Dinas Pendidikan Jatim : Lakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka

Dinas Pendidikan Jatim : Lakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka

Bintangpos.com, Surabaya – Dinas Pendidikan Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang telah digelar selama 10 hari.

“Pembelajaran tatap muka sampai hari ini berjalan baik. Namun pelaksanaannya akan dievaluasi terus. Tentu ada masukan dari sekolah dan siswa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi di Surabaya, Kamis.

Wahid mengungkapkan sejumlah evaluasi di antaranya PTM terbatas saat ini dilakukan per hari selama dua jam. Sementara per minggu siswa dua kali mengikuti PTM terbatas. Hal itu dirasa masih sangat kurang.

“Kurang karena ada empat jam pelajaran, masing-masing 30 menit. Terutama untuk SMK karena banyak praktiknya. 30 menit itu untuk menyiapkan alat-alat praktik memakan waktu 10 hingga 15 menit, sehingga terlalu singkat,” katanya.

“Kedua per minggu dua kali dirasa sangat kurang untuk menyampaikan materi-materi yang dibutuhkan oleh siswa. Namun demikian seperti yang dikatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bahwa ini bertahap,” tuturnya, menambahkan.

Selain itu, evaluasi meliputi diperketatnya protokol kesehatan. Wahid mengungkapkan, masih ditemukan guru dan siswa yang tidak memakai masker secara sempurna. Masih ditemukan guru dan siswa yang menggunakan masker secara berulang kali.

Siswa juga ditemukan banyak yang bergerombol ataupun janjian ketemu di warung-warung atau kafe. Oleh karena Disdik Jatim memohon semua pihak agar prokes bisa berjalanan dengan baik di sekolah.

“Pembelajaran tatap muka bisa dikembangkan terus karena pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama ini menurunkan kualitas pendidikan. Perkembangan COVID-19 yang semakin membaik ini pasti akan kita tingkatkan,” katanya.  (ant)

Alasan Gugat Bupati Karawang ke Pengadilan, Oleh Warga Korban Banjir Cikampek

Alasan Gugat Bupati Karawang ke Pengadilan, Oleh Warga Korban Banjir Cikampek

Bintangpos.com, Bandung – Sejumlah warga terdampak banjir di Cikampek Kabupaten Karawang menggugat Bupati Cellica Nurrachadiana dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum ke pengadilan. Apa alasan warga ikut gugat Cellica?

“Kalau Bupati lebih ke kan Amdal yang mengeluarkan Pemda, cuma lebih ke karena dia yang punya wilayah gitu, dia punya fungsi untuk koordinasi dengan pihak sana. Apalagi sudah dua kali, tidak mungkin tidak mendapatkan informasi akan terjadi hujan besar,” ujar tim advokasi hukum warga Cikampek Fajar Saktiawan Nugraha usai sidang pertama di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (9/9/2021).

Selain itu, kata Fajar, gugatan ke Cellica dilakukan sebab selama ini tak ada jawaban kepada warga yang mengajukan audiensi. Menurut dia, sudah tiga kali warga mengajukan surat audiensi namun hingga kini belum ada jawaban.

“Seandainya audiensi saya diterima, tidak akan saya gugat Pemda, karena prinsipnya mengadu ke Pemda supaya bisa diantarkan sampai ke PUPR,” tuturnya.

Sementara itu terkait gugatan ke BBWS Citarum, Fajar mengatakan selama ini pengawasan aliran sungai dari BBWS Citarum kurang maksimal. Imbasnya Sungai Cikaranggelam meluap dan menyebabkan banjir.

“Pengawasannya kurang dari BBWS. Jadi alirannya itu di atasnya ada situ, aliran sungai terus ada saluran pembuangan dari aliran. Kemudian ada Siphon yang menjadi titik masalah, bentuknya seperti perahu. Dulu waktu dibuat lahan itu hamparan, siphon itu untuk pembuatan aliran sawah, debut airnya tidak akan terlalu besar. Sekarang sudah menjadi perumahan, siphon ini tertutup sampah. Bahkan dulu sempat ada yang membersihkan sampai 20 truk tapi tidak bersih-bersih,” kata dia.

