Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

Bintangpos.com, Jumlah keterwakilan perempuan dalam proses seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu RI dinilai tidak ideal. Proses di tahap seleksi selanjutnya diharapkan bisa memperhatikan aspek keterwakilan kaum hawa di lembaga penyelenggara.

Berdasar data yang dirilis tim seleksi (timsel), dari 629 calon yang lulus administrasi, hanya 167 yang perempuan. Terdiri atas 97 calon KPU (27,5 persen) dan 70 calon Bawaslu (25,3 persen) dari total calon di setiap lembaga.

Menurut Beni Telaumbanau, peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), jumlah perempuan yang mendaftar tahun ini naik dibanding lima tahun lalu. Namun, jumlah laki-laki yang mendaftar naik lebih signifikan, sehingga secara persentase partisipasi perempuan turun. Dari catatan puskapol, lima tahun lalu persentase calon perempuan KPU 29,2 persen dan Bawaslu 26,4 persen. ”Jumlah kandidat perempuan menunjukkan peningkatan. Walaupun secara persentase tidak berubah jauh, bahkan cenderung menurun,” ujarnya dalam diskusi kemarin (22/11).

Angka tersebut belum ideal. Pasalnya, ketersediaan calon perempuan yang tersisa sudah di bawah angka ideal 30 persen. Dia menambahkan, dari sisi kapasitas, calon penyelenggara perempuan terbilang kompeten. Dari hasil kajiannya, ada 16 orang yang berlatar belakang pendidikan doktoral dan 83 orang berlatar belakang magister.

Sementara itu, pegiat pemilu yang juga mantan komisioner Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan, problem keterwakilan perempuan kerap terganjal saat fit and proper test di DPR. Sejumlah calon perempuan kerap kandas saat uji kelayakan dan kepatutan di dewan. ”Padahal DPR yang menyusun undang-undang, tapi mereka sendiri yang melanggar,” tuturnya.

Tahun ini, Beni berharap amanah UU Penyelenggara Pemilu itu bisa dipenuhi. Hal itu bisa dimulai di level timsel. Dia mengusulkan adanya kebijakan afirmasi. ”Sebanyak 30 persen dari 48 orang yang lolos tahap selanjutnya harus ada perempuan,” ucapnya. Jika berdasar ranking tidak memenuhi, timsel bisa mengambil kebijakan dengan mengambil 30 persen dari peringkat teratas calon perempuan. (jwp)

39 Pemda Masuk Nominator IGA Tahun 2021

39 Pemda Masuk Nominator IGA Tahun 2021

Bintangpos.com, Jakarta – Sebanyak 39 pemerintah daerah (Pemda) masuk Nominator Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021. Adapun ke 39 Pemda tersebut telah dibagi ke dalam beberapa klaster, yakni 7 Pemerintah Provinsi, 12 Pemerintah Kota, 12 Pemerintah Kabupaten, 5 Pemda di daerah perbatasan, serta 3 Pemda di daerah tertinggal.

“Pemerintah daerah yang menjadi nominator dalam tahapan presentasi kepala daerah tahun 2021 adalah sebanyak 39,” kata Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Selasa (23/11/2021).

Adapun nominator pada klaster provinsi adalah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jambi. Sementara nominator pada klaster kabupaten yaitu Banyuwangi, Wonogiri, Bogor, Muara Enim, Lampung Barat, Tabalong, Indragiri Hilir, Tanggamus, Musi Rawas, Tegal, Hulu Sungai Selatan, dan Bojonegoro.

Sedangkan nominator pada klaster kota, yaitu Singkawang, Surabaya, Padang Panjang, Cimahi, Yogyakarta, Tangerang, Mojokerto, Probolinggo, Pariaman, Bandung, Pekanbaru, dan Makassar. Kemudian, nominator pada klaster daerah perbatasan yakni Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berikutnya, nominator pada klaster daerah tertinggal yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Belu, serta Kabupaten Nabire. Diketahui, secara umum penilaian inovasi daerah dan pemberian penghargaan IGA ini dilakukan melalui empat tahapan, yakni tahapan penjaringan, tahapan pengukuran, tahapan penilaian, validasi lapangan, hingga penetapan dan pemberian penghargaan.

