Tolak Sebut Partai Orang Tua, PPP Lakukan Revolusi Internal, Jadi Partai Modern

Tolak Sebut Partai Orang Tua, PPP Lakukan Revolusi Internal, Jadi Partai Modern

Bintangpos.com, Jember – Partai Persatuan Pembangunan menolak disebut partai orang tua. Partai berlambang ka’bah ini melakukan revolusi internal untuk menjadi partai modern.

Hal ini diungkapkan secara daring oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan I Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur Mujahid Ansori, dalam Rapat Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Jember, di Hotel Bintang Mulia Jember, Minggu (31/1/2021).

Mujahid menyebut PPP akan melakukan revolusi data. Ia ingin semua kader dan pengurus PPP meninggalkan kebiasaan menyampaikan sesuatu berdasarkan pernyataan lisan dan bukan data akurat. Tanpa data akurat, PPP tidak bisa melakukan perencanaan strategis.

“Tolong by data agar terukur. Ke depan PPP Jatim akan melakukan pengolahan data hingga tingkat ranting bahkan berbasis tempat pemungutan suara untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan partai di suatu daerah. Kita harus paham betul data itu, sehingga ongkos politik yang dikeluarkan tidak sia-sia,” kata Mujahid.

Revolusi berikutnya adalah revolusi manajemen. “Pemimpin harus jadi leader bukan penguasa otoriter. Seorang pemimpin harus mampu berlari bersama dengan orang yang dipimpin dari garis start hingga finish,” kata Mujahid.

PPP juga akan melakukan revolusi kaderisasi melalui sekolah-sekolah partai untuk membentuk kader-kader yang mumpuni dan berintegritas. “Saat ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada partai politik, karena tidak mampu melahirkan pemimpin berintegritas. Yang dicalonkan dalam momentum pemilu dan pemilihan kepala daerah bukan kader partai, melainkan orang luar,” kata Mujahid.

Revolusi berikutnya adalah revolusi orientasi. Mujahid mengingatkan agar semua kader dan pengurus harus berorientasi membesarkan institusi PPP dan bukan membesarkan kepentingan perorangan. “Mulai hari ini tinggalkan konflik internal dan intrik internal. Tolong prinsip musyawarah mufakat didahulukan. Mari bekerja sama, jangan rebut jabatan. Jangan sampai konflik partai berdampak tidak baik. Jangan sampai dalam musyawarah cabang, orang-orang berpotensi malah ngambek lalu pindah ke partai lain,” katanya.

PPP juga tengah membangun infrastruktur partai modern berupa bank data, cyber center, media center, issue center, dan command center. Partai akan bergerak di media sosial dan jagat digital. “Kita tak hanya memaksimalkan peperangan (politik) di darat tapi juga di udara. Kita tak hanya melakukan konsolidasi struktural, tapi juga konsolidasi digital. Tolong perbanyak pengurus dan kader dari generasi milenial agar tak terkesan PPP ini partai orang tua. Kita butuh energi baru untuk memenangkan dan membesarkan partai ini,” kata Mujahid.

“Partai harus diselamatkan. Posisinya sudah ada di pinggir jurang. Jangan sampai PPP yang berasaskan Islam malah hancur di negara yang mayoritad penduduknya beragama Islam,” kata Mujahid. [brj]

DPC Jember PPP: Ada Tiga Alasan PPP Layak Optimistis Raih 10 Kursi DPRD Jember

DPC Jember PPP: Ada Tiga Alasan PPP Layak Optimistis Raih 10 Kursi DPRD Jember

Bintangpos.com, Jember – Partai Persatuan Pembangunan percaya diri bakal bisa menguasai 10 kursi DPRD Jember, Jawa Timur, pada Pemilihan Umum 2024. Saat ini, PPP memiliki lima kursi di parlemen.

“Target itu logis dan rasional. Ini tentu membutuhkan kerja keras dari semua kader PPP,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini Farouq, di sela-sela acara Rapat Pimpinan Cabang, di Kabupaten Jember, Minggu (31/10/2021).

