Pemkot Mojokerto Terima 10 Sertifikat Tanah Jalan (Data Aset Daerah)

Pemkot Mojokerto Terima 10 Sertifikat Tanah Jalan (Data Aset Daerah)

Bintangpos.com, Mojokerto– Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menerima sertifikat aset tanah dari Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Ada sebanyak 10 sertifikat tanah jalan aset daerah yang terbit dari 18 yang diajukan Pemkot Mojokerto ke Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

Sertifikat diterima secara langsung oleh Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Dekasius Sulle di Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat, Jalan Hayam Wuruk 50, Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan, keberadaan legalitas aset daerah berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan adalah hal yang penting. “Dengan adanya sertifikat aset tanah maka keberadaan lahan milik daerah akan terdata dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Ning Ita (sapaan akrab, red), juga jelas peruntukannya dan terdaftar secara hukum melalui Kantor Pertanahan. Menurutnya, kerjasama antara Pemkot Mojokerto dan Kantor Pertanahan setempat sudah terjalin sejak tahun 2018 sebelum dirinya menjabat Wali Kota Mojokerto.

“Penyerahan sertifikat aset tanah pertama kalinya, ada sebanyak 59 sertifikat, kemudian berlanjut hingga tahun ini. Kerja sama yang terjalin bisa terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena program sertifikasi tanah ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo,” katanya.

Presiden Joko Widodo, tegas Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto, ingin menyelesaikan sertifikasi seluruh lahan di Indonesia pada 2023. Ning Ita menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto yang baru dengan semangat percepatannya.

“Karena beberapa waktu lalu speed sempat menurun. Sekarang speed-nya kencang banget. Semoga capaian kerjasama kita menghasilkan target yang sesuai yang ditetapkan oleh KPK. KPK memberikan perhatian terhadap program percepatan sertifikasi aset tanah,” ujarnya.

Baik di kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Badan Usaha Milik Negera (BUMN). Sesuai target yang ditetapkan KPK yaitu 116 bidang, 23 bidang sudah selesai sertifikasi, 50 bidang masih dalam proses sertifikasi, 20 bidang dalam proses verifikasi BPN dan 23 dalam proses pemberkasan.

“Fokus kita pada manajemen aset daerah, dimana kita dipantau KPK. Namun terlepas dari intevensi KPK menyangkut manajemen aset, kita butuhkan beberapa poin kerjasama yang masih terkait, sesuai porsi Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Seperti penyelamatan aset dan sebagainya, juga koordinasi secara langsung dengan jajaran Kantor Pertanahan Kota Mojokerto,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Dekasius menyampaikan, bahwa BPN memiliki program Kota Lengkap. Dimana melalui Kota Lengkap ini akan diperoleh data lengkap baik itu tentang luas tanah dan kepemilikan tanah. “Program ini merupakan satu langkah yang tepat dari pemerintah daerah untuk mengamankan aset daerah,” tambahnya.

Sebanyak 10 aset tanah jalan tersebut meliputi aset Jalan JA Soeprapto, Jalan Mojopahit Sentanan, jalan Mojopahit Kauman, Jalan Kartini Kauman, Jalan Mpu Nala Kedundung, Jalan Mpu Nala Balongsari, Jalan HOS Cokroaminoto Jagalan, Jalan HOS Cokroaminoto Balongsari, Jalan Hayam Wuruk Magersari dan aset Jalan KH Hasyim Asy’ari Kauman. (brj)

Jabatan Pemprov : 56 Orang Berebut 16 Posisi sementara  2 Posisi Sepi Peminat

Jabatan Pemprov : 56 Orang Berebut 16 Posisi sementara 2 Posisi Sepi Peminat

Bintangpos.com, Surabaya– Lowongnya 18 jabatan pimpinan tertinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemprov Jatim yang dibuka sejak 4 Agustus telah memasuki tahapan akhir. Hingga saat ini, tersisa 56 orang pendaftar dari 108 orang pendaftar.

“Dari 18 posisi jabatan yang dilakukan seleksi terbuka sejak awal Agustus, ada 108 yang mendaftar. Dan, dari jumlah itu ada 85 orang memenuhi syarat administrasi. Dari 18 posisi, ada dua posisi yang sepi peminat yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra dan Asisten II Ekonomi Pembangunan. Yang melamar di dua posisi itu hanya satu orang yang sama. Akhirnya, dua posisi itu ditunda atau dibatalkan, sedangkan 16 posisi dilanjutkan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Indah Wahyuni kepada wartawan di kantornya, Rabu (1/9/2021)

Pejabat yang juga Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) ini menjelaskan, sebenarnya ada tiga posisi yang sepi peminat. Yakni, Asisten I, Asisten II dan Kepala Dinas Kesehatan. Sudah dilakukan perpanjangan tiga hari, jumlah peserta tidak berubah.

“Untuk posisi Kepala Dinkes ada 2 orang pendaftar, kita lanjutkan prosesnya,” tuturnya.

