Perbedaan Anies-Riza soal sanksi Holywings Kemang

Perbedaan Anies-Riza soal sanksi Holywings Kemang

Bintangpos.com, Jakarta – Terdapat beda pandangan antara Gubernur Anies Baswedan dengan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria soal sanksi terhadap Holywings Kemang, yang melanggar aturan PPKM Level 3. Anies menyebut Holywings ditutup selama pandemi, sementara Riza menyebut selama PPKM.

Kerumunan di Holywings Kemang terungkap oleh Polda Metro Jaya dalam operasi razia pada Minggu (5/9), pukul 01.30 WIB. Setelah itu, Pemprov DKI langsung memberikan sanksi tutup.

Satpol PP DKI Jakarta sebagai yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi, menyebut bahwa Holywings Kemang ditutup selama pandemi virus Corona. “Ya (pembekuan izin) selama pandemi. Tetap dibekukan (saat Jakarta turun level PPKM),” kata Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin kepada wartawan, Senin (6/9).

Holywings Kemang telah melanggar aturan PPKM sebanyak tiga kali. Sehingga sanksi yang diberikan kali ini adalah sanksi yang berat.

“Ya itu lah yang saya katakan tadi, dapatkan data ternyata dibilang Februari ada pelanggaran dan sudah ditindak Satpol PP kecamatan di bulan Februari 2021,” kata Arifin.

“Kemudian ada pelanggaran lagi di bulan Maret sudah ditindak Satpol PP tingkat kota,” lanjutnya.

Anies Baswedan pun membicarakan hal yang sama. Anies bicara bukan hanya soal pelanggaran aturan, tapi soal dukungan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19.

“Jadi Holywings dan semacamnya dia telah mengkhianati jutaan orang yang bekerja, setengah mati di rumah, terus kemudian tempat ini fasilitasi. Itu betul-betul merendahkan usaha semua orang,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/9/2021).

Anies pun tegas mengatakan Holywings dilarang beroperasi sampai pandemi selesai. DKI, kata Anies, tidak membiarkan para pelanggar prokes.

“Kita tidak akan membiarkan yang seperti ini untuk melenggang tanpa kena sanksi yang berat, nggak boleh beroperasi, titik. Sampai pandemi ini selesai. Karena telah menunjukkan tidak punya sikap tanggungjawab atas ini,” tegasnya.

Riza Koreksi Anies

Ariza menyebut penutupan Holywings Kemang tidak selama pandemi. Namun, kafe itu dibekukan selama pelaksanaan PPKM Jakarta.

“Holywings ditutup sampai pandemi selesai, sementara begitu keputusannya. Maaf, bukan pandemi, (tapi) sampai PPKM selesai. Kalau pandemi bisa bertahun-tahun,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (9/9/2021).

Riza menegaskan ini merupakan keputusan sementara yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tentunya, kata dia, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pelanggaran berulang yang dilakukan kafe tersebut.

“Di tulisan situ (segel Satpol PP) sudah jelas, (ditutup) selama PPKM,” ujarnya.

Satpol PP Sebut Sama Saja

Satpol PP DKI Jakarta menyebut perbedaan antara Anies dan Ariza tidak perlu dipermasalahkan. Baginya, dua pernyataan itu sama saja.

“Nggak usah dipermasalahkan lah, yang penting itu sudah dibekukan izin usahanya, sudah begitu saja,” kata Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin saat dihubungi, Jumat (10/9/2021).

Arifin meyakini penindakan kafe Holywings sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19. Dalam aturan tersebut, tertulis aparat dapat membekukan sementara izin unit usaha apabila menemukan pelanggaran berulang.

“Intinya kita memberikan satu pengenaan sanksi sebagaimana yang diatur dalam perda-nya dan pergub yang tentang pengendalian COVID sanksinya adalah pembekuan sementara izin,” tegasnya.