Madini mengatakan, setidaknya ada tiga alasan yang melandasi optimismenya. “Pertama, sekarang PPP punya bupati. Dulu saja saat Pemilu 2019, kami belum punya bupati, perolehan kursi kami bisa naik hampir 100 persen dari tiga kursi menjadi lima kursi. Apalagi sekarang, harapannya bisa naik seratus persen,” katanya.

PPP adalah salah satu partai pengusung pasangan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Firjaun Barlaman pada Pemilihan Kepala Daerah Jember 2020. Dengan dukungan koalisi lima partai politik, Hendy berhasil mengalahkan calon bupati petahana Faida.

Alasan kedua adalah soliditas kepengurusan. Rapat pimpinan cabang yang merupakan kegiatan pra musyawarah cabang menjadi salah satu momentum strategis konsolidasi pengurus. “Ditarget pada November ini musyawarah cabang seluruh Jatim selesai dilaksanakan, dan musyawah anak cabang pada Desember 2021,” kata Madini.

Menurut Madini, dari rapat pimpinan cabang dan musyawah cabang akan lahir program dan kepengurusan baru partai. “Diharapkan nanti mewujudkan PPP sebagai partai modern. Tidak hanya oral habit party, tapi digital party, dan kami memang harus siap menyiapkan bank data dan sekolah politik uneuk kaderisasi sehingga mereka siap menghadapi pemilu,” katanya.

Alasan ketiga adalah PPP mempersiapkan program-program kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Termasuk kami akan adakan pelatihan untuk generasi muda milenial tentang bagaimana berinternet sehat,” kata Madini. [brj]

Pelaksanaan Umroh Masih Tunggu Sinyal dari Arab Saudi

Pelaksanaan Umroh Masih Tunggu Sinyal dari Arab Saudi

Bintangpos.com, Sampang – Kerajaan Arab Saudi belum memberikan sinyal penerimaan calon jamaah umrah dari negara Indonesia.

“Belum ada surat edaran tentang pelaksanaan atau menerima calon jamaah umrah,” ujar Fathorrahman, Kasi Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sampang, Sabtu (30/10/2021)

Hal serupa juga terjadi di Kementerian Agama (Kemenag) RI yang belum menerima surat resmi tentang regulasi, mekanisme dan syarat untuk jamaah umrah yang bisa berangkat ke Arab Saudi.

Fathorrahman mengakui, pemerintah tetap menunggu kabar secara resmi terkait regulasi dan teknis dari Arab Saudi untuk calon jamaah umrah dari Indonesia. Termasuk penerapan protokol kesehatan (Prokes) guna mencegah penyebaran Coronavirus Diesase 2019. “Misal, syarat calon jamaah umrah divaksin dan menjalani karantina,” tegasnya.

Data calon jamaah umrah di Kabupaten Sampang, pihaknya menyebut berada pada tanggung jawab dan menjadi kewenangan setiap travel sebagai penyedia jasa perjalanan. “Data untuk calon jamaah umrah, ada pada kewenangan treval yang menerima pendaftaran. Bukan hak kewenangan kami, karena mereka bukan mendaftar di Kemenag,” tandasnya. [brj]

Pemimpin Daerah se-Jatim Perkuat Kolaborasi, Tukar Pikiran di Banyuwangi

Pemimpin Daerah se-Jatim Perkuat Kolaborasi, Tukar Pikiran di Banyuwangi

Bintangpos.com, Banyuwangi  – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, Bupati dan Walikota se-Jatim berkumpul di Banyuwangi selama dua hari, Jumat-Sabtu (29-30/10/2021). Hadir pimpinan DPRD Jatim, yaitu Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak

Selain menghadiri penyerahan penghargaan dari Kementerian Keuangan kepada sejumlah daerah di Jatim, momen tersebut dimanfaatkan para kepala daerah untuk saling memperkuat kolaborasi.

Mereka juga mengikuti beragam agenda, mulai penanaman mangrove di Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Pangpang hingga peringatan Hari Aksara Internasional.

