KORAN BINTANG POS SEBAGAI SARANA ASPIRASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PROMOSI BAGI PUBLIK
 

Advokat Riyanto Kecewa Tergugat Satu Tidak Hadir Sidang Perdana Konflik DPC PPP Lamongan

IMG20180419134628

Lamongan – Sidang perdana konflik kepengurusan DPC PPP Lamongan dimulai Kamis (19/4/2018) lebih kurang dari jam 13.15 sd 14.30 di PN Lamongan dengan dipimpin majelis hakim sekaligus ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nova Flory Bunda.

Sidang berlangsung khitmat, diawali dengan pemeriksaan identitas baik dari penggugat dan tergugat sekaligus turut tergugat, Namun sidang perdana ini harus ditunda menyusul belum lengkapnya pihak tergugat Iskandar saichu untuk hadir dalam persidangan.

Dan dalam persidangan perdana ini ada 3 (tiga) point kesepakatan yang telah disepakati kedua pihak yakni pertama ;terkait dengan batas waktu sidang ini tidak harus dibatasi 60 hari harus selesai, kedua; persidangan dilaksanakan seminggu sekali, dan ketiga; untuk waktu sidang disepakati dilaksanakan setiap pukul 13.00 atau jika ketua majelis masih bersidang diminta menunggu setelahnya.

Karena pihak tergugat satu Iskandar Syaichu tidak hadir maka sidang ini ditunda 3 Minggu lagi, yang setelah melihat kalender krn tanggal 10 mei libur maka sidang besok diajukan tanggal 9 mei khusus untuk besok saja selanjutnya akan dilaksanakan normal.

“karena pihak tergugat berada di Jakarta, akan kita panggil lagi, “kata Bunda panggilan akrab Nova Flory Bunda ketua majelis hakim.

“Kalau tanggal 9 Mei mendatang tidak hadir, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda mediasi, “terangnya.

Dalam sidang berkali kali hakim menyarankan dilakukan mediasi diluar sidang agar didapatkan kata sepakat, karena masih dalam satu partai, jika bersatu kan partai semakin kuat terangnya.

Selanjutnya, tim kuasa hukum DPW PPP Jawa Timur yang berjumlah 6 orang hadir lengkap dalam sidang, saat dikonfirmasi Riyanto salah satu kuasa hukum DPW PPP Jatim mengaku kecewa dengan ketidakhadiranya tergugat 1 Iskandar Syaichu, tanpa ada alasan apapun. Padahal dari pihaknya yang menggugat makamah partai hadir semua. “Tentu kami sebagai kuasa hukum kecewa Pak Iskandar tidak, karena mereka dalam kasus ini tergugat satu, “jelasnya. tetapi kami menghormati keputusan majelis hakim yang menundak sidang gugatan kali ini. “Ya kami hormati keputusan majelis hakim untuk menunda karena memang tergugat satu tidak hadir, ” terangnya.

Surabaya dan Gresik Jadi Tempat KKN Mahasiswa STAI Taruna Surabaya 2018

IMG-20180418-WA0033

Surabaya – KKN Mahasiswa STAI Taruna Surabaya pada tahun 2018 ini dilaksanakan di 3 (tiga) tempat yakni di Kelurahan Wonokusumo Surabaya, Kelurahan Tubanan tandes surabaya dan di Desa Sidowungu Menganti Gresik, dilaksanakan sejak awal April sampai dengan akhir April 2018.

Mahasiswa yang terdiri dari beberapa prodi ini melaksanakan Kegiatan KKN dengan lebih banyak fokus pada pembelajaran pendidikan agama islam.

Drs. H. Sumiadi asyari, MM. Selaku Ketua STAI Taruna surabaya menyampaikan bahwa “kegiatan KKN ini merupakan bagian dari tridarma perguruan tinggi, sehingga mahasiswa diharapkan bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat terutama sesuai dengan bidang yang mereka pelajari di kampus selama ini ujarnya”.

