Pembubaran BSNP Dipersoalkan

Pembubaran BSNP Dipersoalkan

Bintangpos.com, Jakarta – Pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) oleh pemerintah dipersoalkan. Keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan UU Sisdiknas.

Permendikbud-Ristek 28/2021

Keputusan terkait pembubaran BSNP tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021. Dalam salinan Permendikbud, pembubaran BSNP itu ada di Pasal 334. Berikut bunyi selengkapnya:

Pasal 334
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1335) tentang Badan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Informasi mengenai pembubaran BSNP ini dibenarkan oleh anggota BSNP, Doni Koesoema. Namun Doni menyebut penggabungan Badan Standar menyalahi aturan.

“Secara pribadi saya berpendapat bahwa akuisisi keberadaan badan standar di bawah Kemendikbud-Ristek menyalahi amanat dalam UU Sisdiknas Pasal 35 karena dalam pasal penjelasannya badan ini harus mandiri,” ujar Doni.

Tanggapan PGRI

PGRI angkat bicara terkait pembubaran BSNP ini. Pembubaran BSNP disebut melanggar UU Sisdiknas.

“Pembubaran BSNP merupakan keputusan yang tergesa-gesa, tanpa kajian matang, dan jelas melanggar UU Sisdiknas. BSNP sebagai lembaga mandiri, profesional, dan independen keberadaannya masih sangat dibutuhkan untuk mengawal agar pendidikan di Indonesia tidak kehilangan arah,” kata Ketua Umum PGRI Unifah kepada wartawan, Rabu (1/9/2021).

Status BSNP sebagai lembaga diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). BSNP bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan. Begini bunyi pasalnya:

Pasal 35
(3) Standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Dalam bagian penjelasan pasal, disebutkan badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan provinsi.

Kini BSNP telah dibubarkan. Tugas BSNP selanjutnya akan digantikan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, badan ini akan bertanggung jawab langsung kepada Mendikbudristek. Sementara BSNP adalah lembaga independen.

Penjelasan Kemendikbud-Ristek

Pemerintah memberikan penjelasan terkait BSNP yang kini dibubarkan. Kini pemerintah membentuk Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan (DPSNP).

“Kemdikbudristek akan menyesuaikan tugas dan fungsi BSNP menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan guna memastikan keberlanjutan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan terkait standar nasional pendidikan,” kata Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto, Selasa (31/8).

Dia mengatakan DPSNP akan bertugas memberi pertimbangan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenai standar nasional pendidikan.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan di mana pengembangan standar nasional pendidikan dapat melibatkan pakar.

“Kemdikbudristek mengundang kepada seluruh anggota BSNP untuk menjadi anggota Dewan tersebut untuk bersama mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Anang.

Nantinya tugas BSNP akan digantikan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, badan ini akan bertanggung jawab langsung kepada Mendikbudristek. Sementara BSNP adalah lembaga independen.

Anang mengatakan KemenPAN-RB merekomendasikan agar struktur organisasi yang baik haruslah bersifat adaptif dengan dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Selain itu, amanat Presiden Republik Indonesia yang mendorong terwujudnya organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, sesuai dengan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian.

“Dalam hal ini, standar nasional pendidikan merupakan bagian dari NSPK yang perumusannya menjadi tugas dan fungsi Kemendikbudristek,” katanya.

Kemudian, Pasal 29 Perpres 62/2021 tentang Kemdikbudristek menyebutkan bahwa Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan bertugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan.

Lalu, Pasal 35 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengatur pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Dia mengatakan, penjelasan Pasal 35 menyebutkan bahwa badan tersebut bersifat mandiri. Selaras dengan penataan tugas dan fungsi Kemdikbudristek, badan sebagaimana dimaksud pada UU Sisdiknas tersebut adalah badan akreditasi.

Saat ini terdapat tiga badan akreditasi yang membantu pengembangan standar nasional pendidikan serta memantau dan melaporkan pencapaiannya secara nasional melalui akreditasi: Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah; serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (dtk)

Banyuwangi Rekrut Relawan sedangkan Jember Polemik Honor Covid 19

Banyuwangi Rekrut Relawan sedangkan Jember Polemik Honor Covid 19

Bintangpos.com, Banyuwangi– Pemkab Banyuwangi kembali mendapat tambahan relawan penanganan Covid-19. Sebanyak 54 tenaga medis yang telah mendaftarkan diri menjadi relawan dan siap diterjunkan. Mereka akan membantu penguatan tes dan pelacakan (tracing) serta percepatan vaksinasi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengucapkan terima kasih atas kesediaannya para relawan yang mau membantu penanganan Covid-19 di Banyuwangi. “Saya sangat berterima kasih pada para tenaga medis yang mau menjadi relawan,” kata Ipuk, Rabu (1/9/2021).