Di sela-sela kegiatan, rombongan kepala daerah ini mengunjungi Pendopo Banyuwangi, Jumat malam (29/10). Mereka bertemu di halaman belakang pendopo yang asri dan nyaman dalam suasana santai sembari menikmati beragam kuliner khas Bumi Blambangan. Semuanya tampak akrab berbaur hingga saling melontarkan candaan. Suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan pun sangat terasa.

Gubernur Khofifah menjelaskan, kegiatan ini merupakan ajang saling tukar pikiran dan tukar ide antar-kepala daerah. Saat ini, kata dia, adalah era kolaborasi agar semua bisa saling maju.

“Banyak hal yang bisa kita lakukan, untuk temu pikiran, temu program. Kan ada program yang bisa dijadikan role model bagi kabupaten/kota lain. Misal percepatan layanan, transparansi, transformasi digital lalu ada mal pelayanan publiknya. Di sini sudah banyak, enggak usah studi banding keluar negeri, di sini ada best practice yang sudah dimiliki daerah saudara kita di Jatim,” kata Khofifah.

Silaturahim informal semua kepala daerah semacam ini, menurut sejumlah bupati dan wali kota, merupakan pertama kali digelar. Banyuwangi merupakan kabupaten pertama yang didaulat sebagai tuan rumah. Khofifah sendiri dalam dua pekan terakhir sudah berkunjung tiga kali ke Banyuwangi.

“Yang pertama mendampingi Pak Wakil Presiden, lalu peresmian dermaga long distance ferry, dan sekarang pertemuan para kepala deerah ini. Kata Ibu Bupati Banyuwangi, kalau Banyuwangi itu memang ngangeni,” ujar Khofifah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut pertemuan ini membuat para bupati dan wali kota semakin kompak dan kolaboratif.

“Terima kasih Ibu Gubernur yang telah mengundang para bupati dan wali kota se-Jatim berkunjung ke Banyuwangi. Ini perhatian yang luar biasa dari Ibu Khofifah kepada kami, para bupati dan wali kota, agar terus kompak dan makin kolaboratif dalam memajukan daerahnya dan Jawa Timur,” kata

“Arahan-arahan Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur memotivasi kami semua untuk terus berbenah,” jelas Ipuk.

Hal yang sama juga diungkapkan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi. Menurutnya, pertemuan tersebut bisa memperkuat sinergi antar daerah. “Sekarang bukan zamannya bersaing, daerah harus berkolaborasi saling melengkapi. Maka kedekatan antar kepala daerah harus dibangun, salah satunya lewat silaturahmi yang intens seperti di Banyuwangi hari ini,” ujar Eri.

Kesempatan ini pun dimanfaatkan para kepala daerah untuk saling mempelajari inovasi dan prestasi masing-masing daerah. Seperti Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang mengatakan bahwa pertemuan kali ini menjadi kesempatan untuk saling menularkan rasa ‘iri’.

“Seperti saya yang ‘iri’ pada kemajuan Banyuwangi. Lima kali beruntun Banyuwangi nilai sakip-nya A, sementara Pasuruan masih B. Untuk pengelolaan keuangan juga demikian, Banyuwangi 9 kali mendapat predikat WTP, Pasuruan baru satu kali. Makanya saya ‘iri’ sama Banyuwangi. Berbekal rasa ‘iri’ inilah saya akan bekerja lebih baik lagi untuk memajukan Kota Pasuruan,” ujar Gus Ipul.

Untuk saling memperkuat ikatan antara daerah, di pendopo juga di-display beragam produk unggulan pertanian dan perkebunan dari seluruh daerah di Jatim. Mulai durian Banyuwangi, nanas Madu Jumbo Jember, golden melon Sidoarjo, pisang cavendish Blitar, mangga podang kediri, salak pronojiwo Lumajang, apel rome beauty Malang, pisang tandung Lumajang, alpukat pameling Malang, dan masih banyak lainnya. [brj]

Pemkab Pamekasan Kembali Raih Penghargaan Laporan Keuangan dengan Status WTP

Pemkab Pamekasan Kembali Raih Penghargaan Laporan Keuangan dengan Status WTP

Bintangpos.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, kembali mendapat penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan dari Pemerintah Indonesia atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Pamekasan, Badrut Tamam di hotel Kokoon, Banyuwangi, Jumat (29/10/2021).