“Nah namanya sementara, sementara izin, selama masa PPKM di dalam pengenaan sanksinya begitu. Di dalam berita acaranya selama masa PPKM. Nah PPKM kan selama pandemi ya pasti PPKM, kan begitu,” sambungnya. (dtk)

PPP-PKB Sepaham, Kasus Lahan Rocky Gerung Tak Ada Kaitan Pembredelan

PPP-PKB Sepaham, Kasus Lahan Rocky Gerung Tak Ada Kaitan Pembredelan

Bintangpos.com, Jakarta – Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai kasus pembongkaran rumah Rocky Gerung merupakan bentuk upaya pembungkaman kritik. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan kasus lahan Rocky Gerung tak bisa dikaitkan dengan pembredelan.

“Sebaiknya tidak langsung diasumsikan begitu. Kaitannya bredel dengan kepemilikan lahan di mana? Itu kasus yang melibatkan Rocky Gerung dengan PT Sentul City. Bukan konflik dengan negara,” kata Awiek kepada wartawan, Jumat (10/9/2021).

Awiek menyebut sebaiknya kasus lahan Rocky Gerung diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Dia meminta isu itu tidak dikaitkan ke politik.

“Sebaiknya persoalan antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City diselesaikan melalui jalur hukum, ada BPN, ada pengadilan. Silakan saja berproses di sana,” ujarnya.

“Kasus hukum pertanahan jangan ditarik ke isu-isu politik karena hanya akan menimbulkan kegaduhan saja,” lanjut Awiek.

Senada, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan kasus lahan Rocky Gerung refleksi karut marutnya legalitas pertahanan. Dia meminta kasus itu diselesaikan secara hukum.

“Ini refleksi karut marutnya legalitas pertanahan kita, dan kebetulan menyangkut figur publik, selesaikan saja secara hukum dan peraturan yang ada,” ujarnya.

Daniel meminta kasus itu tidak dikaitkan dengan pembungkaman. Dia berharap aparat terkait akan bertindak profesional mengusut kasus itu.

“Jangan dijadikan alat untuk pembungkaman masukan-masukan kritis, kita meyakini aparatur akan bertindak adil dan profesional sesuai aturan yang ada apalagi ini sudah menjadi sorotan masyarakat,” tuturnya.

Andi Arief Bela Rocky Gerung

PT Sentul City meminta Rocky Gerung membongkar rumah yang berada di Desa Bojong Koneng, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Politikus Demokrat, Andi Arief, membela Rocky Gerung.

“Sombong amat PT Sentul City. Pemerintah mohon periksa asal-usul penguasaan tanah yang mereka miliki,” kata Andi Arief dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (10/9).

Untuk diketahui, pengacara Rocky Gerung, Haris Azhar, mengatakan ada dua surat somasi yang dikirimkan Sentul City kepada kliennya. Haris mengatakan Rocky Gerung diminta mengosongkan tanah dan membongkar rumahnya di Desa Bojong Koneng.

Haris Azhar menyebut tetangga Rocky Gerung juga dimintai melakukan hal serupa oleh PT Sentul City.

Kembali ke Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat ini menduga ada motif politik di balik perintah Sentul City kepada Rocky Gerung untuk membongkar rumahnya di Desa Bojong Koneng. Menurutnya, Rocky Gerung mau dibungkam.

“Motif politik pasti berada di balik kasus ini plus keserakahan. Sikap kritis Rocky Gerung mau dibreidel (beredel). Sudah pantas melawan ini dengan aksi besar,” ujar Andi Arief.

(dtk)

Komisi X DPR : daerah PPKM Level 3 dan 2 gelar sekolah tatap muka

Komisi X DPR : daerah PPKM Level 3 dan 2 gelar sekolah tatap muka

Bintangpos.com, Karawang, Jabar – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berharap agar seluruh daerah yang menerapkan PPKM Level 3 dan Level 2 segera menggelar kegiatan belajar mengajar atau sekolah dengan pembelajaran tatap muka.