Ipuk mengatakan nantinya akan diterjunkan untuk membantu Puskesmas-Puskesmas dalam upaya penguatan tracing dan testing, serta percepatan vaksinasi.

“Kita memang akan percepat vaksinasi. Dalam dua hari terakhir, 30 dan 31 Agustus, vaksinasi kita bisa capai 15.000 dosis per hari.  Tentu tambahan relawan akan sangat membantu,” ujarnya.

Menanggapi terkait penangangan Covid 19 khususnya untuk honor pemakaman jenazah, Bupati Ipuk menyebut tidak ada aturannya. Beda dengan Kabupaten Jember yang ramai, sejumlah pejabat menerima honor Rp 70 juta lebih dari pemakaman jenazah Covid 19.

“Kalau di Banyuwangi kami Satgas Covid tidak menerima honor dalam bentuk apapun. Kami ikhlas membantu masyarakat agar bebas dari penyebaran Covid 19,” ungkapnya.

Sementara itu, Bobby salah seorang relawan penanganan Covid 19 mengaku ikhlas mengemban tugasnya. Meskipun, dia meyakini banyak risiko yang menanti.

“Menjadi relawan penanganan Covid-19 memang risikonya tinggi. Tapi apa yang kami lakukan, semoga bisa menjadi ladang pahala kami,” kata Bobby, salah seorang relawan, usai mengikuti pengarahan dan pelepasan relawan Penanganan Covid-19 Banyuwangi.

Boby mengatakan sebelum mendaftarkan diri menjadi relawan, dia terlebih dulu meminta restu dari keluarganya. “Saya sudah minta izin sama keluarga untuk menjadi relawan, dan mereka mengizinkan,” tambah Bobby.

Relawan lainnya, Indri mengatakan, terpanggil untuk turut menjadi relawan karena ingin ilmu dan tenaganya sebagai tenaga medis turut memberikan sumbangsih membantu penanganan Covid-19 di Banyuwangi, meskipun memiliki risiko yang tinggi.

“Kita ikhitiar saja, selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga stamina dan lainnya. Semoga kami bisa membantu dan berbuat banyak,” kata Indri yang juga seorang bidan.

Relawan tersebut sudah siap diturunkan membantu penguatan testing dan tracing, serta percepatan vaksinasi. Mereka akan dibagi menjadi beberapa tim. Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan home base yang lokasinya tidak jauh dari Posko Penanganan Covid-19 Banyuwangi. (brj)

 

PPP Dorong Bupati Jember Cari Terobosan dan Peluang di Luar APBD

PPP Dorong Bupati Jember Cari Terobosan dan Peluang di Luar APBD

Bintangpos.com, Jember– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong Bupati Hendy Siswanto agar mencari terobosan dan peluang di luar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mendanai pembangunan.

“Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, menuju Jember sejahtera dan bahagia lahir batin dunia akhirat, dibutuhkan kepiawaian bupati dan wakil bupati untuk mencari terobosan dan peluang-peluang baru, untuk mendapatkan program dan anggaran yang sah halal dan dapat dipertanggungjawabkan di luar APBD tahun berjalan,” kata Imron Baihaqi, juru bicara Fraksi PPP.

Dorongan ini tak lepas dari kondisi perekonomian Jember saat ini. Imron menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Jember pada 2020 tercatat minus 2,98 persen. Sementara target pertumbuhan ekonomi pada 2024 adalah 5,3 persen dan 5,5 persen pada 2026. “Dalam upaya pencapaian target tersebut, bupati dan wakil bupati beserta seluruh perangkat daerah hendaknya mampu mencari ide kreatif dan inovatif untuk melakukan akselerasi nyata,” kata Imron.

PPP mengingatkan, target itu tak akan mudah dicapai. Apalagi sejumlah indikator kesejahteraan tidak sedang baik-baik saja. Pada 2020 angka penganguran meningkat jadi 5,12 persen dan angka kemiskinan meningkat jadi 10,09 persen. “Sementara, pada 2024, bupati dan wakil bupati menargetkan penurunan angka pengangguran menjadi 4,5 persen dan pada 2026 menjadi 4,3 persen,” kata Imron.

“Target penurunan angka pengangguran dan kemiskinan menurut kami sangat spektakuler Sementara, Jember hingga saat ini masih berada dalam suasana pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum diketahui kapan berakhirnya,” kata Imron.

Bupati Hendy Siswanto menyebutkan beberapa terobosan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi. “Upaya untuk mengurangi pengangguran adalah dengan melibatkan tenaga kerja lokal dalam kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD, yaitu program padat karya, proyek-proyek infrastruktur daerah, pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, pemagangan dalam negeri, pelatihan teknologi tepat guna, kerjasama antar daerah, Job Fair, dan perlindungan Hubungan Industrial Peace (HIP),” katanya, dalam sidang paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (1/9/2021). (brj)