Berkat penghargaan tersebut, Bupati Badrut Tamam menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pamekasan, khususnya para ulama, tokoh masyarakat, Ormas, serta jajaran ASN di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

“Penghargaan ini tentunya tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan, termasuk dukungan dan doa dari para alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat Pamekasan secara umum,” kata Bupati Badrut Tamam, Sabtu (30/11/2021).

Tidak hanya itu, bupati muda yang akrab disapa Mas Tamam juga menyampaikan jika penghargaan tersebut sebagai bagian dari sejarah pengabdian. “Penghargaan ini untuk kita semua untuk terus bekerja lebih baik lagi, karena penghargaan bukan tujuan, penghargaan hanya bonus ligitimasi atas kerja hebat kita,” ungkapnya.

“Tidak kalah penting, rasa terima kasih dan ucapan syukur tanpa henti juga kami panjatkan (kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala) atas diraihnya kembali penghargaan ini. Dan penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Pamekasan,” sambung Mas Tamam.

Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi tersendiri untuk terus meningkatkan proses pengabdian bagi masyarakat, sehingga pihaknya terus bekerja maksimal guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang dipimpinnya.

“Semoga dengan kembali diraihnya penghargaan ini, nantinya dapat meningkatkan kinerja kita kedepan. Sesuai dengan cita-cita bersama mewujudkan Pamekasan Bhajra, Rajjha tor Parjhuga melalui Spirit Pamekasan Hebat. Karena Desaku Makmur Pamekasan Hebat,” pungkasnya. [brj]

PPP Pamekasan Targetkan 15 Kursi di Pileg 2024 Mendatang

PPP Pamekasan Targetkan 15 Kursi di Pileg 2024 Mendatang

Bintangpos.com, Pamekasan  –  Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, menargetkan sebanyak 15 kursi pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PPP Pamekasan, Halili saat memberikan sambutan dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) di Auditorium Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur, Pamekasan, Jum’at (29/10/2021).

“Sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Timur, pada pilieg mendatang kita harus menambah jumlah kursi di legislatif, yakni kita target hingga 15 kursi,” kata Ketua DPC PPP Pamekasan, Halili.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab partai politik berlogo Ka’bah memang menjadi parpol dominan selama pelaksanaan pemilu di Pamekasan. Bahkan saat ini, mereka memiliki 10 kursi di gedung wakil rakyat yang beralamat di Jl Kabupaten 107 Pamekasan.

“Jadi prinsipnya, setiap pelaksanaan pemilu kita harus selalu menambah jumlah kursi di legislatif khususnya di DPRD Pamekasan. Kalau saat ini kita memiliki 12 kursi, target pada pemilu mendatang yaitu 15 kursi, dan itu sangat realistis,” ungkapnya.

Optimistis tersebut diyakini karena parpol yang mengusung jargon ‘rumah umat Islam’, memiliki peluang untuk menambah jumlah kursi di setiap daerah pemilihan atau dapil. “Saat ini sebagian besar kita mendelegasikan satu hingga tiga kursi di setiap dapil (sebagai anggota dewan),” jelasnya.

“Namun hanya dapil Pamekasan-Tlanakan (Dapil I) yang hanya mendelegasikan satu kader sebagai anggota DPRD Pamekasan. Pileg mendatang harus ada penambahan perolehan kursi, termasuk di dapil lainnya di Pamekasan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi SAW dan Rapimcab DPC PPP Pamekasan, digelar serentak bersama 10 DPC lain di Jawa Timur, dibuka langsung oleh Ketua DPW PPP Jawa Timur, melalui aplikasi Zoom.

Pada pelaksanaan Rapimcab PPP Pamekasan, dihadiri jajaran pengurus harian DPC PPP Pamekasan, Ketua Badan Otonom, serta Ketua beserta Sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Pamekasan yang tersebar di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan.

