KORAN BINTANG POS SEBAGAI SARANA ASPIRASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PROMOSI BAGI PUBLIK
 

Siti Fadillah Siap Bantu Jokowi Perangi Covid-19

EKSEPSI SITI FADILAH DITOLAK HAKIM

JAKARTA – Eks Menteri Kesehatan Siti Fadildah dinyatakan bebas pada hari ini, Sabtu (31/10/2020). Dia berencana untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Siti Fadillah dinyatakan bebas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun di Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu, Jakarta.

Kuasa Hukum Siti Fadillah, Kholidin, mengatakan bahwa kliennya itu akan membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19. Meski begitu, hingga kini belum ada sinyal Siti akan dilibatkan dalam pemerintahan.

“Belum ada [tawaran ke pemerintah]. Yang pasti ibu akan membantu pemerintah dalam menangani pandemik covid 19 ini, baik di dalam pemerintan maupun di luar pemerintah,” katanya, Sabtu (31/10/2020).

Kholidin memastikan bahwa Siti Fadilah aka turut menyumbang pengetahuan serta pengalamannya untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Akan menyumbangkan pengetahuan dan pengalamannya kepada pemerintah dalam menangani virus,” terangnya.

Kendati begitu, dia menyebut Siti akan lebih dulu menghabiskan beberapa waktu untuk beristirahat setelah dinyatakan bebas pagi tadi. Dia juga akan menjalani isolasi beberapa hari di rumah meski dalam kondisi sehat.

Sebelumnya Siti Fadildah dijatuhi vonis pidana 4 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dia juga dikenakan denda Rp200 juta dengan subsider 2 bulan kurungan dan pidana uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,9 miliar.

Majelis hakim meyakini Siti Fadilah  telah menerima duit senilai total Rp 1,9 miliar. Uang tersebut terdiri atas Rp 1,4 miliar melalui eks Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan Rustam Syarifudin Pakaya. Dana itu yang diperoleh Rustam dari Direktur Utama PT Graha Ismaya Masrizal Achmad Syarif.

“Dibebaskan karena tlah selesai menjalani pidana pokok, pidana Denda dan Pidana tambahan uang pengganti telah dibayarkan ke negara,” tulis keterangan resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. bisnis

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ada Komentar, Berita, Artikel Yang mau Di liput / ditayangkan d www.Bintangpos.com kirim via Email : redaksibintangpos@gmail.com