Polres Malang Gelar Baksos, Polwan bersama dengan Bhayangkari menyambut HUT Ke 73 Polwan

Polres Malang Gelar Baksos, Polwan bersama dengan Bhayangkari menyambut HUT Ke 73 Polwan

Bintangpos.com, Malang – Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono melalui Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Kompol Cicik Darwati, memimpin Bakti Sosial dalam rangka hari jadi Polisi Wanita (Polwan) ke-73 yang jatuh pada tanggal 1 September 2021.

Kegiatan Baksos, Selasa (31/8/2021) kali ini, ditujukan kepada warga yang terdampak Covid-19 di beberapa pasar, diantaranya Pasar Kepanjen, Pasar Cempokomulyo dan Pasar Pakisaji.

“Kegiatan pagi ini bertepatan dengan peringatan HUT Polwan ke-73, kami mengadakan kegiatan baksos di pasar Kepanjen, Cempokomulyo dan Pakisaji,” kata Cicik.

Dalam pelaksanaannya, Polwan Polres Malang bersama dengan Bhayangkari memberikan bantuan sosial berupa kotak nasi sejumlah 200 kotak. Cicik bersama rombongan membagikan kotak nasi tersebut kepada beberapa pedagang, tukang becak, jukir serta masyarakat lainnya.

“Kami bergabung dengan Bhayangkari membagikan 200 kotak nasi kepada pedagang dan kepada masyarakat lainnya seperti jukir dan tukang becak,” tambahnya.

Cicik menjelaskan bahwa di masa pandemi saat ini banyak masyarakat yang terdampak, yang mungkin dirasakan yaitu dengan menurunnya pendapatan. Maka dari itu kegiatan kami ini semoga dapat sedikit meringankan beban masyarakat tersebut.

“Semoga kegiatan yang kami laksanakan pagi ini dapat sedikit meringankan beban dari masyarakat,” ungkap Cicik.

Cicik barharap dengan peringatan HUT ke-73 ini, semoga Polwan semakin baik dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, serta semakin dicintai masyarakat,” pungkas Cicik. (brj)

Polwan Polres Pamekasan Bagikan Paket Sembako dan Masker Menyambut HUT Ke-73 Polwan

Polwan Polres Pamekasan Bagikan Paket Sembako dan Masker Menyambut HUT Ke-73 Polwan

Bintangpos.com, Pamekasan– Sejumlah personil Polwan Polres Pamekasan, menggelar aksi sosial berupa membagikan paket sembako dan masker bagi masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah di kabupaten Pamekasan, Selasa (31/8/2021).

Giat sosial tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-73 Polwan yang biasa dirayakan setiap tanggal 1 September. Sekaligus membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019.

“Dalam rangka menyambut HUT Ke-73 Polwan, kami melaksanakan bhakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada keluarga kurang mampu atau para janda tua yang ada di kabupaten Pamekasan. Khususnya warga terdampak Covid-19,” kata Kasubbag Humas Polres Pamekasan, AKP Nining Dyah.

Lebih lanjut disampaikan, giat tersebut sengaja dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian Polri khususnya personil Polwan terhadap masyarakat terdampak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akibat pandemi Covid-19.

“Jadi kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polwan Polres Pamekasan kepada masyarakat, sehingga kami bisa senantiasa memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat maksimal kepada masyarakat dengan orientasi semakin dipercaya dan dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.

Tidak kalah penting, pihaknya juga mengimbau sekaligus meminta masyarakat untuk bersama-sama menerapkan protokol kesehatan guna mencegah sekaligus memutus rantai penyebaran Covid-19. “Sikap disiplin mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu langkah jitu memutus pandemi ini,” tegasnya.

“Sementara untuk kegiatan sosial seperti ini memang rutin dilaksanakan setiap tahun, khususnya menjelang Hari Jadi Polwan. Sehingga dengan momentum ini kita harapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu khususnya saat ini ditengah pandemi Covid-19,” pungkasnya. (brj)

Mendagri tegur 10 kepala daerah yang belum tunaikan insentif tenaga kesehatan

Mendagri tegur 10 kepala daerah yang belum tunaikan insentif tenaga kesehatan

Bintangpos.com, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 10 bupati-wali kota yang masih belum membayarkan insentif tenaga kesehatan.

Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga dalam keterangannya lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa, mengatakan realisasi pos belanja insentif tenaga kerja kesehatan daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD.

“Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan DBH (dana bagi hasil) tahun anggaran 2021 ini diperuntukkan untuk penanganan COVID-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah” kata dia.

Artinya, lanjut Kastorius Sinaga faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda. Namun hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang datanya telah cek kembali ke data Kemenkeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan innakesda.

Bahkan, lanjut dia di beberapa daerah yang termasuk PPKM level 4, dimana penyebaran COVID-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah.

“Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu ‘front liner‘ penanganan COVID-19 di daerah,” ucapnya.

Karena itu, Kastorius Sinaga mengatakan pada 30 Agustus 2021, Mendagri Tito Karnavian telah menanda-tangani surat teguran kepada 10 kepala daerah (bupati dan wali kota) yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya.

“Hari ini surat teguran Bapak Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan ke 10 bupati dan wali kota yang belum membayarkan innakesdanya,” ujarnya.

Kastorius Sinaga menjelaskan 10 kepala daerah tersebut yakni Wali Kota Padang, Bupati Nabire, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Madiun, Wali Kota Pontianak, Bupati Penajem Paser Utara, Bupati Gianyar, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih, dan Bupati Paser.

Dalam surat teguran yang ditembuskan ke Presiden tersebut, Mendagri meminta para kepala daerah tersebut untuk segera membayarkan innakesda.

Kemudian, bila daerah belum melakukan refocusing anggaran sebagai sumber belanja innakesda, kepala daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran innakesda tidak terhambat.

Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, secara langsung, Mendagri memerintahkan jajaran eselon 1 Kemendagri, utamanya Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah melakukan monitoring mingguan realisasi APBD.

Monitoring mingguan realisasi dari 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia itu berkaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan COVID-19 di daerah. (ant)

Jangan ada lagi rangkap jabatan di Pemkot Surabaya tegas Arif Fathoni DPD Golkar

Jangan ada lagi rangkap jabatan di Pemkot Surabaya tegas Arif Fathoni DPD Golkar

Bintangpos.com, Surabaya – DPD Partai Golkar Surabaya mengharapkan tidak ada lagi rangkap jabatan di Pemerintah Kota Surabaya menyusul wali kota setempat, saat ini sudah bisa menggunakan kewenangannya untuk rotasi dan mutasi pejabat.

“Dilihat dari aspek apapun  rangkap jabatan tersebut  menghambat kinerja. Karena satu orang harus fokus pada dua lembaga. Itu tidak mudah,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin.

Selain itu, lanjut dia, rangkap jabatan ini menghambat regenerasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Ada banyak pejabat fungsional yang sebenarnya sudah layak memimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Tapi karena proses rangkap jabatan itu, membuat nilai- nilai manajerial yang bersangkutan menjadi tidak bermanfaat.

Diketahui, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, tepat enam bulan terhitung sejak dilantik, kepala daerah memiliki wewenang melakukan rotasi penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan.

Terhitung sejak 27 Agustus 2021 atau enam bulan sejak dilantik, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah punya kewenangan mengisi jabatan kosong yang kini masih diampu oleh para pejabat pelaksana tugas (Plt). Jabatan kosong itu ada di sembilan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dua camat, dan 30 lurah, serta beberapa posisi lainnya.

Sembilan jabatan kepala OPD Pemkot Surabaya di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR).

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Sekretariat DPRD Surabaya,  Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Dirut RSUD Soewandhie.  Sedangkan dua camat yang kosong yakni Gubeng dan Mulyorejo.

Menurut dia, reposisi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya adalah hak preogratif Wali Kota Surabaya. Tentu, lanjut dia, reorganisasi tersebut dalam rangka agar frekuensi antara wali kota dan wakil wali kota dengan organisasi perangkat daerah (OPD)- nya menjadi sama atau seirama, termasuk dalam hal kinerja.

Ia menilai manajemen kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji menggambarkan gabungan orang lapangan dengan orang manajerial. “Ya, mudah- mudahan  dengan reorganisasi ini semakin menambah kinerja Pemkot Surabaya, dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya.