Selain itu, kata Fajar, pihak BBWS juga tak melakukan langkah antisipasi awal untuk melakukan pembersihan. Baru setelah banjir terjadi, pembersihan dilakukan.

“Sudah tahu itu penuh dan bakal ada cuaca ekstrim, tapi tidak cepat-cepat dibersihkan. Nah, dari banjir barulah semuanya turun, dari pihak Citarum Harum, BBWS dan Pemda, seharusnya sebelum itu terjadi dan sifatnya dia menunggu dulu ada banjir baru dieksekusi, padahal kalau ngomongin biaya kan berarti dia mampu, tidak mungkin ada biaya tiba-tiba keluar, harus melalui program,” tuturnya.

“Di program kerja BBWS 2016-2030-an itu tidak tercantum Sungai Cikaranggelam atau pun saluran sungai Cikaranggelam, berarti kan ada ukuran dengan sengaja,” kata dia menambahkan.

Sebelumnya, Banjir yang melanda kawasan Cikampek, Kabupaten Karawang berujung di meja hijau. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum digugat warga terdampak banjir ke pengadilan.

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) itu dilakukan 34 warga menyusul banjir yang terjadi awal tahun 2021 lalu. BBWS Citarum dan Cellica dianggap tak melakukan pengawasan aliran sungai hingga menyebabkan terjadinya banjir.

Gugatan tersebut sudah masuk ke persidangan. Sidang pertama dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi sudah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung pada Kamis (9/9/2021).

(dtk)

Dinyatakan Aman dari Kekeringan, 3 Kecamatan di Pamekasan

Dinyatakan Aman dari Kekeringan, 3 Kecamatan di Pamekasan

Bintangpos.com, Pamekasan  – Tiga dari total 13 kecamatan berbeda di kabupaten Pamekasan, dinyatakan aman dan bebas dari bencana kekeringan yang melanda daerah tersebut, khususnya memasuki musim kemarau pada tahun 2021.

Tiga kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Galis, Pakong dan Kecamatan Pamekasan (Kota), ketiganya tidak termasuk dari 10 kecamatan berbeda yang dipastikan terdampak kekeringan yang tersebar di sebanyak 263 dusun yang tersebar di 73 desa.

“Kekeringan yang terjadi di Pamekasan pada tahun ini, mengalami penurunan dibandingkan 2020 lalu. Di mana saat ini terdapat tiga kecamatan yang dinyatakan aman dari kekeringan, yakni Kecamatan Kota (Pamekasan), Galis dan Pakong,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Pamekasan, Ibnu Hajar, Kamis (9/9/2021).

Bahkan angka titik sebaran kekeringan di wilayah tersebut, juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. “Jadi titik kekeringan pada tahun ini mengalami lebih sedikit dibangding tahun lalu, di mana saat itu titik kekeringan tersebar di 311 dusun di 77 desa berbeda di Pamekasan,” ungkapnya.

Berdasar perakiraan BMKG Juanda Jawa Timur, puncak kemarau di Pamekasan diprediksi terjadi pada bulan (September) ini. “Terdapat dua jenis kekeringan yang terjadi di kabupaten Pamekasan, khususnya pada musim kemarau tahun ini, yakni kekeringan kritis dan kekeringan langka,” ungkapnya.

“Kekeringan kritis diprediksi terjadi di 30 desa berbeda, di mana jarak tempuh masyarakat dengan keberadaan air bersih lebih dari 3 kilometer. Sementara kekeringan langka terjadi di 43 desa berbeda, di mana sumber air bersih terdekat sekitar 500 hingga 3 kilometer,” imbuhnya.

Guna mengantisipasi sekaligus mengatasi persoalan tersebut, pihaknya menggandeng sejumlah instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan warga. “Bulan ini kami akan melakukan dropping air bersih ke daerah terdampak kekeringan, tentunya dengan bekerjasama dengan PDAM dalam penyaluran air bersih,” jelasnya.