Sebelumnya, Pemda melakukan pelaporan atas inovasi yang dilakukan selama 2 tahun terakhir secara online, realtime dan transparan melalui laman https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/. Hingga 17 September 2021 telah terhimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil sementara pengukuran mandiri, sebanyak 126 Pemda masuk dalam kategori sangat inovatif, yang terdiri dari 13 provinsi, 79 kabupaten, dan 34 kota.

Eko menambahkan, untuk menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan kualitas pengukuran inovasi daerah, dilakukan quality control dengan melibatkan pihak eksternal yang bekerja secara independen. Proses peninjauan kembali atau quality control tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kualitas inovasi berdasarkan bukti pencapaian program atau inovasi daerah.

“Pada tahap presentasi kepala daerah ini, kepala daerah nominator hasil validasi dan quality control memaparkan penerapan inovasi yang dilakukan dalam kurun waktu dua tahun terakhir,” ujar Eko.

Tak hanya itu, kepala daerah juga akan mempresentasikan inovasinya di hadapan tim penilai yang berasal dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, KemenPAN RB, BRIN, Bappenas, LAN RI, UI, dan kemitraan partnership. “Tahap presentasi kepala daerah dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 23 hingga 25 November 2021,” tambahnya.

Sebagai informasi, penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan IGA Tahun 2021 ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; serta Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. (brj)

Pemkab Kediri Apresiasi Ribuan Penerima PKH Mengundurkan diri Secara Mandiri

Pemkab Kediri Apresiasi Ribuan Penerima PKH Mengundurkan diri Secara Mandiri

Bintangpos.com, Kediri  – Pemerintah mengapresiasi banyaknya jumlah warga yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengundurkan diri secara mandiri. Pengunduran diri itu menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koordinator PKH Kabupaten Kediri Totok Agung Pujiarto menyampaikan, sampai dengan bulan September 2021, tercatat yang telah keluar dari kepesertaan PKH sejak 2018-November 2021 sebesar 38.633 KPM PKH. Adapun, KPM PKH yang keluar dari kepesertaan PKH dinamakan sebagai KPM graduasi.

“Jumlah itu (38.633) ada yang graduasi secara alami, ada yang sejahtera mandiri, ada pula yang tergraduasi by sistem karena data kependudukannya belum padan,” katanya.

Totok menjelaskan, yang dimaksud KPM Graduasi secara alami yakni keluar dari kepesertaan karena sudah tidak memiliki persyaratan komponen PKH. Komponen itu meliputi ibu hamil, balita, anak sekolah mulai SD, SMP, SMA, lansia dan disabilitas berat. Adapun jumlahnya sebanyak 28.645 KPM.

Kemudian, graduasi sejahtera mandiri yakni mereka yang keluar karena mengundurkan diri atas kesadarannya karena sudah sejahtera. Jumlahnya, sebanyak 7.773 KPM. Adapun, yang tergraduasi by sistem, karena data kependudukan belum padan dengan DTKS sebanyak 2.215 KPM.

“Kita akan mendorong supaya KPM PKH dapat sejahtera dan mandiri, dan itu adalah salah satu tugas dari pendamping PKH,” ucapnya.

Untuk mencapai target itu, dalam setiap pertemuan bulan bersama KPM PKH, selalu disampaikan modul FDS (Family Development Session). Salah satunya adalah modul ekonomi yang berisi tiga sesi tentang pengelolaan keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung, terakhir merintis usaha.
“Harapannya KPM PKH dapat meningkat pengetahuannya dalam bidang ekonomi keluarga dan dengan rintisan usaha kecilnya, dapat meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera dan mandiri,” paparnya.

Melihat jumlah kepesertaan KPM PKH yang mengundurkan diri secara mandiri sampai angka 7.773 KPM, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono atau akrab disapa Mas Dhito menyatakan, jangka panjang pemerintah menargetkan tidak ada lagi penerima manfaat. Capaian target itu dapat terwujud bilamana warga sudah naik pada tatanan level sejahtera.

“Tentunya kami berterimakasih kepada para petugas pendamping PKH yang telah bekerja keras membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan di masyakat,” tandasnya. [brj]

Wakil Ketua DPRD Dorong Pemkot Membuka Semua Kelas SD-SMP

Wakil Ketua DPRD Dorong Pemkot Membuka Semua Kelas SD-SMP

Bintangpos.com, Surabaya  – Pertahanan terkuat dari serangan virus Corona atau Covid-19 adalah diri sendiri. Berupa ketaatan menjalani 3 M, yakni menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara bersih.

