Dampingi UKM : Ra Latif Amin Saksikan Mou UTM Untuk Berdayakan UKM

Dampingi UKM : Ra Latif Amin Saksikan Mou UTM Untuk Berdayakan UKM

Bintangpos.com, Bangkalan – Tiap daerah kini berpacu untuk memajukan UMKMnya. Tak terkecuali Kabupaten Bangkalan. Kabupaten yang dekat dengan Suramadu ini kini tengah gencar mendampingi UKMnya. Bahkan kalangan kampus pun diterjunkan untuk mengawal program pendekatan ke UKM ini.

 

Seperti yang saat ini terjadi, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Antara Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan MPC (Majelis Pembina Cabang) Pemuda Pancasila (PP) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bangkalan, Selasa (12/10/2021).

 

Salah satu poin besar dalam MoU tersebut ialah dalam hal pembangunan sumber daya manusia untuk membantu Pemerintah Desa (Pemdes) di masing-masing Kecamatan. Membantu yang dimaksud dititikberatkan pada persoalan advokasi hukum, pendampingan administrasi dan pengembangan UMKM.

 

Ketua Kadin Bangkalan, Saleh Farhat yang juga sebagai Ketua Pemuda Pancasila mengatakan, MoU ini bertujuan agar kampus bisa berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam pengembangan sumber daya manusia.

 

“Utamanya dalam bidang advokasi pendampingan banyak hal. Seperti pendampingan ke Pemerintah Desa,” ungkapnya. Sementara itu Rektor UTM Muh Syarif mengungkapkan MoU yang dilakukan bersama MPC PP dan Kadin Bangkalan dalam rangka pengembangan SDM dan pendampingan advokasi. “Saya pikir ini luar biasa ya. Nanti kita tinggal tindaklanjuti. Kami sangat berharap bisa segera ditindaklanjuti agar MoU yang kita lakukan ini bisa efektif,” ungkapnya.

 

Sedangkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron berharap pendampingan yang dimaksudkan oleh Kadin dan Pemuda Pancasila dapat diaplikasikan pada kegiatan yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat.

 

“Dan ada langkah-langkah konkrit dari hasil MoU ini. Karena semakin banyak masyarakat yang ingin membantu pemerintah maka semakin cepat pula program pemerintah sampai ke masyarakat,” paparnya. (bkl/ian)

Ibas: Perlu Audit Proyek Kereta Cepat, Biayanya Membengkak Hingga Rp 113,9 Triliun

Ibas: Perlu Audit Proyek Kereta Cepat, Biayanya Membengkak Hingga Rp 113,9 Triliun

Bintangpos.com – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikabarkan mengalami pembengkakan biaya. Jumlahnya sangat fantastis, dari Rp 27,17 triliun menjadi Rp 113,9 triliun. Terkait masalah ini, muncul usulan aliran dana tambahan sebesar Rp 4,1 triliun yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) 2022.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, bahwa sebaiknya dilakukan audit dan review yang menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga bengkak.

“Sebaiknya diaudit dan dilakukan review menyeluruh. Jangan sampai ada penyalahgunaan investasi hingga membengkak triliunan rupiah,” ujar Ibas dalam keterangannya, Senin (11/10).

Ibas juga menuturkan, fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk Penyertaan Modal Negara terus-menerus. Sehingga mengingatkan akan pentingnya perhitungan cost dan benefit bagi BUMN.

“Fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk PMN terus menerus. Juga dihitung cost and benefitnya untuk BUMN,” katanya.

Lebih lanjut Ibas berharap agar program ini tidak berakhir lebih dalam pembiayaannya, yang akhirnya bisa menjadi mangkrak.

“Semoga tidak makin dalam dan mangkrak,” yngkapnya.

