat pos keamanan yang jaraknya sekitar 6 hingga 10 meter dari TKP.

Hingga pukul 16.15, barulah uji balistik tersebut selesai. Beberapa orang dari Puslabfor Polri tampak keluar dari rumah itu. Irjen Dedi Prasetyo juga akhirnya keluar. Dia menjelaskan, uji balistik kali pertama ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal, yakni sudut tembakan, jarak tembakan, dan sebaran pengenaan peluru. ”Uji balistik langsung di TKP ini,” ujarnya.

Salah satu yang didalami dalam uji balistik tersebut adalah sebaran pengenaan peluru. Namun, saat ditanya Jawa Pos bagaimana sebarannya, sudut peluru, dan proyektil yang ditemukan, Dedi menjawab belum bisa disebutkan. ”Ini baru kali pertama uji balistik. Nanti akan diumumkan secara komprehensif. Sabar ya,” jelasnya.

Terdapat dua senjata yang digunakan dalam penembakan di rumah tersebut, yakni Glock 17 dan HS 16. Versi polisi, Bharada E menggunakan Glock 17 dan Brigadir Yosua disebut membawa HS 16. ”Nanti Dirtipidum akan melakukan langkah-langkah selanjutnya setelah uji balistik,” ucap Dedi.

Saat ditanya soal banyaknya temuan yang berbeda dengan pernyataan Polri di awal kasus, Dedi menyatakan bahwa kesimpulan akhir akan disampaikan timsus. ”Timsus nanti itu ya, terima kasih,” katanya seraya menjauh dari media.

Sementara itu, Jawa Pos kemarin mewawancarai beberapa ahli forensik untuk mendapat informasi tentang proses otopsi. Terutama terkait pernyataan kuasa hukum keluarga Yosua yang menyebutkan bahwa jaringan otak Yosua berpindah dari kepala ke dalam dada. Selain itu, organ pankreas Yosua disebut tidak ada.

Dokter spesialis forensik dan medikolegal Dedi Suhendar menjelaskan, pemindahan organ, termasuk otak jenazah, biasanya dilakukan untuk mencegah kebocoran. Untuk tidak ditemukannya pankreas, terang dia, dalam otopsi biasanya organ diteliti lebih lanjut ke laboratorium. Namun, yang paling penting, treatment-treatment tersebut seharusnya tidak boleh mengubah hasil dari analisis kedokteran forensik. ”Organ diperiksa di laboratorium itu juga seharusnya untuk kepentingan memeriksa peristiwa yang terkait dengan jasad tersebut,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, dokter ahli forensik sekaligus Dekan FKIK Ukrida Jakarta Anton Castilani menjelaskan, otak merupakan organ tubuh yang paling mudah membusuk. Karena itu, dalam sebuah otopsi, sangat lazim bila otak ditaruh di perut. ”Karena saat membusuk nanti cairannya bisa bocor melewati hidung, mata, dan telinga. Itu tidak elok saat jenazah dilihat keluarga,” tutur dia.

Selanjutnya, untuk pankreas yang tidak ditemukan, Anton mengatakan bahwa karakter dan bentuk pankreas memang sulit ditemukan. ”Pankreas letaknya terbungkus di antara lipatan usus 12 jari. Ukuran pankreas juga kecil,” ujarnya.

Belum lagi, terkadang pankreas tertutup oleh lemak tubuh. Anton menerangkan, dokter bedah dan dokter yang belajar anatomi memang susah menemukan pankreas. ”Memang tidak selalu terlihat,” ucapnya.

Namun, bila organ tersebut diambil untuk kepentingan laboratorium, biasanya hanya sebagian. ”Sampel saja, diambil sedikit untuk tes mikroskopis misalnya,” tutur purnawirawan Polri tersebut.

Sementara itu, Komnas HAM menegaskan, konstrim waktu kejadian tewasnya Brigadir Yosua makin padat. Itu seiring dengan banyaknya dokumen serta keterangan yang diperoleh sampai saat ini. Hanya, semua itu belum bisa menyimpulkan apakah kematian Yosua masuk kategori dugaan pelanggaran HAM, khususnya penyiksaan.

”Konstrim waktu semakin lama semakin padat, tinggal menguji beberapa keterangan (yang diperoleh, Red) itu,” kata Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam dalam konferensi pers kemarin. Selain menguji keterangan, Komnas HAM akan mengecek validitas dokumen yang didapatkan selama hampir tiga pekan tersebut.

Anam menambahkan, pihaknya kemarin melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah orang dekat Ferdy Sambo. Mulai ajudan atau aide-de-camp (ADC) dan asisten rumah tangga (ART) keluarga Ferdy Sambo. Pemeriksaan itu dimulai pukul 10.00 hingga 17.00. ”Kami mendalami hubungan ADC dengan ADC, ADC dengan Pak Sambo dan Bu Putri (Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, Red),” ungkapnya.

Sejatinya Komnas HAM juga mengagendakan pemeriksaan terhadap petugas tes PCR di rumah Sambo di Jalan Saguling, Duren Tiga. Namun, yang bersangkutan belum bisa hadir. ”Tapi, kami mendapatkan hasil tes PCR meski petugas kesehatan itu belum bisa hadir,” lanjut Anam. Pemeriksaan tersebut rencananya dijadwalkan kembali dalam waktu dekat.