Sementara untuk mengatasi persoalan kekeringan di wilayah setempat, pihaknya juga merencanakan program jangka panjang. Salah satunya dengan melakukan program pengeboran, pipanisasi hingga pengembangan embung seperti di Kecamatan Kadur dan Pademawu.

“Hal itu kita lakukan sebagai salah satu langkah dan upaya untuk mengatasi kekeringan, sekaligus mengajak masyarakat untuk selalu melestarikan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan air di bawah tanah. Sehingga pada tiga hingga lima tahun kedepan, Pamekasan diharapkan bebas dari kekeringan,” pungkasnya. (brj)

Pilkades Serentak 61 Desa di Lamongan

Pilkades Serentak 61 Desa di Lamongan

Bintangpos.com, Lamongan – Pada tahun 2022 mendatang, Kabupaten Lamongan akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan telah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut pelaksanaan Pilkades serentak tersebut.

Berdasarkan data update yang diserap dari DPMD Lamongan per tanggal 8 September 2021, bahwa Pilkades serentak itu akan diikuti sebanyak 61 desa di Kabupaten Lamongan. Adapun sejumlah persiapan yang dilakukan itu mulai dari legalitas, penyusunan Draf Perbup, pengarahan anggaran, skema pencoblosan, hingga pemetaan desa-desa rawan.

“Pilkades serentak tahun 2022 ini akan diikuti oleh 61 desa, yang rencanya digelar pada bulan Mei – Juni 2022. Fokus persiapan yang dilakukan oleh DPMD Lamongan adalah penyusunan Draf Perbup tentang Pilkades,” ungkap Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Lamongan, Ismaun SH MM.

Lebih lanjut, Ismaun menyampaikan, bahwa penyusunan Draf Perbup itu dilakukan dengan tetap menyesuaikan Permendagri yang baru, yakni terkait pelaksanaan Pilkades di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, hal itu dilakukan demi mensukseskan berlangsungnya pesta demokrasi di tingkatan desa tersebut.

Selain penyusunan Draft Perbup, Ismaun menambahkan, pihaknya juga akan memetakan desa-desa di Lamongan yang dinilai rawan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa digelar, sehingga potensi kerawanan itu bisa dicegah dan ditekan sedini mungkin.

“Untuk saat ini terkait dengan kendala belum ada pembahasan tersebut. Sementara masih menyiapkan regulasinya dulu. Namun, untuk pemetaan desa-desa yang rawan ini start akan kami mulai pada awal tahun 2022,” tambahnya.

Dalam keterangannya, Ismaun juga menuturkan, bahwa pada tahun 2022 mendatang, banyak jabatan Kepala Desa di Lamongan yang sudah habis masa baktinya, sehingga BPD yang akan menggelar Pilkades untuk mensosialisasikan langkah-langkah kongkrit lebih awal agar dapat menekan potensi instabilitas daerah.

“Pilkades serentak yang akan diikuti oleh 61 desa dalam satu kali tahap pemilihan ini akan membutuhkan manajemen yang tidak sederhana, sehingga tentu langkah preventif dan persiapan juga harus matang. Semoga nanti prosesnya akan berjalan lancar,” tandasnya.

Terakhir, mengenai anggaran yang dipersiapkan untuk Pilkades serentak, Ismaun menyebut, bahwa saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti, karena anggaran tersebut nantinya masuk dalam APBD kabupaten tahun 2022.

“Selain dibiayai melalui APBD, Pilkades juga boleh dibiayai dari APBDes, hal itu sesuai Perda nomor 3 tahun 2015. Mengenai besarannya tidak diatur, intinya harus se-efesien mungkin, sesuai kemampuan desa masing-masing,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Lamongan sudah beberapa kali menggelar Pilkades secara serentak. Pada tahun 2019 lalu, tepatnya tanggal 17 September, Pilkades digelar serentak dengan jumlah yang cukup banyak, yakni 385 desa yang dilaksanakan dalam satu hari.

