Eri Cahyadi: Sementara Kirim 60 Personel, 3 Alat Berat dan 5 Dump Truk ke Batu

Eri Cahyadi: Sementara Kirim 60 Personel, 3 Alat Berat dan 5 Dump Truk ke Batu

Bintangpos.com, Surabaya  – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengirim 60 personel BPB Linmas dan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, beserta tiga alat berat dan lima dump truk untuk membantu bencana di Kota Batu, Malang. Pemberangkatan personel beserta peralatan lengkap itu dilakukan seusai apel di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Jumat (5/11/2021).

“Saya mohon keikhlasan teman-teman dalam membantu saudara-saudara kita di Kota Batu, sambil membantu nanti tolong berdoa supaya bencana semacam ini dijauhkan dari Kota Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada para personel yang sudah siap berangkat itu.

Eri menjelaskan bahwa bantuan yang dikirimkan ke Kota Batu kali ini adalah 60 personel, tiga alat berat, lima dump truk yang salah satunya membawa BBM. Nantinya, mereka akan membantu membersihkan jalan, perumahan, dan pencarian korban. “Sementara kita kirimkan 60 personel dulu, tapi kita hitung lagi nanti, kalau kebutuhan di sana kurang, akan kita kirim lagi,” tegasnya.

Eri juga mengaku sudah kontak dengan Wali Kota Batu dan juga teman-teman Dinas PU dan penanggulangan bencana di Kota Batu. Ternyata, mereka membutuhkan alat berat untuk membersihkan jalan, membersihkan rumah-rumah warga yang kena lumpur, dan juga untuk mencari korban. “Tugas mereka nanti membantu mereka. Niatnya cuma satu, yaitu memohon keridhoan Gusti Allah supaya warga Surabaya selamat,” katanya.

Selain itu, Eri juga berencana membantu Kabupaten Gresik karena dia mendapatkan kabar bahwa Gresik terkena banjir akibat Kali Lamong. Ia memastikan juga akan mengirimkan bantuan ke Kabupaten Gresik. “Pasti kita kirim bantuan juga. Toh suatu kota kalau kena bencana terus dibantu oleh kota lainnya, pasti mereka akan membuka tangan. Yang saya sampaikan tadi, ketika membantu sambil berdoa, Ya Allah semoga bencana semacam ini tidak terjadi di Kota Surabaya,” ujarnya.

Makanya, dia pun meminta warga Kota Surabaya untuk terus berdoa dan mengurangi dosa sambil sadar supaya bencana serupa tidak terjadi di Kota Surabaya. Sebab, BMKG sudah memprediksi bahwa di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Malang akan ada hujan deras melebihi biasanya. Bahkan, diprediksi akan ada La Nina dan semacamnya.

“Bagi kita, itu hanyalah perkiraan, kekuatan hanya kekuatan Gusti Allah. Makanya kita butuh keridhoan Gusti Allah supaya bencana itu tidak terjadi di Surabaya,” ujarnya.

Eri juga mengaku sudah melakukan antisipasi bencana di Kota Surabaya. Bahkan, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan BMKG untuk memetakan wilayah-wilayah mana yang berpotensi terjadi bencana. Selanjutnya, para camat di wilayahnya masing-masing melakukan berbagai macam pencegahan itu.

Di samping itu, Dinas PU Bina Marda dan Pematusan beserta DKRTH melakukan pengecekan saluran-saluran, perantingan pohon dan beberapa antisipasi lainnya. “Bila memang naudzubillah terjadi bencana di Surabaya, kita juga siagakan tempat-tempat perlindungannya. Insyallah kita bersama BMKG akan melakukan itu. Mari warga Surabaya terus berdoa supaya Kota Surabaya terhindar dari bencana,” tandasnya. [brj]

Madini Farouq: Ada yang Ingin Adu Domba PAC dan DPC PPP Jember

Madini Farouq: Ada yang Ingin Adu Domba PAC dan DPC PPP Jember

Bintangpos.com, Jember – Forum Komunikasi Pengurus Anak Cabang (Forkompac) mendeklarasikan pergantian ketua Partai Persatuan Pembangunan Jember, Jawa Timur. Madini Farouq, Ketua DPC PPP Jember saat ini, menilai itu bagian dari dinamika internal menjelang musyawarah cabang.

