PDIP Surabaya perjuangkan nasib pekerja seni, petani, dan  nelayan saat pandemi covid 19

PDIP Surabaya perjuangkan nasib pekerja seni, petani, dan nelayan saat pandemi covid 19

Bintangpos.com, Surabaya – DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya siap memperjuangkan nasib para pekerja seni, petani dan nelayan agar mendapat perhatian pemerintah di tengah masa sulit pandemi COVID-19.

“Pak Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) dan Pak Armuji (Wakil Wali Kota Surabaya) adalah kader PDI Perjuangan. Sehingga kebijakan pemerintahan sepenuhnya diarahkan untuk kesejahteraan rakyat Kota Surabaya,” ujar Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono saat menerima komunitas pekerja seni, petani dan nelayan di kantor DPC PDIP Surabaya, Sabtu.

Sejumlah komunitas masyarakat, seperti pekerja seni, petani, dan pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Surabaya mendatangi kantor DPC PDIP untuk menyuarakan aspirasi.

Mereka diterima Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono yang juga Ketua DPRD Surabaya. Adi didampingi pengurus DPC PDIP Surabaya lainnya, yakni Wimbo Ernanto dan Achmad Hidayat.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengupayakan agar bantuan sosial berupa sembako dari program Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji bisa diberikan kepadapara pekerja seni, petani dan nelayan di Surabaya.

Sekretaris PSN Surabaya Achmad Sahara mengeluhkan, sulitnya para pekerja seni beraktualisasi diri  dan menghidupi keluarga di masa pandemi COVID-19 sejak Maret 2020.

“Alhamdullilah, sekarang situasi Surabaya sudah membaik. Kami berharap SWK (sentra wisata kuliner) bisa dibuka, dan pekerja seni bisa pentas, tentu dengan protokol kesehatan,” katanya.

Pemain organ itu menyambut baik diperbolehkan hajatan di kampung-kampung yang telah banyak  diasesmen oleh Satgas COVID-19 Kota Surabaya.

“Semakin bertambah peluang kami untuk berkaktivitas dan mendapat penghasilan keluarga. Semoga tahun 2022, pemulihan ekonomi berjalan dengan baik,” ujar Sahara.

Sedangkan pengurus KTNA Surabaya menyampaikan aspirasi ke PDIP Surabaya agar Pemkot Surabaya dapat memberikan akses untuk mendapatkan saprodi atau sarana produksi pertanian di antaranya bantuan pupuk dan bibit lombok.

“Kami membutuhkan pendampingan dan penyuluhan dari Pemkot Surabaya. Dahulu, KTNA di Surabaya sejarahnya dibentuk Pemkot Surabaya,” ujar Ketua KTNA Kota Surabaya Haji Suyatno.

Mendapati hal itu, Adi menjanjikan akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya serta Bagian Perekonomian di Ruang Komisi B Kantor DPRD Surabaya.

“Saya yakin komunikasi dan sinergi dapat dibangun dengan baik, dengan kalangan petani dan nelayan. PDI Perjuangan menaruh concern atas perbaikan kesejahteraan para petani dan nelayan di Kota Surabaya,” ujar Adi. (ant)

Kunjungan Kerja Jokowi resmikan Pos Lintas Batas Negara Sota di Merauke Papua

Kunjungan Kerja Jokowi resmikan Pos Lintas Batas Negara Sota di Merauke Papua

Bintangpos.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke, Papua, di sela hari kedua kunjungan kerjanya di Papua, Minggu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan harapan agar PLBN Sota dapat memberikan pelayanan yang baik dan nyaman kepada masyarakat yang hendak melintas menuju Papua Nugini.

“Saya berharap PLBN Sota akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat kita Indonesia yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini,” ujar Presiden dalam sambutannya pada peresmian PLBN Sota yang disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi menyampaikan kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus dibangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia dan membanggakan seluruh masyarakat.

Jokowi menambahkan sejak 7 tahun terakhir telah memerintahkan untuk membangun kembali PLBN di berbagai titik di seluruh tanah air.