Sebelumnya, Pilkades secara serentak juga pernah dilakukan, yakni pada tahun 2013 yang diikuti oleh 381 desa dan pada tahun 2017 yang diikuti 398 desa. Meski pelaksanaannya dibagi dalam tiga kali tahapan, namun Pikades tersebut telah berjalan sukses. (brj)

Tarif Cukai Terus Naik, Rokok Ilegal Makin Subur Ungkap Tim Peneliti UB Malang

Tarif Cukai Terus Naik, Rokok Ilegal Makin Subur Ungkap Tim Peneliti UB Malang

Bintangpos.com, Malang – Kenaikan tarif cukai dan harga rokok tidak berpengaruh pada penurunan jumlah perokok aktif di Indonesia. Bahkan, kenaikan tarif cukai justru membuat peredaran rokok ilegal makin subur. Padahal, rokok ilegal justru membuat negara tidak mendapat pajak cukai dan tembakau.

Tim Peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi (PPKE) FEB Universitas Brawijaya yaitu Imanina Eka Dalilah dan Joko Budi Santoso mengungkapkan, kenaikan cukai demi mengurangi angka perokok dewasa hingga 32,3 sampai 32,4 persen. Serta diharapkan perokok anak-anak dan remaja turun menjadi 8,8 hingga 8,9 persen pada 2021.

Tahun ini Pemerintah melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 198/2020 menaikkan tarif cukai hingga 16 persen dan rata-rata tertimbang sebesar 12,5 persen yang berlaku sejak 1 Februari 2021. Tetapi faktanya kenaikan cukai rokok tidak menurunkan angka prokok dengan usia 15 tahun ke atas.

“Fakta menunjukkan bahwa selama lebih dari 10 tahun sejak tahun 2007, angka prevalensi merokok usia 15 tahun ke atas tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menjadi indikasi bahwa kebijakan kenaikan cukai untuk menekan prevalensi merokok kurang efektif,” kata Imanina Eka, Kamis, (9/9/2021).

Joko Budi mengungkapkan, kenaikan tarif cukai dan harga rokok setiap tahun justru berdampak pada penurunan jumlah pabrik rokok. Kemudian, peredaran rokok ilegal lebih besar dibandingkan dengan penurunan jumlah perokok.

“Pada 2007, jumlah pabrikan rokok mencapai 4.793. Namun pada 2018 hanya tersisa 456 pabrikan rokok. Artinya, hanya kurang 10 persen saja dari jumlah pabrikan rokok di tahun 2007 yang mampu bertahan sampai saat ini,” ujar Joko.

Joko mengatakan, disisi lain volume produksi IHT (Industri Hasil Tembakau) terus menunjukkan trend penurunan dan juga penurunan pertumbuhan produksi. Sesuai Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2020) sejak 2014, volume produksi IHT terus mengalami penurunan.

Pada 2020, IHT mengalami penurunan volume produksi rokok terbesar dalam delapan tahun terakhir, yakni hingga minus 11 persen. Padahal IHT adalah industri padat karya, di mana dalam keberlangsungan operasional melibatkan banyak pekerja.

“IHT mampu menyerap tenaga kerja sekitar 6 juta tenaga kerja. IHT juga memiliki linkage yang besar pada penyerapan tenaga kerja di sektor lainnya, yaitu sebanyak 2,9 juta pedagang eceran, 150 ribu buruh pabrik rokok, 60 ribu karyawan pabrik, 1,6 juta petani cengkeh dan 2,3 juta petani tembakau. Di samping itu, IHT merupakan salah satu industri asli Indonesia yang masih bertahan dengan kandungan lokal konten yang tinggi. Namun, Urgensi eksistensi IHT mendapat tantangan cukup besar dari sisi isu kesehatan, kebijakan tarif, dan peredaran rokok ilegal,” papar Joko.