“Kami sangat berharap agar PTM (pembelajaran tatap muka) segera dilaksanakan di daerah yang PPKM-nya sudah level 3 dan 2,” katanya usai menghadiri lokakarya pendidikan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat.

Menurut dia, pada awalnya vaksinasi guru dan pelajar menjadi syarat digelarnya sekolah dengan pembelajaran tatap muka.

Namun, kata dia, seiring perjalanan waktu, kini vaksinasi bagi guru dan pelajar bukanlah syarat digelarnya sekolah dengan pembelajaran tatap muka.

“Bukan, itu (vaksinasi pelajar dan guru) saja yang menjadi syarat bagi pihak sekolah yang akan menggelar pembelajaran tatap muka, namun juga penerapan prokes dan lainnya,” katanya.

Saat ini di sejumlah daerah dikabarkan mulai menggelar sekolah dengan pembelajaran tatap muka. Bahkan Karawang akan menggelar pembelajaran tatap muka mulai 14 September 2021.

Sekolah dengan pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan di daerah dengan PPKM Level 3 dan 2.

“Kami ingin pembelajaran tatap muka secepatnya dilaksanakan, karena sudah terlalu lama tak dimulai,” kata dia.

Ia mengingatkan, semua pihak mengambil peran ekstra saat sekolah dengan pembelajaran tatap muka dimulai.

“Orang tua harus mengambil peran, dengan melakukan antar-jemput anaknya, karena ini kebiasaan baru yang butuh dedikasi dari orang tua,” katanya.

Pihak sekolah juga harus menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan yang ketat. Begitu juga dengan pemerintah daerah, melalui Dishub, Dinkes serta dinas lainnya harus berperan ekstra dalam pelaksanaan PTM, demikian Syaiful Huda. (ant)

Sandiaga Uno Menparekraf dukung penguatan sektor ekraf

Sandiaga Uno Menparekraf dukung penguatan sektor ekraf

Bintangpos.com, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan akan mendukung penguatan sektor ekonomi kreatif (ekraf) di Kabupaten Bandung melalui subsektor yang menjadi andalan seperti seni pertunjukan, fotografi, film, animasi, dan video.

“Hari ini kita mendengar curhatan dari 35 pelaku ekonomi kreatif. Alhamdulillah kondisi COVID-19 di sini menunjukkan perbaikan, namun kita tidak boleh euforia, kita harus pastikan protokol kesehatan diberlakukan secara ketat dan disiplin,” ujar dia dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam workshop di Gedung Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dia mengatakan sektor ekraf merupakan sumber pembangunan inklusif yang mampu memperkuat identitas budaya, ekosistem kreatif, dan inovatif untuk menciptakan produk kreatif baru.

Kabupaten Bandung disebut sebagai aset penting bagi pengembangan kepariwisataan dan ekraf yang dapat saling melengkapi satu sama lain.

“Kami berharap, melalui Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kemampuan peserta sehingga dapat membuat produk kerajinan yang lebih berkualitas dan inovatif,” ungkap dia.

Menparekraf juga menerangkan, keikutsertaan para pelaku ekraf diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan inovasi dan kewirausahaan sesuai potensi dan kearifan lokalnya masing-masing.

Selain itu, dia mengimbau agar masyarakat di Kabupaten Bandung tak euforia mengingat destinasi wisata Kawah Putih Ciwidey dan Glamping Rancabali menjadi 2 dari 28 destinasi wisata yang diujicobakan untuk dibuka pada tahap awal guna memastikan penerapan protokol kesehatan.

