Walikota Surabaya Minta Semua Sekolah Gelar PTM dengan Prokes Ketat

Walikota Surabaya Minta Semua Sekolah Gelar PTM dengan Prokes Ketat

Bintangpos.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Dia juga menegaskan bahwa setiap sekolah yang akan melakukan PTM itu harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.

“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD-SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Eri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dan Forum Ilmiah Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan yang digelar di Graha Sawunggaling, komplek gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (23/11/2022).

Dia kembali menegaskan bahwa saat ini boleh atau tidak boleh dibukanya sekolah itu bukan karena Pemkot Surabaya melarang. Akan tetapi, pemkot berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.

“Anak-anak yang ikut PTM harus melalui persetujuan orang tuanya, meskipun sedikit yang masuk harus tetap digelar PTM,” tegasnya.

Eri juga menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lulus asesmen, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.

“Maka dari itu, mulai saat ini kita belajar menerapkan prokes. Insya Allah, saya pastikan lagi harus ada izin dari orang tuanya. Kalau saya bilang hari ini buka, ya harusnya hari ini sudah bisa buka, masio (meskipun) siswanya 5 sampai 10 orang, ya kita buka. Kalau kita yakin melakukan ini (PTM), yang lainnya saya yakin akan ikut. Kalau nggak ada yang yakin, kapan mulainya? Bismillah saja,” kata dia.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah serta guru dalam menjaga dan mengawasi prokes para siswa-siswinya saat di sekolah. Dia juga mengingatkan, agar para wali murid turut andil dalam mengawasi anak-anaknya setelah mengikuti PTM di sekolah.

“Karena untuk menjaga ini (prokes) tidak bisa sendiri. Saya nyuwun tulung (minta tolong) pengertiannya. Kenapa? Nanti muncul anggapan ada klaster sekolah, padahal anaknya sendiri kalau main keluar rumah tidak menggunakan masker. Nanti kalau kena Covid-19, bilangnya gara-gara di sekolah. Kan nggak fair juga,” tuturnya.

Eri itu berharap, sebelum sekolah dibuka, ia meminta warga Kota Surabaya bisa mengedukasi diri sendiri soal pentingnya menjaga prokes. Bukan itu saja, ia juga ingin para wali murid, kepala sekolah dan guru SD – SMP se-Surabaya, turut serta mengedukasi anak-anaknya sebelum mengikuti PTM di sekolah.

“Bahkan, saya mengedukasi diri saya sendiri. Ayo, seluruh warga Surabaya mengedukasi dirinya sendiri, semua orang tua, guru, kepala sekolah dan semuanya mengedukasi. Ayo kita jalan bareng, tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini (menerapkan prokes). Insyallah bisa,” pungkasnya. [brj]

Kota Kediri Seksi untuk Investasi, Daya Tarik Mudahnya Pelayanan Perijinan

Kota Kediri Seksi untuk Investasi, Daya Tarik Mudahnya Pelayanan Perijinan

Bintangpos.com, Kediri  – Pelayanan perizinan yang mudah menjadi salah satu daya tarik investasi di Kota Kediri. Hal itu disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat membuka Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal Sosialisasi Kepatuhan Pelaksanaan Berusaha yang bertempat di Grand Surya Hotel, Selasa (23/11/2021).

Wali Kota Kediri melanjutkan, indikator lain yang menjadikan Kota Kediri menarik bagi investor yaitu percepatan pembangunan Kawasan Selingkar Wilis, Jalur Lintas Selatan, serta Bandara Kediri yang direncanakan selesai dan beroperasi pada akhir 2024.

Selain itu, Kota kediri juga berhasil mendapatkan predikat 10 besar kota dengan indeks toleransi tertinggi serta menjadi 10 booming cities di Indonesia pada tahun 2020 dan berhasil meraih penghargaan TPID terbaik kawasan Jawa-Bali 2017-2019.

“Kita juga menyediakan lahan peruntukan industri sebesar 50ha. Kota Kediri juga memiliki bonus demografi sejak 2018. Pembangunan tol Nganjuk-Kediri Tulungagung direncanakan selesai pada akhir 2024. Selain itu mobilitas penduduk di Kota Kediri mencapai hampir 2 juta saat siang hari,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Mas Abu itu.

Pembangunan sistem yang baik dan berintegritas terus dibangun Pemerintah Kota Kediri agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal.

