DPR Dukung Larangan Warga India Masuk Indonesia

DPR Dukung Larangan Warga India Masuk Indonesia

Bintangpos, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mendukung langkah pemerintah mencegah masuknya warga Negara India dan pelaku perjalanan dari India ke Indonesia mulai Sabtu 24 April 2021. Selain itu, pelayanan visa bagi warga negara India pun telah dihentikan sejak Kamis 23 April 2021. Continue reading →

Ra Latif Bupati Bangkalan dan Forkopimda Doa Bersama atas Musibah KRI Nanggala-402

Ra Latif Bupati Bangkalan dan Forkopimda Doa Bersama atas Musibah KRI Nanggala-402

BintangPos, Bangkalan – Doa dan Hormat Kami untuk Para Patriot Bangsa. Begitulah tema doa bersama yang digelar Pemkab Bangkalan dan forum koordinasi pimpinan daeran (forkopimda) atas gugurnya 53 kru KRI Nanggala-402 di Pendapa Agung, Senin malam (26/4).

Doa bersama itu juga dihadiri ulama, kiai, tokoh masyarakat, dan istri salah satu korban KRI Nanggala-402 Serda Eko Prasetiyo, Dewi Nurista Priswantini. Hadirin tampak khusyuk mendoakan para patriot bangsa.

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengatakan, doa bersama yang dilakukan sebagai wujud belasungkawa kepada 53 awak kapal selam KRI Nanggala-402. Pihaknya berharap para korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

”Kami doa bersama bagi para korban tenggelammnya KRI Nanggala-402 yang telah gugur. Semoga keluarganya diberi ketabahan dan kekuatan,” harap mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu kepada RadarMadura.id.

Dewi Nurista Priswantini menyampaikan banyak terima kasih atas doa bersama yang diinisiasi bupati Bangkalan. Menurutnya, doa bersama itu cukup mengobati kepiluan dirinya selaku keluarga dari salah satu korban tenggelamnya KRI Nanggala-402. ”Kami bersyukur dan berterima kasih karena bupati merangkul kami,” ungkapnya. Dbs-Rama

 

Tito Karnavian : Tak Ada Pemekaran DOB di Indonesia

Tito Karnavian : Tak Ada Pemekaran DOB di Indonesia

BintangPos, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, menegaskan, sampai dengan saat ini pemerintah tidak pernah memutuskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia. Termasuk, tentang terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat.

“Belum ada, karena pemekaran DOB itu problemnya keuangan,” kata dia, kepada sejumlah wartawan usai memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dihadiri Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dan Wakilnya, Hj Sitti Rohmi Djalilah, di Pendopo Gubernur NTB, di Mataram, Sabtu (24/4).

Dia mengakui, saat ini, di Kementerian Dalam Negeri terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah. Namun, tak satupun disetujui pemerintah untuk menjadi DOB, mengingat situasi keuangan negara yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah akibat pandemi Covid-19.

“Memang pernah ada skenario 2019 akan dibuka dengan skala prioritas. Tapi kita tidak menyangka ada pandemi COVID-19, sehingga membuat penerimaan negara menjadi menurun tidak sesuai target dan belanja kita naik. Akibatnya terjadi devisit dengan gab di atas lima persen. Dalam kondisi seperti ini tentu prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga opsi DOB belum bisa dilakukan,” ujarnya.

Menurut dia, pemekaran DOB bisa saja dilakukan bila pandemi Covid-19 berakhir, namun tentunya bila pendapatan negara kembali stabil. Artinya, pendapatan negara lebih besar dan belanja juga surplus.

“Kalau pendapatan lebih besar dan belanja surplus maka kita akan lakukan DOB itu,” kata dia.

Meski belum ada pemekaran DOB, dia menilai, pemekaran DOB bagus dilakukan guna mempercepat pertumbuhan sebuah wilayah, namun tentunya semua itu bisa saja dilakukan apabila didukung dengan keuangan negara yang cukup. Walaupun begitu, Tito tidak bisa memberikan jaminan kapan DOB bisa disetujui pemerintah karena semua itu tergantung situasi pandemi Covid-19 sehingga ekonomi bisa kembali pulih seperti biasa.

“Kalau tidak ada uang, jangan. Yang jelas kita lihat nanti sama-sama,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah kabarnya akan mengesahkan delapan provinsi baru yang sudah diloloskan dalam pembahasan pada tahun 2013. Lolosnya 8 provinsi baru ini, setelah adanya usulan 30 daerah otonomi baru. Di antaranya, Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepualauan Nias, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. repub