“Ini jadi tanggung jawab tidak hanya bagi pengelola tapi juga masyarakat, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan agar situasi yang sudah kondusif di Kabupaten Bandung ini bisa kita kendalikan,” utaranya. (ant)

Kadis Dikbud Abaikan Prokes, PCNU Bondowoso Kecam Aksi Dangdutan

Kadis Dikbud Abaikan Prokes, PCNU Bondowoso Kecam Aksi Dangdutan

Bintangpos.com, Bondowoso – Kadis Dikbud Bondowoso Sugiono Eksanto bernyanyi dan joget dangdut mengabaikan prokes. Aksi itu mendapat kecaman dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bondowoso.

Aksi Sugiono dianggap tak pantas dilakukan saat PPKM. Sebab, saat ini semua elemen masyarakat tengah gencar-gencarnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Semua pihak meminimalisir penyebaran virus.

“Sangat tidak etis. Apalagi, ini dilakukan oleh orang yang berada di lembaga pendidikan,” kata Ketua Tanfidz PCNU Bondowoso, KH Abdul Qadir Syam kepada wartawan, Sabtu (11/9/2021).

Pengasuh Ponpes Darul Falah, Cermee ini menyampaikan, lembaga pendidikan bertugas membentuk karakter bangsa, khususnya generasi muda. Serta memberikan tauladan dalam penanganan COVID-19.

“Dia itu kan pejabat publik ya, harusnya memberikan contoh. Apalagi ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, di mana bangsa ini tengah berusaha lepas dari keterpurukan. Bukan malah joget-joget,” imbuh KH Abdul Qadir Syam.

Ia lantas mencontohkan, tindakan itu sebenarnya lebih parah dari pada video TikTok yang dilakukan Kadis Parpora yang juga viral dan gaduh, beberapa waktu lalu. Ujungnya, yang bersangkutan dicopot dari jabatannya.

“Persoalannya, dia ini kan dari lembaga pendidikan. Harusnya jadi suri tauladan bagi anak didik, bagaimana menghadapi pandemi Corona ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, video Kadis Dikbud Bondowoso Sugiono Eksanto asyik nyanyi dan joget dangdut viral di medsos. Dalam tayangan berdurasi 2 menit 50 detik itu, ia tampak bernyanyi bersama seorang perempuan yang juga merupakan seorang ASN.

Keduanya tampak duet lagu dangdut. Sebagian undangan mengabadikan momen itu dengan mengambil video dan foto menggunakan kamera HP.

Acara itu merupakan sosialisasi vaksin COVID-19 terhadap para guru di SMPN 5 Bondowoso, Rabu (8/9). Yang memang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso, serta puluhan guru dan staf. (dtk)

 

Sistem Automasi : Usul Anggota DPR Soroti Kebakaran Lapas Tangerang

Sistem Automasi : Usul Anggota DPR Soroti Kebakaran Lapas Tangerang

Bintangpos.com, Jakarta – Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani menyoroti jumlah petugas jaga di Lapas Kelas I Tangerang yang jomplang dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Arsul menilai masalah SDM di lapas itu masih menjadi permasalahan saat ini.

“Salah satu persoalan akut lapas itu memang ‘njomplang’-nya jumlah sipir dengan WBP yang harus dijaga. Dikatakan akut karena ini sudah tahunan,” kata Arsul kepada wartawan, Jumat (10/9/2021) malam.

Arsul mengatakan pemerintah harus modernisasi sistem penjagaan di lapas berbasis teknologi jika tidak menambah SDM. Sehingga semua sistem bisa dilakukan secara automatis oleh petugas.

“Contoh yang paling bisa diberikan sentuhan teknologi saja adalah sisi pengamanan dan pengawasan. Buka-tutup pintu sel dan blok mestinya tidak lagi manual oleh petugas lapas, tapi perlu automasi yang dikendalikan dengan teknologi dari ruang kontrol,” ujarnya.

“Tapi rasanya lapas dengan penggunaan teknologi seperti ini belum ada di Indonesia. Akibatnya kekurangan SDM ini bertahun-tahun tambah parah karena pertambahan WBP seperti deret ukur sementara pertambahan SDM seperti deret hitung,” lanjut Arsul.