“Kadang-kadang diwarnai dengan fitnah dan berita hoaks. Ada pihak-pihak yang ingin mengadu pengurus anak cabang (PAC) dengan DPC yang selama ini hubungannya baik-baik saja. Biasalah, ada orang yang mau mencalonkan diri lalu dia menjelek-jelekkan DPC, dan kemudian PAC-PAC ada yang termakan dengan isu dan berita tidak benar itu,” kata Gus Mamak, sapaan akrab Madini, Jumat (5/11/2021).

Forkompac menginginkan ketua PPP Jember mendatang harus transparan dalam pengelolaan keuangan. Menanggapi itu, Madini mengatakan, mekanisme pertanggungjawaban dilakukan setiap lima tahun sekali oleh pengurus. “Nanti akan disampaikan melalui forum musyawarah cabang,” kata Madini.

“Kalau terkait dana bantuan partai politik, itu ada pertanggungjawaban administratif dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi lalau sifatnya tahunan, kami mempertanggungjawabkan secara administratif melalui Badan Kesatuan Bangsa. BPK selama ini tidak ada masalah. Pertanggungjawaban keuangan PPP wajar tanpa pengecualian,” kata Madini.

Madini juga menilai konsolidasi internal partai baik-baik saja. “Tidak mungkin PPP bisa meraih lima kursi kalau konsolidasi dan silaturahim di internal tidak berjalan baik. Itu kalau bicara soal komunikasi. Tidak mungkin program-program di internal PPP berjalan kalau tidak ada komunikasi dan konsolidasi yang baik,” katanya.

Madini menuduh ada pihak yang menginginkan situasi internal berjalan tidak kondusif dengan menyebarkan berita hoaks, isu, dan fitnah. “Menurut saya, teman-teman yang tadi kumpul hanya termakan fitnah dan isu hoaks yang tidak benar, yang nanti semuanya akan saya jawab dan jelaskan pada saat mekanisme pertanggungjawaban lima tahunan waktu muscab,” katanya. [brj]

Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan Lamongan Layangkan Nota Keberatan untuk PP 85 Tahun 202

Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan Lamongan Layangkan Nota Keberatan untuk PP 85 Tahun 202

Bintangpos.com,  Lamongan – Persoalan PP 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menuai penolakan dari sejumlah pihak dan daerah. Salah satunya adalah sejumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan di Lamongan.

Melalui forum diskusi seputar nelayan yang dihimpun oleh Locus Pemuda Maritim dan DKC Garda Bangsa Lamongan bersama Ketua DPRD Lamongan ini, mereka menyepakati akan melayangkan nota keberatan yang kemudian dikirimkan ke Pemerintah Pusat melalui Ketua DPRD Lamongan, Kepala Pelabuhan setempat, dan Bupati Lamongan.

Turut hadir dalam diskusi tersebut di antaranya sejumlah pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lamongan, pengurus Asosiasi Pengusaha Ikan Lamongan (ASPILA), perwakilan dari tiap Rukun Nelayan di Lamongan, dan para aktivis mahasiswa dari beberapa kampus di Lamongan.

Salah satu pemantik dalam diskusi ini, Pembina ASPILA Ir Sudarlin mengatakan, dalam situasi pandemi seperti ini semua sektor sangat terdampak, tak terkecuali sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya pemerintah hadir untuk meningkatkan kesejahteraan umum, tidak malah memberikan beban bagi nelayan lewat aturan PP 85 Tahun 2021 tersebut.

Sudarlin menjelaskan, jika aturan baru itu mengganti beleid sebelumnya, yakni PP Nomor 75 Tahun 2015 pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti. Saat itu, tarif PNBP naik dari sebelumnya sebesar 1 persen yang tercantum dalam PP Nomor 19 Tahun 2006. Untuk kapal 30-60 GT misalnya, tarifnya menjadi 5 persen.

“Kami ingin KKP tidak menarik PNBP kepada nelayan dengan ukuran kapal 5-10 gross ton (GT). Sebab menurut UU Nomor 7 Tahun 2016, nelayan ini masuk dalam kategoti kelompok nelayan kecil,” ujar Ir Sudarlin.

Mengacu lampiran beleid yang baru, Sudarlin membeberkan, kapal skala kecil dengan ukuran 5-60 GT dikenakan tarif PNBP pra produksi sebesar 5 persen, kapal skala menengah dengan ukuran 60-1.000 GT dikenakan tarif 10 persen, dan kapal skala besar dengan ukuran lebih dari 1.000 GT dikenakan tarif 25 persen.