Sejauh ini Komnas HAM sudah memeriksa semua ajudan Sambo. Rencananya, Rabu (3/8) besok Komnas HAM mengagendakan pemeriksaan terkait balistik. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui senjata dan peluru yang digunakan saat kejadian penembakan di rumah singgah Sambo pada Jumat (8/7) lalu. ”Jadi, kami perlu tahu senjatanya apa, pelurunya apa,” terang Anam.jp

Humas Polri menjelaskan bahwa Ferdy Sambo tidak lagi jabat Kepala Satgassus

Humas Polri menjelaskan bahwa Ferdy Sambo tidak lagi jabat Kepala Satgassus

Bintangpos,Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan Irjen Pol. Ferdy Sambo sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satgas Khusus (Satgassus) Polri sejak dinonaktifkan dari jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

“Otomatis (dinonaktifkan),” kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menurut Dedi, jabatan Kepala Satgassus merupakan jabatan non-struktural yang ada di Divisi Propam Polri.

Sehingga kita Irjen Pol. Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatan struktural sebagai Kadiv Propam Polri, secara otomatis tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satgassus.

“Setelah jabatan struktural dinonaktifkan maka jabatan non-struktural juga sudah tidak aktif,” ujar Dedi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menonaktifkan Irjen Pol. Ferdy Sambo dari jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri demi objektivitas, transparansi dan akuntabelnya penyidikan peristiwa polisi tembak polisi, pada Senin (18/7) lalu.ant

Gara-gara dana hibah rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan ditunda

Gara-gara dana hibah rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan ditunda

Bintangpos,Pasuruan – Sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan dibatalkan. Pembatalan ini diakibatkan rapat Banggar molor hingga sore hari, Senin (1/8/2022).

Hal ini diakibatkan tim anggaran dan banggar tidak menemukan solusi akibat dana hibah banyak yang hilang. Sedangkan sebelumnya pada tahun 2021 anggota dewan diberi kuota untuk mengusulkan kegiatan hibah.

Hal ini gunanya untuk menjaring aspirasi saat reses berjalan. Namun saat ini usulan tersebut menemukan jalan buntu sehingga nantinya akan dibahas kembali.

“Banggar masih belum selesai kita masih butuh tambahan waktu untuk itu. Nanti akan dijadwalkan ulang di banmus dan akan ada rapat paripurna lagi,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan.

Dilain tempat Andre Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa hal ini sudah disusun tahun 2021. Semua anggota sudah memberikan komitmen agar hibah keluar.

Namun dana hibah yang keluar tidaklah maksimal hanya berada di kisaran 80 persen. Sehingga masyarakat merasa dibodohi dengan hal ini. “Dari Bapeda itu ada rekam jejaknya untuk hal ini. Jadi jangan dibuat main-main, sehingga masyarakat tidak.merasa dibodohi,” tegas Andre.bjm

PPKM diperpanjang, semua daerah tetapkan berada di level 1

PPKM diperpanjang, semua daerah tetapkan berada di level 1

Bintangpos.com – Pemerintah memutuskan kembali memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Langkah kebijakan ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi naiknya kasus Covid-19 di Indonesia.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2022 untuk pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali yang berlaku pada 2-15 Agustus 2022, serta Inmendagri Nomor 39 Tahun 2022 untuk PPKM di luar Jawa dan Bali yang berlaku pada 2 Agustus – 5 September 2022.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, pelaksanaan PPKM kembali diperpanjang mengingat adanya peningkatan kasus Covid-19 di beberapa minggu terakhir. Namun, dipastikan seluruh wilayah di Indonesia masih terkendali.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa PPKM kembali diperpanjang mengingat kondisi belakangan ini kasus aktif menunjukkan peningkatan dikarenakan subvarian baru dari Omicron yang dikenal dengan istilah BA.4 dan BA.5. Walaupun begitu, pelaksanaan PPKM di seluruh daerah tetap menunjukan penanganan pandemi yang terus terkendali,” kata Safrizal dalam keterangannya, Selasa (2/8).

Merujuk pada terkendalinya kasus Covid-19 di seluruh daerah, baik itu di wilayah Jawa dan Bali maupun di Luar Jawa dan Bali, tetap berada di Level 1. Hal ini berdasarkan pertimbangan dari para pakar dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.

“Kenaikan jumlah kasus Covid-19 memang terjadi, namun hal penting yang secara paralel harus kita lihat adalah terkait dengan tingkat keterisian rumah sakit (BOR) yang masih rendah, hal ini menunjukkan fatality rate dari virus Covid-19 saat ini terkendali sehingga masyarakat tidak perlu panik tetapi tetap menjaga disiplin protokol kesehatan, khususnya di tempat tertutup dan tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” ucap Safrizal.

Selain itu, pada Inmendagri kali ini ada beberapa perubahan di antaranya terkait dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penambahan pintu masuk bagi pelaku perjalan luar negeri (PPLN) juga dilakukan terhadap 6 bandar udara yaitu Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Adi Sumarno, Bandar Udara Syamsudin Noor, dan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.

Lebih lanjut, penggalakan program vaksinasi khususnya meningkatkan capaian pemberian dosis ketiga (booster) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya agar pandemi dapat terus terkendali.

“Diminta kepada para Kepala Daerah untuk terus melakukan dukungan percepatan pelaksanaan booster secara proaktif, terfokus, dan terkoordinir sebagai wujud preventive action terhadap varian baru yang muncul,” ujar Safrizal.

Melalui penguatan kerjasama antara jajaran Forkopimda, Pemerintah Daerah maupun aparat kewilayahan untuk terus mengintensifkan pemantauan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, dan penggunaan aplikasi pedulilindungi di area-area publik. Sehingga masyarakat tetap waspada dan memperhatikan disiplin prokes. “Mengingat sesaat lagi akan banyak kegiatan-kegiatan perayaan HUT RI atau 17an yang selama dua tahun belakangan ini tidak dapat diselenggarakan,” pungkas Safrizal ZA.jp