PCNU Gresik Diminta Kerja Cepat Setelah Dilantik

PCNU Gresik Diminta Kerja Cepat Setelah Dilantik

Bintangpos.com, Gresik  – Usai dilantik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik masa khidmat 2021-2026 diminta kerja cepat. Penegasan ini disampaikan ketua PCNU KH.Mulyadi di sela-sela pelantikan di Aula Pondok Pesantren Mambaul Sholihin Suci, Gresik, Minggu (27/02/2022).

Mulyadi menuturkan, kerja cepat ini tidak hanya dibebankan pada pengurus saja tapi juga para relawan yang turut membesarkan PCNU. Pesan tersebut disampaikan di hadapan para ulama, pengasuh pondok pesantren, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Gresik.

“Kerja cepat ini saya tekankan karena ada beberapa OPD akan melakukan sinergitas program bersama,” tuturnya,

Selain membahas program bersama OPD. Ketua PCNU Gresik tersebut juga memaparkan bantuan kendaraan bermotor untuk MWC serta penerimaan sertifikat tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik.

Continue reading →

Ketua PBNU Gus Yahya Minta Dilakukan Dialog Terkait Usulan Penundaan Pemilu

Ketua PBNU Gus Yahya Minta Dilakukan Dialog Terkait Usulan Penundaan Pemilu

Bintangpos.com, Padang – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meminta agar dialog dilakukan bersama terkait usulan penundaan Pemilihan Umum 2024 mengingat beragam persoalan yang dihadapi bangsa dalam beberapa waktu terakhir.

“Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” kata dia di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar, Minggu.

Menurut dia, usulan penundaan pemilu ini dapat didudukkan bersama oleh seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa ini.

“Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini,” kata dia.

Continue reading →

Kantor Staf Presiden : Jokowi perintahkan segera bayar biaya pasien COVID-19 Rp25 triliun

Kantor Staf Presiden : Jokowi perintahkan segera bayar biaya pasien COVID-19 Rp25 triliun

Bintangpos.com, Jakarta  – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya agar biaya perawatan pasien COVID-19 sebesar Rp25,1 triliun segera dibayarkan ke rumah sakit.

Presiden meminta agar biaya perawatan COVID-19 sebesar Rp25,1 Triliun bisa segera dibayarkan kepada rumah sakit yang telah melayani masyarakat. KSP akan mengawal proses ini dan menjamin keterbukaan terhadap masukan dan kritik penerima klaim untuk biaya pasien, kata Tenaga Ahli Utama KSP dr Noch T Mallisa dalam siaran pers KSP di Jakarta, Minggu.

Mallisa menyampaikan KSP akan memastikan rumah sakit tetap memberikan pelayanan dengan baik dan tidak terbebani dengan tunggakan klaim.

Di samping itu, Mallisa juga mendorong pihak rumah sakit untuk terus proaktif meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan untuk melengkapi data dan memenuhi syarat pelunasan klaim.

Dikutip dari siaran pers KSP, Kemenkes pada pekan lalu mengakui terdapat kewajiban pembayaran klaim kepada rumah sakit untuk pelayanan pasien COVID-19 sebesar Rp25,1 triliun. Tunggakan tersebut merupakan sisa utang pemerintah kepada rumah sakit pada 2021.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, pelunasan klaim Rp25,1 triliun tersebut belum dapat diselesaikan karena belum semua rumah sakit (RS) menyerahkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) kepada Kemenkes, yang merupakan syarat pembayaran klaim biaya perawatan COVID-19.

Sub Koordinator Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Budhi Suryadharma mengatakan saat ini Kemenkes sedang mempercepat penyelesaian klaim biaya penanganan pasien COVID-19.

“Kami mohon kerja sama dari pihak rumah sakit agar merespon cepat dalam melengkapi berkas klaim yang diminta BPJS Kesehatan dan Kemenkes, serta memperhatikan batasan waktu pengajuan klaim yang sudah ditentukan untuk menghindari klaim kadaluarsa,” kata Budhi dalam audiensi Percepatan Pembayaran Klaim Pelayanan COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (25/2), sebagaimana keterangan KSP. (atr)

KAI minta pemerintah ikut tingkatkan keselamatan di perlintasan KA tidak terjaga

KAI minta pemerintah ikut tingkatkan keselamatan di perlintasan KA tidak terjaga

Bintangpos.com, Jakarta  – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyesalkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas antara Bus dan Kereta Api Dhoho (Blitar – Kertosono) yang terjadi di perlintasan tidak terjaga antara Stasiun Tulungagung dan Ngujang, pada Minggu (27/2).