Perombakan posisi tersebut juga akan berjalan seiring perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemkot Surabaya yang mulai berlaku pada 2021.

DPRD Surabaya telah mengesahkan Raperda Perubahan Atas Perda Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya pada Senin (16/8). Di dalam perubahan perda tersebut menggabungkan sekaligus memecahkan sejumlah OPD.

Soal siapa ditempatkan dimana?, Arif Fathoni yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya ini percaya bahwa Eri Cahyadi dan Armuji sudah punya pertimbangan yang matang untuk itu semua.

“Kami tidak dalam konteks untuk mendorong-dorong seseorang  menjadi apa, ” katanya. (ant)

Ditangkap KPK, Bupati Probolinggo dan suaminya diperiksa di Polda Jatim

Ditangkap KPK, Bupati Probolinggo dan suaminya diperiksa di Polda Jatim

Bintangpos.com, Surabaya – Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama sembilan orang terduga pelaku tindak pidana korupsi diperiksa tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 4 jam di Markas Polda Jawa Timur, Senin, usai terjaring operasi tangkap tangan beberapa saat sebelumnya.

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR RI Fraksi NasDem Hasan Aminudin serta beberapa terduga yang terjaring OTT KPK diperiksa sejak pukul 07.15 hingga 11.15 WIB. Puput Tantriana Sari terlihat memakai kemeja berwarna putih dipadukan jaket warna merah. Sementara suaminya, Hasan Aminudin, memakai setelan baju olahraga.

Ketika keluar dari Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, semua yang terjaring OTT KPK tidak memberikan keterangan apa pun. Mereka langsung masuk bus yang sudah disediakan oleh Polda Jatim.

Tidak hanya para terduga pelaku tindak pidana korupsi, beberapa barang bukti hasil OTT KPK di Probolinggo seperti tas dan koper dimasukkan ke dalam bus oleh polisi.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Polisi Gatot Repli Handoko mengatakan dalam peristiwa OTT KPK di Probolinggo ini institusinya hanya membantu pengamanan dan pengawalan.

“Setelahnya mereka akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di KPK,” ujar Gatot.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama sembilan orang lainnya pada Minggu (29/8) malam.

Selain Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, berdasarkan informasi yang didapat awak media, pejabat yang terjaring OTT KPK itu adalah anggota DPR RI Hasan Aminuddin, suami dari Puput.

“Sejauh ini ada sekitar 10 orang yang diamankan, di antaranya kepala daerah, beberapa ASN Pemkab Probolinggo, dan pihak-pihak terkait lainnya,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Saat ini, tim KPK masih melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang ditangkap tersebut.

“Kemudian dalam waktu 1×24 jam segera kami tentukan sikap terhadap hasil kegiatan penyelidikan dimaksud,” ucap Ali.

Selain itu, ia mengatakan sampai saat ini tim KPK dan juga pihak-pihak yang ditangkap tersebut masih berada di Jawa Timur.

“Perkembangannya akan selalu kami informasikan kepada masyarakat,” kata dia. (ant)

Gempa 5,0 magnitudo guncang Keerom di Papua

Gempa 5,0 magnitudo guncang Keerom di Papua

Bintangpos.com, Jakarta – Gempa berkekuatan 5,0 magnitudo kembali mengguncang Keerom, Papua, pada Minggu 29 Agustus 2021 dini hari WIB.

Laman resmi BMKG menyatakan gempa terjadi pada pukul 04.00 WIB berpusat 62 km barat daya Keerom dengan titik koordinat 3,43 lintang selatan dan 140,21 bujur timur.

BMKG memastikan gempa yang terjadi di kedalaman 10 km itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Gempa tersebut menjadi susulan dari gempa berkekuatan 5,7 magnitudo yang sebelumnya terjadi pada Sabtu malam pukul 19.27 WIB.

Sebelumnya BMKG melaporkan selama satu jam selepas guncangan pertama, tercatat enam kali gempa susulan dengan rentang kekuatan terbesar 3,8 magnitudo.

Gempa tersebut ditengarai terjadi akibat aktivitas Subduksi New Guinea. (ant)

Tak perlu hiraukan suara yang memperkeruh keadaan tegas Prabowo ke Presiden Jokowi

Tak perlu hiraukan suara yang memperkeruh keadaan tegas Prabowo ke Presiden Jokowi

Bintangpos.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiatno meminta Presiden Jokowi tidak perlu menghiraukan suara-suara yang dinilai memperkeruh keadaan saat pandemi COVID-19.