Dengan pertahanan 3 M, masyarakat bisa lebih aman dalam menjalani aktivitas keseharian. Persoalannya, aktivitas saat ini masih dalam berbagai pembatasan. Misalnya aktivitas belajar mengajar di sekolah. Aktivitas di sekolah belum selonggar aktivitas di pasar.

Situasi itulah yang dilihat oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti. Maka, Reni mendorong Pemkot untuk membuka semua kelas SD maupun SMP.

“Jadi sekolah belum berjalan normal, ini saya kira yang harus mendapat perhatian dan saya mendorong agar sekolah SD/SMP di Kota Surabaya tidak hanya yang masuk itu kelas 6 atau mungkin SMP ya. Kelas-kelas lainnya diberi kesempatan untuk masuk juga,” kata Reni saat dihubungi, Selasa (23/11/2021).

Legislator PKS ini mengatakan jika kemudian ada orang tua tidak memberikan izin untuk mengikuti PTM itu tidak menjadi masalah, terpenting dia menegaskan untuk membuka semua kelas tidak hanya kelas 6 untuk SD.

“Untuk orang tua yang punya pilihan-pilihan tidak masalah yang masih berkenan untuk di rumah tidak apa-apa, tapi untuk SD buka, jangan hanya kelas 6. Karena kondisinya pun kita lihat sekarang disini juga ramai (pasar Tunjungan, red.),” tegas Reni.

Menurutnya sekolah semestinya sudah memiliki sistem yang mengatur keamanan dan prosedur protokol kesehatan. Kalaupun kemudian nanti ada kasus, dia meminta sekolah menyiapkan mitigasi yang cepat.

“Misalkan, ada yang terpapar itu nanti mitigasinya disiapkan secara cepat. Tetapi bukan berarti kemudian kita lama tidak membuka PTM di sekolah,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut Reni, ketika datang ke pembukaan pasar Tunjungan sangat ramai. Lantas, dia memikirkan bagaimana nasib anak-anak yang sekolah.

“Kasihan anak yang sekolah, harusnya diberi kesempatan untuk memulai pembelajaran tatap muka. Itu saya kira yang harus mendapat perhatian, saya sangat berharap untuk segera PTM dibuka kembali dan diperlakukan untuk semua kelas,” ucapnya.

Dia berharap PTM segera dinaikkan dari 25% menjadi 50% secara bertahap sampai kemudian bisa mencapai 100% kehadiran. Mengingat semua telah berjalan normal.

“Semoga tidak ada gelombang baru, atau gelombang ketiga di bulan Desember atau mungkin di tahun depan, jaga kesehatan selalu, semangat selalu kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Surabaya,” tandasnya.

Lantas bagaimana tanggapan dari Pemerintah Kota Surabaya?

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang hendak menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) harus dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Dia juga menegaskan bahwa setiap sekolah yang akan melakukan PTM itu harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.

“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD-SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Eri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dan Forum Ilmiah Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan yang digelar di Graha Sawunggaling, komplek gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (23/11/2022).

Dia kembali menegaskan bahwa saat ini boleh atau tidak boleh dibukanya sekolah itu bukan karena Pemkot Surabaya melarang. Akan tetapi, pemkot berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.

“Anak-anak yang ikut PTM harus melalui persetujuan orang tuanya, meskipun sedikit yang masuk harus tetap digelar PTM,” tegasnya.

Eri juga menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lulus asesmen, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.

“Maka dari itu, mulai saat ini kita belajar menerapkan prokes. Insya Allah, saya pastikan lagi harus ada izin dari orang tuanya. Kalau saya bilang hari ini buka, ya harusnya hari ini sudah bisa buka, masio (meskipun) siswanya 5 sampai 10 orang, ya kita buka. Kalau kita yakin melakukan ini (PTM), yang lainnya saya yakin akan ikut. Kalau nggak ada yang yakin, kapan mulainya? Bismillah saja,” kata dia.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah serta guru dalam menjaga dan mengawasi prokes para siswa-siswinya saat di sekolah. Dia juga mengingatkan, agar para wali murid turut andil dalam mengawasi anak-anaknya setelah mengikuti PTM di sekolah.