Yang menjadi favorit pelamar adalah posisi Kepala Bakorwil, yakni Bakorwil Madiun dan Malang. Peminatnya ada 34 orang lebih. Selain itu, posisi Biro Administrasi Pembagunan dan Biro Administrasi Perekonomian juga banyak peminatnya, karena mendekati 30 orang yang mendaftar.

“Kami telah melakukan perankingan yang sudah menjalani tes kompetensi dan potensi, yang lolos ada 56 orang dan telah membuat makalah serta wawancara. Jadi, tugas panitia seleksi adalah menentukan tiga besar di setiap posisi. Kemudian, dari tiga besar itu akan diambil satu orang dan semua tergantung user, yaitu Ibu Gubernur,” jelasnya.

Pejabat yang akrab disapa Yuyun ini menegaskan, Gubernur Jatim telah meminta seleksi terbuka pejabat berjalan transparan, kredibel dan akuntabel.

“Seleksi tidak ada bayaran apapun, tidak ada penerimaan apapun ke anggota pansel. Tolong laporkan kalau ada yang meminta uang dan menjanjikan jabatan. Saya Insya Allah menjalankan amanah dengan baik. Kredibilitas Ketua Pansel Prof Nuh juga tidak diragukan dan sangat kredibel,” tukas Yuyun yang juga anggota pansel ini.

Pada pengumuman dan pendaftaran seleksi terbuka tersebut, juga berdasarkan Surat Edaran Menpan dan RB tanggal 22 April 2020 Nomor: 52 Tahun 2020 perihal Pelaksanaan JPT secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi Terbuka dilakukan 5 hari kerja, dan jika dalam waktu tersebut belum diperoleh pelamar yang memenuhi syarat minimal 3 orang calon, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu pengumuman dan pendaftaran selama 3 hari kerja.

Beberapa tahapannya yakni seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi, assesment kompetensi manajerial (oleh tim assessor atau Lembaga Assessment Center yang ditunjuk), dan pengumuman hasil assesment kompetensi manajerial.

Selain itu, dilakukan juga seleksi kompetensi bidang (wawancara panitia seleksi), pengumuman hasil seleksi terbuka, pengajuan 3 calon terbaik untuk setiap jabatan lowong, laporan hasil pelaksanaan seleksi terbuka kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi, dan penetapan 1 calon untuk setiap jabatan lowong oleh Gubernur Jatim.

Selanjutnya, pelantikan setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN. Jadwal seleksi terbuka pengisian JPT pratama di lingkungan Pemprov Jatim tahapannya dimulai 4 Agustus 2021 dan diawali pengumuman melalui website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim di http//bkd.jatimprov.go.id/.

Dimana, baik pengumuman dan lampiran yang dibutuhkan bisa di download dari website tersebut. Kemudian, di tahap akhir yakni pengajuan tiga nama terbaik kepada Gubernur pada 7 September 2021.

Sekadar diketahui, ada 18 kepala OPD yang kosong di lingkungan Pemprov Jatim. Yakni, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Madiun Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Jember Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Malang Provinsi Jawa Timur, Wadir Penunjang Pelayanan RSUD dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, dan Wadir Penunjang dan Pendidikan Penelitian RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur.

Berikutnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Direktur RSUD Karsa Husada Batu. (brj)

Warga Bangkalan Keluhkan Infrasruktur Listrik dan Minim Air Bersih

Warga Bangkalan Keluhkan Infrasruktur Listrik dan Minim Air Bersih

Bintangpos.com, Bangkalan– Banyaknya keluhan dan permasalahan di setiap desa hingga kini banyak yang tidak ditangani dengan baik. Menanggapi hal itu, Bupati Bangkalan meminta masyarakat lakukan laporan secara langsung.

Salah satu keluhan muncul dari masyarakat Kecamatan Konang. Di sana mayoritas masyarakat mengeluhkan perbaikan infrastruktur serta minimnya air bersih di wilayah tersebut.

“Selain itu masyarakat juga mengeluhkan minimnya ketersediaan listrik karena secara geografis jauh dari perkotaan sehingga sering luput dari pantauan pemerintah,” ungkap salah satu Kades di Kecamatan Konang, Rabu (1/9/2021).

Sementara itu, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengakui banyaknya keluhan dari masyarakat yang belum bisa terakomodir dengan baik. Sehingga, kini pihaknya membuka hotline untuk menampung berbagai aduan.

“Masyarakat bisa menghubungi saya langsung ke nomor 082331683360. Di nomor tersebut akan langsung saya terima dan saya respon,” ujarnya saat melakukan peninjauan di Kecamatan Konang.

Ia berharap masyarakat dapat kooperatif untuk proaktif melaporkan seluruh keluhan dan juga adanya penyelewengan di lapangan. Sehingga, permasalahan di seluruh daerah bisa ditampung dan diselesaikan.

“Semua keluhan bisa disampaikan, bahkan jika ada pungli bansos ataupun di hal lain laporkan saja. Hotline tersebut untuk seluruh masyarakat Bangkalan, jadi tidak perlu melalui proses yang sulit untuk melaporkan adanya keluhan,” tandasnya. (brj)