Peserta KKN kali ini berjumlah 70 mahasiswa kata Musonnif,SEI., S.PdI.,MEI. selaku ketua II. Mahasiswa sebagian besar adalah sudah menyandang sebagai guru baik di formal maupun informal bahkan banyak yang sudah S1 tetapi karena tuntutan linieritas di tempat mengajarnya saat ini sehingga harus mengambil konsentrasi baik PAI atau PGMI di Taruna.

Saat ini di STAI Taruna terdapat 4 (empat) prodi yang seluruhnya sudah terakreditasi yakni PAI, PGMI, AS dan Perbankan Syariah. Dan pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka baik reguler maupun transfer dari lulusan prodi lain tegas Musonnif selaku Ketua II.

Kampus STAI Taruna surabaya beralamat di Mejoyo I/2 Kalirungkur Surabaya, Telp. 031-8411876.

Riyanto,SH.,MH. Kuasa Hukum DPW PPP Jatim Menggugat Mahkamah Partai PPP

IMG_20180316_135952

Surabaya – tanggal 19 april 2018 sidang pertama di PN Lamongan terkait gugatan DPW PPP Jatim terhadap putusan Mahkamah Partai tentang DPC PPP Lamongan.

Riyanto selaku Penasehat Hukum DPW PPP Jatim membenarkan kalau sidang gugatan akan digelar hari Kamis (19/4/2018) terangnya.

Riyanto melanjutkan, terkait dengan hasil putusan mahkamah partai No 55 yang mengabulkan gugatan H Iskandar D, Miftahul Falah, dan Supriadi itu dinilai subyektif, dan melanggar AD/ART partai.” Putusan mahkamah partai itu sangat subyektif, dasar-dasarnya juga tidak lazim, apalagi muncul keputusan sela, padahal tidak ada permohonan putusan sela, kan aneh seorang hakim sudah melampui kewenanganya, “terangnya.

Gugatan putusan mahkamah partai ini lanjut Riyanto awalnya ia daftarkan pada 21 Maret untuk yang gugatan keputusan Mahkamah Partai, dan pada 26 Maret baru muncul SK DPP PPP untuk kepengurusan Na’im cs. “Dan SK DPP itu kita gugat juga melalui kepengurusan DPC PPP yang legal, melalui ketuanya M Samsuri, “ujar Riyanto menambahkan.

“Kita gugat ini agar semua keputusan baik dari Mahkamah Partai dan SK DPP tidak berlaku dan berhenti semua, agar kepengurusan yang legal ini bisa kembali berkosentrasi mempersiapkan jelang pencalegkan dan pilpres, “akunya. Kepengurusan yang legal Samsuri cs ini sudah melakukan kegiatan kepartaian dengan baik, hingga

lanjut Riyanto “Mestinya kalau mempersoalkan keabsahan partai kan harus digugat setelah muscab itu, sudah 6-8 bulan berjalan baru menggugat, disatu sisi partai dengan kemimpinan Samsuri cs sudah berjalan lama dan sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, jadi ini aneh, “terangnya.

Karena demikian itulah, ia sebagai penasehat hukum Ketua DPW dan DPC PPP sangat yakin, gugatanya diterima dan segalah produk mahkamah partai dan SK DPP tidak berlaku, dan kepengurusan akan tetap dilanjutkan oleh ketua DPC PPP yang legal yakni Samsuri cs. Karena keputusan mahkamah partai sangat subyektif dan melanggar AD/ART partai, dan lebih karena ingin memecah belah keutuhan partai.

kubu Samsuri menolak adanya SK DPP PPP untuk kubu Na’im, karena SK Nomor 380/SK/DPP/C/III/2018, karena dinilai SK tersebut cacat hukum karena melanggar AD/ART partai, melanggar pasal 19 dan 28 tentang kewenangan pengesahan pengurus DPC hasil Muscab, dan tidak mengakui keputusan Mahkamah Partai yang memutus perkara sengketa gugatan ketiga orang dimaksud, tanpa melalui mekanisme persidangan yang terbuka, jujur dan adil bahkan melaggar AD/ART PPP pasal 23 ayat 5,6 dan 7.