Sedangkan untuk PNBP pasca produksi, tarif PNBP untuk kapal kurang dari 60 GT sebesar 5 persen, dan tarif untuk kapal lebih dari 60 GT sebesar 10 persen.

Jadi, rumus besaran biaya yang perlu dikeluarkan nelayan untuk PNBP pra produksi adalah tarif PNBP × produktivitas kapal × Harga Patokan Ikan (HPI) x ukuran kapal (GT). Adapun rumus untuk PNBP pasca produksi adalah tarif PNBP x nilai produksi ikan pada saat didaratkan.

“Seharusnya nelayan kecil ini tidak boleh ada tarikan PNBP. Lebih baik tarif PNBP 5 persen tersebut dikaji ulang. Nelayan kecil dengan ukuran kapal 5-10 GT jangan ditarik, masih mending yang 30 GT ke atas,” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Rukun Nelayan Blimbing Paciran, Nur Wahid M.Pd. Menurutnya, PP baru yang telah diterapkan dan akan dilaksanakan per tanggal 1 Januari 2022 tersebut tidak sesuai dengan apa yang dialami para nelayan di Lamongan.

“Nelayan di sini itu terbesar se-Indonesia. Di kelurahan Blimbing saja ini ada 6 ribu orang nelayan, belum termasuk pendatang. Selama pandemi kita sangat terdampak, saat ini kita malah dihadapkan pada PP 85 2021 yang justru malah memberatkan,”

“Belum lagi jika para nelayan kita disibukkan dengan urusan surat kapal yang rumit dan jumlahnya banyak. Nelayan juga disuruh untuk membuat catatan hasil tangkapan ikan melaut dan lain-lain. Pendapatan ABK itu tidak gaji tapi bagi hasil, 70 persen milik ABK dan 30 persen milik pemodal, dengan PP ini, maka pendapatan ABK jelas akan berkurang, baik ABK kapal kecil maupun besar,” papar Wahid.

Tak hanya itu, Wahid menjelaskan, harga ikan bisa berubah tiap waktu sesuai ukuran dan kualitasnya. Oleh sebab itu, jika pemerintah ingin benar-benar membantu nelayan untuk memenuhi kewajibannya, maka harus segera menuntaskan persoalan ini agar nelayan tidak merugi.

“Kita sudah hampir lelah untuk terus menyuarakan keluhan dan keberatan para nelayan ini. Sebelum demonstrasi, kita memilih untuk melayangkan nota keberatan ini dulu, dan menunggu respon dari pemerintah pusat. Terimakasih kepada PKB yang selalu memperjuangkan aspirasi nelayan selama ini,” tandasnya.

Sementara itu, Advokat Muda Lamongan, M Yusuf Bachtiyar yang juga hadir sebagai pemantik mengungkapkan, bahwa saat ini telah dilakukan Judicial Review oleh sejumlah stakeholder terhadap PP 85 Tahun 2021. Selain itu, ada celah untuk mengajukan keberatan yang bisa diajukan kepada Instansi Pengelola PNBP, dalam hal ini KKP.

“Telah dilakukan Judicial Review pada beberapa poin yang dianggap memberatkan nelayan, contohnya PNBP Cantrang yang mencapai Rp 268 ribu. Apabila keberatan, maka bisa diajukan kepada Instansi Pengelola PNBP dalam hal ini KKP, karena lebih bayar, nihil dan kurang bayar,” terang pria yang akrab disapa Bachtiyar.

Lebih jauh Yusuf memaparkan, dalam hal pengajuan keberatan untuk wajib bayar ini, alasannya bisa karena kesulitan likuiditas (tak memiliki uang cash) atau karena keadaan kahar dan kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kearifan lokal serta sosial budaya.

“Bentuk ketetapan atas keberatan PNBP ini bisa penundaan, pengangsuran dan pengurangan. Jika wajib bayar masih keberatan atas ketetapan instansi pengelola, maka bisa mengajukan gugatan ke PT TUN,” ucapnya.

Sebagai informasi, perhitungan tarif PNBP ini dilakukan oleh lintas kementerian bersama Kementerian Keuangan. Kemenkeu mengatur besaran tarif, sementara HPI dan produktivitas kapal ikan berdasarkan perhitungan KKP.[brj]

Masa Transisi, Penerapan Parkir Berlangganan di Bangkalan Belum Maksimal

Masa Transisi, Penerapan Parkir Berlangganan di Bangkalan Belum Maksimal

Bintangpos.com, Bangkalan – Penerapan sistem parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan belum maksimal. Hal itu diakui oleh Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan, Ahmad Siddiq. Salah satu penyebab belum maksimalnya penerapan parkir barlangganan karena baru berjalan enam bulan.