“Karena untuk menjaga ini (prokes) tidak bisa sendiri. Saya nyuwun tulung (minta tolong) pengertiannya. Kenapa? Nanti muncul anggapan ada klaster sekolah, padahal anaknya sendiri kalau main keluar rumah tidak menggunakan masker. Nanti kalau kena Covid-19, bilangnya gara-gara di sekolah. Kan nggak fair juga,” tuturnya.

Eri itu berharap, sebelum sekolah dibuka, ia meminta warga Kota Surabaya bisa mengedukasi diri sendiri soal pentingnya menjaga prokes. Bukan itu saja, ia juga ingin para wali murid, kepala sekolah dan guru SD – SMP se-Surabaya, turut serta mengedukasi anak-anaknya sebelum mengikuti PTM di sekolah.

“Bahkan, saya mengedukasi diri saya sendiri. Ayo, seluruh warga Surabaya mengedukasi dirinya sendiri, semua orang tua, guru, kepala sekolah dan semuanya mengedukasi. Ayo kita jalan bareng, tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini (menerapkan prokes). Insyallah bisa,” pungkasnya. [brj]

Pemprov Jatim Beri Penghargaan Desa dan Kelurahan Berseri di Lamongan

Pemprov Jatim Beri Penghargaan Desa dan Kelurahan Berseri di Lamongan

Bintangpos.com, Lamongan  – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan penghargaan kepada 5 (lima) desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan sebagai desa dan kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari).

Penghargaan tersebut terdiri dari 3 kategori, mulai dari desa/kelurahan pratama, madya, serta desa/kelurahan mandiri. Penyerahan penghargaan berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/11/2021).

“Desa Deket Kulon dan Kelurahan Jetis meraih penghargaan untuk kategori pratama, Kelurahan Sukomulyo dan Kelurahan Sukorejo kategori Madya, kemudian Desa Deket Wetan kategori Mandiri,” kata Kepala DLH Lamongan, Anang Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (24/11/2021).

Menurut Anang Taufik, bahwa penghargaan tersebut diraih berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Berseri dari Provinsi Jawa Timur.

Kriteria penilaiannya meliputi presentasi kepala desa dan ketua kader lingkungan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sumber daya alam.

“Program desa/kelurahan Berseri merupakan program Jawa Timur yang luar biasa, dan Pemkab Lamongan telah membangun bibit desa Berseri melalui program Lamongan Green and Clean (LGC),” tutur Anang.

Hingga tahun 2021, Anang menyebut, di Lamongan telah terdapat 275 desa/kelurahan LGC dan 15 desa/kelurahan Berseri. [brj]

Reni Astuti: Dispendik Wajib Bantu Sekolah untuk Lulus Assessment PTM

Reni Astuti: Dispendik Wajib Bantu Sekolah untuk Lulus Assessment PTM

Bintangpos.com, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mendorong Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah yang belum lulus assessment. Dia menyebut banyak menerima laporan dimana masih banyak sekolah SD dan SMP yang belum lulus asesment dan mendapatkan rekomendasi untuk menyelenggarakan PTM.

“Surabaya sudah zona kuning sejak September lalu, sangat disayangkan jika masih banyak SD/SMP yang belum lulus asesment. Ini kewajiban Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah tersebut, kepala Dinas Pendidikan tolong fokus urus ini, kasihan anak Surabaya yang ingin segera PTM jadi tidak terlayani,” kata Reni, saat dihubungi Rabu (24/11/2021).

Reni menuturkan bahwa dalam SKB 4 Menteri no.23425/A5/HK.01.04/2021, pemerintah daerah wajib membantu satuan pendidikan memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan.

Dalam SKB 4 Menteri ini juga diatur bahwa prosedur PTM menjadi 2 model yaitu PTM masa transisi dan PTM masa kebiasaan baru.

Jika di masa transisi kegiatan olahraga dan ekstrakulikuler tidak diperbolehkan, di masa kebiasaan baru sudah diperbolehkan dengan prokes. Begitu juga kantin sekolah diperboleh dibuka.

“Dinas pendidikan agar segera mengklasifikasi sekolah kedalam 2 prosedur PTM ini. Saya minta SKB 4 Mentri ini diperhatikan dan segera tindak lanjut, fokus siapkan PTM yang sehat sekaligus PJJ yang inovatif, dengan demikian semua siswa terlayani dengan baik dan aman,” jelas Reni.