Joko mengungkapkan, IHT memiliki peran strategis dalam perekonomian yang ditunjukkan dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara yang mencapai 11 persen dari total penerimaan pajak. Meski demikian, tarif CHT tak bisa secara parsial hanya dilihat sebagai komponen penerimaan negara saja tanpa memperhatikan keberlangsungan industrinya.

PPKE FEB-UB berusaha mengkaji secara komprehensif terkait isu-isu tersebut secara berkelanjutan. Kajian saat ini fokus pada analisis kebijakan cukai terhadap keberlangsungan IHT. Hasil penelitian pola perilaku konsumen produk IHT menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab seseorang memutuskan untuk mengkonsumsi rokok di usia dewasa diantaranya kebiasaan, pengaruh teman atau lingkungan sekitar rumah dan stres.

“Sedang kenaikan harga rokok tidak efektif menurunkan angka prevalensi merokok. Sebab kenaikan harga rokok bukanlah faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan berhenti merokok. Bukan pula faktor harga. Kenaikan harga rokok akan menyebabkan perokok mencari alternatif rokok dengan harga yang lebih murah atau terjangkau, salah satu alternatifnya adalah rokok ilegal,” tandas Joko. (brj)

Disdik Jatim luncurkan E-KTSP

Disdik Jatim luncurkan E-KTSP

Bintangpos.com, Surabaya – Dinas Pendidikan Jawa Timur meluncurkan aplikasi Elektronik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (E-KTSP) di Surabaya, Kamis, guna mempermudah pengajuan kurikulum operasional secara digital yang disusun oleh satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan sebanyak 1.506 SMA yang terdiri dari 423 SMA negeri dan 1.083 SMA swasta akan menggunakan aplikasi ini mulai tahun ajaran baru.

“Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah lembaga dalam pengurusan KTSP di lingkungan Disdik Jatim. Selama ini pengurusan KTSP yang manual justru meninggalkan dokumen yang cukup tebal dan rangkap empat,” katanya.

Tak hanya itu, proses manual ini juga membutuhkan waktu dan proses yang cukup Panjang dalam mendapatkan pengesahan.

“Banyak sekolah yang datang dari jauh misalnya Madiun, Ponorogo, Pacitan kadang tidak cukup satu hari penyelesaian pengesahan jika menggunakan cara manual. Karena banyak dokumen juga yang harus diproses,” ujarnya.

Melalui E-KTSP ini, lanjut Wahid, proses pengesahan KTSP akan lebih efisien dan efektif. Proses ini juga akan menghindari banyak lembaga yang hanya copy paste dalam penyusunan dokumen KTSP.

Dengan begitu keaktifan dan ketertiban guru dalam menjalankan tugas pokok yakni pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) akan terpantau. Apalagi KTSP merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi pendidikan nasional.

“Kami juga dapat memantau keaktifan kepala sekolah dalam perencanaan pembelajaran,” ujar Mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim itu.

Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Jatim Ety Prawesti menambahkan keunggulan aplikasi E-KTSP adalah keterlibatan semua elemen lembaga dalam pengurusan dan pengesahannya.

“Keterlibatan semua pihak ini akan membantu monitoring pengajuan dan pengesahan KTSP. Keunggulan lainnya yakni, proses pengajuan dan pengesahan dilakukan secara real time,” katanya.

Di samping itu, banyaknya pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen KTSP ini juga sebagai acuan kepala sekolah dan guru dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program K-13 agar terukur.

Selain itu juga menjadi dokumen acuan operasional bagi dinas pendidikan, pengawas dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum di sekolah.

Ety menjelaskan dalam penggunaannya sekolah terlebih dahulu harus mengakses https://E-ktsp.ppsma-jatim.com kemudian masukkan username dan password.

Selanjutnya, sekolah mengunduh dokumen I, II dan III. Kemudian kepala sekolah akan menilai, mengajukan KTSP dan mengunduh SPTJM. Setelahnya kepala sekolah akan menilai dan mereview buku 1.

“Jika proses ini sudah benar maka akan memberi status dari draft menjadi reviewed dan akan diteruskan ke cabang dinas pendidikan wilayah,” katanya.

(ant)