Sementara pelaksanaan Rapimcab PPP Pamekasan, dipimpin Wakil Ketua OKK DPC PPP Pamekasan, Zamachsyari. Sedangkan materi yang dibahas di antaranya pembahasan AD/ART, pemilihan formatur dan jumlah tim formatur, serta beberapa pembahasan lainnya. [brj]

Abrasi Tiap Tahun, Gubernur Jatim Tanam Mangrove di Banyuurip Gresik

Abrasi Tiap Tahun, Gubernur Jatim Tanam Mangrove di Banyuurip Gresik

Bintangpos.com, Gresik – Wilayah Pantai Utara Gresik sempat mengalami dampak lingkungan yang sangat besar. Berdasarkan catatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pantai di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah mengalami abrasi 132 kali setiap tahunnya. Guna mencegah hal itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanam mangrove di kawasan tersebut sekaligus menjaga ekosistem laut.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur mengatakan, pengaruh global warning saat ini sangat dirasakan. Untuk itu, dirinya meminta instansi terkait menanam mangrove sebanyak-banyaknya di sepanjang pesisir pantai.

“Keberadaan mangrove yang ditanam itu dampaknya tidak hanya buat ekosistem saja. Tapi, juga berdampak positif bagi nelayan,” katanya, Kamis (28/10/2021).

Kedepan lanjut Khofifah, dirinya mendorong kepada masyarakat pesisir serta instansi terkait untuk terus menanam tanaman mangrove melalui ‘Tandur Mangrove’. “Disamping menyelamatkan lingkungan dari ancaman abrasi. Penanaman mangrove secara masif ini juga memiliki potensi nilai ekonomis. Seperti hutan mangrove di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik.

Seperti diketahui, tanaman mangrove di Desa Banyuurip memiliki 17 varian mangrove. Dari banyaknya varian itu juga akan menambah satwa yang hidup di mangrove. Selain itu, kawasan itu sudah diitetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Dimana disana memiliki spot migrasi puluhan jenis burung laut serta dipenuhi ratusan ribu pohon mangrove dari belasan jenis.

Kawasan tersebut memiliki luas 1.554,27 hektar itu berada di tiga desa. Yakni Desa Pangkahwetan, Desa Pangkahkulon dan Desa Banyuurip membentang di pesisir laut dan muara memberikan nuansa hijau serta menyumbang oksigen bersih untuk Kota Gresik dan sekitarnya. [brj]

Perhutanan Sosial Paling Tinggi di Pulau Jawa diperoleh Jatim

Perhutanan Sosial Paling Tinggi di Pulau Jawa diperoleh Jatim

Bintangpos.com, Surabaya – Provinsi Jawa Timur menempati posisi puncak dalam capaian perhutanan sosial di Pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, persentase luasan yang telah terealisasi yakni sebesar 65,19 persen atau seluas 176.962,08 hektare area.

Jawa Timur juga menempati posisi teratas dalam hal jumlah surat keputusan (SK) yang telah terbit yakni sebanyak 348 unit SK atau 54,46 persen dari total capaian di Pulau Jawa. Dari 348 unit SK perhutanan sosial, sebanyak 303 unit merupakan SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) atau sebesar 32,48 persen dari total capaian SK Kulin KK Nasional dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak memperoleh SK Kulin KK.

Jumlah petani penggarap Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa yakni sebanyak 119.576 kepala keluarga atau 68,17 persen dari total capaian di Pulau Jawa.

Sebagai perbandingan, capaian perhutanan sosial Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,85 persen, Jawa Barat sebesar 13,56 persen, Banten sebesar 6,82 persen dan DIY sebesar 0,58 persen. Sedangkan dalam hal penerbitan SK, Provinsi Jawa Barat mencapai sebesar 20,34 persen, Jawa Tengah sebesar 13,77 persen, DIY sebesar 7,04 persen dan Banten sebesar 4 persen.

Adapun dalam hal jumlah petani penggarap, Jawa Barat sebesar 11,66 persen, Jawa Tengah sebesar 11,13 persen, Banten sebesar 6,20 persen dan DIY sebesar 2,85 persen.

“Perhutanan sosial ini membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar hutan. Tidak hanya dampak ekonomi, namun juga berkontribusi dalam pengurangan peristiwa kebakaran, pembalakan liar, pencurian kayu, dan konflik lahan,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Wana Wisata Pantai Sowan Tuban.