Legislator PKS ini mendorong dinas pendidikan lebih sigap dalam memperluas kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan PTM agar kesenjangan layanan pendidikan tidak terjadi di Surabaya.

“Sekali lagi, tolong sekolah yang dinilai dinas belum layak PTM agar dibantu, hadir dan bantu sekolah yang masih kesulitan penuhi sarana prasarana dan kendala lainnya, agar semua siswa terlayani,” pungkas Reni. [brj]

Walikota Surabaya Minta Semua Sekolah Gelar PTM dengan Prokes Ketat

Walikota Surabaya Minta Semua Sekolah Gelar PTM dengan Prokes Ketat

Bintangpos.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Dia juga menegaskan bahwa setiap sekolah yang akan melakukan PTM itu harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.

“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD-SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Eri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dan Forum Ilmiah Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan yang digelar di Graha Sawunggaling, komplek gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (23/11/2022).

Dia kembali menegaskan bahwa saat ini boleh atau tidak boleh dibukanya sekolah itu bukan karena Pemkot Surabaya melarang. Akan tetapi, pemkot berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.

“Anak-anak yang ikut PTM harus melalui persetujuan orang tuanya, meskipun sedikit yang masuk harus tetap digelar PTM,” tegasnya.

Eri juga menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lulus asesmen, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.

“Maka dari itu, mulai saat ini kita belajar menerapkan prokes. Insya Allah, saya pastikan lagi harus ada izin dari orang tuanya. Kalau saya bilang hari ini buka, ya harusnya hari ini sudah bisa buka, masio (meskipun) siswanya 5 sampai 10 orang, ya kita buka. Kalau kita yakin melakukan ini (PTM), yang lainnya saya yakin akan ikut. Kalau nggak ada yang yakin, kapan mulainya? Bismillah saja,” kata dia.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah serta guru dalam menjaga dan mengawasi prokes para siswa-siswinya saat di sekolah. Dia juga mengingatkan, agar para wali murid turut andil dalam mengawasi anak-anaknya setelah mengikuti PTM di sekolah.

“Karena untuk menjaga ini (prokes) tidak bisa sendiri. Saya nyuwun tulung (minta tolong) pengertiannya. Kenapa? Nanti muncul anggapan ada klaster sekolah, padahal anaknya sendiri kalau main keluar rumah tidak menggunakan masker. Nanti kalau kena Covid-19, bilangnya gara-gara di sekolah. Kan nggak fair juga,” tuturnya.

Eri itu berharap, sebelum sekolah dibuka, ia meminta warga Kota Surabaya bisa mengedukasi diri sendiri soal pentingnya menjaga prokes. Bukan itu saja, ia juga ingin para wali murid, kepala sekolah dan guru SD – SMP se-Surabaya, turut serta mengedukasi anak-anaknya sebelum mengikuti PTM di sekolah.

“Bahkan, saya mengedukasi diri saya sendiri. Ayo, seluruh warga Surabaya mengedukasi dirinya sendiri, semua orang tua, guru, kepala sekolah dan semuanya mengedukasi. Ayo kita jalan bareng, tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini (menerapkan prokes). Insyallah bisa,” pungkasnya. [brj]

Kota Kediri Seksi untuk Investasi, Daya Tarik Mudahnya Pelayanan Perijinan

Kota Kediri Seksi untuk Investasi, Daya Tarik Mudahnya Pelayanan Perijinan

Bintangpos.com, Kediri  – Pelayanan perizinan yang mudah menjadi salah satu daya tarik investasi di Kota Kediri. Hal itu disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat membuka Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal Sosialisasi Kepatuhan Pelaksanaan Berusaha yang bertempat di Grand Surya Hotel, Selasa (23/11/2021).

Wali Kota Kediri melanjutkan, indikator lain yang menjadikan Kota Kediri menarik bagi investor yaitu percepatan pembangunan Kawasan Selingkar Wilis, Jalur Lintas Selatan, serta Bandara Kediri yang direncanakan selesai dan beroperasi pada akhir 2024.