Samsuri kader PPP digantikan Naim Kader PKB sebagai Ketua DPC PPP Lamongan

IMG-20180407-WA0012

Lamongan – Lamongan bergejolak sejak diketahui adanya SK DPP PPP kepemimpinan Romahurmuzy tertanggal 26 maret 2018 menerbitkan SK Baru pergantian untuk DPC PPP Lamongan yang diketuai Samsuri cs digantikan Na’im cs.

Tidak ada yang mengira sama sekali jika Samsuri ketua dpc ppp lamongan yang selama ini dipandang setia dalam memperjuangkan PPP Lamongan versi Romahurmuzy akhirnya diganti sendiri oleh DPP PPP dengan digantikan ketua naim yang notabene merupakan pindahan dari PKB sebelumnya.

Banyak khalayak yang mempertanyakan terhadap keputusan DPP PPP romahurmuziy ini, karena samsuri terbilang ketua DPC yang sukses membawa PPP lamongan dari hanya 1 kursi menjadi 4 kursi dan juga mampu mempertahankan ppp versi romahurmuziy dari gempuran ppp versi djan farid, bahkan samsuri juga mampu meloloskan ppp lamongan verifikasi faktual pemilu, dan ini bukan pekerjaan mudah, tetapi fakta berbicara lain bahwa dalam politik apapun bisa terjadi.

Saat ini sudah ada gugatan dari DPW PPP Jawa Timur terhadap keputusan Mahkamah Partai yang dianggap telah salah menerapkan putusan dan tidak cermat dalam memutus sebuah perkara sengketa partai, dan mulai disidangkan di PN Lamongan tanggal 19 April 2018.

Kuasa Hukum DPW PPP Jatim Muflih mengungkapkan “Gugatan diajukan terhadap Putusan mahkamah partai dikarenakan banyak hal, antara lain bahwa SK yang dikeluarkan oleh DPW PPP terkait dengan DPC PPP Lamongan adalah sudah sesuai dengan mekanisme partai baik dalam juklak muscab maupun AD ART PPP, Justru mahkamah partai memutuskan perkara tidak berdasar sama sekali seolah-olah hanya sandiwara belaka, dirinya mengungkapkan dimana banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses berperkara yang dilakukan mahkamah partai, bahkan kuasa hukum DPW PPP Jatim Muflih mempertanyakan terkait hukum acara yang digunakan oleh mahkamah partai PPP karena sangat tidak Lazim dalam sebuah persidangan antara lain dari pertama bersidang sampai terakhir , kuasa hukum dpw ppp jatim tidak pernah bertemu dan dipertemukan dengan pihak Pemohon, sehingga menganggap Pemohon adalah dari Mahluk Gaib.

Dan kejanggalanya lagi bahwa ada putusan Sela yang dibuat oleh Mahkamah Partai padahal tidak ada dalam permohonan pemohon maupun termohon tentang putusan sela. Sehingga dipertanyakan mengenai hukum acara apa yang digunakan oleh mahkamah partai sehingga terkesan suka-suka yang demikian. Dan banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang ada ungkapnya.

Dan sejak pasca muktamar VIII PPP surabaya dan pondok gede memang tidak ada sosialisasi terkait juklak beracara di mahkamah partai terlebih tidak jelasnya posisi mahkamah partai ppp, sehingga menjadi dilema tersendiri bagi pencari keadilan terkait sengketa di tubuh ppp.