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, KAI akan segera menutup perlintasan sebidang tersebut, dalam rangka meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Namun demikian, KAI juga meminta pemerintah meningkatkan keselamatan perjalanan di perlintasan sebidang sesuai kewenangannya.

“KAI berharap seluruh pihak dapat proaktif dan bersama-sama menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun para pengguna jalan itu sendiri,” kata Joni dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Minggu.

Joni mengatakan, rendahnya kedisiplinan pengguna jalan, membuat masih tingginya jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang antara pengguna jalan dan kereta api.

Pada tahun 2021 terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api sebanyak 271 kecelakaan dengan korban meninggal 67 orang dan luka 92 orang.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 94 ayat 2 bahwa Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Kemudian, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 94 Tahun 2018 Pasal 2, pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan jalan yang berpotongan dengan jalur kereta api adalah pemilik jalannya.

Adapun rinciannya adalah Menteri, untuk jalan nasional, Gubernur, untuk jalan provinsi, Bupati/Walikota, untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa, dan Badan hukum atau lembaga, untuk jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga.

Kemudian pada UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan, Pasal 114 menyatakan yaitu, Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib: berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain, mendahulukan kereta api, dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.

Faktor lainnya mengenai perlintasan sebidang yang tidak dijaga sebaiknya Pemerintah Daerah melalui Dishub serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub bersama-sama dengan KAI melakukan audit agar dapat melakukan mitigasi risikonya sehingga ada solusi jangka pendeknya.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 94 Tahun 2018 Pasal 3, bahwa KAI berhak menutup perlintasan sebidang yang tidak terdaftar, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari dua meter,” ujarnya.

Lanjut dia, pada Tahun 2021 sendiri KAI telah menutup 311 perlintasan sebidang liar dalam rangka melakukan normalisasi jalur kereta api.

Tercatat saat ini terdapat 3.105 perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan dimana 54 persen atau 1.696 merupakan perlintasan liar atau tidak terjaga.

KAI juga terus melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di perlintasan sebidang dimana pada tahun 2021 telah dilakukan 77 sosialisasi di berbagai daerah bersama para stakeholder.

“KAI berharap, kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang terus ditekan melalui peran masing-masing pihak sesuai kewenangannya dan peningkatan kedisiplinan para pengguna jalan saat berlalu lintas,” katanya.

Akibat kecelakaan Kereta Api Dhoho tersebut terjadi kerusakan pada sarana kereta api berupa kereta penumpang, lokomotif, serta keterlambatan perjalanan KA.

KAI juga turut berduka atas adanya korban jiwa dan luka yang dialami para penumpang Bus akibat kelalaian pengemudi bus.

Joni menambahkan KAI akan menuntut pengusaha bus akibat kerugian yang dialami KAI.

Pada UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 124 menyatakan yaitu, Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

“Seluruh pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang. Hal tersebut sesuai UU 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dan UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” pungkas Joni.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan kecelakaan rombongan Bus Pariwisata biasanya pengemudi tidak paham dengan rute yg akan dilalui karena bukan pramudi tetap/pegawai di PO tersebut.

PO tidak memiliki Risk Journey yang dijadikan panduan pramudi ketika akan berangkat ke suatu tujuan. Hal ini mengakibatkan pengemudi tidak paham Road Hazard Mapping pada route yg akan dilalui.

Tidak ada tata cara mengemudi bus convoy/rombongan di jalan, sehingga pramudi cenderung selalu ingin lebih cepat sampai tujuan tanpa memperhatikan keselamatan.

“Hal ini akan diperparah jika penumpang juga meminta pengemudi agar bus mereka paling duluan sampai di tujuan,” katanya. (atr)

Kapolres Malang Sowan Ke Ketua PWNU Jatim Kyai Marzuki , Berharap Doa Baik

Kapolres Malang Sowan Ke Ketua PWNU Jatim Kyai Marzuki , Berharap Doa Baik

Bintangpos.com, Malang  – Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat bersilaturahmi dengan Ketua PWNU Jatim, KH. Marzuki Mustamar, Sabtu (26/02/2022). AKBP Ferli datang di Pondok Pesantren Sabilurrosyad yang terletak di Dusun Gasek, Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Di situlah Kiai Marzuki mengasuh santrinya.

Ferli sowan ditemani Wakapolres Malang, Kompol Rizky Tri Putra dan beberapa pejabat utama (PJU) Polres Malang.