“Dengan wajah baru, dengan tampilan baru dan juga yang paling penting dengan cara-cara pelayanan yang baru, yang lebih baik, yang menjadi cerminan komitmen kita untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan,” ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN kedelapan yang dibangun di perbatasan-perbatasan Indonesia, serta merupakan PLBN kedua yang dibangun di Papua setelah PLBN Skouw di Jayapura.

Kepala Negara melihat PLBN Sota dibangun dengan konsep terintegrasi dan memiliki fasilitas lengkap, antara lain bangunan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, mes pegawai, tempat ibadah, pasar, jalan pedestrian, area parkir, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Ia berharap PLBN Sota dapat meningkatkan pelayanan di wilayah perbatasan serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan makin cinta dan bangga terhadap Indonesia.

“Dengan mengucap bismillahirohmanirohim dan dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sota saya nyatakan diresmikan,” ujar Presiden.

Peresmian ditandai dengan pemukulan alat musik Tifa dan penandatanganan prasasti.

Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

(ant)

ITS Wisuda ke 124 Kukuhkan 3.342 Wisudawan dengan Konsep Drive Thru untuk Kali Pertama

ITS Wisuda ke 124 Kukuhkan 3.342 Wisudawan dengan Konsep Drive Thru untuk Kali Pertama

Bintangpos.com,Surabaya– Meski angka Covid-19 di Indonesia telah menurun, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tetap menggelar prosesi Wisuda ke-124 secara hybrid (daring dan luring) selama empat hari dalam dua pekan ke depan, mulai Sabtu (2/10). Berbeda dengan wisuda hybrid sebelumnya, kali ini ITS juga menghadirkan wisuda luring secara drive thru untuk kali pertama dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan bertempat di halaman Gedung Rektorat ITS.

Dalam sambutannya, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng mengungkapkan bahwa upacara Wisuda ke-124 kali ini cukup berbeda dari wisuda hybrid sebelumnya karena penyerahan ijazah dilakukan secara daring dan secara drive thru bagi wisudawan yang memenuhi syarat. “Prosesi wisuda kali ini terasa istimewa karena kali pertama wisuda drive thru dilakukan di ITS,” ujarnya.

Para wisudawan yang dapat mengikuti wisuda drive thru ini diharuskan berdomisili di area Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Wisudawan juga diwajibkan mengisi formulir registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan kode urutan yang akan ditempel di bagian depan kendaraan.

Kendaraan akan berjalan sesuai rute yang ditentukan dan memasuki area penyerahan ijazah di halaman gedung Rektorat ITS sesuai dengan nomor urut panggilan. Ketika penyerahan ijazah secara langsung, hanya wisudawan yang diperkenankan turun dari kendaraan. “Wisudawan yang telah selesai menjalani prosesi wisuda drive thru diharapkan untuk langsung kembali ke rumah masing-masing,” imbau Rektor ITS periode 2019-2024 ini.

Pada Wisuda ke-124 ITS ini, total 3.343 wisudawan dikukuhkan oleh Rektor ITS yang terdiri dari jenjang Diploma (D3 dan D4 atau Sarjana Terapan), Sarjana (S-1), Magister (S-2), dan Doktor (S-3). “Sebanyak 949 orang di antaranya berhasil lulus dengan predikat cumlaude,” tandas rektor yang akrab disapa Ashari ini bangga.

Karena jumlahnya yang cukup banyak, prosesi Wisuda ke-124 ini terbagi menjadi empat hari. Hari pertama wisuda diikuti oleh 839 wisudawan dari Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (FTSPK) serta Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD). “Wisuda drive thru hari pertama ini diikuti oleh 231 orang wisudawan,” ungkap Guru Besar Teknik Elektro ITS ini.

Dilanjutkan pada Minggu (3/10) besok, wisuda sesi kedua akan diikuti sebanyak 818 wisudawan dari Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) serta Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD). Hari ketiga wisuda diselenggarakan pada Sabtu (9/10) pekan depan akan diikuti sebanyak 919 wisudawan dari Fakultas Vokasi (FV) dan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK). Untuk 713 wisudawan dari dua fakultas lainnya, yakni Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS), yang akan diselenggarakan pada Minggu (10/10).