Saat ini ternyata di lapangan seluruh PAC PPP Lamongan minus 4 PAC telah membuat pernyataan keberatan dan menolak turunnya SK DPP PPP terkait pengangkatan Naim sebagai ketua DPC ujar Samsuri, salah satunya mereka mempertanyakan keberadaan dan pengangkatan Naim adalah menyalahi AD ART PPP bertentangan dengan psl 6 huruf f padahal selama ini psl ini juga selalu dijadikan alasan untuk menolak sdr djan farid menjadi ketum dan kalau terpaksa djan farid lebih mendingan karena perna menjadi ketua pw nu dki ujarnya.

Dan beberapa PAC menungkapkan Bahwa bagaimana dpp ppp bisa membatalkan dpc tanpa kesalahan apapun padahal dpc telah menjalankan tugas kepartaian mulai musancab, musting, sipol, verfak, LKKD, pelatihan cyber IT bahkan ketua pernah menjadi peserta terbaik dlm pelatihan yang dilakukan dpw dan 2x mendapat hadia juara dpp dibidang IT dan Dpp telah mengesahkan jadi ketua seseorang yang namanya saja tidak masuk sipol.

SK DPP PPP tidak secara otomatis mengganti kepemimpinan Samsuri cs karena saat ini masih dalam ranah hukum di pengadilan negeri lamongan, Dan sepertinya ini baru memasuki babak awal drama DPC PPP Lamongan, kita lihat perkembangan kedepan bagi partai berlambang ka’bah ini.

Bimtek DPRD FPPP Jawa Timur Tegaskan Anti Korupsi

1522334547965-1853453971

Batu malang- Bimtek pendalaman tugas tahun 2018 anggota DPRD PPP Provinsi, kabupaten dan kota se jawa timur, dalam rangka peningkatan kapasitas anggota DPRD PPP guna menunjang tata pemerintahan yang baik.

Dalam Bimtek ini dilaksanakan mulai tanggal 29 – 31 maret 2018 di royal orchid garden batu malang, sengaja dilaksanakan di batu kota sejuk nan asri ini agar para peserta bisa fokus mengikuti kegiatan terkhusus bahwa banyak materi-materi bagus yang nanti akan diperoleh oleh peserta dengan nara sumber yang kompeten antara lain dari KPK, BPKP dan lain-lain kata ketua panitia bimtek Muflih SH.

Bimtek ini moment bagus sebagai penguat agar kader terbebas dari jeratan korupsi sekaligus konsolidasi anggota DPRD FPPP dalam rangka persiapan pileg 2019 sekaligus meneguhkan PPP untuk bisa masuk 3 (tiga) besar kata ketua majelis pertimbangan dpw ppp jatim hafidz ma’sum dalam sambutannya.

Lebih lanjut ketua dpw ppp jatim menegaskan Secara khusus dalam bimtek mengundang KPK agar anggota FPPP jawa timur tidak ada yg kena ott sebagaimana yang sering didengar di media massa baru-baru ini. Sekaligus bimtek ini untuk meningkatkan tugas dan fungsi anggota legislatif sebagaimana 6 prinsip perjuangan partai ka’bah, karena sejatinya tugas dan fungsi dpr termaktub di dalam 6 prinsip perjuangan partai, terutama amar ma’ruf nahi mungkar.

6 (enam) prinsip perjuangan partai dimaksud adalah :
1. Prinsip Ibadah: PPP senantiasa berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, seluruh kegiatan berpolitik jajaran partai adalah merupakan keterpanggilan untuk beribadah.

2. Prinsip Amar Ma`ruf Nahi Munkar: PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong melaksanakan segala perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela (munkar). Prinsip ini juga melandasi segala landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial. Dengan prinsip ini partai berusaha untuk mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat keseluruhan sehingga tidak terjadi political decay (pembusukan politik) yang mengakibatkan kemungkaran yang lebih jauh oleh sikap tatanan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga menumbuhkan keberanian dalam menegakkan kebenaran.

3. Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan: Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan. Meskipun begitu kebenaran yang mutlak hanya Allah SWT yang Maha Benar. Karena itu sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun. Sementara itu, Prinsip kejujuran atau amanah bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini perjuangan dalam bentuk apapun akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian dan ketenteraman. Prinsip kejujuran merupakan penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga sehingga terhindar dari perbuatan yang menghianati amanah rakyat. PPP juga akan terus mempertahankan prinsip keadilan di dalam setiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah essensial dalam kehidpan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik sehingga menimbulkan keharmonisan, keselarasan, keseimbanan, ketenteraman dan sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik.

4. Prinsip Musyawarah: PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Disamping itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Allah SWT. Apabila dengan musyawarah tidak dicapai mufakat maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan ditempuh dengan suara terbanyak dengan mencegah munculnya diktator mayoritas.

5. Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan: PPP mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah SWT. Ini adalah keyakinan yang mendasar, yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan secara proporsional sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan. Disamping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan.

6. Prinsip Istiqomah: PPP menjadikan prinsip istiqomah atau konsisten sebagai prinsip perjuangan. Artinya, PPP sebagai institusi dan kader-kadernya harus gigih, kokoh, terguh pendirian dan selalu konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Atas dasar istiqomah sebagai nilai-nilai dasar perjuangan partai, maka keberhasilan akan dapat ditegakkan dan kemantapan dalam perjuangan partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.

Rakorwil PPP Jatim sukseskan Khofifah Sebagai Gubernur Jatim

IMG20180316163436

Surabaya- Rakorwil DPW PPP Jawa Timur dilaksanakan di Hotel Novotel Samator Sutabaya mulai tanggal 16 – 17 Maret 2018 dan hari ini merupakan hari pertama sekaligus pembukaan rakorwil yang dihadiri oleh calon gubernur Khofifah.

Dengan agenda secara khusus untuk memenangkan pasangan khofifah-emil sebaga Gubernur dan wakil gubernur jawa timur.

Kader ppp jawa timur adalah kader yang memiliki loyalitas dan militansi tak diragukan lagi tegas musyaffa’ ketua dpw ppp jatim, ppp didera dualisme bertahun tahun tetapi kami dan dpc se jawa timur tidak goyah tetap di dalam komando Gus Romy sebagai ketua umum dpp ppp sampai selesainya konflik saat ini tegasnya, sehingga jika sekarang dpp ppp sudah menetapkan calon gubernur jatim maka tidak ada alasan bagi kami untuk menyukseskan khofifah sbg gubernur jatim dengan diamini seluruh peserta dan hadirin yang hadir dalam rakorwil dpw ppp.

Dilanjutkan dengan pemberian dan pemakaian baju kebesaran ppp oleh ketua umum ppp kepada khofifah sebagai bentuk komitmen untuk menerima khofifah dan memenangkan khofifah oleh ppp.

Dalam rakorwil ini sepertinya khofifah sekaligus nostalgia dengan partai ppp yang telah berkontribusi besar membesarkan dirinya menjadi seperti ini tegas khofifah dalam sambutannya.

Jika Khofifah menang maka ppp jawa timur akan juga memiliki banyak bupati, walikota, legislatif dan beberapa unsur eksekutif di dalamnya tegas khofifah dalam sambutannya.

Dalam Rakorwil ini Tampak hadir seluruh DPC PPP se jawa timur dan didukung oleh seluruh elemen Badan Otonom Partai terlihat ada GMPI, GPK, AMK, WPP dan seluruh elemen pendukung partai yang siap untuk memenangkan khofifah emil untuk menjadi orang nomor satu di jawa timur dan pembukaan acara rakorwil di tandai dengan pemukul gong 10 kali oleh Romahutmuziy ketua umum ppp.

PKPA PERARI VII Jawa Timur Di Kampus UNSURI

IMG_20180311_144140

Sidoarjo- Pada tanggal 11 Maret 2018 ini telah dilaksanakan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) Perkumpulan Pengacara Indonesia yang dilaksanakan di Kampus Unsuri Jl. Brigjen katamso II waru sidoarjo kerjasama antara PERARI dengan UNSURI.