Khofifah mengatakan, melalui Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan akses lahan di kawasan hutan, untuk digunakan sebagai modal kegiatan ekonomi produktif. Karenanya, Khofifah berharap akses tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Lewat program ini, kami berupaya mendorong agar perekonomian warga sekitar kawasan perhutanan sosial ikut membaik, termasuk juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar maupun luar anggota kelompok usaha,” imbuhnya.

Khofifah menerangkan, saat ini dari 348 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), telah terbentuk 489 Kelompok Usaha Perhutanan sosial (KUPS) atau sebesar 45,78 persen dari total KUPS di Pulau Jawa. KUPS-KUPS tersebut telah menjalankan usaha produksi, terdiri dari komoditas agroforestri, buah-buahan, ekowisata, wisata alam, kayu-kayuan, madu, kayu putih dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Sedangkan, Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Tuban sendiri saat ini berjumlah 29 dan telah terbentuk 47 KUPS dengan komoditas Jagung, Kacang, Cabe, Singkong, Ekowisata, Silvopastura, dan hasil hutan lainnya. Untuk KUPS dengan komoditas Kacang secara Nasional terdapat 76 KUPS, sebanyak 52,17 persen berasal dari Jawa Timur dan baru Kabupaten Tuban yang memiliki KUPS dengan komoditas Kacang berkelas KUPS Emas.

“Saya optimistis jika komoditi-komoditi hasil perhutanan sosial ini diolah dan dikemas lebih baik lagi maka nilai ekonominya akan semakin besar. Bukan tidak mungkin pula bisa menjadi komoditas unggulan daerah yang bisa dijual ke pasar luar,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan SK Perhutanan Sosial kepada 10 kelompok yang telah diberikan secara simbolis oleh Bapak Presiden RI kepada LMDH Sekar Jati, LMDH Jenggolo Manik, LMDH Wana Bangkit, LMDH Wana Bima dari Kabupaten Tuban, LMDH Wono Joyo, LMDH Andhe Andhe Lumut, LMDH Wono Jalasi dari Kabupaten Lamongan dan LMDH Jati Murni, LMDH Jati Arum serta LMDH Mekar Jati dari Kabupaten Bojonegoro.

Khofifah juga memberikan bantuan Hibah Sarana Prasarana Ekonomi Produktif bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berupa Mesin Penyulingan Minyak Atsiri dan Kendaraan Roda 3, Gazebo, Toilet dan tempat ibadah, alat pipil jagung mobile roda tiga, Mesin pembuat kompos, timbangan elektrik dan alat pencacah rumput, bak frementasi, kereta dorong dan handsprayer.

Tidak hanya itu, kepada Kelompok Tani Hutan, Khofifah juga memberikan hibah benih porang sejumlah 800 kg kepada empat kelompok di Kabupaten Lamongan yaitu Kelompok Tani Milenial ‘Putramu’, Kelompok Masyarakat ‘Fasko’, Kelompok Masyarakat ‘Cahaya Al-Khoirot’ dan LMDH ‘Wono Jalasi’. [brj]

Kemendagri : Rakor Percepat Pelaksanaan Program Pertashop, Kolaborasi Kemendagri dan PT Pertamina

Kemendagri : Rakor Percepat Pelaksanaan Program Pertashop, Kolaborasi Kemendagri dan PT Pertamina

Bintangpos.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Program Pertashop Kerja Sama Kemendagri dengan PT Pertamina (Persero) di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2021).

Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, acara diselenggarakan berkaitan dengan kebijakan Pertashop, yang merupakan kolaborasi antara Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes dengan PT Pertamina (Persero).

Berdasarkan data dan laporan dari PT Pertamina per Agustus 2021, secara faktual saat ini telah terbentuk sebanyak 3.055 Pertashop di daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 2.353 Pertashop sudah siap beroperasi. Namun demikian, keberadaan Pertashop, baik yang sudah beroperasi maupun siap beroperasi, saat ini belum mendapatkan perizinan secara resmi melalui Online Single Submission (OSS).

