Gubernur BI jelaskan Lima agenda BI dalam Presidensi G-20

Gubernur BI jelaskan Lima agenda BI dalam Presidensi G-20

Bintangpos.com, Jakarta  – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan lima agenda prioritas terkait kerja sama kebanksentralan di Presidensi G-20 Indonesia.

Perry menyampaikan koordinasi mengenai kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendorong ekonomi bersama diperlukan agar pemulihan ekonomi global bisa lebih seimbang atau tidak menimbulkan spill over effect (dampak rambatan) terhadap negara-negara berkembang.

“Koordinasi perlu direncanakan, diperhitungkan dan dikomunikasikan secara baik. Sehingga bisa pulih bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi atau menghilangkan dampak yang tidak diinginkan kepada pada negara berkembang,” kata Perry Warjiyo saat Konferensi Pers G-20 secara daring, Selasa.

Perry menjelaskan ekonomi global sudah mulai membaik, bahkan negara-negara maju sudah pulih dan mulai merencanakan untuk mengubah kebijakan serta mengurangi stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Namun, negara-negara berkembang masih membutuhkan kebijakan fiskal, moneter hingga sektor keuangan. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan menjadi agenda prioritas Bank Sentral.

Agenda kedua adalah koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat, recover, dan stronger. Koordinasi tersebut diperlukan karena untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat diperlukan dukungan dari transformasi di sektor riil dan sektor keuangan.

“Jadi tidak hanya untuk pembiayaan dunia usaha di jangka pendek tapi juga jangka panjang, instrumen yang lebih banyak dan juga mekanisme pasar yang bisa mendukung produktivitas dan efisiensi ekonomi dari sektor keuangan,” jelas Perry.

Kemudian agenda ketiga adalah kerja sama dibidang sistem pembayaran di era digital. Perry menjelaskan kerja sama kebank sentralan dalam agenda ini terbagi menjadi dua. Pertama kerja sama mengenai digitalisasi sistem pembayaran antar negara yang akan didorong melalui cross border payment.

Sehingga sistem pembayaran bisa mengatasi berbagai permasalahan yang berakibat pada penurunan biaya, mempercepat dan mempeluas akses, hingga menghadirkan praktik pasar yang lebih baik. Kedua, kerja sama di bank sentral mencakup juga inisiasi untuk bank-bank sentral mengeluarkan central bank digital currency (CBDC).

“Ada tiga hal yang akan dibahas, yakni bagaimana CBDC menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara, bagaimana CBDC tetap mendukung tugas bank-bank sentral di moneter, keuangan, pembayaran dan melayani ekonomi, serta bagaimana CBDC mendukung inklusi dan ekonomi dan keuangan,” jelas Airlangga.

Selanjutnya agenda keempat adalah inisiatif-inisiatif bidang moneter dan sistem keuangan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance yang merumuskan cara agar bank sentral bisa mendukung ekonomi dan sektor riil menjadi lebih hijau dan didukung sektor keuangan. Termasuk juga insiatif memperluas dan menerbitkan instrumen yang bisa mendukung ekonomi hijau.

Sedangkan agenda kelima adalah kerja sama dibidang inklusi ekonomi dan keuangan termasuk pembiayaan UMKM secara digital. Perry menyebut, dari sisi bank sentral, dukungan yang akan diberikan melalui sistem pembayaran digital yakni QRIS.

“Kedua, Kebijakan-kebijakan moneter maupun makroprudensial dan sektor keuangan yang mendukung UMKM tentu bisa mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Ketiga, literasi keuangan agar bisa mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, khususnya UMKM,” papar Perry.(ant)

PKB Jatim : Sambut Baik Perpres Dana Abadi Pesantren

PKB Jatim : Sambut Baik Perpres Dana Abadi Pesantren

Bintangpos.com, Surabaya – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur dana abadi pesantren.

Setelah disahkannya Perpres Dana Abadi Pesantren tersebut, pengurus PKB Jatim bersilaturahim sekaligus tasyakuran dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim.

“Perpres itu merupakan capaian yang dilakukan PKB dalam memperjuangkan kesejahteraan pondok pesantren,” ujar Sekertaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah di Surabaya, Selasa.

PKB, kata dia, adalah inisiator UU Ponpes sekaligus mengawal implementasi dari klausul pasal, salah satunya adalah dana abadi yang akhirnya legalitas dalam bentuk perpres muncul.

Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut mengatakan dengan disahkannya Perpres Dana Abadi Pesantren tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap jasa yang sudah diberikan elemen pondok pesantren bagi bangsa.

“Ini bentuk afirmasi pemerintah dalam fasilitas anggaran, bahwa pondok pesantren dengan pendidikan umum mempunyai hak sama dalam memperoleh hak budget, memperoleh anggaran,” ucap politikus dari daerah pilihan (Dapil) Sidoarjo tersebut.