Dalam sambutan pembukaanya Riyanto selaku Sekjen PERARI menyampaikan bahwa semua calon advokat wajib mengikuti pendidikan ini karena perintah undang-undang advokat, sebagaimana pasal 2 UU Advokat menyatakan bahwa Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat dan ini merupakan bekal keilmuan yang diberikan kepada para calon advokat sebelum nantinya yang bersangkutan diangkat sebagai Advokat.

Bagi PERARI ini merupakan PKPA angkatan ke 7 di Jawa Timur, terlihat para peserta sangat antusias mengikuti dihari pertama ini, rencana akan dilaksanakan sampai dengan 1 April 2018.

Dan bagi UNSURI ini merupakan pelaksanaan pertama kalinya, yang meskipun usia Fakultas Hukumnya sudah sangat lama sekali, dan hal ini dirasa sangat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap nilai kampus dimana para lulusan sarjana hukumnya dapat secara nyata menjatuhkan pilihan profesinya sebagai seorang Advokat.

Kerjasama PERARI dan UNSURI ini akan senantiasa dikembangkan pada aspek kegiatan pengembangan ilmu hukum yang saling memberikan manfaat diantara keduanya.

Pengambilan Nomor Urut Calon Gubernur Jawa Timur

IMG20180213144121

Surabaya – Dalam rapat pleno terbuka Pengundian dan pengumuman Nomor urut Paslon Gubernur Jawa Timur 2018 -2023 diadakan di Hotel mercure oleh KPU jawa timur 13 Februari 2018.

Tampak meriah dari pendukung masing-masing pasangan calon Gubernur Jatim, dan sekitar Pukul 14.10 pasangan calon gubernur dan wk gubernur memasuki ruang rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman no urut pasangan calon yang dilaksanakan di Hotel Mercure surabaya.

Diawal acara dimulai dengan lagu indonesia raya selanjutnya disambung dengan tari remo khas jawa timur yang tampak para pendukung masing-masing tim cagub terlihat antusias menyaksikan.

Dibarisan paling depan terlihat kedua pasangang calon masing-masing yang didukung sekitarnya oleh partai pengusung pasangan calon dan para tokoh masyarakat serta tim pendukung masing-masing.

Pukul 14.40 khofifa dan gus ipul mengambil nomor urut sesuai araham pandu acara, Tampak para pendukung masing-masing begitu tegang menanti hasil no urut, Dan ketika bersamaan mengambil dan dibuka oleh khofifah dan gus ipul maka terlihat Khofifah dapat no urut 1 dan gus ipul no urut 2, dan nampak kedua pendukung masing-masing mengangkat atribut nomor urut nya sambil yel-yel lagu masing-masing paslon. (um)

Kader PPP Ditunjuk Mendagri Sebagai Bupati Jombang

IMG_20180206_081310

Jombang- Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur yang juga menjabat Wakil Bupati Jombang, Jawa Timur, Mundjidah Wahab resmi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Jombang, Senin (5/2/2018).

Mundjidah Wahab yang juga merupakan anak salah satu pendiri jamiyah Nahdlatul Ulama (NU) KH Wahab Hasbullah. Memiliki keberuntungan disaat kontestasi pilkada jombang sedang berlangsung dengan menggantikan Bupati Nyono Suharli Wihandokyang yang bernasib kurang beruntung karena ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Advokat Harus Beretika Kata Ketum JLC

IMG_20180202_214639

Sidoarjo- situasi yang kurang menyenangkan bagi sesama rekan sejawat saat mendengar Akhir-akhir ini banyak diberitakan terkait Advokat yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik, sampai berujung pada pemecatan/pemberhentian Oleh Organisasi Advokat terhadap Advokat yang telah melangar kode etik dimaksud.

Ada Komentar, Berita, Artikel Yang mau Di liput / ditayangkan d www.Bintangpos.com kirim via Email : redaksibintangpos@gmail.com