Adapun, permasalahan kereta cepat dan berbagai proyek lainnya sudah lebih dulu dibahas Ibas dalam Rapat Panja (Panitia Kerja) di DPR RI (13/9) lalu. Dalam rapat ini, Ibas membahas keberlangsungan program ‘gunting pita’ atau yang mengacu pada program-program yang sudah dicanangkan sebelum masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)

Karena itu, putra bungsu SBY ini Ibas berharap program-program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, yang sudah ada sejak era ayahnya menjadi presiden, bisa dikebut dan segera selesai. Pasalnya, banyak sekali program yang tengah berjalan tapi tidak kunjung jelas akhirnya.

“Jujur, kita ini ingin proyek ‘gunting pita presiden’ ini terus berlanjut. Apalagi kalau pita-pita yang digunting itu merupakan program prioritas. Ya, tidak hanya Jembatan Merah Putih di Ambon. Kalau bisa itu kereta cepat juga selesai,” katanya.

“Saya pernah menengok langsung bersama Komisi VI. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai. Atau Trans Sumatra misalkan yang sudah banyak dibahas. Saya juga bermimpi, mewakili Dapil VII Jatim, proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas,” tambahnya.

Dalam rapat yang sama, Ibas juga mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan. Menurut Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini. Namun, proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan juga harus diperhitungkan.

“Di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19. Supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan sosial dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Tapi terkadang apa kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal lain? Agresif boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi,” tegasnya.

Sesuai Keppres No.120 Mendagri Tito Umumkan 11 Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu

Sesuai Keppres No.120 Mendagri Tito Umumkan 11 Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu

Bintangpos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk masa periode 2022-2027. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027.

“Ini Keppres diterbitkan 8 Oktober 2021. Keppres ini terbit karena memang ada dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu masa jabatan anggota KPU 2017-2022 dan anggota Bawaslu masa jabatan 2017-2022 berakhir 11 April 2022,” kata Tito dalam konferensi pers daring, Senin (11/10).

Tito menyampaikan, aturan itu terkait pembentukan tim seleksi Anggota KPU dan Bawaslu yang masa baktinya akan berakhir pada 2022 mendatang. Karena dalam aturannya, tim seleksi dibentuk sebelum enam bulan masa jabatan berakhir pada April 2022.

“Masa jabatannya 11 April 2022, sehingga paling lambat sebelum 11 Oktober ini harus ada keputusan pembentukan tim seleksi. Maka terpilih tanggal 8 Oktober 2021 Keppres ini,” papar Tito.

Mantan Kapolri ini menuturkan, dalam Keppres tersebut juga sudah termuat tim pansel. Mereka berjumlah 11 orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pansel.

Lebih jauh, Tito mengungkapkan dalam Keppres Nomor 120/P Tahun 2021 juga telah tercantum kerja-kerja tim seleksi calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Dia akan menyerahkan Keppres ini kepada para anggota tim seleksi.

Sudah sah ada Keppres ini tim seleksi KPU-Bawaslu ini untuk masa jabatan 2022 sampai dengan 2027, dan nanti akan bekerja seperti apa pekerjaanya, yang penting Keppresnya sudah kita terima, nanti kita serahkan kepada seluruh yang ditunjuk tadi,” pungkas Tito.

Adapun daftar lengkap Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu yakni:

  1. Ketua merangkap anggota, Juri Ardiantoro
    Wakil Ketua merangkap anggota, Chandra M Hamzah
    3. Sekretaris merangkap anggota, Bahtiar (pihak Kemendagri)
    4. Edward Omar Sharif Hiariej (Wamenkumham)
    5. Airlangga Pribadi Kusuma
    6. Hamdi Muluk
    7. Endang Sulastri
    8. I Dewa Gede Palguna
    9. Abdul Ghaffar Rozin
    10. Betti Alisjahbana
    11. Poengky Indarty

(jwp)

 

Komisi III DPR Apresiasi Terobosan Polda Jatim Luncurkan INCAR

Komisi III DPR Apresiasi Terobosan Polda Jatim Luncurkan INCAR

Bintangpos.com – Polda Jawa Timur memperkenalkan mobil patroli dengan teknologi baru, yakni Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR). Melalui teknologi ini, polisi bisa memantau berbagai jenis pelanggaran lalu lintas secara mobile.