“Penanganan (COVID-19) cukup efektif dan kita optimis kita mampu menghadapinya dan kita harus menghadapinya. Jadi kami rasa bahwa suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan, kita sudah ada di jalan benar,” kata Prabowo Subianto seperti dalam video yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik koalisi di Istana Negara Jakarta pada 25 Agustus 2021.

Ada tujuh pimpinan partai politik yang ikut dalam pertemuan tersebut yaitu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Suharso Manoarfa, dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

“Kepemimpinan Pak Jokowi efektif Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet,” ungkap Prabowo.

Menteri Pertahanan tersebut mengatakan kepemimpinan dan keputusan-keputusan Presiden Jokowi sudah cocok untuk rakyat Indonesia.

“Tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kita bekerja baik. Jadi, mohon bapak jangan ragu, ‘we are on the right track’,” tambah Prabowo.

Sejumlah masalah untuk mengatasi pandemi seperti keterlambatan vaksinasi, menurut Prabowo, juga dialami banyak negara.

“Kedua, (bidang) ekonomi juga kita optimis cukup baik dibandingkan banyak negara lain. Itu juga berhubungan pak keputusan Bapak utuk tidak ‘lock down’ keras, memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang ‘lock down’ keras, malah mengalami kesulitan,” ungkap Prabowo.

Artinya, Prabowo menilai bahwa keputusan-keputusan Presiden terkait pandemi perlu dilanjutkan.

“Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, saya bangga bagian dari pemerintahan ini dan kita tidak usah ragu-ragu Pak,” tambah Prabowo.

Dalam paparannya, Presiden Jokowi mengakui perkembangan COVID-19 sulit diduga.

“Berkaitan dengan COVID-19, perkembangan kasus harian COVID-19 ini memang betul-betul sulit diduga, tapi alhamdulilah pada hari ini 24 Agustus kemarin (jumlah positif) 19 belas ribu dari 56 ribu. Inilah kira saya kira proses belajar juga yang kita lakukan,” kata Presiden.

Presiden menyebut ia sendiri menghubungi sejumlah negara untuk melakukan modifikasi metode penanganan COVID-19 versi Indonesia.

“Mengenai keterisian tempat tidur di rumah sakit, di Mei, kita pernah mencapai 29 persen kemudian melompat di Juli sampai hampir 80 persen. Pada hari ini kita sudah turunkan lagi menjadi 30 persen, alhamdulillah. Ini juga patut kita syukuri. Semua bekerja, TNI, polri, kementerian, BUMN, pemerintah daerah semuanya,” ungkap Presiden.

Sedangkan untuk angka kesembuhan menurut Presiden, rata-rata kesembuhan Indonesia sudah berada sudah di atas rata-rata dunia, yaitu 89,97 persen dibanding rata-rata dunia yaitu 89,5 persen.

“Yang masih belum kita bisa selesaikan, ini saya selalu saya smapaikan ke Menkes dan pemda agar angka kasus kematian ini harus betul-betul ditekan terus,” tambah Presiden.

Sedangkan untuk peringkat vaksinasi, menurut Presiden, peringkat Indonesia tidak buruk dari total sekitar 220 negara.

“Peringkat kita tidak jelek-jelek amat sih. Kalau dihitung dari jumlah orang yang divaksin, sampai hari ini kita sudah nomor 4. India nomor 1, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 Brazil, kita nomor 4, Indonesia. Kemudian kalau berdasarkan total suntikan, yang sudah disuntikkan 91,9 juta dosis. Kita kalah dengan Jerman, Jepang, Brazil, Amerika, China,” ungkap Presiden.

Selanjutnya terkait dengan kondisi ekonomi, Presiden kembali memaparkan strategi gas dan rem.