Beberapa wisudawan tercatat berhasil menjadi wisudawan terbaik pada Wisuda ke-124 ini. Dari progrom Doktor, lulusan terbaik diraih oleh Yang Ratri Savitri dari Departemen Teknik Sipil dengan raihan IPK 3,97. Perolehan IPK yang sama yakni 3,97 juga berhasil diraih oleh Rizki Hari Kurniawan dari Departemen Teknik Geomatika sebagai lulusan terbaik program Magister. Lulusan terbaik dari program Sarjana berhasil diraih oleh Davin Atmaja Lookman dari Departemen Teknik Sipil dengan perolehan IPK 3,88.

Apresiasi juga diberikan bagi peserta Wisuda ke-124 mulai dari yang termuda hingga tertua. Lulusan temuda disandang oleh Recha Fryza Nur Anjani dari jenjang Sarjana program studi Arsitektur pada usia 20 tahun 4 bulan dengan perolehan IPK 3,58. Sementara lulusan tertua dicapai oleh Hendrata Wibisana dari jenjang Doktor program studi Teknik Sipil yang lulus pada usia 55 tahun 10 bulan dengan raihan IPK 3,88.

Di akhir paparannya, Ashari menyampaikan tiga pesan spesial kepada seluruh peserta Wisuda ke-124. Pesan pertama ialah wisuda bukanlah langkah akhir dari cita-cita hidup. “Melainkan awal dari kehidupan di dunia nyata masyarakat, jadi pergunakanlah kompetensi yang diperoleh dari kampus dengan sebaik-baiknya,” pesannya.

Kedua, membangun reputasi dengan empat karakter utama yaitu jujur, dapat dipercaya, komunikasi yang baik, dan cerdas. “Milikilah etika dalam menjalani kehidupan sosial dan profesional,” ucap Ashari melanjutkan.

Pesan terakhir ialah wisudawan diharapkan selalu memperbaharui pengetahuan, belajar berpikir kreatif, dan bertindak inovatif. “Capaian ini hendaknya membawa keberkahan bagi para wisudawan sendiri dan seluruh masyarkat Indonesia,” tuntasnya menyemangati seluruh wisudawan. [brj]

Untag Surabaya Realisasi Program Matching Fund di Desa Minggirsari Blitar

Untag Surabaya Realisasi Program Matching Fund di Desa Minggirsari Blitar

Bintangpos.com,Surabaya  – Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya secara resmi merealisasikan kegiatan Matching Fund 2021, Jumat (1/10/2021). Pada kegiatan perdana ini, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar menjadi desa yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan secara resmi dimulai dengan penyerahan program kerja Matching Fund yang dimulai sejak 2 Oktober hingga 15 Desember mendatang oleh ketua Pelaksana-Dr. Ayun Maduwinarti, MP., serta ketua LPPM-Aris Heri Andriawan, ST., MT dan Wakil Rektor I-Harjo Seputro, ST., MT kepada pihak desa.

Matching Fund merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek RI sebagai rangkaian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada pelaksanaannya, Untag Surabaya akan mengaplikasikan 23 topik kegiatan yang melibatkan dosen dan mahasiswa guna mengembangkan potensi, mendukung ekonomi kreatif hingga menyiapkan Desa Minggirsari menjadi Desa Wisata Pendidikan.

Wakil Rektor I Untag Surabaya-Harjo Seputro, ST., MT., dalam sambutannya berharap pelaksanaan Matching Fund 2021 di Desa Minggirsari mampu menjadi sarana peningkatan dan perluasan manfaat Perguruan Tinggi pada masyarakat.

Selain itu, dengan adanya program Matching Fund yang merupakan bagian dari program MBKM, mahasiswa mampu mendapat pembelajaran dengan langsung memberikan solusi permasalahan pada masyarakat sesuai sasaran yang dituju.