Berbeda dengan teknologi ETLE di mana kamera pemantau hanya terpasang di titik-titik tertentu saja. Hal ini karena teknologi INCAR tertanam langsung di mobil patroli polisi, dan telah menggunakan sistem artificial intelligence (AI) yang juga diperkaya dengan berbagai fitur canggih, seperti facial recognition, number plate recognition, hingga speed gun.

Terkait inovasi ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, teknologi INCAR ini sangat canggih dan sama persis dengan teknologi yang digunakan di negara-negara maju, salah satunya Amerika Serikat.

“Saya ketika melihat mobil INCAR ini rasanya seperti melihat mobil patroli polisi di luar negeri ya, salah satunya di Amerika Serikat, di mana pengawasan lalu lintas itu salah satunya dilaksanakan secara mobile,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/10).

Jadi, lanjutnya, polisi yang patroli memastikan tidak ada pelanggaran lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, speeding, tidak memakai kelengkapan mengemudi, dan pelanggaran lalu lintas lainnya.

“Ini merupakan inovasi yang baik sekali, yang menyejajarkan teknologi keamanan polisi kita dengan di negara maju. Tentunya ini sangat membanggakan,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (11/10).

Legislator Partai Nasdem menyebut bahwa teknologi INCAR ini merupakan pengembangan yang cocok dan memang dibutuhkan dari teknologi ETLE, yang juga telah digunakan di banyak titik oleh Polri. Sahroni menilai, terobosan yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jatim ini sesuai dengan semangat Polri Presisi yang didengungkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Terobosan ini sangat mengedepankan nilai Presisi Polri ya. Karena penegakan hukumnya yang tidak membutuhkan kehadiran petugas secara langsung, sehingga mengurangi adanya kegiatan pungli atau tindakan penyelewengan lainnya di lapangan, karena semua sudah terintegrasi dan dipantaunya oleh sistem. Jadi saya menilai ini terbosan yang sangat baik,” katanya.

Lebih lanjut, Sahroni juga berharap agar teknologi INCAR ini bisa lebih banyak digunakan oleh polda-polda lain di seluruh Indonesia demi mewujudkan lalu lintas di tanah air yang tertib dan taat hukum. Dengan fiturnya yang canggih dan biayanya yang terjangkau, Sahroni yakin teknologi ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Sistem INCAR ini tentunya akan mampu memaksimalkan jangkauan pemantauan, hingga membuat kinerja Direktorat Lalu Lintas di Polda-Polda di tanah air semakin efektif dan maksimal. Karenanya, saya juga berharap agar teknologi seperti ini bisa dikembangkan juga oleh Polda-Polda lainnya di Indonesia,” pungkasnya.

(jwp)

MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral antara Indonesia-Australia

MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral antara Indonesia-Australia

Bintangpos.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan kerjasama Australia-UK-US (AUKUS) yang diumumkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 15 September 2021, jangan sampai meningkatkan ketegangan di kawasan Indo Pasifik maupun dunia pada umumnya.

AUKUS yang fokus pada peningkatan kapasitas Angkatan Laut Australia (RAN) selama 18 bulan di bidang pembuatan kapal selam bertenaga nuklir serta ‘additional undersea capabilities’, jangan sampai mendorong berkembangnya perlombaan senjata dan meningkatkan tren ‘pamer’ kekuatan militer antar berbagai negara dunia.