“Di Kota Kediri yang kita bangun sistemnya, supaya investasi ke depan berjalan dengan baik. Kita sudah mencoba bagaimana caranya supaya investasinya bagus, orang mencari izin tidak susah. Sebelum ada Online Single Submission (OSS), kita sudah punya Kediri Single Window for Investment (KSWI). Kami juga sudah menyederhanakan perizinan. Dari ratusan perizinan, kita sederhanakan menjadi puluhan,” terangnya.

Wali Kota Kediri juga memaparkan, Incremantal Capital Output Ratio (ICOR) Kota Kediri yang rendah di angka 3,6. ICOR merupakan salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Semakin rendah nilai ICOR, maka semakin efisien suatu wilayah untuk investasi.

“Kalau dulu perizinan sulit, sekarang sudah ada OSS dari pemerintah pusat dan dari situ kita lihat ICOR-nya Kota Kediri ini rendah. Ini artinya bagus dan ini kita lakukan karena kita sadar bahwa Kota Kediri ini adalah kota perdagangan dan jasa. Kita tambah menjadi kota pendidikan juga supaya perekonomian bertumbuh lebih eksponensial di masa yang akan datang,” jelasnya.

Terakhir, Wali Kota Kediri berpesan kepada para pelaku usaha terkait penyerapan tenaga kerja di Kota Kediri, melakukan kewajiban kemitraan dengan koperasi dan UMKM, melaksanakan kewajiban CSR serta menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala.

“Semoga kita terus bisa bersinergi untuk membangun Kota Kediri yang lebih baik, kita harus lakukan sustainable development. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan semua orang yang ingin berinvestasi khususnya di Kota Kediri dan semoga serapan tenaga kerja di Kota Kediri semakin bagus lagi,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala DPM PTSP Kota Kediri Edi Darmasto, Pimpinan Kadin Kota Kediri, Gapensi Kota Kediri, Gapeksindo Kota Kediri, Gapeknas Kota Kediri, Akli Kota Kediri, Hiswana migas Kota Kediri, Gaikindo Kota Kediri, pimpinan dan penanggunjawab perusahaan dan anggota Kadin Kota Kediri. [brj]

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Bintangpos.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjajaki kerjasama dengan KfW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau) Office Jakarta atau Bank Pembangunan Jerman untuk pembangunan jalur kereta api di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

Jalur kereta api tersebut untuk mempercepat konektivitas guna mendorong pertumbuhan perekonomian di kawasan satelit Jawa Timur. Penjajakan kerjasama tersebut disampaikan Khofifah saat menerima Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/11/2021).

Menurut Khofifah, rencana pembangunan jalur kereta api Surabaya Regional Railways Lines (SRRL) di wilayah Gerbangkertasusila ini sejalan dengan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019. Dimana, salah satu poin pentingnya yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertosusila.

“Ini menjadi kebutuhan dari konektivitas di wilayah Gerbangkertasusila, sekaligus melaksanakan salah satu dari mandat Perpres No. 80 Tahun 2019 yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertasusila. Mengenai hal ini sudah pernah berdiskusi dengan beberapa menteri sampai dengan Bapak Presiden RI Jokowi. Apakah ada yang elevated, underground, atau menggunakan rel yang ada?” jelas Khofifah.

Khofifah menyebut, dari pemaparan yang disampaikan KwF atau Bank Pembangunan Jerman akan ada beberapa format pembangunan SRRL wilayah Gerbangkertosusila. Pertama jalur Stasiun Gubeng-Sidoarjo. Kedua jalur Stasiun Gubeng-Stasiun Kota-Stasiun Pasar Turi. Selanjutnya Lamongan-Gresik, Gubeng – Mojokerto. Sementara format pembiayaan yang disampaikan yaitu hibah dan pinjaman (loan).

Sebagai informasi, rencana total pembiayaan pembangunan SRRL Fase 1 rencananya mencapai USD 337.977.800. Dengan rincian terdiri dari total hibah sebesar USD 89.222.800 dan pinjaman (loan) 248.755.000.

“Mr Olaf telah berkomunikasi dengan Menkeu dan Menteri Bappenas. Nanti selanjutnya juga akan dilakukan komunikasi dengan Walikota Surabaya beserta jajaran terkait pembangunan ini. Setelah selesai semua, baru pihak KfW akan menyampaikan untuk mendapat persetujuan dari Bank Pembangunan Jerman baik membantu lewat hibah maupun loan,” kata Khofifah.