“Outputnya nanti Desa Minggirsari dapat membuat studi ekonomi kreatif yang dapat berkelanjutan dengan hasil akhir masyarakat menjadi lebih sejahtera dan kompetensi lulusan Untag Surabaya dapat berdaya saing,” tutur Harjo.

Kegiatan disambut baik oleh pihak Kabupaten Blitar. Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Blitar-Ir. Ulfi Zulfikar Zuqzas, MM menyampaikan rasa terima kasih kepada Untag Surabaya mewakili Bupati Blitar. Itu karena Unrag telah memilih salah satu desa di Blitar sebagai tempat pengimplementasian program MBKM proyek di desa.

“Kami sangat mengapresiasi adanya berbagai program pengabdian masyarakat serta penelitian Untag Surabaya yang telah mencakup banyak bidang. Semoga menjadi spirit bagi masyarakat desa agar menjadi mandiri dan sejahtera,” harap Ulfi.

Adanya 23 program yang dicanangkan Untag Surabaya. Di aintaranya, pendampingan UMKM, karang taruna, digitalisasi hingga kelompok pertanian dan penggiat wisata menjadi stimulus desa agar mampu mewujudkan desa menjadi Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Wisata Pendidikan. Hal ini juga mendapat apresiasi dari Kepala Desa Minggirsari, Eko Hariadi.

“Desa Minggirsari sangat terbantu karena mendapatkan pembinaan dengan memanfaatkan potensi desa yang ada sesuai. Hal itu sesuai dengan tujuan desa sebagai Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Wisata Pendidikan. Terima kasih banyak atas energi positifnya dari Untag Surabaya,” ujar Eko Hariadi. [brj]

PP Nomor 85 Tahun 2021 Tidak Berpihak Pada Nelayan, PKB dan Locus Pemuda Maritim Lamongan Minta Dikaji Ulang

PP Nomor 85 Tahun 2021 Tidak Berpihak Pada Nelayan, PKB dan Locus Pemuda Maritim Lamongan Minta Dikaji Ulang

Bintangpos.com, Lamongan– Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai sejumlah penolakan dari berbagai pihak karena dianggap telah mencekik pemilik kapal dan nelayan.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lamongan H Abdul Ghofur menyampaikan, pihaknya siap untuk memperjuangkan nasib para nelayan yang merasa dirugikan atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut.

“Kita akan komunikasikan, karena ini bagian dari perjuangan, dan kami siap mengawal aspirasi nelayan. Posisi PKB tetap berpihak pada nelayan dalam isu perikanan dan kelautan di Indonesia,” ujar Abdul Ghofur saat dikonfirmasi, Minggu (3/10/2021).

Selain itu, pria yang juga Ketua DPRD Lamongan tersebut menyayangkan kebijakan pemerintah terkait kelautan dan perikanan yang menurutnya tidak mencerminkan keberpihakan kepada nasib para nelayan, salah satunya terkait dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 itu.

“Desain yang dimiliki pemerintah tidak mencerminkan keberpihakannya kepada para nelayan kita. PP Nomor 85 Tahun 2021 ini sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Karena, ada perubahan pungutan pajak yang mencapai 400 persen,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Abdul Ghofur juga berharap kepada pemerintah agar kebijakan ini tidak mempersulit kondisi para nelayan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir seperti saat ini.

“Di tengah masyarakat yang sedang kesulitan akibat pandemi, nelayan justru malah dikenakan [ajak tinggi. Oleh sebab itu, kami berharap PP Nomor 85 Tahun 2021 ini dibatalkan, kemudian pemerintah juga melakukan rembuk bersama nelayan, petani dan membuat peta jalan yang tepat guna menempatkan Indonesia sebagai kekuatan pangan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Locus Pemuda Maritim Lamongan Imamur Rosyidin menuturkan, PP Nomor 85 Tahun 2021 itu seharusnya dikaji ulang. Hal itu dikarenakan pemungutan PNBP dinilai terlalu besar. Sehingga sangat memberatkan nelayan dan pengusaha.