Tambahan SDM dari TNI/Polri

Arsul menyarankan perlu juga adanya bantuan dengan institusi lain terkait penjagaan lapas. Hal itu bisa dilakukan untuk menambah daya pengamanan lapas.

“Hemat saya perlu juga ada sinergi perbantuan dari institusi lain. Misalnya TNI dan Brimob yang bisa diperbantukan untuk menambah pengamanan lapas. Coba kalau di bagian depan dijaga TNI dan Polri sementara sipir di bagian dalam saja, maka ini juga sudah membantu pengamanan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III F-PKB Rano Al Fath. Dia juga menyoroti jumlah petugas di Lapas Tangerang yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana.

“Kita harus juga memperhatikan petugas lapas apa sesuai jumlahnya apalagi dengan lapas yang overkapasitas. Kami berharap bahwa peristiwa ini menjadi catatan serius bagi perbaikan lapas di masa datang. Harus ada skema sehingga lapas ke depan lebih manusiawi,” kata Rano dihubungi terpisah.

Rano lantas mengusulkan adanya teknologi untuk membuka pintu sel secara automatis. Sehingga menurutnya pintu sel dapat terbuka dengan cepat jika ada kejadian tak diinginkan.

“Harus mulai ada sistem protap yang baru mungkin kalau di luar kan buka sel itu dengan teknologi sekali pencet tombol kebuka, bukan manual seperti sekarang ya harus menjadi perhatian khusus,” ujarnya.

13 Petugas Jaga 2.072 Narapidana saat Insiden Kebakaran Lapas Tangerang

Kebakaran maut di Lapas Kelas I Tangerang merenggut 44 korban jiwa. Saat kebakaran terjadi, hanya ada 13 petugas yang berjaga di lapas yang dihuni 2.072 narapidana (napi) itu pada dini hari tersebut.

“Kalau secara keseluruhan, itu yang jaga 13 ya. Penghuninya ada 2.072, blok hunian ada 7, menara ada 7,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti, Kamis (10/9).

Kebakaran maut itu terjadi tepatnya di Blok C2. Blok C2 dihuni oleh 122 napi. Rika mengungkapkan, saat kebakaran melanda, blok yang dipenuhi ratusan napi itu hanya ada satu petugas lapas yang berjaga.

“Semuanya ada 13. Tapi yang di blok itu diatur secara bergantian yang di Blok C2 itu memang ada satu pada saat kejadian ya,” katanya.

Rika menjelaskan, 13 petugas lapas memang digilir secara bergantian untuk menjaga tujuh blok yang ada. Dia pun mengakui jumlah personel yang ada memang tidak seimbang dengan kapasitas lapas yang berlebih.

“Jadi komandan jaga harus menerapkan strategi semuanya agar bisa dijaga. Nah, jadi di menara itu tentunya tidak bisa diisi semua, jadi coba kita coba isi 4 yang posisinya silang. Nah sisanya ada berapa? Kalau komandan jaga kan di tempat komandan jaga kan. Lima kan. Berarti ada sisa 8. Delapan inilah yang diatur oleh komandan jaga untuk melakukan penjagaan di masing-masing blok secara bergantian,” tutur Rika.

“Artinya, begitu besarnya pengelolaan pengawasan kami dengan jumlah seperti itu. Menara juga diisi, keliling luar lingkungan gitu,” imbuh dia.

Namun dia sekali lagi menegaskan tidak hanya satu petugas yang menjaga lapas kala kebakaran terjadi.

“Jadi bukannya hari waktu itu cuma ada satu. Di Blok C saja, di blok yang lain kan diisi semua. Menara juga diisi, keliling luar lingkungan gitu. Bergilir disebar termasuk juga shift naik ke menara pengawasan itu. Nah, memang jadi strategi yang dikerahkan kepada komandan jaga, bagaimana semuanya bisa terawasi secara baik gitu,” ungkap Rika. (dtk)