“Sehingga adanya transisi ini memerlukan waktu agar bisa diterapkan secara menyeluruh,” ujarnya, Jumat (5/11/2021).

Dampaknya, perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir belum sesuai target. Sehingga, pihaknya akan terus menggenjot penerapannya hingga diseluruh parkir pada bahu jalan.

“Untuk target PAD di Tahun 2021 ini sebanyak Rp 2 miliar,” tambahnya.

Selain itu, penerapan parkir berlangganan ini juga masih mendapat penolakan dari beberapa juru parkir. Sehingga, upaya sosialisasi dan pendekatan terus dilakukan agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

“Upaya pendekatan terus kami lakukan dibeberapa titik supaya penerapan ini dapat dilakukan dengan bagus,” ujarnya.

Ia menargetkan, penerapan secara menyeluruh dapat dilakukan di tahun 2022. Sehingga, ia optimis peningkatan PAD dapat dicapai.

“Melalui program parkir berlangganan ini diharapkan dapat menyumbang PAD lebih banyak lagi sehingga dukungan dari masyarakat juga dibutuhkan,” tandasnya. [brj]

KKPJ minta Presiden Bersihkan Oportunis Politik di Pemerintahannya

KKPJ minta Presiden Bersihkan Oportunis Politik di Pemerintahannya

Bintangpos.com, Jakarta  – Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membersihkan oportunisme politik di dalam pemerintahannya. Yakni, mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024.

KKPJ merupakan relawan pendukung Jokowi dari berbagai organisasi. Di antaranya, Projo, Seknas Jokowi, Bara JP, Kapt, Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, serta Joman. Para loyalis Jokowi ini berkumpul pada Kamis (4/11/2021) sore di bilangan selatan Jakarta.

“Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan melihat perkembangan situasi politik pemerintahan yang gamang dalam penanganan lanjutan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, soal vaksin berbayar, isu perburuan rente di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi publik dan sampai perilaku beberapa oknum menteri yang terlalu kentara ingin menjadi Capres/Cawapres di 2024,” kata Sekretaris Jenderal Almisbat (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat) Piryadi Kartodiharjo dalam siaran persnya yang diterima beritajatim.com, Jumat (5/11/2021).

Para oportunis politik itu, lanjut Piryadi, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan. Karena mereka hanya akan mencoreng dan membahayakan “warisan” yang kelak akan ditinggalkan presiden Jokowi.

“Karena itu, sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah,” sambungnya.

Piryadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut KKPJ menelurkan 9 poin yang dihasilkan diskusi panjang. Selain soal pembersihan kabinet dari oportunis politik, juga berbagai persoalan lainnya. Semisal tentang aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi.

Mulai dari vaksin berbayar, wajib RT-PCR, Bansos, Karantina dan lain lain. Juga tentang terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum. Hal itu, menurut KKPJ, bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama.

“Kami memohon kepada presiden untuk mengembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud pengemban amanat rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019,” ujar pria yang pada 1993 dipenjara di Rutan Salemba karena dituduh menghina Presiden Soeharto. [brj]

Berikut ini poin-poin resume lengkap hasil diskusi Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ)