“Pungutan PNBP-nya terlalu besar, sangat memberatkan para pelaku usaha perikanan. Karena biaya mahal untuk melaut, malah ditambah PNBP atas PP Nomor 85 Tahun 2021. Hal ini bisa menyengsarakan nasib nelayan dan pengusaha tangkap ikan,” tutur pria yang akrab disapa Imam tersebut.

Lebih lanjut, Imam juga mengungkapkan, selama ini KKP hanya bisa membuat aturan menaikan tarif PNBP di tengah masa yang sulit daripada memikirkan untuk membuat perikanan di Indonesia ini menjadi lebih maju.

“Jangan bisanya hanya memberikan PBNP kepada rakyat di tengah dunia perikanan yang babak belur dan banyak yang bangkrut saat pandemi seperti ini. Intinya, kalau KKP tidak bisa membantu nelayan, ya minimal jangan malah mempersulit dong,” tukasnya.

Dalam keterangannya, Imam meminta pemerintah segera mendengarkan secara langsung keberatan dan masukan dari pelaku usaha di sektor perikanan. Menurutnya, hingga saat ini, para nelayan dan pelaku usaha masih menunggu respons pemerintah pusat terkait sikap penolakan ini.

“Para nelayan tidak sanggup jika harus memperpanjang izin dengan kenaikan 150 hingga 400 persen. Kami meminta bahwa keberatan-keberatan dan masukan-masukan ini untuk segera didengar dan diperjuangkan,” imbuh Imam.

Selanjutnya, jika keberatan dan masukan terkait pengkajian ulang PP Nomor 85 Tahun 2021 ini tidak segera ditindaklanjuti, maka pihaknya bersama nelayan mengancam akan menghentikan operasional. Hal itu lantaran pemilik kapal tidak mampu memperpanjang izin kapal dengan tarif PNBP yang mencapai 150 sampai 400 persen.

“Jika pemerintah melaksanakan dan memaksakan PP Nomor 85 Tahun 2021, maka kami bersama pemilik kapal dan nelayan akan menghentikan operasional kapal perikanan penangkap ikan. Apabila terjadi penghentian operasional kapal, maka jelas terjadi pengangguran massal di sektor perikanan tangkap,” tegasnya.

Tak berhenti di situ, Imam juga menjelaskan, selama ini untuk membayar izin kapal dengan tarif lama pun para pelaku sudah rugi. Hal itu dipicu bukan hanya karena terdampak pandemi Covid-19, namun juga operasional kapal yang mengalami kenaikan, yakni untuk pembelian sparepart, bahan besi dan lainnya.

“Selaku warga negara yang baik tentunya kami taat PNBP, namun sekali lagi kami berharap pemerintah pusat jangan sampai mencekik pemilik kapal dan nelayan dengan menaikkan tarif. Kami menolaknya, kenaikan ini tentu membuat pengusaha tidak mampu melanjutkan proses perpanjangan izin,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 85 Tahun 2021. Aturan tersebut menjadi acuan KKP dalam mengelola PNBP di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan dan diundangkan pada 19 Agustus 2021.

Dengan terbitnya beleid ini, maka PP Nomor 75 Tahun 2015 yang sebelumnya menjadi acuan, tidak lagi berlaku. Diketahui, PP Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari 23 pasal dan lampiran. PP tersebut mengatur 18 jenis PNBP pada sektor kelautan dan perikanan.

Adapun 18 aturan itu meliputi pemanfaatan sumber daya alam perikanan, pelabuhan perikanan, pengembangan penangkapan ikan, penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi, pemeriksaan/pengujian laboratorium, pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan kelautan dan perikanan, analisis data kelautan dan perikanan.

Kemudian sertifikasi, hasil samping kegiatan tugas dan fungsi, tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, denda administratif, ganti kerugian, dan alih teknologi kekayaan intelektual.

Dalam PP tersebut turut dijelaskan, bahwa untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

PP Nomor 85 Tahun 2021 merupakan implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP, yaitu penarikan pra produksi, penarikan pasca produksi dan sistem kontrak.

Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi KKP dalam mengimplementasikan tiga program terobosan 2021-2024, salah satunya peningkatan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. [brj]