Selain menjalankan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019, lanjut Khofifah, pembangunan SRRL ini menjawab kebutuhan transportasi publik yang modern, pro environment, pro climate. Serta mengedepankan aspek ramah lingkungan.

“Transportasi publik ini modern, pro environment, pro climate, mengedepankan aspek ramah lingkungan. Karena sentralnya di Surabaya yang menjadi Kota Terbersih se-ASEAN . Maka tentu prosesnya harus dikomunikasikan dengan persetujuan Pemkot Surabaya,” tandasnya.

Sementara itu, Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Gubernur Khofifah proyek pembangunan terkait SRRL. Ia pun memuji Kota Surabaya yang sangat bersih dan penghijauannya juga bagus sehingga tepat melakukan pembangunan SRRL ini.

“Bagi Jerman, Kota Surabaya dipandang sebagai kota yang sangat bersih dan hijau. Sejalan dengan kegencaran Pemerintah Indonesia dan Jerman dalam pembangunan hijau, maka pembangunan SRRL itu akan pro environment dan pro climate,” pungkasnya.

Turut mendampingi pertemuan tersebut Kepala Bappeda Jatim, Kepala Dishub Jatim, Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim. [brj]

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Kediri Atas Raperda APBD 2022

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Kediri Atas Raperda APBD 2022

Bintangpos.com, Kediri  – Pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2022 Kota Kediri memasuki tahapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri. Sebanyak delapan fraksi menyampaikan pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/11/2021) bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri.

Sebagian besar fraksi menyampaikan pandangan umum dan pertanyaan terhadap beberapa kegiatan Raperda APBD tahun anggaran 2022 Kota Kediri. Mulai dari upaya pemulihan ekonomi Kota Kediri, pembangunan jalan tol, pembangunan ring road, pembangunan Jembatan Jongbiru, hingga upaya pencegahan agar tidak terjadi gelombang Covid-19 di Kota Kediri.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan jawaban atas pandangan umum dari fraksi-fraksi. Fokus Pemerintah Kota Kediri di tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi. Apalagi selama pandemi Covid-19 Kota Kediri perekonomian Kota Kediri terkontraksi begitu dalam. Pemerintah Kota Kediri akan berupaya semaksimal mungkin mempertahankan PPKM level 1 sehingga perekonomian bisa berjalan dengan lancar.

“Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan perekonomian seperti sedia kala. Kita tidak bisa serta merta seperti nanti di tanggal 24 Desember ditetapkan PPKM level 3 meskipun sebenarnya kita berada di level 1. Tapi tidak masalah karena ini untuk menjaga stabilitas nasional. Setelah itu kita gencarkan pemulihan perekonomian,” ujarnya.

Untuk pembangunan ring road, memang Kota Kediri ini perlu dibuat jalan lingkar. Di samping saat ini ada proyek strategis nasional yakni jalan tol dan bandara. Untuk pembangunan ring road Pemerintah Kota Kediri harus bekerjasama dengan banyak pihak karena keterbatasan wilayah dan anggaran.

“Pertama, keterbatasan anggaran kalau tanah itu milik pemda tidak masalah dipakai. Tapi kalau bukan milik pemda maka kami dengan DPRD perlu mempersiapkan anggaran untuk membeli lahannya. Lalu bekerja sama dengan Kabupaten Kediri juga, karena juga melintasi daerah Kabupaten Kediri. Kita bekerjasama dengan Kementrian PUPR. Serta bekerjasama dengan Provinsi Jawa Timur. Kalau semua bisa kerjasama maka semua akan terhubung,” jelasnya.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Katino dan Firdaus serta dihadiri perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, Kepala OPD, dan anggota DPRD Kota Kediri.

Untuk pandangan umum fraksi PDIP diwakili oleh Regina Nadya Suwono, fraksi PAN diwakili Anton Dipayasa, fraksi Gerindra diwakili oleh Sriana, fraksi Nasdem diwakili Choirudin Mustofa, fraksi PKB diwakili Afif Fachrudin Wijaya, fraksi Demokrat diwakili Ashari, fraksi Karya Nurani diwakili Bambang, dan fraksi Keadilan Pembangunan diwakili Nurfulaily. [brj]