“Saya sengaja datang untuk silaturahmi dengan Ketua PWNU Jatim. Penting bagi saya untuk berkolaborasi dengan Kyai Marzuki. Utamanya dalam tugas kami menjaga keamanan,” ungkap Ferli kepada wartawan usai silaturahmi tersebut, Minggu (27/2/2022).

Dia meminta agar NU selalu bersinergi dengan Polres Malang. Serta, mendorong sinergi TNI-Polri ulama di Kabupaten Malang utamanya.

“Sinergi ini untuk menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Malang,” Ferli mengakhiri. [but]

Pemprov Jatim targetkan 1,5 juta produk UMKM Jatim tersertifikasi halal pada 2022

Pemprov Jatim targetkan 1,5 juta produk UMKM Jatim tersertifikasi halal pada 2022

Bintangpos.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan sebanyak 1,5 juta produk UMKM setempat mengantongi sertifikat halal pada 2022, sebagai upaya mendorong perekonomian setempat melalui sertifikasi produk.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan kegiatan “Semarak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BWI)” secara virtual, Sabtu, mengatakan secara nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), produk yang tersertifikasi halal ditargetkan bisa mencapai 10 juta produk UMKM.

“Oleh karena itu, program pendampingan sertifikasi halal dan perluasan Rumah Kurasi yang saat ini dicanangkan Bank Indonesia sangat diperlukan mencapai target tersebut,” kata Khofifah.

Ia optimistis target itu bisa tercapai, karena sejumlah perguruan tinggi di Jatim juga sudah memiliki penyelia (pengawas) dan halal center, sehingga mampu mendorong mencapai target yang diharapkan.

Sementara itu, kegiatan Gernas BBI dan BWI yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mendukung Fokus Presidensi G20, dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi global melalui inklusi keuangan digital.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto mengatakan, semarak Gernas BBI merupakan wujud bahwa Jawa Timur turut memupuk rasa cinta dan bangga terhadap produk buatan Indonesia.

Kegiatan tersebut, juga sejalan dengan program Optimistis Jatim Bangkit 2022 melalui kegiatan unggulan yang berfokus pada perluasan Rumah Kurasi, sertifikasi kurator, dan sertifikasi halal melalui skema Ikrar Halal.

“Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak multiplier effect terhadap kinerja UMKM Jawa Timur,” katanya.

Dalam kegiatan itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) melakukan perluasan Rumah Kurasi.

Target Rumah Kurasi mencapai 1.000 produk UMKM terkurasi, agar memiliki standar mutu dan kelayakan yang baik sehingga ke depan produk-produk tersebut mampu dipasarkan secara nasional dan mampu bersaing secara global. (ant)

Program Sembako 2022 disalurkan Bupati Abdul Latif untuk 35.960 KPM

Program Sembako 2022 disalurkan Bupati Abdul Latif untuk 35.960 KPM

Bintangpos.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menyalurkan Bantuan Sosial Sembako Secara Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pendopo Agung Bangkalan, Jumat (25/2/2022). Ada 35.960 KPM yang dijadwalkan akan menerima Bansos tahap satu tersebut. 

Dalam kesempatan itu Bupati Ra Latif menjelaskan bahwa bantuan sosial sembako di Kabupaten Bangkalan akan disalurkan kepada 35.960 KPM dari 18 Kecamatan di Bangkalan. Per KPM akan menerima Rp 600.00 tiap triwulan. 

“Untuk bantuan sosial sembako yang disalurkan saat ini merupakan bantuan sosial sembako untuk periode bulan Januari-Maret,” katanya. 

Tidak hanya itu, Bupati juga menjelaskan untuk pendistribusian bantuan sosial yang sebelumnya melalui e-warung, sekarang pendistribusiannya dirubah secara tunai melalui PT Pos Indonesia. 

“Jadi KPM nantinya akan menerima bantuan sebesar Rp.600.000 per triwulan dan dapat diambil melalui unit-unit kantor pos yang ada di Bangkalan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan,” jelasnya. 

Bupati berharap, koordinasi dan sinergi dari semua elemen untuk mensukseskan program tersebut. Termasuk dukungan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Aplikasi SIDAYA SEHATI dari SLRT “SEJAHTERA”. 

“Sehingga pelaksanaan bantuan sosial secara tunai ini lebih tepat sasaran dan dapat berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” pungkasnya. pem

Pemkab Banyuwangi Gelar Musrenbangcam di Destinasi Wisata, Ini Maksudnya

Pemkab Banyuwangi Gelar Musrenbangcam di Destinasi Wisata, Ini Maksudnya

Bintangpos.com, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi punya cara sendiri untuk menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Bahkan, secara khusus pelaksanaan agenda tahunan ini digelar di tempat berbeda salah satunya di destinasi wisata.