Selain itu, Kota kediri juga berhasil mendapatkan predikat 10 besar kota dengan indeks toleransi tertinggi serta menjadi 10 booming cities di Indonesia pada tahun 2020 dan berhasil meraih penghargaan TPID terbaik kawasan Jawa-Bali 2017-2019.

“Kita juga menyediakan lahan peruntukan industri sebesar 50ha. Kota Kediri juga memiliki bonus demografi sejak 2018. Pembangunan tol Nganjuk-Kediri Tulungagung direncanakan selesai pada akhir 2024. Selain itu mobilitas penduduk di Kota Kediri mencapai hampir 2 juta saat siang hari,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Mas Abu itu.

Pembangunan sistem yang baik dan berintegritas terus dibangun Pemerintah Kota Kediri agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal.

“Di Kota Kediri yang kita bangun sistemnya, supaya investasi ke depan berjalan dengan baik. Kita sudah mencoba bagaimana caranya supaya investasinya bagus, orang mencari izin tidak susah. Sebelum ada Online Single Submission (OSS), kita sudah punya Kediri Single Window for Investment (KSWI). Kami juga sudah menyederhanakan perizinan. Dari ratusan perizinan, kita sederhanakan menjadi puluhan,” terangnya.

Wali Kota Kediri juga memaparkan, Incremantal Capital Output Ratio (ICOR) Kota Kediri yang rendah di angka 3,6. ICOR merupakan salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Semakin rendah nilai ICOR, maka semakin efisien suatu wilayah untuk investasi.

“Kalau dulu perizinan sulit, sekarang sudah ada OSS dari pemerintah pusat dan dari situ kita lihat ICOR-nya Kota Kediri ini rendah. Ini artinya bagus dan ini kita lakukan karena kita sadar bahwa Kota Kediri ini adalah kota perdagangan dan jasa. Kita tambah menjadi kota pendidikan juga supaya perekonomian bertumbuh lebih eksponensial di masa yang akan datang,” jelasnya.

Terakhir, Wali Kota Kediri berpesan kepada para pelaku usaha terkait penyerapan tenaga kerja di Kota Kediri, melakukan kewajiban kemitraan dengan koperasi dan UMKM, melaksanakan kewajiban CSR serta menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala.

“Semoga kita terus bisa bersinergi untuk membangun Kota Kediri yang lebih baik, kita harus lakukan sustainable development. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan semua orang yang ingin berinvestasi khususnya di Kota Kediri dan semoga serapan tenaga kerja di Kota Kediri semakin bagus lagi,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala DPM PTSP Kota Kediri Edi Darmasto, Pimpinan Kadin Kota Kediri, Gapensi Kota Kediri, Gapeksindo Kota Kediri, Gapeknas Kota Kediri, Akli Kota Kediri, Hiswana migas Kota Kediri, Gaikindo Kota Kediri, pimpinan dan penanggunjawab perusahaan dan anggota Kadin Kota Kediri. [brj]

Methods to Establish Sugars Relationships Via the internet

There are many ways to establish sugar connections online, but finding the right one could be challenging. Some sites do not allow pictures of additional persons, while others do. You can get scammed if you backup someone else’s account. The first thing you have to perform is check your personal information. A good way to do this is to look into the reviews of Go Here other members. In addition , it helps if you have a background checks. However , a lot of sites will not require these kinds of checks.

When searching for a sugar romantic relationship online, you can attempt a few different choices. One of the most popular websites for sugar dating is SeekingArrangement. This site has good background and good anti-scam safety. It has been with this niche market for a few years and is also quite user friendly. All you need to do is register for an account and state the gender, email, and what you’re looking for. This kind of should certainly make the process easier.

The best place to embark on is a web dating website. This website you sign up for should have single profiles of individuals in your area. It has the not uncommon for girls to spend hours messaging men without ever having any making love. There are even free messaging features readily available for women who are new to the sugars dating game. Should you be new to the field of online dating, a free profile will save you time and money. Of course, if you’re looking to start out a serious relationship, a free of charge profile will assist you to get started.

If you are looking to locate a sugar relationship, you can do and so through online dating websites. You will find thousands of people who share similar pursuits. Want to know the best part is that a person offer any sensitive information at all. The free join is also a sensible way to save time. Most sites offer free of charge messages, and you could even get paid a green verification badge. And because there is no pressure, will be certainly very little need to go from home.