Di tempat sama, Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi menambahkan dalam penerapan Perpres tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren diharapkan pemerintah memfasilitasi para kiai, ulama, dan pihak ponpes.

“Jangan sampai nanti para tokoh Ponpes, para Kiai disulitkan dengan birokrasi. Harus pemerintahan yang jemput bola turun ke Ponpes, bukan Ponpes yang ke pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar berharap dalam praktik Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tidak membuat pengasuh pesantren ribet dengan urusan formalitas.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang di dalamnya mengatur mengenai dana abadi pesantren.

“Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 23 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2021, sesuai salinan dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, dipantau di Jakarta, Selasa.

Pada Pasal 4 Perpres tersebut, dana abadi pesantren ditetapkan sebagai salah satu pendanaan penyelenggaraan pesantren.
(ant)

Bupati Ra Latif Apresiasi UTM Tanam Vanili

Bupati Ra Latif Apresiasi UTM Tanam Vanili

Bintangpos.com, Bangkalan – Pengembangan produk holtikultura mulai dilakukan oleh Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Kampus yang terletak di Kecamatan Kamal itu mulai melakukan uji coba tanaman Vanili. Langkah ini mendapat apresiasi dari Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Bahkan Bupati turun langsung meninjau varietas tanaman holtikultura tersebut, Rabu (15/9/2021).

Menurut Bupati, tanaman vanili merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan harga stabil dan mempunyai nilai kesejarahan yang kuat. Kata dia Indonesia dulu kala pernah menjadi pemasok rempah-rempah (termasuk vanili) ke mancanegara.

Bupati mengatakan pemerintah daerah akan terus mendorong pengembangan tanaman vanili karena harga di pasaran sangat bagus. Pengembangan tanaman vanili itu dipastikan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Kami minta terus mengembangkan tanaman vanili guna meningkatkan sektor ekonomi ,” katanya.

Bupati mengungkapkan perlunya pendampingan dan bimbingan agar pengembangan vanili terus mengalami peningkatan kedepannya.

“Di beberapa daerah, tanaman vanili ini menjadi salah satu komoditas andalan. Untuk itu kami ingin di Kabupaten Bangkalan ini menjadi bagian dari produksi vanili,” pungkasnya. (yus/igo)

Moeldoko Puji Keberhasilan Bangkalan Tangani Lonjakan Covid-19.

Moeldoko Puji Keberhasilan Bangkalan Tangani Lonjakan Covid-19.

Bintangpos.com, Bangkalan –  Staf Presiden (KSP) Moeldoko melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahim dengan para ulama dan pengurus Pondok Pesantren di Kabupaten Bangkalan, Rabu (15/9/2021). Kedatangan Moeldoko disambut langsung Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron didampingi Wakil Bupati Bangkalan Drs Mohni MM serta Forkopimda di Pendopo Agung Bangkalan.

Agenda kunjungan kerja KSP ini selain bertemu dengan para ulama, juga untuk membahas penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan. Moeldoko memuji keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam penanganan lonjakan kasus Covid-19.

Pada bulan awal Juni hingga Juli Bangkalan menghadapi hebatnya lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan virus itu mulai berangsur normal sejak bulan Agustus hingga sekarang.

Keberhasilan itu membuat KSP Moeldoko mengapresiasi Satgas Covid-19 Kabupaten Bangkalan yang telah berkolaborasi dengan semua pihak dalam memutus rantai sebaran virus.

“Apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah, para ulama’ dan kiai atas kolaborasi besarnya dalam penanganan Covid-19 yang pada akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik,” kata Moeldoko.

Meski begitu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tetap mengingatkan kewaspadaan pemerintah daerah agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 kembali. Menurut dia diterapkan kebijakan PPKM Darurat yang membatasi semua kegiatan masyarakat, sangat tidak nyaman.

“PPKM Darurat itu tidak enak, jangan sampai kita memasuki PPKM darurat lagi,” imbuhnya.

Selain itu Moeldoko mendorong Pemkab Bangkalan untuk melakukan akselerasi kegiatan vaksinasi, sehingga tercapai herd immunity yang dicita-citakan pemerintah. Kemudian juga mengajak masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan terutama dalam penggunaan masker.

“Ternyata masker ini sangat utama agar terhindar dari penularan varian-varian baru Covid 19,” lanjutnya.

Selain itu, Moeldoko juga membawa komitmen Presiden tentang dana abadi untuk pesantren. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

“Jadi, hadirnya pemerintah akan memberikan bentuk konkrit terhadap pondok pesantren dalam penyelenggaraan pondok pesantren,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, kunjungan KSP ke Bangkalan, memberikan arahan dan menerima masukan dari para ulama, khususnya terkait munculnya Perpres 82 tahun 2021, yakni tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Dijelaskan oleh Bupati, masukan yang disampaikan oleh para ulama agar dengan lahirnya Perpres tersebut nantinya bisa selektif dan jangan sampai salah sasaran.