“Duta Besar Australia untuk Indonesia, H.E. Ms. Penny Williams, menjelaskan propeller kapal selam yang ditingkatkan Australia melalui AUKUS menggunakan kekuatan nuklir, bukan kapal selam yang akan membawa senjata nuklir. AUKUS bukanlah sebuah perjanjian (treaty) atau pakta (pact) tetapi pengelolaan keamanan (security arrangement). Sehingga, AUKUS bukanlah untuk membangun kemampuan nuklir sipil. Australia tetap mendukung perjanjian non-proliferasi nuklir, serta tetap berkomitmen menjaga perdamaian kawasan. Sebagai tetangga terdekat, kita sangat mengapresiasi komitmen tersebut, dan berharap bisa diimplementasikan dengan baik,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia H.E. Ms. Penny Williams, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (11/10).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Australia juga mendukung kedaulatan Indonesia, termasuk terhadap keberadaan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengingat hubungan kedua negara yang senantiasa dilandasi asas saling menghormati dan saling mendukung kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah, sebagaimana tertuang dalam Agreement between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation/Lombok Treaty yang ditandatangani pada 13 November 2006.

“Selain kerjasama di bidang politik dan pertahanan, kita juga memiliki kerjasama di bidang ekonomi, yang diimplementasikan melalui IA CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership). Diberlakukan pada 5 Juli 2020, untuk memperluas pasar produk Indonesia, kerja sama investasi dan penempatan tenaga kerja terampil Indonesia,” jelas mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini juga menekankan pentingnya peningkatan ekspor sawit Indonesia ke Australia. Sekaligus menyoroti masih adanya beberapa hambatan perdagangan produk Indonesia ke Australia. Antara lain, hambatan non tarif seperti tingginya standar karantina, tuduhan dumping untuk komoditas kertas dan baja, failed products yang dikenakan terhadap beberapa produk ekspor Indonesia ke Australia, dan persyaratan packaging serta labeling lainnya.

“Melalui IA-CEPA, kita harap berbagai hambatan tersebut bisa diatasi. Sekaligus meningkatkan investasi Australia di Indonesia. Australia merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Di tahun 2018, jumlah investasinya mencapai USD 597,43 juta yang tersebar di 1.066 proyek. Di tahun 2019 mencapai USD 348,27 juta yang tersebar di 1.378 proyek. Sementara di tahun 2020, investasinya tercatat mencapai USD 348,55 juta yang tersebar di 1.665 proyek. Sedangkan di Q1-Q2 2021, nilai investasinya tercatat sudah mencapai USD 100,66 juta yang tersebar di 803 proyek. Kita harap kedepannya jumlah tersebut bisa semakin ditingkatkan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyambut baik kehadiran kampus Monash University Indonesia di Green Office Park 9, Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Selatan. Sebagai bentuk kerjasama peningkatan pendidikan antara Australia dengan Indonesia, yang dapat berkontribusi bagi peningkatan pembangunan sosial dan teknologi.

“Monash University Indonesia yang fokus pada empat jurusan di program pascasarjana, yakni Sains Data (Data Science), Kebijakan Publik (Public Policy), Desain Perkotaan (Urban Design) dan Inovasi Bisnis (Business Innovation), juga harus bisa bekerjasama dengan kampus negeri di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga ada kolaborasi antara kampus negeri dengan kampus asing, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan hasil peserta didik Indonesia,” pungkas Bamsoet.

(jwp)

Direktorat Jenderal Pajak: Pemberlakuan NIK jadi NPWP tidak otomatis pemilik dikenai pajak

Direktorat Jenderal Pajak: Pemberlakuan NIK jadi NPWP tidak otomatis pemilik dikenai pajak

Bintangpos.com, Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenai pajak.

“Untuk pengenaan pajak, pemilik NIK harus telah memenuhi syarat subjektif (termasuk sebagai subjek pajak) dan objektif (mendapatkan penghasilan setahun di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak),” kata Neilmaldrin dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan pemberlakuan NIK menjadi NPWP pada dasarnya akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung.

Pemberlakuan itu pun akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan basis data kependudukan, serta memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional.

Sebelumnya, Neilmadrin menuturkan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP.

Namun, dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), fungsi NIK ditambah menjadi sekaligus sebagai NPWP bagi WP OP.

“Dengan ketentuan baru ini, maka WP OP tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke KPP, karena NIK tersebut sudah berfungsi sebagai NPWP,” ucap dia.

(ant)