Hal ini disebabkan belum operasionalnya sistem perizinan di OSS, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), serta izin bangunan yang diperlukan untuk Pertashop.

“Di sisi lain keberadaan Pertashop memerlukan legalitas untuk dapat beroperasi secara aman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yusharto pada kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan melalui channel TV Bina Pemdes tersebut.

Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 117/2704/SJ tanggal 30 April 2021 Hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Pertashop di Desa. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program tersebut pada tahun 2021, melalui surat itu telah dimintakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan dispensasi perizinan Pertashop di daerah. Hal itu dilakukan sambil menunggu perizinan melalui OSS settle.

Namun demikian, mengingat dispensasi itu akan berakhir pada 30 Oktober 2021 mendatang, kemudian diterbitkan kembali Surat Mendagri Nomor 117/5955/SJ tanggal 21 Oktober 2021. Tujuannya, agar dispensasi dapat dilanjutkan untuk 1 tahun ke depan. “Secara substansi, dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal yaitu terkait perizinan Pertashop yang berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan 1 tahun ke depan,” ujar Yusharto.

Yusharto menambahkan, Rakor ini merupakan wujud pembinaan pemerintah kepada Pemda. Dengan demikian, pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, diharapkan memberikan perizinan Pertashop sementara sesuai dengan Petunjuk Teknis Pertashop dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dilakukan dalam rangka kehadiran Pertashop untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di sekitarnya. Hal inilah yang menjadi semangat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” urai Yusharto.

Adapun Rakor tersebut dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kemendagri Nomor 193/1536A/SJ dan PT Pertamina Nomor SD-06/C00000/2020-SO tentang Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Peningkatan dan Pengembangan Program Pertashop di Desa.

Sedangkan peserta yang hadir yaitu: secara daring diikuti oleh gubernur, bupati/wali kota, dan secara tatap muka diikuti oleh pejabat tinggi madya di lingkungan Kemendagri, pejabat tinggi pratama di lingkungan Ditjen Bina Pemdes, jajaran PT Pertamina, serta kepala dinas terkait. [brj]

 

Muscab Serentak PPP di 38 kabupaten/kota, Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah: Rebut Suara yang Diambil Parpol Lain

Muscab Serentak PPP di 38 kabupaten/kota, Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah: Rebut Suara yang Diambil Parpol Lain

Bintangpos.com, Surabaya  – DPW PPP Jatim menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan langkah-langkah strategis pemenangan Pemilu 2024. Salah satu hasilnya, DPW PPP Jatim akan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) serentak di 38 kabupaten/kota.

Ketua DPW PPP Jatim, Hj Mundjidah Wahab mengatakan, Muscab DPC PPP se-Jatim ini, ditargetkan rampung pada Desember 2021 mendatang.

“Nantinya, Muscab DPC PPP di Jatim akan jadi yang tercepat. Kita sepakati bersama rapat koordinasi dan dihadiri seluruh pengurus partai di Jatim, bahwa Muscab di 38 kabupaten/kota harus rampung Desember 2021 ini,” kata Munjidah di Kantor DPW PPP Jatim, Rabu (27/10/2021).

Munjidah menjelaskan, Rapimcab dan Muscab serentak di Jatim dilakukan dalam rangka menyiapkan strategi pemenangan Pemilu 2024. Untuk teknis penyelenggaraannya, putri pendiri NU ini menyebut akan diselenggarakan secara hybrid.

Lebih lanjut, Munjidah menegaskan, PPP membuka peluang bagi siapapun untuk bergabung menjadi kader partai, termasuk di Jatim. “Meskipun belum pernah aktif di PPP asal punya niat untuk membesarkan partai, dan kami memberikan peluang untuk menjadi anggota legislatif,” tegasnya.

Bupati Jombang ini menambahkan, dalam kepengurusan DPW PPP Jatim saat ini, diisi oleh kader yang berkualitas. Ia meyakini, suara PPP di Jatim yang sempat diambil oleh partai lain, akan kembali lagi. “Kader PPP Jatim siap untuk mengambil suara yang sempat dipinjam oleh orang lain, dan PPP Jatim akan bangkit dan menjadi partai pemenang,” pungkasnya. [brj]