“Yang dikhwatirkan, dengan adanya dana abadi untuk ponpes ini nantinya kalau tidak selektif, malah muncul ponpes-ponpes baru yang tidak memiliki santri dan hanya ingin menikmati dana abadinya saja,” turur Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan ada beberapa permintaan khusus kepada KSP, salah satunya terkait infrastruktur yang anggarannya banyak di refokusing.

“Kami sampaikan bukan hanya infrastruktur tapi juga terkait pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi ini,” tandasnya. (yus/igo/her)

Tiga Anak Presiden ke-2 RI Ditagih Pemerintah terkait Utang Negara

Tiga Anak Presiden ke-2 RI Ditagih Pemerintah terkait Utang Negara

Bintangpos.com, Jakarta – Anak-anak Presiden ke-2 RI Soeharto punya urusan utang piutang dengan negara. Dua di antaranya terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saat ini, utang-utang tersebut tengah ditagih pemerintah.

Pertama, ada Bambang Trihatmodjo yang ditagih atas utang penyelenggaraan SEA Games 1997 sebesar Rp 60 miliar. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengejar Bambang meskipun putra Soeharto itu menolak ditagih.

“Kalau Bambang posisinya masih sama, artinya memang tagihan pemerintah kepada yang bersangkutan masih seperti itu,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam konferensi pers Kenaikan Nilai Aset Tetap Pada LKPP 2020, 16 Juli 2021 lalu.

Kedua, ada Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang ditagih terkait BLBI. Tommy Soeharto sendiri telah dipanggil Satgas BLBI pada 26 Agustus 2021. Tommy Soeharto mengutus perwakilannya untuk menghadap Satgas BLBI.

Bersama Ronny Hendrato, keduanya mewakili PT Timor Putra Nasional yang memiliki utang Rp 2.612.287.348.912,95.

Masih soal sengkarut BLBI, nama Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto ikut terseret. Bahkan dia menjadi salah satu daftar pengutang BLBI yang jadi prioritas penanganan Satgas. Itu terungkap dari dokumen penanganan hak tagih negara dana BLBI tertanggal 15 April 2021.

Pada dokumen tersebut, Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, PT Citra Bhakti Margatama Persada.

Utang yang ditagih negara berdasarkan dokumen yang beredar adalah Rp 191.616.160.497, Rp 471.479.272.418, US$ 6.518.926,63, dan Rp 14.798.795.295,79.

Untuk diketahui, pemerintah juga mengejar para pengutang BLBI lainnya, totalnya ada 48 obligor/debitur dengan nilai aset yang ditagih sebesar Rp 110,45 triliun. Mereka akan dikejar sampai garis keturunannya.

(dtk)

Muktamar NU Paling Lambat Desember 2021 usul PWNU Jatim

Muktamar NU Paling Lambat Desember 2021 usul PWNU Jatim

Bintangpos.com, Surabaya– Rapat gabungan syuriah dan tanfidziyah PWNU Jatim memutuskan untuk mengusulkan pelaksanaan Muktamar NU pada tahun 2021 ini. Usulan ini akan diperjuangkan agar bisa menjadi keputusan pada Konbes dan Munas Alim Ulama PBNU yang akan digelar 25 September mendatang.

“Ini keputusan resmi yang akan diperjuangkan PWNU Jatim pada Konbes dan Munas Alim Ulama 25 September mendatang,” kata Jajaran Rois Syuriah PWNU Jawa Timur  KH Anwar Iskandar melalui rilis yang diterima beritajatim.com, Selasa (14/9/2021).

KH Anwar Iskandar yang juga pengasuh pesantren Al Amin Kediri ini mengatakan, kapan Pelaksanaan Muktamar NU akan diputuskan dalam Konbes dan Munas Alim Ulama.

Karenanya saat Konbes dan Munas Alim Ulama pada 25 September nanti, PWNU secara resmi akan menyuarakan pelaksanaan Muktamar NU selambat-lambatnya pada Desember 2021 mendatang.

Menurut KH Anwar, Muktamar NU seharusnya sudah digelar pada 2020 lalu. Namun, karena pandemi diputuskan diundur pada November 2021.

Jika diundur lagi, PWNU Jawa Timur khawatir akan terjadi krisis legitimasi di tubuh PBNU.

“Usulan ini semata dimaksudkan agar roda organisasi terus bisa berjalan dalam keadaan apa pun,” ujar KH Anwar yang juga biasa menjadi juru bicara kiai-kiai sepuh Jawa Timur ini.