  1. KKPJ mengevaluasi perjalanan dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan penanganan pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun. Sebagai apresiasi atas berbagai keputusan pemerintahan yang berhasil bertahan dalam situasi resesi, KKPJ tetap bersemangat mendukung Presiden Jokowi terus membangkitkan Indonesia dari resesi dan pandemi.
  2. Bagi KKPJ, adalah tugas bersama sebagai komponen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, efektif, dan membawa seluruh Rakyat Indonesia menuju kesejahteraan.
  3. Dalam membaca konteks global saat ini, KKPJ mengapresiasi kepemimpinan Jokowi untuk memanfaatkan panggung internasional seperti G20 dan pertemuan iklim (COP Glasgow) dalam membawa solusi Indonesia untuk dunia.
  4. Namun sebagai pendukung dan teman seperjuangan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju, KKPJ melihat bagaimana agenda perubahan “dibajak” oleh kelompok kepentingan dalam kabinet pemerintahan yang nyata nyata bertentangan dengan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.
  5. KKPJ sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente, yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global, bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan presiden Jokowi, memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh presiden, hanya untuk tujuan mempersiapkan kepentingan sempit mereka.
  6. Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi terlalu besar untuk diabaikan. Mulai dari vaksin berbayar, Wajib RT-PCR, Bansos, Karantina dan lain lain, terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama. Kami memohon kepada Presiden untuk kembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud Pengemban Amanat Rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019.
  7. Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus ditertibkan dan dibersihkan. Mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan, yang hanya akan mencoreng dan membahayakan “warisan” yang kelak akan ditinggalkan presiden Jokowi.
  8. Karena itu, sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah.
  9. Kami memandang bahwa pembersihan pemerintahan sudah cukup mendesak dilakukan. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus fokus pada upaya keluar dari tekanan pandemi Covid 19 dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memimpin ekonomi dunia pada tahun 2022 (G-20). Sebagai loyalis, KKPJ akan tetap bersama Presiden Jokowi sampai akhir jabatan kepresidenan 2024. Keyakinan KKPJ atas Jokowi dan agenda kebangsaannya akan tetap mewarnai perpolitikan nasional Indonesia.

Semoga Tuhan Semesta Alam melindungi kita semua, Bangsa Indonesia.
Jakarta 4 November 2021.

KELOMPOK KERJA PENDUKUNG JOKOWI (KKPJ) :
PROJO, SEKNAS JOKOWI, BARA-JP, KAPT, ALMISBAT, RPJB, DUTA JOKOWI, RKIH, JOMAN, DLSB-NYA.

Puji Pengolahan Sampah Jadi Briket di Ponorogo, Khofifah : Bukan hanya Sampah jadi rupiah, tapi berkah juga

Puji Pengolahan Sampah Jadi Briket di Ponorogo, Khofifah : Bukan hanya Sampah jadi rupiah, tapi berkah juga

Bintangpos.com, Ponorogo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali melakukan kunjungan kerja di Ponorogo. Di bumi reyog, ada beberapa kegiatan yang akan dikunjungi, salah satunya meninjau pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican di Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Ya, sejak beberapa bulan lalu, Pemkab Ponorogo mengolah gunungan sampah menjadi sesuai yang mempunyai nilai jual. Yakni mengolah sampah menjadi briket. Sebuah blok bahan yang dapat dibakar, tentu kegunaannya sebagai bahan bakar.

“Ini bukan sampah menjadi rupiah saja, tapi juga sampah jadi berkah. Sesuatu yang sangat luar biasa,” kata Khofifah, Senin (8/11/2021).

Pengolahan sampah jadi briket ini, kata Khofifah merupakan format renewable energy atau energi yang baru. Dimana nantinya dapat mensubsitusi batubara. Tidak sampai disitu, Khofifah juga takjub dengan teknologi yang digunakan untuk mengolah sampah ini. Yakni teknologi yang sederhana buatan dari SMK di Ponorogo.

“Saya berterimakasih, inovasi yang luar biasa. Bupati menginisiasi dan SMK mensuport-nya,” ungkapnya.

Menurut informasi dari bupati, Khofifah menyebut jika market briket ini masih terbuka dan luar biasa. Sudah kirim ke Pasuruan, Gresik dan Kediri untuk bahan bakar industri. Harganya pun masih terjangkau, yakni untuk 1 ton dihargai dengan Rp 700 ribu. Ketika sampah biasanya menjadi problem, dengan teknologi sederhana bisa memberikan solusi bagi penumpukan sampah.

“Tadi saya tanya bioksinnya dibawah ambang batas, tentu ini lebih sehat. Saya harap kabupaten/kota di Jatim kirim tim ke Ponorogo. Insyallah ini akan menjadi solusi efektif dan strategis,” katanya.

Ketika dunia ingin menurunkan emisi, di Ponorogo sudah membantu menurunkannya. Berarti kebutuhan terhadap bahan bakar batubara juga akan tereduksi. Kalau masing-masing kabupaten/kota di Jatim menyiapkan yang seperti ini, Ia yakin Jatim akan menjadi pioner penurunan emisi di Indonesia.

“Kalau briket batu bara kotak-kotak. Ini nantinya juga akan disipakan mesin cetakannya. Meski sekarang bentuknya belum teratur tapi tidak mengurangi fungsinya,” pungkasnya. (brj)