Sweets relationships on-line can be complicated. There’s no convenient way to find the perfect diamond necklace. It’s important to be realistic and keep aims in mind. There are many sites that promise to introduce you plus size fetish websites to the right sugar baby. https://sugardaddyaustralia.org/blog/how-to-become-a-successful-plus-size-sugar-baby/ Is not going to fall for those who promise the world. But , if you’re somewhat unsure, consider signing up for a web site that allows people with small experience and you will take advantage of a free trial period.

When you’re not ready to set up the work, you may still look for a sugars relationship at the Internet. Just make sure you have a vision of what you are thinking about and have a idea of what you’re looking for. You may even find your great match. Remember it is better harmless than apologies! And it’s also safer suitable for you and your baby. Make absolutely certain to keep your sight open.

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Bintangpos.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjajaki kerjasama dengan KfW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau) Office Jakarta atau Bank Pembangunan Jerman untuk pembangunan jalur kereta api di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

Jalur kereta api tersebut untuk mempercepat konektivitas guna mendorong pertumbuhan perekonomian di kawasan satelit Jawa Timur. Penjajakan kerjasama tersebut disampaikan Khofifah saat menerima Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/11/2021).

Menurut Khofifah, rencana pembangunan jalur kereta api Surabaya Regional Railways Lines (SRRL) di wilayah Gerbangkertasusila ini sejalan dengan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019. Dimana, salah satu poin pentingnya yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertosusila.

“Ini menjadi kebutuhan dari konektivitas di wilayah Gerbangkertasusila, sekaligus melaksanakan salah satu dari mandat Perpres No. 80 Tahun 2019 yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertasusila. Mengenai hal ini sudah pernah berdiskusi dengan beberapa menteri sampai dengan Bapak Presiden RI Jokowi. Apakah ada yang elevated, underground, atau menggunakan rel yang ada?” jelas Khofifah.

Khofifah menyebut, dari pemaparan yang disampaikan KwF atau Bank Pembangunan Jerman akan ada beberapa format pembangunan SRRL wilayah Gerbangkertosusila. Pertama jalur Stasiun Gubeng-Sidoarjo. Kedua jalur Stasiun Gubeng-Stasiun Kota-Stasiun Pasar Turi. Selanjutnya Lamongan-Gresik, Gubeng – Mojokerto. Sementara format pembiayaan yang disampaikan yaitu hibah dan pinjaman (loan).

Sebagai informasi, rencana total pembiayaan pembangunan SRRL Fase 1 rencananya mencapai USD 337.977.800. Dengan rincian terdiri dari total hibah sebesar USD 89.222.800 dan pinjaman (loan) 248.755.000.

“Mr Olaf telah berkomunikasi dengan Menkeu dan Menteri Bappenas. Nanti selanjutnya juga akan dilakukan komunikasi dengan Walikota Surabaya beserta jajaran terkait pembangunan ini. Setelah selesai semua, baru pihak KfW akan menyampaikan untuk mendapat persetujuan dari Bank Pembangunan Jerman baik membantu lewat hibah maupun loan,” kata Khofifah.

Selain menjalankan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019, lanjut Khofifah, pembangunan SRRL ini menjawab kebutuhan transportasi publik yang modern, pro environment, pro climate. Serta mengedepankan aspek ramah lingkungan.

“Transportasi publik ini modern, pro environment, pro climate, mengedepankan aspek ramah lingkungan. Karena sentralnya di Surabaya yang menjadi Kota Terbersih se-ASEAN . Maka tentu prosesnya harus dikomunikasikan dengan persetujuan Pemkot Surabaya,” tandasnya.

Sementara itu, Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Gubernur Khofifah proyek pembangunan terkait SRRL. Ia pun memuji Kota Surabaya yang sangat bersih dan penghijauannya juga bagus sehingga tepat melakukan pembangunan SRRL ini.

“Bagi Jerman, Kota Surabaya dipandang sebagai kota yang sangat bersih dan hijau. Sejalan dengan kegencaran Pemerintah Indonesia dan Jerman dalam pembangunan hijau, maka pembangunan SRRL itu akan pro environment dan pro climate,” pungkasnya.

Turut mendampingi pertemuan tersebut Kepala Bappeda Jatim, Kepala Dishub Jatim, Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim. [brj]