NU, kata dia, sudah melampaui bermacam zaman sehingga apapun keadaannya, kewajiban organisasi harus dipegang dengan kuat.

“Saya khawatir kalau muktamar tidak digelar tahun ini akan ada krisis legitimasi di tubuh PBNU,” ujarnya.

Sekadar diketahui, rapat gabungan yang memutuskan untuk mengusulkan Muktamar NU digelar pada tahun 2021 ini diikuti jajaran pengurus harian lengkap baik syuriah maupun tanfidziyah di Gedung PWNU Jawa Timur Selasa (14/9/2021) hari ini.

Rapat dipimpin langsung Rois Syuriah PWNU KH Anwar Mansyur, juga dihadiri rois lainnya, di antaranya KH Anwar Iskandar; KH Agoes Ali Masyhuri; KH Mutawakil Alallah; KH Ali Maschan Moesa serta beberapa kiai lainnya.

Selain itu dari jajaran tanfidziyah hadir Ketua Tanfidziyah KH Marzuki Mustamar; Wakil Ketua Tanfidziyah KH Abdusalam Sohib; serta Sekretaris Tanfidziyah Prof Ahmad Muzakki.

Sekretaris Tanfidziyah PWNU Jatim, Prof Ahmad Muzakki yang dikonfirmasi terpisah mengakui bahwa usulan Muktamar NU agar digelar paling lambat Desember 2021 diputuskan hari ini di PWNU Jatim. Siapa jago atau calon yang diusulkan PWNU Jatim?

“Kita belum bicara orang atau siapa calonnya. Tapi kita lebih pada memastikan tiga poin penting dalam mukmatar nanti. Yakni, NU menegaskan NKRI harga mati, moderasi dalam beragama dan meminta pemerintah agar menertibkan lembaga-lembaga pemerintahan atau BUMN dari intoleransi. Itu yang penting untuk kita perjuangkan dalam Muktamar NU nanti,” tuturnya. (brj)

Harga Cabai dan Telur Berbanding Terbalik  di Pasar Lamongan

Harga Cabai dan Telur Berbanding Terbalik di Pasar Lamongan

Bintangpos.com, Lamongan – Meski sempat mengalami penurunan, namun kini harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Lamongan kembali naik. Jika kemarin harga cabai rawit Rp 14 ribu per kilogram, saat ini berada di kisaran Rp 17 ribu per kilogram.

Tak hanya cabai rawit, harga cabai merah pun juga mengalami kenaikan. Diketahui, harga cabai merah besar yang sebelumnya di kisaran Rp 11 ribu, kini menjadi Rp 15 ribu per kilogram.

“Sama dengan cabai rawit, harga cabai merah besar juga mengalami kenaikan, rata-rata Rp 4 ribu per kilogramnya,” ujar salah seorang pedagang di Pasar Sidoharjo Lamongan, Saroh, Rabu (15/9/2021).

Kendati harga cabai mengalami kenaikan, tetapi harga telur ayam ras justru terus mengalami penurunan tiap harinya. Kini, harga telur tersebut di kisaran Rp 19 ribu di tingkat pedagang pasar tradisional. “Sedangkan telur harganya malah turun, Mas. Turun Rp 1.500 dari harga sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan, M Zamroni menyampaikan, bahwa harga cabai memang sedang mengalami kenaikan secara perlahan hampir di semua pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lamongan.

“Penyebab terjadinya kenaikan harga cabai ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah karena berakhirnya musim panen di kalangan petani cabai saat ini,” terang Zamroni, Rabu (15/9/2021), hari ini.

Lebih lanjut, Zamroni membeberkan, bahwa untuk turunnya harga telur ini dikarenakan lesunya daya pasar. Menurutnya, hal itu terjadi karena imbas dari diberlakukannya PPKM pada sektor industri olahan makanan berbahan telur, seperti roti dan lain-lain.

“Telur memang turun harganya. Penyebabnya karena permintaan menurun mas, bukan karena over produksi. Imbas dari PPKM, banyak usaha yang biasanya memanfaatkan telur sebagai bahan olahan, kini kurang jalan usahanya. Serta konsumsi rumah tangga juga banyak yang berkurang,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diserap dari Disperindag per hari ini, selain harga cabai dan telur ayam ras, sejumlah harga bahan pokok di Lamongan juga mengalami naik turun, di antaranya harga tomat, wortel dan buncis, saat ini berada di kisaran Rp 12.000, yang mengalami kenaikan cukup beragam, mulai Rp 2 ribu hingga Rp 4 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk harga daging ayam boiler, diketahui saat ini mengalami penurunan sekitar Rp 3 ribuan, kini harganya pun menjadi Rp 34 ribu per kilogram di tingkat pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lamongan.(brj)