Seperti yang dilakukan Kecamatan Muncar yang menggelar Musrenbangcam 2023 di Kawasan Pantai Cemara, Desa Wringin Putih. Pantai Cemara ini merupakan salah satu areal di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Teluk Pangpang.

Ada maksud tersendiri, Banyuwangi menggelar Musrenbangcam di tempat ini. Salah satunya memberikan stimulus upaya pemulihan ekonomi, bahkan melibatkan langsung para pelaku UMKM.

KEE Teluk Pangpang merupakan kawasan wisata konservasi mangrove dan cemara. Luasan KEE Teluk Pangpang mencapai 1.663,71 hektare yang terletak di dua kecamatan, yakni Muncar dan Tegaldlimo. Di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati berupa 12 jenis pohon mangrove, 43 jenis burung, dan 18 jenis Bivalvia yang sebagian besar merupakan burung migran.

Pantai Cemara sendiri dikenal dengan ekowisata hutan bakaunya. Disebut Pantai Cemara karena di pesisir pantainya banyak ditumbuhi pohon cemara udang yang lebat. Hutan bakau tersebut bisa dilewati pengunjung dengan meniti jembatan bambu hingga menuju Teluk Pangpang. Continue reading →

PW GP Ansor Jawa Timur H.M. Syafiq Syauqi, Lc  : Publik Diminta Waspadai Gerakan Framing Media Yang Pelintir Pernyataan Menag

PW GP Ansor Jawa Timur H.M. Syafiq Syauqi, Lc : Publik Diminta Waspadai Gerakan Framing Media Yang Pelintir Pernyataan Menag

Bintangpos.com, Surabaya – Polemik pernyataan Menteri Agama tentang aturan pengeras suara yang menjadi sorotan publik membuat Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur untuk turut bersuara dan bersikap.

Melalui Ketua PW GP Ansor Jawa Timur H.M. Syafiq Syauqi, Lc memberikan beberapa pandangan dan analisa atas statement Menteri Agama yang kini dipolemikan oleh banyak pihak.

PW GP Ansor Jawa Timur secara tegas mengingatkan kepada semua pihak untuk bersama-sama mewaspadai pola gerakan lama dan pelaku yang sama yang kembali membuat gaduh dengan melakukan Framing media.

Framing media dengan teknik propaganda dan manipulasi informasi disebut oleh Syafiq Syauqi masih menjadi pilihan mereka dalam upaya sistematisnya membuat gaduh dan mengganggu stabilitas nasional.

“Tantangan dalam era disrupsi informasi saat ini adalah pola-pola gerakan framing media dengan teknik propaganda dan manipulasi informasi yang menyesatkan publik. Ini yang sedang mereka lakukan dengan memotong secara kejam pernyataan menteri agama” Jelas Gus Syafiq Sapaan akrabnya.

Continue reading →

Agen Mandiri Desa diharapkan Bupati Abdul Latif Mendongkrak Ekonomi Bangkalan

Agen Mandiri Desa diharapkan Bupati Abdul Latif Mendongkrak Ekonomi Bangkalan

Bintangpos.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menghadiri acara Launching Agen Mandiri Desa se Jawa Timur Khusus di Bangkalan, Kamis (24/2/2022). Acara yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri tersebut bertempat di Pendopo Agung dengan protokol kesehatan ketat. Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bangkalan. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Ra Latif mengapresiasi peran Bank Mandiri yang telah ikut serta dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bangkalan, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kontribusi lainnya. 

“Launching agen mandiri desa ini merupakan salah satu kontribusi Bank Mandiri dalam membantu mempermudah pelayanan transaksi di Bangkalan. Kami apresiasi,” kata Ra Latif . 

Dijelaskanya, Konsep agen mandiri Desa ini selain mempermudah masyarakat melakukan transaksi juga diharapkan bisa menjadi sarana pencairan bantuan dari pemerintah untuk desa. Untuk itu, kehadiran program tersebut diharapkan mampu menjadi akses masyarakat dalam bertransaksi. 

“Kami harap masyarakat juga memanfaatkan keberadaan agen mandiri ini. Karena timbal baliknya juga besar. Dan mungkin akan menjadi salah satu pendongkrak perekonomian masyarakat,” ungkap Bupati Ra Latif . pem