“Karena memang kalau kasusnya turun, ekonomi pasti naik, kalau kasusnya naik, ekonominya pasti turun, sudah rumusnya itu. Kita mencari ekuilibrium, mencari keseimbangan, itulah sebetulnya yang paling sulit disesuaikan dengan lapangan di Indonesia yang juga tidak mudah karena berpulau-pulau dan untuk distribusi vaksin saja, distribusi obat-obatan saja memerlukan waktu yang tidak sedikit,” jelas Presiden. (ant)

Pandangan Ikatan Dokter Anak mengenai Sekolah Tatap Muka Segera Mulai

Pandangan Ikatan Dokter Anak mengenai Sekolah Tatap Muka Segera Mulai

Bintangpos.com, Jakarta – Beberapa daerah, termasuk di DKI Jakarta akan segera memulai sekolah tatap muka. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan pandangan hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat sekolah mulai dibuka.

Dalam keterangan resmi IDA yang ditandatangani oleh Ketua IDAI Aman B Pulungan dan Sekretaris Umum IDAI Hikari Ambara Sjakti, IDI menimbang tiga hal sebagai dasar memberikan pandangan.

“Pertama, telah dimulainya pelaksanaan imunisasi anak usia > 12 tahun dan usia dewasa. Kedua, Penurunan kasus COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia. Ketiga Penutupan sekolah yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun,” tulis IDAI dalam keterangan di situsnya, Minggu (29/8/2021).

Terdapat 10 pandangan yang diutarakan oleh IDA. Seperti pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap hingga harus melibatkan orang tua murid dalam pengambilan keputusan.

Berikut ini pandangan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia:

  1. Pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap namun harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
  2. Syarat agar anak boleh mengikuti sekolah tatap muka untuk anak dengan usia yang sudah diwajibkan mendapat vaksin COVID-19 adalah harus sudah divaksinasi. Guru dan perangkat sekolah lainnya juga harus sudah divaksinasi.
  3. Keputusan pembukaan sekolah ditetapkan tiap daerah masing-masing dengan merujuk pada:
    a. Kasus aktif (angka positivitas COVID-19 <8%).
    b. Angka kematian.
    c. Cakupan imunisasi COVID-19 pada anak >80%.
    d. Ketersediaan tes PCR SARS-COV-2.
    e. Ketersediaan tempat tidur RS baik layanan rawat inap maupun rawat intensif anak.
    f. Penilaian kemampuan murid, sekolah dan keluarga untuk mencegah penularan.
  4. Keputusan pembukaan sekolah dibuat secara berkala melalui evaluasi mingguan. Sekolah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas Kesehatan dan dinas pendidikan memutuskan membuka/menutup sekolah dengan memperhatikan kasus harian.

Sebagai contoh, jika ada satu kasus di sekolah, sekolah dengan bantuan dinas kesehatan harus segera melakukan tracing, kelas atau sekolah yang terpapar ditutup sementara, memberi tahu pihak-pihak terkait dan melakukan mitigasi kasus.

Pertimbangan untuk menghentikan kegiatan tatap muka dan mengganti dengan kegiatan yang sesuai berdasarkan hasil keputusan oleh berbagai pihak termasuk orang tua, guru, sekolah, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan. Kelas atau sekolah dapat dibuka kembali jika sudah dinyatakan aman.

  1. Orang tua diberikan kebebasan mengambil keputusan masuk sekolah (tatap muka atau daring) untuk setiap anaknya.
  2. Sekolah memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka maupun daring kepada semua anak sesuai dengan pilihan orang tua.
  3. Orang tua dapat mempertimbangkan hal-hal di bawah ini dalam mengambil keputusan anak masuk sekolah:
    a. Anak usia > 12 tahun yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19.
    b. Anak tidak ada komorbiditas (termasuk obesitas), jika terdapat komorbiditas harap mengkonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu.
    c. Anak sudah dapat memahami protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengetahui apa yang boleh dilakukan untuk mencegah transmisi COVID-19 dan hal yang tidak boleh dilakukan karena berisiko tertular/menularkan COVID-19.
    d. Guru dan petugas di sekolah telah mendapatkan vaksinasi COVID-19.
    e. Anggota keluarga di rumah sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19.
  4. Sekolah melakukan persiapan pembukaan sekolah sesuai panduan yang telah dikeluarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam rekomendasi pembukaan sekolah sebelumnya (rekomendasi terlampir) seperti mempertimbangkan
    a. Kapasitas kelas.
    b. Sirkulasi udara.
    c. Durasi belajar.
    d. Ketersediaan fasilitas (contoh: alat pemeriksaan suhu tubuh, ruang untuk menempatkan/memisahkan kasus suspek dan lainnya).
    e. Kelengkapan vaksinasi COVID-19 pada guru dan petugas sekolah.
    f. Mempertimbangkan untuk mendahulukan bersekolah tatap muka pada murid yang telah mendapat vaksinasi COVID-19.
    g. Kepatuhan mengikuti protokol kesehatan di lingkungan sekolah.
  5. Diperlukan kejujuran bagi guru, perangkat sekolah, orang tua siswa mengenai kondisi kesehatan masing-masing, dan tidak menutupi apabila terinfeksi COVID-19.
  6. Pemerintah setempat maupun sekolah harus transparan untuk menampilkan data khusus kasus COVID-19 pada anak. Data ini hendaknya difasilitasi melalui dashboard di data nasional COVID-19, masing-masing daerah dan tingkat terkecil di sekolah.

(dtk)

Dinilai Takut Hadapi Interpelasi,  Anies Undang 7 Fraksi Bahas Formula E

Dinilai Takut Hadapi Interpelasi, Anies Undang 7 Fraksi Bahas Formula E

Bintangpos.com,Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memilih bermanuver politik menanggapi permintaan interpelasi Fraksi PDIP dan PSI berkaitan dengan pegelaran Formula E. Anies memilih mengundang 7 fraksi selain PDIP dan PSI untuk membahas Formula E hingga berujung pada penolakan interpelasi oleh 73 anggota dewan.

Manuver politik Anies itu dinilai janggal dan justru berpotensi merusak citranya. Lantas apa yang janggal dari manuver politik Anies tersebut?

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan kejanggalan tersebut. Dia awalnya membahas terkait beda hak interpelasi dengan hak angket DPRD.

“Gini dimulai dari definisi apa itu interpelasi, hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan, jadi hanya meminta keterangan terhadap kebijakan strategis yang dianggap berdampak luas buat masyarakat, beda dengan hak angket, kalau hak angket, dulu ada hak angket Century, hak angket pajak, itu menyita perhatian publik, prosesnya lama dan nuansanya memang cenderung politis, karena definisinya hak angket itu adalah hak untuk melakukan penyelidikan ketika pemerintah dianggap mungkin kebijakannya melanggar UU,” kata Yunarto saat dihubungi, Sabtu (28/8/2021).

Yunarto menilai interpelasi ini seharusnya menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta, khususnya Anies Baswedan, untuk menjelaskan dan meyakinkan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan pegelaran Formula E. Namun di sini, Yunarto justru melihat ada ketakutan Anies menghadapi hak interpelasi.

“Hak interpelasi ini seharusnya dilihat sebagai panggung yang bisa dimanfaatkan oleh Pemprov dalam konteks Formula E untuk mendapatkan semua dukungan, apa lagi Anies Baswedan kan orang yang senang untuk berdebat kah, untuk kemudian berdiskusi kah, karena memang orang yang senang bernarasi dan berwacana. Ketika ada kesan ketakutan terhadap hak interpelasi, kenapa saya katakan ada kesan ketakutan? Kan akhirnya tidak dihadapi, tidak mau memberikan keterangan,” ucapnya.

Yunarto menyebut ketakutan terhadap interpelasi ini lah yang akhirnya berujung pada kejanggalan terkait pelaksanaan Formula E yang tidak ingin dijelaskan Anies. Tak hanya itu, Menurutnya kejanggalan itu berujung pada kecurigaan kepada Anies terkait pegelaran Formula E.

“Ini artinya makin mengindikasikan menurut saya ya ada kejaggalan dalam pelaksanaaan Formula E yang tidak siap dijelaskan atau nggak bisa dijelaskan, sampai harus takut terhadap upaya memberikan keterangan dan malah menggunakan kekuatan adu kuat kekuatan politik dalam jumlah beasr untuk menggagalkan hal tersebut. Ini malah menambah kecurigaan menurut saya, harusnya pemerintah provinsi dalam hal ini memanfaatkan momen yang diberikan lewat interpelasi, kalau merasa kebijakannya benar, untuk kemudian menjelaskan atau mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk mendukung kegiatan ini,” tuturnya. Tak hanya menimbulkan kecurigaan, Yunarto menilai langkah manuver Anies ini juga pada akhirnya bisa merusak citra Anies sendiri di depan masyaarkat. Meski memenangka pertarungan politik di DPRD, Yunarto memastikan Anies kehilangan image di mata masyarakat.

“Menurut saya ini menambah kecurigaan sebagian pihak karena bukan gaya Anies Baswedan untuk tidak berani tampil dan bahkan tidak berani memberikan keterangan terkait kegiatan yang sangat dia banggakan, itu kan menyebabkan kecurigaan orang bertambah, apa yang janggal di situ, jadi pertarungan politiknya dimenangkan Anies tetapi ini bisa jadi bumerang untuk image Anies di mata sebagian masyarakat,” sebutnya.

Anies Undang 7 Fraksi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan perwakilan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta. Begini momen pertemuan itu. Foto pertemuan Anies dengan tujuh fraksi DPRD DKI itu beredar di media sosial. Dalam pertemuan tersebut hanya fraksi PDIP dan PSI yang tak diundang.

Diketahui, pertemuan Anies dengan tujuh fraksi tersebut bertepatan sesudah fraksi PDIP dan PSI mengumumkan 33 anggota menandatangani usulan hak interpelasi terkait Formula E.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif, membenarkan foto pertemuan yang beredar itu. Syarif mengatakan tujuh fraksi yang hadir itu menolak interpelasi Anies.

“Iya,” ujar Syarif membenarkan foto yang beredar, Jumat (27/8/2021).

Dari foto yang beredar itu, terlihat juga ada Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Anies, Riza, dan seluruh anggota Dewan yang hadir tampak memakai masker.

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter menerangkan pertemuan tersebut digelar di rumah dinas Anies, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/8) malam. Ketujuh Fraksi yang hadir adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

Jupiter mengatakan banyak cara untuk meminta penjelasan kepada Pemprov DKI Jakarta, sehingga tak perlu ada interpelasi.

“Jadi tujuh fraksi ini menganggap belum diperlukan untuk menggunakan hak interpelasi. Karena ketika hak untuk bertanya dari Dewan kita masih bisa bertanya dengan cara-cara yang lain. Forum rapat kerja di komisi, raker banggar, ataupun seperti kesempatan tadi malam ini kami bisa langsung bertanya kan. Artinya, dengan suasana yang lebih baik,” ujarnya.

(dtk)

Pergantian Wabup Pamekasan masih menunggu petunjuk Kemenkumham

Pergantian Wabup Pamekasan masih menunggu petunjuk Kemenkumham

Bintangpos.com, Pamekasan – Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Fathor Rohman menyatakan pergantian wakil bupati yang kini kosong setelah meninggalnya Raja’e pada akhir 2020 belum bisa digelar secepatnya, karena masih menunggu hasil konsultasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Konsultasi ke Kementerian ini kami lakukan, karena terkendala tatib,” katanya di Pamekasan, Jumat, menjelaskan tindak lanjut pemilihan wabup Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan ini menjelaskan, tata tertib yang ditetapkan dalam rapat DPRD Kabupaten Pamekasan diketahui ada pasal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Salah satunya, seperti tentang usulan bakal calon pengganti bagi bupati dan atau wakil bupati yang berhalangan tugas.

“Dalam tatib disebutkan bahwa usulan bisa dari fraksi dari partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati,” katanya.

Padahal, sambung politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu disebutkan hanya partai pengusung yang berhak mengajukan nama kepada bupati sebagai pengganti wakil bupati, kemudian bupati menindaklanjuti kepada legislatif

“Di tatib kami ada pasal yang seperti itu, dan jika itu dipaksakan maka akan benturan dengan peraturan yang di atasnya, padahal tatib inilah yang menjadi badan hukum di kabupaten terkait pergantian Wabup Pamekasan ini,” katanya.

Oleh karenanya, sambung dia, DPRD Pamekasan perlu berkonsultasi kepada terlebih dahulu, terkait adanya dua ketentuan yang bertentangan tersebut, agar tidak bermasalah di kemudian hari.

Jabatan wakil bupati Pamekasan kosong sejak 31 Desember 2020, karena Raja’e meninggal dunia. (ant)